Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Sistem Self Assesment menuntut Wajib Pajak untuk menghitung, menyetorkan dan melaporkan pajaknya sendiri. Namun kurangnya pengetahuan Wajib Pajak terhadap peraturan perpajakan serta seringkalinya peraturan perpajakan tersebut mengalami perubahan, sehingga membuat Wajib Pajak menjadi bingung dan lebih memilih menggunakan bantuan pihak ketiga yang mengerti akan peraturan perpajakan untuk membantu perusahaan dalam menjalankan kewajiban perpajakan yaitu pihak konsultan pajak. Persaingan bisnis konsultan pajak yang pesat, membuat konsultan pajak tersebut perlu menjaga pengguna jasanya agak tidak pindah ke konsultan pajak lain. Diantaranya dengan cara menjalankan kewajiban perpajakan kliennya dengan menggunakan perencanaan pajak agar dapat terhindar dari sanksi pajak. Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif deskriptif dengan tujuan untuk mengetahui apakah perencanaan pajak yang dilakukan Kantor Konsultan Pajak X dalam membantu pelaksanaan kewajiban perpajakan klien dalam rangka penghindaran sanksi pajak, apakah sudah memenuhi peraturan perundangundangan perpajakan, dapat meminimalkan sanksi atau tidak, serta apakah ada resiko yang muncul dari dijalankannya perencanaan pajak tersebut.Berdasarkan penelitian didapatkan hasil penelitian bahwa perencanaan pajak dari Kantor Konsultan Pajak X tidak semuanya tidak melanggar ketentuan perundang-undangan dan efektif dalam meminimalisir atau menghindari sanksi pajak. Namun ada juga perencanaan pajak yang dilakukan oleh Kantor Konsultan Pajak X yang melanggar ketentuan perundang-undangan perpajakan yang berlaku di Indonesia sehingga dinilai tidak efektif dan menimbulkan resiko jika perencanaan pajak tersebut dilakukan.The Self Assesment system demanded the Taxpayers to calculate, remit and lodge his individual tax obligation. However, the lack of knowledge in regards of tax regulation as well as excessively tax regulation altered , has made confused the Taxpayers who finally chose to asked the third party who understood comprehensively in regards of tax regulation to help carrying out his tax obligation idest Tax Consultant. The vast competition within the Tax Consultant business, has made the Tax Consultant needs to persuade its clients so that they will not move to the other Tax Consultant. One of the persuasion is by performing tax planning in working the clients tax obligation to avoid tax penalty. This research utilized the qualitative research descriptive with the aim to know whether the tax planning that was done by the Tax Consultant X in working the clients tax obligation to avoid the tax penalty has fulfilled the tax regulation, could minimise sanctions or not, also for knowing whether the tax planning taken had any risk might emerged.

Based on the research, the results obtained that not all the tax planning done by the Tax Consultant X are in accordance with the Tax regulation provisions and effective in minimizing or avoiding tax sanctions. However there are also tax planning done by the Tax Consultant X which are not in accordance with the Tax regulation provisions applied in Indonesia which considered ineffective and may caused the risk if the tax planning carried out."

