Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"West new Guinea (Irian Barat) adalah wilayah jajahan terakhir pemerintahan kolonial Belanda yang dikembalikan kepada Indonesia melalui resolusi 2604 Perserikatan Bangsa-Bangsa, setelah melalui perundingan panjangdan konfrontasi militer, (Trikora) di bawah tekanan Amerika Serikat dan Inggris...."

"Provinsi Papua adalah salah satu provinsi yang amat tertinggal di bldang perekonomian dan pembangunan dibandingkan dengan provinsi - provinsi lain di Indonesia. Kondisi ini dialami sejak Papua berintegrasi dengan Indonesia pada tahun 1963, terlebih lagi pada masa arde baru kemarin yang menerapkan sistem sentralistik dalam pembangunannya. Padahal daerah ini termasuk daerah penyumbang tertinggi pada devisa negara terutama dari sektor pertambangan dan galian. Oleh sebab itu sebagian dari rakyat Papua merasa tidak puas dengan kondisi daerahnya dan mengangkat senjata melakukan perlawanan untuk memisahkan diri dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sehingga membuat kondisi perekonomian dan pembangunan di Papua sedikit terganggu dan semakin membuat rakyat Papua hidup tidak tenang dan miskin. Padahal kekayaan alamnya sungguh luar biasa banyaknya dan Jika dikelola dengan benar serta provinsi ini mendapat pembagian yang layak, maka rakyat Papua akan menlngkat kesejahteraannya.Pemerintah menyadari kesalahan yang telah diperbuat selama ini kepada Provinsi Papua dan untuk menutupi kekecewaan sebagian besar rakyat Papua, maka pemerintah pusat menyetujui tuntutan rakyat Papua untuk mengurus diri dan kekayaan alam mereka sendirl lewat UU Nomor 21Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua. Otonomi Khusus adalah kewenangan yang diakui dan diberikan kepada Provinsi Papua untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi dan hak-hak dasar masyarakat Papua dengan tetap berada dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kewenangan ini berarti pula kewenangan untuk memberdayakan potensi sosial budaya dan perekonomlan masyarakat Papua, kecuali kewenangan di bidang politik, luar negeri, pertahanan keamanan, moneter dan fiskal, agama dan peradilan serta kewenangan tertentu dibidang yang lain yang ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.Dengan menggunakan analisa Location Quotient ( LQ ) yang dlfokuskan pada tahun 2001 ( Tahun dimana UU Otonoml Khusus dimulal ), maka diperoleh kesimpulan bahwa sektor pertambangan dan yimg diharapkan adalah ? Meningkatkan Standar Hidup masyarakat Papua dengan terciptanya Pendidikan dan Kesehatan yang murah, tepat dan bermutu".Akhirnya, Pemerintah Provinsi Papua harus benar-benar memanfaatkan momentum otonomi khusus ini dengan mengacu pada hasil perhitungan LQ dan analisa kebijakan yang harus diambil berdasarkan pendekatan AHP. Tetapi juga jangan sampai meninggalkan kebutuhan-kebutuhan rill masyarakat Papua dengan menyesuaikannya pada sltuasi dan kondisi yang berkembang d! daerah Papua. Dan disarankan juga menyesuaikannya pada situasi dan kondisi yang berkembang di daerah Papua. Dan disarankan juga pemerintah Provinsi Papua bers!ap dlri dalam menghadapi era persaingan bebas terutama di wilayah Asia Pas!fik, dengan meningkatkan kualitas SDM dan standar hldup masyarakat Papua."

