Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Skripsi ini menganalisis perubahan atas penetapan kebijakan tarif cukai hasil tembakau yang terdapat dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 134/PMK.04/2007 dalam rangka pemenuhan fungsi regulerend. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan menggunakan desain deskriptif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dasar pemikiran dari penetapan kebijakan PMK 134/PMK.04/2007 adalah kebijakan jangka panjang pemerintah untuk menggunakan tarif spesifik murni, menyederhanakan administrasi cukai, menekan banyaknya peredaran rokok illegal, melindungi industri dalam negeri, mendekatkan HJE dengan HTP, menjaga iklim kondusif usaha yang kondusif dikalangan IHT, disahkannya roadmap IHT, dan kebijakan jangka panjang pemerintah untuk beralih ke fungsi regulerend.Hasil penelitian menyarankan agar pembuat kebijakan tarif cukai hasil tembakau mengikuti program-program sesuai yang telah diatur dalam roadmap IHT, dalam rangka melindungi usaha dalam negeri, rokok-rokok impor dikenakan tarif cukai advalorum dan tarif spesifik yang setinggi mungkin, dan dalam pembasmian rokok ilegal disertai dengan peningkatan pengawasan.

---

This thesis analyze the changing on policy implementation of tobacco excise tax based on regulerend purposes, which is regulated in PMK No. 134/PMK.04/2007. The approach of this research is qualitative and using a descriptive method. The result of this research shows the background of the policy. There are several background triggering the policy implementation, which are using pure specific tariff in the long term of government?s policy, simplifying tobacco excise administration, diminishing illegal cigarettes distribution, protecting national industry, making ?Harga Jual Eceran? close with ?Harga Transaksi Pasar?, maintaining a conducive trade climate among IHT, legitimating IHT roadmap and converting tax purposes into regulerend purposes in the long term of government policy.Regarding those thing, the researcher suggests the policy maker stay on the program which has been regulated in formulating inside the roadmap, in order to protect the national industry, the imported cigarettes should be imposed with ad valorum excise tariff and specific tariff as high as possible. In the term of reducing illegal cigarettes, it should harmonized with improve of controlling."

"Skripsi ini membahas tentang kebijakan penetapan tarif cukai hasil tembakau melalui PMK 167/PMK.011/201. Penelitian ini bertujuan mengevaluasi kebijakan penetapan tarif cukai ditinjau dari fungsi budgetair dan fungsi regulerend. Dalam rangka memenuhi fungsi budgetair pemerintah menaikkan tarif cukai hasil tembakau jenis sigaret rata-rata sebesar 12 %. Untuk hasil tembakau selain sigaret tidak mengalami perubahan. Pembatasan produksi hanya ditujukan untuk jenis Sigaret Kretek Tangan golongan II dan III dalam rangka pemenuhan fungsi regulerend. Dalam penetapan kebijakan ini terdapat kendala berupa protes dari pengusaha pabrik jenis Sigaret Kretek Tangan yang merasa keberatan atas besaran kenaikan tarif cukai dan tidak dilakukan sosialisasi sebelumnya oleh pihak Direktorat Jenderal Bea dan Cukai mengenai besaran tarif cukai dan batasan jumlah produksi hasil tembakau jenis Sigaret Kretek Tangan. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan penetapan tarif cukai hasil tembakau melalui PMK 167/PMK.011/2011 lebih memprioritaskan fungsi budgetair dibandingkan dengan fungsi regulerend.

---

This thesis discusses the tax rate assignment policy for the result of tobacco based on the PMK 167/PMK.011/2011. This study aims to evaluate the tax rate assignment policy in terms of the functions budgetair and regulerend functions. In order to meet the Government's budgetair function to raise the tobacco tax rate results of sigaret on average by 12%. However, has not changed non-sigaret tobacco. Production restrictions only aimed at different types of Kretek Hand Sigaret groups II and III in order to fulfill functions regulerend. Setting this policy has obstacle regarding protest of entrepreneurs of Kretek factory hand Sigaret objected quantity rate increase taxes and not done previously by the socialization of the Directorate General of customs and Excise concerning the Customs quantities and limits the amount of tobacco production types of Kretek Sigaret hands. This research is a qualitative descriptive research. The results showed that the tax rate assignment policy for the result of tobacco through the PMK 167/PMK.011/2011 more prioritize the functionality of budgetair compared to regulerend function."