"Sebagai salah satu negara sedang berkembang Indonesia menganggap bahwa proses pembangunan nasional memerlukan peranan investasi asing, khususnya investasi langsung (direct investment) dalam bentuk pendirian perusahaan-perusahaan multinasional PMA. Tetapi di sisi lain tugas Direktorat Jenderai Pajak dalam mengoptimalkan penerimaan pajak negara dimana salah satu obyeknya adalah penghasilan investasi asing harus mengakui kenyataan bahwa obyek pajak tersebut akan meliputi wewenang yurisdiksi perpajakan dua negara, yaitu Indonesia sebagai negara tempat investasi dan negara domisili investor, dimana proporsi pembagian hak pemajakan tersebut akan dirumuskan dalam suatu perjanjian penghindaran pajak berganda (tax treaty). Sehubungan dengan hal tersebut maka pokok permasalahan dari tesis ini meliputi : bagaimana ketentuan perpajakan domestik Indonesia dan ketentuan perpajakan internasional mengenai penghasilan investasi asing (foreign direct investment) melalui perusahaan multinasional PMA, faktor-faktor apa saja yang mendorong suatu negara untuk menyelenggarakan suatu perjanjian penghindaran pajak berganda (tax treaty) dan bagaimana pengaruhnya terhadap penerapan peraturan perpajakan atas penghasilan investasi asing, bagaimana ketentuan tax treaty Indonesia khususnya dengan negara-negara yang mempunyai tingkat investasi cukup besar di Indonesia dalam hal keseimbangan alokasi hak pemajakan penghasilan investasi asing, bagaimana pengaruh ketentuan tax treaty tersebut terhadap tarip efektif pemajakan penghasilan investasi asing serta kaitannya dengan praktek penghindaran pajak (tax avoidance) oleh perusahaan?perusahaan modal asing dengan memanfaatkan ketentuan dalam tax treaty.Metode yang digunakan dalam penulisan tesis ini adalah deskriptif analitis. Penelitian dilakukan melalui studi kepustakaan terhadap buku literatur, peraturan perpajakan domestik dan internasional, karya ilmiah, jurnal, internet dan sumber tertulis lainnya. Untuk melengkapi studi literatur tersebut Penulis juga melakukan penelitian lapangan dengan melakukan inventarisasi dan analisa data serta wawancara dengan pihak-pihak terkait di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak.Kekurangan modal dan kebutuhan terhadap peranan investasi asing di Indonesia merupakan salah satu faktor lemahnya posisi Indonesia dalam penyusunan suatu tax treaty dengan negara-negara maju yang merupakan negara investor. Dari 5 tax treaty Indonesia dengan negara-negara investor diketahui bahwa sebagian besar tax treaty tersebut disusun dengan kerangka dasar UN Model dimana proporsi pembagian hak pemajakan antar dua negara ditentukan berdasarkan negosiasi kedua negara. Tetapi terdapat 1 tax treaty yaitu tax treaty Indonesia - Jepang yang dapat dinilai memberikan hak pemajakan yang lebih menguntungkan kepada Jepang sebagai negara domisili.Secara umum bahwa ketentuan perpajakan internasional dalam bentuk tax treaty telah membatasi otoritas dari peraturan perpajakan domestik. Ketentuan perpajakan domestik telah memperlakukan disparitas perlakukan perpajakan atas penghasilan investasi antara dividen dibanding bunga, royalti dan imbalan jasa, karena dividen dikenakan pajak dua kali atau disebut dengan istilah pajak berganda ekonomis. Perbedaan perlakuan perpajakan tersebut menjadi lebih signifikan ketika terhadap obyek tersebut harus diberlakukan peraturan perpajakan international yang tertuang dalam tax treaty, karena selain tarip witholding tax yang lebih rendah masih terdapat obyek-obyek pajak yang hanya dapat dikenakan pajak di negara domisili atau dibebaskan dari pemajakan di Indonesia. Sehingga hal tersebut telah mendorong investor untuk melakukan tax planning melalui penghindaran pajak (tax avoidance) dengan menerima penghasilan dalam bentuk selain dividen, yang berakibat pada potensi kehilangan penerimaan pajak negara sumber.Dari hasil penelitian disimpulkan bahwa apa yang dilakukan oleh perusahaan PMA tersebut tidak terlepas dari apa yang disebut transfer pricing, karena tidak sedikit pembayaran bunga, royalti dan imbalan jasa luar negeri dilakukan kepada perusahaan induk atau afiliasi di luar negeri. Sehingga hal yang lebih lanjut harus diperhatikan adalah apakah transfer pricing tersebut dilakukan dengan harga pasar yang wajar sesuai prinsip arm's lenght atau sebaliknya direkayasa dalam rangka penghindaran pajak di Negara sumber. Bila kasus pembayaran imbalan bunga, royalti atau imbalan jasa tersebut diindikasikan sebagai rekayasa transfer pricing maka untuk pembuktiannya di lapangan masih banyak mengalami hambatan. Sehingga upaya preventif dari DJP dalam bentuk pembatasan pembayaran bunga, royalti dan imbalan jasa, di antaranya melalui debt equity ratio maupun advanced pricing agreement merupakan alternatif yang lebih efisien dan lebih menjamin kepastian hukum dari sisi Wajib Pajak maupun Fiskus, serta lebih mengoptimalkan penerimaan negara dari sektor pajak."