"Disertasi ini mengkaji perubahan desain institusional melalui amandemen konstitusi dengan fokus pada pertarungan kepentingan dan kekuasaan atas perubahan kekuasaan presiden dalam konteks demokrasi presidensial. Penelitian ini menjelaskan pertanyaan berikut: 1) Bagaimana interaksi kepentingan dalam proses pembahasan dan perdebatan tentang perubahan kekuasaan Presiden dalam amandemen UUD 1945? 2) Bagaimana sistem presidensial Indonesia yang terbentuk berdasarkan hasil perubahan kekuasaan presiden dalam amandemen UUD 1945?, 3) Faktor-faktor apa saja yang membuat sistem presidensial Indonesia dapat berjalan dan berbeda dibandingkan dengan sistem presidensial di negara-negara lain? Studi ini menguji tiga teori utama: 1) teori kepentingan dari John Elster, 2) teori konsensus demokrasi dari Arent Lijphart dan Maswadi Rauf, dan 3) teori Scott Mainwaring tentang problematik sistem presidensial digabungkan dengan sistem multipartai. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik wawancara dan penelusuran dokumen atau kepustakaan (library research) untuk memperoleh data. Hasil Penelitian ini menyimpulkan bahwa proses pembahasan amandemen konstitusi terutama berkaitan dengan kekuasaan presiden diwarnai pertarungan kepentingan yang menghasilkan system presidensial yang tidak menegaskan fungsi masing-masing cabang pemerintahan. Temuan penelitian ini menunjukkan proses pembahasan amandemen konstitusi terkait kekuasaan presiden diwarnai oleh tarik-menarik dua kepentingan yaitu kepentingan kelompok (partai) dan kepentingan institusional (eksekutif dan legislatif). Pertarungan kepentingan tersebut mencapai konsensus dengan melahirkan sistem presidensial model Indonesia yang berbeda dengan negara-negara lain dengan ciri utama ketelibatan presiden dalam proses pembahsan rancangan undang-undang bersama DPR. Temuan penting penelitian adalah faktor konstruksi konstitusi yang dapat mengatasi deadlock antara eksekutif dan legislatif dengan mekanisme saling bypassing antara presiden dan DPR dalam proses pengambilan keputusan. Implikasi teoritis penelitian ini, menunjukkan bahwa teori kepentingan dari John Eslter tentang tiga tipe kepentingan ( kepentingan personal, kepentingan kelompok /partai politik, dan kepentingan institusional) tidak sepenuhnya berlaku. Dalam proses pembahasaan amandemen konstitusi lebih banyak terjadi pertarungan kepentingan kelompok (partai politik) dan kepentingan institusional. Sementara kepentingan personal kurang memainkan perannya. Studi ini mengkofirmasi teori konsensus demokrasi yang dikemukakan oleh Arend Lijphart dan Maswadi Rauf dimana pertarungan kepentingan para aktor bermuara pada konsensus sebagai bagian kesepakatan untuk lebih mengedepankan musyawarah ketimbang voting dalam pengambilan keputusan dan kekuatan fraksi-fraksi di MPR dalam proses pembahasana mandemen konstitusi relatif setara. Studi ini menunjukkan bahwa asumsi yang dibangun oleh Scott Mainwaring bahwa kombinasi presidensialisme dan multipartai dapat memungkinkan terjadinya deadlock yang berpotensi mengakibatkan kelumpuhan yang mengganggu kestabilan demokrasi tidak terbukti. Studi ini membuktikan sistem presidensial multipartai dapat berjalan di Indonesia dengan mengatasi masalah dalam hubungan eksekutif dan legislatif dengan konstruksi konstitusi yang, terutama, menciptakan mekanisme saling bypassing antara presiden dan DPR dalam pembahasan dan persetujuan undang-undang.

---

This study discusses the shift in institutional design resulting from a constitutional amandment that is centered on a conflict of interest and power over the change in presidential power in a presidential democracy. It aims to elaborate these three questions: first, the interaction of interests during the discussion and debate process concerning the change in the presidential power in the 1945 constitutional amendment; second, the presidential system that formed through the change in presidential power in the 1945 constitutional amendment; and third, the factors that allows Indonesia's presidential system to run and what distinguishes it with presidential systems in other countries.

This study aims to corroborate three main theories: first, John Elster's theory of interest; second, Arent Lijphart's and Maswadi Rauf's theory of democratic consensus; and third, Scott Mainwaring's theory concerning problems that arise when a presidential system merges with a multiparty system. This research uses a qualitative approach, an in-depth interview with the elites of the House of Representatives regarding the issue, and library research to acquire data.

This research concludes that the process of amending the constitution, specifically with regards to the presidential power, is highlighted with a conflict of interest, resulting in a presidential system that does not accentuate each of the governmental branches' function. The principal finding of this research reveals that in the process of amending the constitution, specifically the presidential power, there is a conflict of interest between the parties' interest and the institutional (executive and legislative) interest. One paramount finding of this research is the factors of constitutional construction that can overcome a deadlock between the executive and legislative using a bypassing mechanism between the president and the House of Representatives when making decisions.

The theoretical implication of this research shows that John Elster's theory of interest on the three types of interest (personal, political party, and institutional) does not fully apply. The reason is that the conflict of interest between the political party and the institutional interest is dominant, while there is only a fraction of personal interest. This study confirms Arend Lijphart's and Maswadi Rauf's democratic consensus theory, where the conflict of interest of the actors amounts to the consensus of all the parties, instead of using a voting system when making decisions. This study reveals that Mainwaring's assumption that combining a presidential and multiparty system could result in a deadlock that may disrupt the democratic stability is not applicable. The reason is that Indonesia adopts such system, but has never faced a deadlock."

