Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Hadirnya keterbukaan informasi diyakini merupakan salah satu agenda penting masyarakat dunia di milenium ketiga, antara lain ditandai dengan pemanfaatan teknologi dalam pengelolaan dan pengolahan informasi melalui SIM yang mentransformasikan informasi dari sesuatu yang dianggap sebagai hasil samping kegiatan-kegiatan organisasi menjadi salah satu aset yang sangat penting bagi suatu organisasi. Penelitian ini bertujuan memberikan gambaran atas efektivitas penerapan SIM pada direktorat BPPK Departemen Luar Negeri.Penulis menemukan bahwa terdapat beberapa kendala dalam penerapan SIM pada direktorat BPPK yakni good will dari level pimpinan dalam menentukan arah dan tujuan dari penerpan SIM dan budget anggaran dalam penyediaan infrastruktur berupa penyediaan jaringan dan perangkat keras lainnya. Selain itu, Hasil penelitian ini menunjukan bahwa pengelolaan dan pengolahan informasi melalui penerapan SIM di direktorat BPPK bisa dikatakan belum berjalan efektif.

---

The presence of information transparency is convinced as one of international society important agenda on the third millennium, that is signed by technology usage in information management through the management information system which transform information to be more important for some organization. This research aim to give a description of effectiveness MIS implementation in the directorate of BPPK Ministry of Foreign Affairs.Researcher have found some obstacles on MIS implementation in the directorate of BPPK, that is good will from leader in the choice of way and direction from MIS implementation and budget in infrastructure supplying that is link and another hard ware. Apart from that, the result of this research is showing that information management from MIS implementation in the directorate BPPK application at the BPPK directorate is not effective."

"Dalam hal diplomasi internasional dengan negara lain, Kementerian Luar Negeri mengandalkan Badan Pengkajian dan Pengembangan Kementerian Luar Negeri (BPPK) untuk memberikan rekomendasi kebijakan sehingga struktur organisasi BPPK menjadi fondasi organisasi yang penting dalam mencapai visi, misi dan strategi organisasi. Berdasarkan Laporan Kinerja (LKj) BPPK Tahun 2018, terdapat penambahan jumlah eselon III dan IV tahun 2011 hingga 2016. Padahal, pada Renstra BPPK Tahun 2014-2019 masih terdapat permasalahan SDM yang belum memiliki policy skill dan minimnya koordinasi internal BPPK. Adapun penelitian ini bertujuan untuk memberikan gambaran mengenai bagaimana kesiapan BPPK Kementerian Luar Negeri dalam mendesain struktur organisasi untuk mewujudkan Diplomasi Internasional. Pendekatan penelitian menggunakan pendekatan Post-positivist dengan teknik pengumpulan data kualitatif melalui wawancara mendalam kepada pihak BPPK Kementerian Luar Negeri, BPO Kementerian Luar Negeri serta Kementerian PAN-RB dan studi pustaka. Hasil penelitian ini menunjukkan struktur organisasi BPPK telah disusun sesuai dan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang ada, dimana dalam struktur organisasi BPPK, tugas dan fungsi jabatan telah dibagi sesuai dengan tujuan Kementerian Luar Negeri dan didukung dengan peningkatan koordinasi internal BPPK, baik secara vertikal maupun horizontal, meski terdapat pula permasalahan mengenai ketersediaan sumber daya manusia dan ketidaktepatan penginputan data Monitoring dan Evaluasi oleh BPPK.