"Dewasa ini, aktivitas usaha yayasan sangat beraneka ragam tetapi salah satunya yang menonjol adalah yayasan yang bergerak di bidang pendidikan. Di bidang nernaiakan, vavasan sebagai salah satu bentuk organisasi yang mempunyai kedudukan sama dengan unit ekonomi lainnya. Persamaan kedudukan ini terlihat dalam TJU Pajak baru, yang rnulai berlaku sejak 1 Januari 1995. Hal ini dilakukan karena beberapa pertimbangan, antara lain : pada umumnya telah berubah identitas yayasan saat ini, yaitu tadinya berorientasi pada kepentingan umum atau sosial menjadi aktivitas bisnis untuk kepentingan komersial, dan selama ini tidak didukung dengan penyelenggaraan pembukuan secara teratur dan transparan serta taat azas sesuai UU Pajak, serta adanya pihak tertentu yang memanfaatkan atau menumpang nama yayasan dengan tujuan menghindari pajak yang seharusnya.disetor ke kas negara. Oleh karena itu perlu suatu tindakan perencanaan perpajakan bagi yayasan pendidikan agar dapat meminimalkan jumlah pajak terutang secara legal. Permasalahan yang ditemui adalah : (a) bagaimana persepsi Wajib Pajak (WP) yayasan pendidikan di Surabaya terhadap implementasi perencanaan perpajakan, dan (b) apakah WP Yayasan Pendidikan di Surabaya telah mengimplementasikan perencanaan perpajakan sebagai upaya legal dalam rangka meminimalkan jumlah pajak terutang. Penelitian ini merupakan penelitian empiris deskriptif yang bersifat eksploratif. Dalam penelitian ini menggunakan variabel mandiri yaitu persepsi, tanpa menghubungkan dengan variabel lainnya. variabel ini dijabarkan ke dalam 30 butir pemyataan yang terbagi dalam 3 faktor, yang diajukan kepada 40 responden yang telah terdaftar di 6 KPP Surabaya, yang ditetapkan dengan Metode Non Probability Sampling, khususnya Quota Sampling, dan ternyata hanya 30 kuesioner yang diterima untuk layak diuji. Jawaban dari responden kemudian diukur dengan menggunakan teknik Skala Likert. Dari hasil analisis, diketahui bahwa persepsi WP Yayasan Pendidikan di Surabaya terhadap implementasi perencanaan perpajakan dipengaruhi oleh 3 faktor yaitu faktor tarif pajak, ketentuan atau peraturan perpajakan yang berlaku dan kebijaksanaan yayasan. Ternyata sekitar 80 % responden menyatakan setuju bila implementasi perencanaan perpajakan benar-benar dijalankan dan sisanya menyatakan tidak setuju. Walau 80 % responden menyatakan setuju, tetapi sekitar 80 % responden menyatakan belum mengimplementasikan perencanaan perpajakan dalam pemenuhan kewajiban perpajakannya dan sisanya menyatakan telah mengimplementasikan perencanaan perpajakan. Hal ini disebabkan oleh belum sepenuhnya pemahaman WP Yayasan Pendidikan terhadap UU Pajak, tidak tahunya terhadap teknik perencanaan perpajakan, tidak didukung dengan pegawai yang khusus menangani pajak serta tidak adanya dukungan dari pengurus yayasan. Untuk itu perlu peran serta dari aparat pajak khususnya Kantor Penyuluhan Pajak untuk secara lebih intensif memberikcan penyuluhan atau penyebar luasan informasi perpjakan yang baru terutama berkaitan dengan yayasan pendidikan sehingga mereka diharapkan bisa menjadi lebih memahami ketentuan UU Pajak dan bisa menjalankan teknik perencanaan perpajakan dengan baik. Hal ini juga harus diikuti dengan kewajiban penyelenggaraan pembukuan secara teratur dan transparan serta taat azas sesuai UU Pajak."