"ABSTRAKLatar belakang penelitian ini adalah gagalnya Setgab mendukungkebijakan pemerintah SBY-Boediono di Sidang Paripurna DPR RI, 31 Maret 2012 tentang RAPBN-P 2012. Fenomena ini bertentangan dengan konsep koalisi untuk membentuk pemerintahan mayoritas yang stabil, efektif dan berjangka lama. Atas dasar itu,permasalahan penelitian adalah: 1). bagaimanapolahubunganantarpartaikoalisidalamSekretariatGabungan (Setgab) denganformasipemerintahanan SBY-Boediono?; 2). bagaimanasikappolitikanggotaSetgabdalamSidangParipurna DPR RI, 31 Maret 2012 tentang RAPBN-P 2012?; 3). mengapakoalisipolitikyangmayoritasdilegislatifgagalmengamankankebijakanpemerintahdalam RAPBN-P2012 diSidangParipurna DPR RI, 31 Maret 2012?.Penelitian ini menggunakan teori koalisi dari Arendt Lijphart, teori Hubungan Eksekutif-Legislatif oleh Alan Ware, teori Konflik dari Lewis A. Coser, dan teori Pilihan Rasional dari James Anderson. Penelitianini menggunakan metodekualitatif, dengan teknikanalisis data deskriptif analitis. Sedang pengumpulan data dengan data primer dansekunder, baik dokumen maupunwawancaramendalamdengan tokoh dalam koalisi.Kesimpulan penelitian ini adalah Setgab merupakan koalisi besar (oversized coalition),terdiri dari partai politik dengan jarak ideologi lebar, berorientasi kekuasaan (office seeking) dan bersifat pragmatis. Secara formal hubungan eksekutif-legislatif menganut sistem presidensil, namun dalam realitasnya presiden sangat tergantung dukungan legislatif. Dalam koalisi terjadi konflik politik, namun langkah Golkar dapat dimaknai sebagai bentuk katub penyelamat menghindarkan dari konflik yang lebih besar. Sikap politik anggota koalisi dalam merespon usulan pemerintah mengenai APBN-P 2012 dalam Sidang Paripurna DPR, 31 Maret 2102 lebih menekankanpertimbangan maksimalisasi kepentingan internal partai dibandingkan komitmen terhadap kepentingan koalisi. Hal inilah yang menyebabkan terjadinya kegagalan anggota Setgab dalam mengamankan kebijakan pemerintahan pada saat Sidang Paripurna DPR RI, 31Maret 2012.Implikasi teoritis menunjukan bahwa partai-partai dalam Setgab sikap politiknya cenderung bersifat pragmatis, mengutamakan kepentingan internalnya sehingga sering mengalami konflik internal, sesuai dengan pendapat Arendt Lijphart, James Anderson dan Lewis A. Coser. Sedangkan teori hubungan eksekutif-legislatif dari Alan Ware mampu menjelaskan hubungan secara normatif, namun lemah dalam menjelaskan hubungan eksekutif-legislatif dalam konteks praktek empirisnya.

---

ABSTRACT This study was based on the fact of frictions that took place among members of the Government Coalition called the Setgab at the Plenary Session of DPR RI on March 31, 2012, during the discussion of the Bill of the Revision to the 2012 National Budget. It included the political manoeuvering of Golkar Party by petitioning to add a clause to the proposed Bill. The other is PKS Party's rejection to the Governrnent's proposed Bill.These have hindered the coalition from reaching a consensus to further secure the Governrnent's policies. This phenomenon went against the intention of building acoalition in order to guarantee a stable, effective and sustainable majority governrnent. Based on this issue, the research question is formulated as follows: what was the pattem of relation among parties in the Coalition of Setgab related to the formation of SBY's govemment?;what was the positioning of members of the Govemment Coalition on the Bill of the Revision to the 2012 National Budget at the Plenary Session of DPR RI, March 31, 20127; and, why did the Coalition fail to secure the Govemment's Bill on the Revision of the 2012 Budget Bill despite having built a majority in the legislature? This research involves the use of qualitative method with descriptive analytical technique in analysing the data. In the section of theoretical framework, it incIudes the use of theories on coalition, conflict, executive-legislative relation, and rational choice. The data collected incIudes primary and secondary data.Data collection also usedin-depth interview with prominent persons within the Coalition. Findings of this study demonstrate th at the Coalition established was a large one,consisting of political parties with wide ideological range, tied together by office­seeking motivation and was a pragmatic move to fulfill practical considerations. Consequently, the relationship between the executive and legislative institutions became a vulnerable one, particularly in the face of political conflicts. Formally adopting presidential system, in reality the Indonesian president largely depends on the parliament's support. Furthermore, coalitions formed to guarantee parties' support for governrnent's policies in the legislative is at times interrupted by the extension of certain party' s selfish interest which created conflict between the president and other coalition member/s.Finally, findings and conclusions of this study show the theoretical implications in the analysis and that the theories are relevant in explaining the answer to research questions."