---

In terms of international diplomacy with other countries, the Ministry of Foreign Affairs relies on the Ministry of Foreign Affairs' Research and Development Agency (BPPK) to provide policy recommendations so that the BPPK organizational structure becomes an important organizational foundation in achieving the organization's vision, mission and strategy. Based on the 2018 BPPK Performance Report (LKj), there were an increase in the number of echelon III and IV from 2011 to 2016. In fact, in the 2014-2019 BPPK Strategic Plan there were still problems with human resources who did not have policy skills and lack of BPPK internal coordination. This research aims to provide an overview of how the Ministry of Foreign Affairs BPPK's readiness in designing an organizational structure to realize International Diplomacy. The research approach uses a post-positivist approach with qualitative data collection techniques through in-depth interviews with the BPPK of the Ministry of Foreign Affairs, BPO of the Ministry of Foreign Affairs and the Ministry of PAN-RB and literature study. The results of this study indicate that the BPPK organizational structure has been prepared in accordance with and based on existing laws and regulations, where in the BPPK organizational structure, the duties and functions of positions have been divided according to the objectives of the Ministry of Foreign Affairs and are supported by increased BPPK internal coordination, both vertically and horizontally, although there are also problems regarding the availability of human resources and the inaccuracy of the Monitoring and Evaluation data input by the BPPK."

"Sebagian besar organisasi teknologi informasi (TI) telah melakukan perencanaan teknologi tetapi belum melakukan perencanaan strategis bisnis. Akibatnya banyak organisasi teknologi informasi yang cenderung berorientasi produk dengan cara secara berulang menawarkan produk berbasis teknologi yang sudah seringkali mereka tawarkan, dibandingkan berorientasi kepada konsumen dan berusaha keras secara konsisten menawarkan jasa yang terbarukan sebagai wujud penyesuaian dengan meningkatnya kebutuhan konsumen. Penerapan metodologi perencanaan strategis bisnis pada organisasi TI, dianggap dapat memberikan manfaat kepada organisasi TI. Manfaat utamanya adalah menjaga kesesuaian fungsi bisnis TI dengan kebutuhan konsumen, memberikan pandangan yang menyeluruh tentang lingkungan bisnis, memberikan kerangka untuk menyusun prioritas pengalokasian sumberdaya, sebagai proses untuk mengidentifikasi perubahan teknologi, dan memberikan kemampuan untuk menilai manfaat sebenarnya dari teknologi informasi. Momentum reformasi dan revitalisasi Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) memberikan peluang penerapan metodologi perencanaan strategis bisnis untuk mengembangkan sebuah unit bisnis Pusat Informasi Pengembangan Wilayah (PIPW) pada Direktorat Kebijaksanaan Teknologi untuk Pengembangan Wilayah (KTPW). Penerapan metodologi perencanaan strategis bisnis pada organisasi PIPW ditujukan agar pengembangan PIPW sejalan dan mampu memenuhi kebutuhan direktorat dan konsumen direktorat KTPW bukan semata-mata pengembangan teknologi yang jauh dari kebutuhan masyarakat pengguna. Tujuan akhir dari pengembangan unit bisnis PIPW adalah meningkatkan daya saing direktorat KTPW.

---

For the most part, the typical information technology (IT) organization has engaged in technology planning but not strategic business planning. As a consequence, many information technology organization have tended to be product oriented, repeatedly offering product based on familiar technologies similar to those they have always offered, instead of being user oriented and striving to offer constantly evolving services in synchronization with emerging user requirements without embedded technology prejudice. Application of strategic business planning methodologies (SBPM) on IT organization are beliefed to give some benefit. The primary benefit are : maintenance of continous realignment of IT function with the need of user community, holistic view of the business, a framework for the priority allocation of resources, a process to identify technology shift, and ability to realize the true benefit of IT technologies. Reformation momentum and revitalization of Agency of Assessment and Aplication Technology (BPPT) give a chance to aplicate SBPM for development of Regional Development Information Center (PIPW) on Directorate Technology Policy for Regional Development (KTPW). Aplication of SBPM on PIPW are directed to synchronize PIPW development with KTPW business need, not only technology development without concurrencies with user community need. Final objective of PIPW development are improvement ofKTPW competitiveness."