"Bagi pembayar pajak, khususnya perusahaan subsidiari, insentif pemerintah guna mengundang investasi baru telah mendapatkan umpan balik yang tecermin me/alui efisiensi pajak berupa pemanfaatan celah dalam peraturan pajak penghasilan. Perencanaan pajak adalah salah satu contoh penggunaan celah peraturan. Pada sisi lain bagi Otoritas Fiskal, melakukan praktik penghindaran pajak sebagai bentuk perencanaan pajak akan membawa efek negatifbagi Pemerintah dan, untuk itu/ah, Pemerintah melakukan koreksi fiska/ sebagai remedialnya. Studi ini bertujuan untuk memahami dan mengevaluasi regulasi dan perundangan-undangan anti-penghindaran pajak yang dimiliki Indonesia serta mengidentifikasi ada atau tidak adanya beberapa celah peraturan yang mung kin saja membawa dampak negatif bagi Otoritas Fiskal. Dari studi lapangan menggunakan wawancara mendalam dan observasi terlibat ditemukan bukti bahwa praktik penghindaran pajak yang sang at umum dilakukan melalui skema transfer pricing dan thin capitalization. Kedua skema tersebut telah digunakan sedemikian rupa guna memberikan manfaat optimal dari celah dalam peraturan pajak. Dan, kami mengidentifikasi adanya peraturan. anti-penghindaran pajak yang dijalankan pemerintah dalam hal proses regulasi yang baik masih jauh dari sempurna, faktanya pengaturan dan peraturan yang berlaku masih ketinggalan dalam antispasi upaya penghindaran pajak oleh pembayar pajak. Untuk itu, Pemerintah tidak dapat mempero/eh penghasilan pajak optimal dari para pembayar pajak. Lebih jauh, kebijakan anti-penghindaran pajak Indonesia masih tertinggal di belakang isu-isu mutakhir praktik penghindaran pajak yang semakin kompleks dan sulit untuk dideteksi.

---

AbstractFor tax payers, especially subsidiary company, government incentices to attract new investment havealready been captured with reflected in tax efficiency throughout the use of loopholes in corporate income tax law. Tax planning is one of the legal example of using loopholes. On the contraty for fiscal authorities, doing tax avoidance as a mean of tax planning could potentially harmful for the government and, therefore, the· government follows by using remedies of fiscal correction. This study aims to understand and to evaluate anti-tax avoindance law and regulations in Indonesia and identify whether or not there are several tax loopholes may provided resulting in negative benefits for the fiscal aouthority. From the field research finding by using indepth interview and participatory observation, it is evident that the most common practice of tax avoidance are the use of transfer pricing and thin capitalization schemes. Those two schemes were usually exploited to give optimum benefits of loopholes in tax laws. Thus, we acknowledge that antitaxavoidance regulations administered by the government in the context of good regulation process is stillimperfect, to the fact that those regulations and law were still/eft behind some loopholes that potentially used to perform tax avoidance by the tax payer, therefore government would not get optimal revenue tax payers. Moreover, Indonesian anti-tax avoidance policy also lagged behind newest practical issues which are more complex and difficult to detect."