"Skripsi ini membahas tinjauan prinsip netralitas atas penetapan tarif cukai dan harga jual eceran hasil tembakau dalam negeri jenis SKTF. Pola kebijakan yang selama ini diterapkan oleh pemerintah adalah untuk menciptakan rasa adil di kalangan pengusaha dengan cara membedakan skala cukai berdasarkan tingkat produksi dan jenis hasil tembakau. Pola kebijakan ini ternyata memberikan insentif bagi pengusaha kecil untuk menghindari cukai baik secara legal ataupun ilegal.Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kuantitatif dengan jenis penelitian deskriptif, berdasarkan manfaat adalah penelitian murni, berdasarkan teknik analisis data menggunakan analisis data kualitatif dokumen, pengamatan, dan wawancara. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa dasar pertimbangan kebijakan ini adalah untuk menekan peredaran rokok ilegal, membina industri kecil, dan kebijakan yang mengarah pada fungsi regulerend. Ditinjau dari prinsip netralita, kebijakan penetapan tarif cukai dan harga jual eceran hasil tembakau dalam negeri jenis SKTF tidak netral, karena mempengaruhi keinginan seseorang untuk berproduksi dan pilihan seseorang untuk mengkonsumsi.Hasil penelitian ini menyarankan penetap kebijakan agar meninjau kembali PMK No.134/PMK.04/2007, karena apabila sifat distortifnya memang menjadi suatu tujuan dalam rangka membatasi konsumsi, maka tarif cukai tertinggi seharusnya dikenakan pada produk SKM, SPM, dan SKT sebagai penyumbang terbesar penerimaan negara dari sektor cukai.

---

This minithesis analyzes neutrality principle toward excise rate and local tobaco retail price type SKTF. The policy applied by the government is one that is to emerge fairness amongst entreprenuer by distinguishing excise rate base on the the production and the type of tobacco itself.

This research uses quantitative descriptive interpretative, as benefit is pure in: documents, observations, and intervews. This research result comes to a conclusion that basic considerations of its emplementation are to press illegal cigarettes more distributed, to develope small industries, and to aim the policy to regulerend function. Viewed from its neutrality principle, this policy affect the desire produce, to consume, and to encourage the others work.

This result suggest policy maker consider PMK No.134/PMK.04/2007, if it distortive objective is to bound the consumption of tobacco, then the highest excise rate shuld be put upon SKM, SPM, and SKT for giving this country most income from excise sector."

"Tarif cukai hasil tembakau yang tiap tahunnya dinaikkan oleh pemerintah yang tujuannya agar harga rokok semakin mahal menimbulkan berbagai dampak terhadap industri rokok, serta penurunan jumlah lapisan tarif cukai hasil tembakau yang masih banyak mampu menimbulkan celah yang dapat dimanfaatkan oleh perusahaan rokok sehingga menimbulkan rokok yang terjangkau. Penelitian kualitatif dengan metode wawancara dan studi pustaka ini bertujuan untuk menganalisis kebijakan pengendalian rokok di Indonesia. Penelitian ini berfokus pada pengendalian rokok melalui instrumen cukai hasil tembakau berupa kenaikan tarif cukai hasil tembakau dan penurunan lapisan tarif cukai hasil tembakau yang kemudian dikaitkan dengan produsen rokok, produksi rokok, prevalensi merokok, dan penerimaan cukai hasil tembakau menunjukkan hasil bahwa kenaikan tarif dan simplifikasi lapisan tarif cukai hasil tembakau mampu mengendalikan produsen dan produksi rokok namun tidak pada prevalensi merokok. Selain itu kenaikan tarif dan simplifikasi lapisan tarif cukai hasil tembakau mampu memberikan penerimaan yang besar bagi penerimaan Cukai di Indonesia hal tersebut juga disebabkan dari peningkatan pengendalian rokok ilegal.

---

Indonesia raises the excise tariff for tobacco products through a Minister of Finance Regulation (PMK), which aims to control cigarettes by increasing the price of cigarettes through excise tariff for tobacco products. On the other hand, the layer of excise tariffs on tobacco products regulation in Indonesia is plentiful and considered to be the most complicated compared to other countries. With lots of layers of tobacco excise rates, the price of cigarettes could be varied so that the increase in tobacco excise rates will not be effective because there will always be more affordable cigarettes, namely cigarettes with the lowest tariffs. The increase in tobacco product excise rates and a reduction in the tobacco product excise tariff layer affects state revenues, considering that tobacco excise is one of the most influential forms of state revenue. With a qualitative method, this study aims to analyze cigarette control policies in Indonesia that focus on control through tobacco excise instruments in the form of an increase in tobacco excise rates and a decrease in tobacco product excise tariff layers which are then linked to cigarette producers, cigarette production, smoking prevalence, and tobacco products excise receipts."