"Konsep Informasi telah berubah kembali, Informasi kini dipandang sebagai Assets atau Resources yang bernilai strategis. Informasi tampil untuk dinilai sebagai sumber hakiki keunggulan strategis yang harus diperhitungkan. Perubahan Konsep-konsep Informasi ini mencerminkan kemajuan-kemajuan dalam Teori dan Perencanaan Strategis juga menjadi Fondasi untuk Keunggulan Kompetitif dan Sukses yang Berkelanjutan. Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi atau disingkat BPPT, adalah suatu Badan yang melakukan Perumusan Kebijaksanaan Umum dalam Pengkajian dan Penerapan Teknologi bagi Perindustrian dan Pembangunan Nasional, serta bergerak di bidang R&D (Research and Development), dan juga memberikan Pelayanan Teknologi ke pada Instansi Pemerintah maupun Swasta. Dalam Tesis ini dilakukan Studi dan Analisis Kebutuhankebutuhan Esensial Informasi di BPPT, baik untuk jangka pendek mauppn jangka panjang, baik yang sedang berjalan maupun rencana-rencana di masa mendatang, sehingga bisa didapat suatu pengertian yang jelas untuk membangun Perencanaan Strategis SI yang efektif Beberapa metodologi yang digunakan untuk itu adalah Model Manajemen Strategis dan Zachman Framework for Information Systems Architecture. Juga dipakai Pendekatan beberapa Metodologi lainnya. Dengan analisis ini disusun dan dibuat Perencanaan Strategis SJ dan Tl BPPT yang menjelaskan keseluruhan Strategi SI bagi semua kegiatan BPPT, dan sejumlah Usulan Kebijakan SI dan TI.

---

The Conception of Information changed again. Information yet began to be viewed as strategic Assets or Resources. It appeared to be seen as intrinsic source of strategic advantage. Changes in these Conceptions of Information reflected advances in Theory and Strategic Planning, also become the Foundation for Competitive Advantage and Sustained Success. Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (the Agency for Assessment and Application of Technology) or abbreviated as BPPT, is an Agency which prepares the Formulation of the General Policy Programs on the Assessment and Application of Technology in Promoting Industrial and National Development. It also, conducts the Research and Develop_ment (R&D) Programs, and provides Technology Services to Government and Private Agencies. Study and Analysis of all Essential Requirements ?f Information in BPPT, is conducted in this Thesis. A clear understanding of both long and short term information is needed to develop an effective IS Strategic Planning. Also, the current and the desired state descriptions, is included in this investigation. Several methodologies for establishing these Essential Requirements are as follows. Firstly, Strategic Management Model. Secondly, Zachman Framework for Information System Architecture, as well as ethers. At the end, as the results of this analysis, the IS and IT Strategic Planning of BPPT is formed and determined. It describes an overall IS and IT strategy for every activities in BPPT, and provides a set of IS and IT Policy Proposal."

"Deplu RI adalah salah satu instansi vital pemerintah yang memilik tugas penting untuk menjalankan diplomasi luar negeri RI. Namun dalam menjalankan tugas tersebut Deplu RI belum bisa memanfaatkan dengan maksimal potensi SI/TI untuk mendukung pencapaian tugasnya tersebut. Oleh karena itu dalam tulisan ini akan dicoba untuk membangun sebuah rencana strategis sistem informasi yang sesuai dengan visi dan misi Deplu RI. Proses perencanaan dilakukan dengan menggunakan kerangka kerja perencanaan strategis sistem informasi oleh Ward & Peppard. Untuk melengkapi metodologi tersebut tersebut akan digunakan pola umum perencanaan strategis sistem informasi instansi pemerintah sebagai patokan dalam penyusunan dokumen rencana pengembangnya.Dari hasil penelitian ini ditemukan sejumlah portofolio aplikasi yang strategis dan memiliki potensi yang sangat bermanfaat untuk dijadi kan sebagai panduan dalam rencana pengembangan sistem informasi di Deplu RI. Selain itu juga ditemukan beberapa perubahan dalamstruktur organisasi Deplu RI yaitu perlu di tingkatkannya status bidang pengembangan dan perencanaan sistem informasi Deplu RI (PPSI) menjadi pusat pengembangan dan perencanaan sistem informasi Deplu RI mengingat posisi SI/TI yang sangat vital dalam mendukung kesuksesan visi dan misi Deplu RI.Departemen of Foreign Affair of the Republic of Indonesia is one the vital indonesian government institution to do diplomatic mission. But until now, Dept. of Foregin affair has not using maximum ability of IS/IT to support their mission. Because of that this paper will to try to make use of IS/IT as the driver to achieve Dept of Foreign affair goal and mission by inventing the strategic planning of information system that is fit and appropriate for Departemen of Foreign Affair of the Republic of Indonesia. Planning is conducting by using methodology from Ward and Peppard, SISP Framework. The methodology uses a general pattern analysis approach to look at the relationships among all of the planning ?core elements? as well as the strategic goals and objectives. To complement the result we are comparing different strategic information system planning from various govenrment agency in the state and abroad to find a generic pattern in building IS/IT document.