"Multi Level marketing is a marketing system based on compensation given to the community that causes a good transfers. In MLM system, the role of an independent distributor is to sell, to market and to promote the products of MLM. The role of the independent distributor is very important but he/she is not an employee of MLM.MLM gives sales discount in the end of the month for distributor's service for marketing products of MLM and notes it as sales discount. The sales discount decreases/diminishes sales value price so that is necessary to do a research to examine that is really sales discount or sales a commission.Special characteristic which mostly occur in MLM are :1. Distributor do full payment when he/she orders products2. in the end of the month, MLM enterprises count purchasing accumulation of a distributor and count how much sales discount received by distributor. This sales discount is the income deducted by Tax Income article 21.3. In the end of the month, the enterprise issues tax invoice with tax base is sales price minus sales discount distributor.4. For the damaged. good, MLM enterprise can receipt this good. Enterprises give the voucher for the distributor that use to buy same good, buy other good with the same price but no cash.Multi Level Marketing enterprise is different with other distribution so necessary to verify what MLM enterprise can rule tax authority law. The writer is eager/curios to know that do implementation directions include all taxation aspect on MLM, can all taxation aspects be implemented by MLM and regulations in circular letter of Directorate General of Taxation fit to the hierarchy of laws.The writer is eager/curios to know that do employees really know and understand the regulations and the mechanism of MLM and do they five the same treatment to all tax payers. Data collecting Method can implement to financial statement, annual tax return, intern tax return and Tax Examination on PT "X".Based on case study known that there are some taxation aspects which are owned and implementation in MLM against Tax law or contradictory to Tax Law. Some part of contradictions are caused by Tax Payer's mistake, and others come from the characteristics of MLM which are different with conventional corporation/enterprise. Basically, in fact, the system and procedure of MLM are good customs in MLM so that is necessary to build/make special implementation directions/instructions which regulate all aspect in MLM. This authority/competence should be included on Tax laws and be delegated to the regulations of the same level with the Decision of Minister of Finance.Even though Directorate General of Taxation has issued circular letter and concerning about tax treatment on MLM: but in fact the treatment given to braches of "PT X" ini many regions are not same. It means the understanding about MLM among Tax employees is not the same yet. That is why the understanding on laws and the development of human resources ini Directorate General of Taxation should be developed/increased."

"The government's vision of taxes--a spirit of encouraging an increase in revenue from the sector of taxes--will of course give significant influence on any corporate taxpayer in fulfilling its tax obligations. It is particularly because the corporate taxpayer will certainly aim at the interests in its income (operating profit) and smooth corporate cash flow that will eventually be accounted for to the company owner.Law Number 7 of 1983 on Income Tax lays down that the income of a foundation from capital and operational activities that are 'solely for public benefits, namely social interests, is exempted as an income tax object. By amendment to Law Number 7 of 1983 on Income Tax, lastly amended to become Law Number 17 of 2000, the income exempted from the Tax Objects is no longer regulated. Accordingly, if a foundation has any surplus or profit obtained from the income being a tax object, the surplus or profit will, after being deducted by the allowable cost, be subject to Income Tax.The subject matter of this survey is how the tax planning in the XYZ Foundation is realized. Has the Tax Planning complied with the tax regulations, and can the tax planning reach the foundation's objectives?The objectives of this Survey are to illustrate and describe the realization of the tax planning in the XYZ Foundation, analyze and explain the realization results of the tax planning complying with the tax regulations as well as to explain and describe steps in an effort to improve the future tax planning in reaching the foundation's objectives.The methodology of survey adopted in this thesis writing is a descriptive method of analysis with data collection techniques in the form of bibliographical study and field study. The analysis performed is qualitative by nature.From the analysis results, it is found that the tax planning in the XY'Z Foundation has applied a tax regulation governing use of surplus fund for facilities and infrastructure to avoid any tax rate and imposition. Apart from being able to avoid the imposition of a high tax rate, the method can also maximize the fiscal cost by depreciation so that the Foundation's taxable income is subject only to a lowest tax rate, that is 10%. All tax obligations as a form of tax planning have been performed. It is to anticipate and cope with administrative requirements in tax obligations.A conclusion drawn from this survey is that the realization of the tax planning, tax obligations and tax control of the XYZ Foundation can reduce tax obligations. This is evident from the small taxable income and the optimum use of surplus fund for facilities and infrastructure not harming the foundation's cash flow so as to support the achievement of objectives.A recommendation-given by the survey is that it is necessary to improve human resources within the XYZ Foundation in order that the future tax planning will be more effective and will continuously keep up with the ever-changing tax regulations."