"Penelitian ini bertujuan untuk (i) menganalisis dasar pertimbangan Pemerintah menetapkan kenaikan tarif cukai hasil tembakau dan formulasi penetapan penyederhanaan batasan HJE berdasarkan PMK 179/PMK.011/2012 tahun 2013. (ii) menganalisis Perubahan - perubahan yang ditimbulkan berdasarkan PMK 179/PMK.011/2012 dengan PMK terdahulu. (iii) menganalisis akibat yang ditimbulkan dengan kenaikan tarif cukai hasil tembakau.Dari hasil penelitian penulis menemukan bahwa : Dasar pertimbangan pemerintah dalam menciptakan kebijakan kenaikan tarif cukai tembakau dan batasan penyesuaian harga jual eceran adalah untuk penerimaan negara, untuk menciptakan sistem administrasi yang sederhana, untuk faktor kesehatan, untuk dapat menekan maraknya rokok ilegal,untuk pengurangan konsumsi rokok. Adanya perubahan tarif cukai dan penyederhanaan batasan harga jual eceran, Akibat yang ditimbulkan dari kenaikan tarif cukai hasil tembakau dari sisi penerimaan negara ,kesehatan ,rokok ilegal, konsumsi rokok, industri hasil tembakau. Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk ke depannya agar para pembuat kebijakan dapat merumuskan suatu kebijakan yang efektif sesuai dengan filosofi pengenaan cukai, dan untuk menambah pengetahuan di bidang pungutan cukai.

---

This research aimed to (i) analyze basic considerations Government set rate increase tobacco excise and simplification retail price limits based PMK 179/PMK.011/2012 in 2013. (ii) analyze the changes - the changes happens based PMK 179/PMK.011/2012 with the previous. (iii) analyze the impact the increase in tobacco excise rates.

From the results of the study found that the government's discretion in creating a tobacco tax increase policy is to state revenue, to create a simple administration system, for health factors, to be able to suppress the proliferation of illegal cigarettes, for reduction of cigarette consumption. Presence change in tax rates and simplification of retail price restrictions. The impact of tobacco excise rate increase of state revenue, health, illegal cigarettes, cigarette consumption, tobacco industry. This research is expected to be useful for the future so that policy makers can formulate an effective policy in accordance with the philosophy of the imposition of excise, and to increase knowledge in the field of excise levy."

"ABSTRAKKebijakan simplifikasi struktur tarif cukai hasil tembakau (CHT) yang diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 146/PMK.10/2017 merupakan upaya pemerintah dalam menyederhanakan sistem multi layer untuk tarif cukai industri sigaret kretek tangan (SKT), sigaret kretek mesin (SKM), dan sigaret putih mesin (SPM). Struktur tarif yang sebelumnya berjumlah 12 lapisan (layer), akan disederhanakan menjadi 5 layer melalui tahapan roadmap dalam kurun waktu 4 tahun (2018-2021). Di dalam regulasi tersebut dijelaskan bahwa selain penyederhanaan sistem administrasi cukai, tujuan dari kebijakan ini adalah meminimalisasi loophole praktik penghindaran beban cukai, sehingga diharapkan dapat mengoptimalkan penerimaan CHT. Kebijakan yang melibatkan berbagai aktor ini mendapatkan pro dan kontra dari para stakeholder. Skripsi ini membahas mengenai kebijakan simplifikasi struktur tarif cukai hasil tembakau dalam rangka mengendalikan konsumsi rokok. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui studi kepustakaan dan studi lapangan yang dilakukan dengan wawancara dengan pihak-pihak terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengendalian konsumsi sebelum dan sesudah PMK 146/PMK.10/2017 tidak menunjukkan tren positif. Sementara itu, terdapat intervensi dari industri hasil tembakau (IHT) kepada pemerintah terkait kebijakan simplifikasi untuk pengendalian konsumsi rokok. Dapat disimpulkan bahwa tantangan pemerintah dalam simplfikasi struktur tarif CHT adalah intervensi IHT dan sulitnya mendapatkan kesepakatan dalam proses perumusan kebijakan, hingga pada akhirnya diputuskan untuk menunda simplifikasi di tahun 2019 oleh Kementerian Keuangan.

---

ABSTRACTThe policy of simplifying the structure of tobacco excise in Minister of Finance Regulation No. 146 /PMK.10 /2017 is a government effort to simplify the multi-layer system for excise on hand-rolled kretek cigarettes, machine-made kretek cigarettes, and machine-made white cigarettes. The previous rate structure amounted to 12 layers, will be simplified into 5 layers through the roadmap stages in a period of 4 years (2018-2021). In the regulation, it is explained that in addition to simplifying the excise administration system, the aim of this policy is to minimize excise avoidance practices, so that it is expected to optimize tobacco excise revenues. This policy involves various actors and gets the pros and cons of stakeholders. This thesis discusses the policy of simplifying the structure of the tobacco excise rate in order to discourage cigarettes consumption. This research is descriptive qualitative research with data collection techniques through literature study and field study conducted by interviews with relevant parties. The results showed that consumption control before and after Minister of Finance Regulation No. 146 /PMK.10 /2017 did not show a positive trend. Meanwhile, there was an intervention from the tobacco industry to the government regarding a simplification policy for discouraging cigarettes consumption. It can be concluded that the governments challenge in simplifying the structure of tobacco excise comes from tobacco intervention and the difficulty of getting the agreemen in the policy formulation process and at the end, it was decided to postpone simplification in 2019 by the Ministry of Finance."