The result of the research is some application portfolio that has strategic and potential value to the Departemen of Foreign Affair of the Republic of Indonesia as guideline to develop their IS/IT. Another result is the need for upgrading their IT unit to a higher level so they have more power and strenght to enforce IS/IT policy in Departemen of Foreign Affair of the Republic of Indonesia"

"Penerapan teknologi informasi (TI) dalam organisasi membantu pencapaian tujuan bisnis organisasi. Penerapan TI yang selaras dengan kegiatan organisasi memberikan manfaat signifikan terhadap kesinambungan organisasi. Sebagai Lembaga Pemerintah Non Departemen, Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) memiliki tugas memberikan arah kebijakan riset dan teknologi kepada pemerintah. BPPT menyiapkan arsitektur infrastruktur TI yang dapat beradaptasi terhadap perubahan kebutuhan strategis organisasi. Model Enterprise Architecture (EA) merupakan turunan dari kerangka The Open Group?s Architecture Framework (TOGAF) digunakan untuk mengembangkan arsitektur enterprise. Menggunakan Model EA serta menerapkan model Service-oriented Infrastructure (SOI) diharapkan dapat membuat model Infrastruktur TI adaptif yang menjadi acuan dalam mengembangkan infrastruktur TI di BPPT.

---

The application of Information Technology (IT) in an organization could help achieving organization?s business goal. Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) has a responsibility giving direction of research and technology policies to government. BPPT had prepare the IT infrastructure architecture that could adapt from thestrategic requirement?s changes of the organization. Enterprise Architecture (EA) Model is a derivative model from The Open Group?s Architecture Framework (TOGAF) which used to develop an enterprise architecture. Using EA model and complement with Service-oriented Infrastructure (SOI), BPPT expect to build an adaptive IT infrastructure model that could become a reference model in development of BPPT IT infrastructure."

"Human resources is an important asset in an organization, inclusive of governance institution. Human resources management in organization is an systems with complex. Therefore, the organization required an integrated systems which can accommodate the officer data better. Personel Management Information System (SIMPEG) represent an integrated computerized system can be used in human resource management. The basic problem of this research is 'how the implementation of Personel Management Information System at Personel Bureau of Domestic Departement and its implementation barriers'. This research arranged to analyze how the implementation of Personel Management Information System at Personel Bureau of Domestic Departement. The approach used in this research is qualitative approach. Primary data were gathered through in depth interview using guidance. Secondary data were gathered through literature study.Based on research conducted, in the implementation, Personel Management Information System (SIMPEG) has able to provide and manage information about all personel at Domestic Department as decision support systems. SIMPEG related to 5 things: hardware, software, brainware, netware, and dataware that connected and influenced each other. Barriers in application happened because 3 things: limit of budgets, internal accessibilities limitations, and low quality of human resources.Result from this research are result of information from SIMPEG have good, but its applying not yet optimal, because use result of SIMPEG information still be depended from itself user. There are four suggestion based on research summary: (1) more attention to budget from government, (2) repair of network problem at internal of Domestic Departement and Local Government."