"Undang - undang No.7 tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan mengatur bahwa penghasilan yayasan dari modal dan kegiatan usaha yang semata-mata untuk kepentingan umum, yaitu untuk kepentingan sosial, dikecualikan sebagai objek pajak penghasilan.Dalam perkembangannya, terdapat kegiatan usaha yang mencari keuntungan, berlindung dibalik nama yayasan yang bertujuan unluk kepentingan umum atau kepentingan sosial. Akibatnya sulit membedakan yayasan mana yang bertujuan sosial dan yang mana yang bukan bertujuan sosial.Dengan adanya perubahan atas undang-undang nomor 7 tahun 1983 menjadi undang- undang nomor 10 tahun 1994 dan terakhir diubah menjadi undang-undang nomor 17 tahun 2000, maka tidak lagi mengatur penghasilan yang dikecualikan dari objek pajak. Dengan demikian, jika yayasan mempunyai selisih Iebih atau keuntungan yang diperoleh dari penghasilan yang merupakan objek pajak setelah dikurangi biaya yang diperkenankan akan dikenakan pajak penghasilan.Dengan adanya perubahan tersebut, mengarahkan penulis untuk membahas permasalahan yang berhubungan dengan perencanaan pajak pada yayasan. Yayasan sebagai suatu Iembaga sekaligus salah satu bentuk usaha, mempunyai hak dan kewajiban perpajakan satu dengan usaha lainnya. Perlunya perencanaan perpajakan bagi yayasan merupakan suatu usaha meminimalisasi pembayaran pajak sesuai dan diperbolehkan undang-undang perpajakan atau dengan cara penghematan pajak dengan suatu usaha untuk mengurangi hutang pajak dengan memanfaatkan celah-celah dalam undang-undang dan peraturan perpajakan yang berlaku atau yang lebih dikenal dengan tax avoidance.Dengan kondisi demikian, yayasan sebagai salah satu bentuk usaha yang mempunyai kewajiban perpajakan sama dengan badan usaha lainnya memerlukan suatu perencanaan yang memungkinkannya dapat mengelola pajak (tax planning) yang tepat, dimana badan usaha dapat merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan pada akhirnya dapat mengendalikan kewajiban perpajakan secara tepat dan benar.Tujuan yang hendak dicapai dari penelitian ini adalah mendeskripsikan pelaksanaan perencanaan perpajakan (tax planning) Yayasan UQ, keterkaitan antara perencanaan perpajakan Yayasan UQ dengan perundang-undangan dan peraturan perpajakan yang selanjutnya dengan perencanaan perpajakan tersebut, diperoleh beban pajak minimal sehingga tercapai tujuan Yayasan.Penelitian ini menggunakan berbagai Iandasan teoritis sebagai dasar untuk melakukan analisis, diantaranya konsep-konsep yang berkaitan dengan perencanaan manajemen dan perencanaan pajak, konsep tentang motivasi dilakukannya perencanaan pajak, serta tahap-tahap perencanaan pajak sampai dengan tekhnik dan praktek dalam melakukan perencanaan pajak.Dari hasil analisis diketahui bahwa Yayasan UQ telah melaksanakan perencanaan pajak sesuai dengan ketentuan dan peraturan perpajakan. Perencanaan pajak yang telah berjalan ini perlu ditingkatkan lagi mengingat sumber dana pada tahun 2005 dan 2006 berbeda. Pada tahun 2005 terdapat sumber pendapatan yang tidak dapat dikenakan pajak sedangkan pada tahun 2006 telah dimulai adanya usaha dari suatu kegiatan yang tentu saja selisih lebih dari kegiatan ini akan dikenakan pajak.

---

Law number 7 of 1983 on Income Tax lays down that the income of foundation from capital and operational activities that are solely for public benefits, namely social interests, is exempted as an income tax object.

In its development, there are some activities that have benefit which namely foundation, as for public interest or for social. lt?s caused difficult to difference which foundation is For social and which one is not.

The change of law number 7 of 1983 on income tax to law number 10 of 1994 and lastly amendet to law number 17 of 2000, so not longer arrange the income exempted from the tax object. Accordingly, if a foundation has any surplus or profit obtained from the income being deducted by he allowable cost, be subject to income tax.

With this changing, aimed writer to discuss the problem which related to tax planning in foundation. Foundation as a foundation and corporate, have a right and tax duty with others. The important of tax planning for Foundation is minimum effort of tax payment to complie with the tax law or by retrenchment tax by an activity to reduced tax liability by use a way a laws and regulation which known as tax avoidance.

With this condition, foundation as a coorporate has the same tax duty with the others needs a planning which can plan the the tax in the right way where the corporate can plan, implement, evaluate and lastly control tax duty in the right way.

The objective of this survey is to illustrate the tax planning realization of Yayasan UQ, the relate between UQ tax planning, laws and tax regulation which than with the tax planning can take minimum tax cost and the objective of foundation can be reach.

This survey use some theory as basic analisis, they are some concept that related with tax manajemen and tax planning, the motivation concept for tax planning, tax planning steps and tax planning technique and practice.

Analisis result of the survey that Yayasan UQ found have done tax planning. The tax planning must be developed remembered source fund in 2005 and 2006 is different. In 2005 there are source fund that can be taxable while in 2006 there will begin a business from an activity and the surplus of the activity will be taxable."

"Industri properti di Indonesia adalah industri yang menjadi patokan dalam memprediksi kinerja ekonomi nasional karena industri tersebut sebagai penyumbang terbesar PDB. Selain itu dengan dukungan pemerintah dan lembaga keuangan, industri ini menunjukan adanya prospek yang baik di masa depan yang salah satunya adalah sektor properti perkantoran. Oleh karena itu, sektor properti perkantoran dapat mengembangkan bisnisnya melalui pembangunan gedung-gedung baru. PT X sebagai perusahaan yang bergerak dalam industri properti perkantoran berencana untuk membangun gedung baru dan telah menuangkannya dalam rencana bisnis namun belum termasuk dengan perencanaan pajak.Perencanaan pajak merupakan salah satu fungsi dari manajemen pajak. Dengan manajemen pajak, perusahaan dapat mencapai tujuan untuk menerapkan peraturan perpajakan secara benar dan mencapai laba serta likuiditas yang seharusnya melalui usaha yang efisien. Sementara itu, dengan perencanaan pajak perusahaan dapat merekayasa agar beban pajak (tax burden) serendah mungkin dengan memanfaatkan peraturan yang ada tetapi tanpa suatu tindakan yang illegal. Adapun rencana bisnis yang disusun memiliki tujuan agar kegiatan bisnis yang akan dilaksanakan maupun yang sedang berjalan tetap berada di jalur yang benar sesuai dengan yang direncanakan.Rencana pengembangan bisnis PT X untuk membangun gedung baru telah memasukkan aspek keuangan. Dalam aspek tersebut meliputi proyeksi penjualan dan proyeksi arus kas serta terdapat pula beberapa alternatif rencana pembiayaan pembangunan gedung baru, meliputi: Financing by Corporation, Financing by Bank, dan Financing by Owner.Aspek keuangan dalam rencana pengembangan bisnis PT X digunakan sebagai acuan untuk membuat perencanaan pajak namun demikian dari hasil evaluasi menunjukan beberapa kelemahan-kelemahan. Oleh karena itu perlu dibuat suatu proyeksi modifikasi yang lebih logis dan reasonable sesuai dengan sifat bisnis properti. Hasil analisis atas proyeksi atau performa modifikasi diketahui bahwa dalam prespektif perencanaan pajak, Financing by Bank adalah pembiayaan yang paling efiesien dengan alasan: (1) perkiraan PPh Badan yang terendah daripada pembiayaan yang lain dan (2) memiliki kelebihan dari segi bisnis. Selain itu, analisis menunjukan adanya pengenaan pajak yang lain meliputi PPh Potongan Pemungutan (Pasal 21 dan Pasal 23), PPN, dan PPnBM, sehingga perusahaan dapat memperkirakan berapa jumlah pajak yang harus dipungut dan disetor."

"[Perencanaan pajak dilakukan sebuah perusahaan dengan tujuan agar beban pajak yang harus dibayar dapat efisien. Skripsi ini meneliti tentang efisiensi beban pajak yang dihasilkan PT X dan hambatan hambatan yang ditemukan PT X dari perencanaan pajak yang dilakukan. Penelitian ini bersifat kualitatif dekriptif dengan studi literatur dan wawancara mendalam. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perencanaan pajak yang dilakukan PT X tidak efisien. Adapun hambatan PT X dalam melakukan perencanaan pajak diantaranya adanya rangkap jabatan pada tingkat manajerial menengah kurangnya koordinasi antardivisi pengarsipan dokumen yang kurang baik dan Sumber Daya Manusia (SDM) yang kurang memahami peraturan perpajakan. Perencanaan pajak dilakukan sebuah perusahaan dengan tujuan agar beban pajak yang harus dibayar dapat efisien. Skripsi ini meneliti tentang efisiensi beban pajak yang dihasilkan PT X dan hambatan hambatan yang ditemukan PT X dari perencanaan pajak yang dilakukan Penelitian ini bersifat kualitatif dekriptif dengan studi literatur dan wawancara mendalam. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perencanaan pajak yang dilakukan PT X tidak efisien. Adapun hambatan PT X dalam melakukan perencanaan pajak diantaranya adanya rangkap jabatan pada tingkat manajerial menengah kurangnya koordinasi antardivisi pengarsipan dokumen yang kurang baik dan Sumber Daya Manusia (SDM) yang kurang memahami peraturan perpajakan.

---

An enterprise does a tax planning in order to make its tax burden efficient. This thesis examines about efficiency of the tax burden as an outcome of PT X tax planning and obstacle that were found while PT X did the tax planning. This study is a qualitative descriptive study of the literature and in depth interviews. A result shows that tax planning which was done by PT X is not efficient. Obstacles that were found along the implementation of tax planning are double function in the middle managerial lack of coordination among the divisions poor system in keeping the archives and human resources that have no good enough education of tax rules., An enterprise does a tax planning in order to make its tax burden efficient This thesis examines about efficiency of the tax burden as an outcome of PT X rsquo s tax planning and obstacle that were found while PT X did the tax planning This study is a qualitative descriptive study of the literature and in depth interviews A result shows that tax planning which was done by PT X is not efficient Obstacles that were found along the implementation of tax planning are double function in the middle managerial lack of coordination among the divisions poor system in keeping the archives and human resources that have no good enough education of tax rules ]"

"Skripsi ini membahas pengaruh karakteristik perusahaan dan reformasi perpajakan terhadap penghindaran pajak. Variabel yang digunakan adalah ukuran perusahaan, leverage, intensitas modal, intensitas persediaan, reformasi perpajakan, return on asset, dan market to book ratio. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah 52 perusahaan yang termasuk dalam industri manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2008-2010. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ukuran perusahaan dan intensitas modal berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap adanya penghindaran pajak pada perusahaan, sedangkan intensitas persediaan berpengaruh secara negatif dan signifikan. Namun, leverage dan reformasi perpajakan tidak terbukti berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

---

This thesis discusses the effect of firm characteristic and tax reform to the tax avoidance. Variable used are firm size, leverage, capital intensity, inventory intensity, tax reform, return on asset and market to book ratio. The sample of this study was 52 companies listed on the Indonesian Stock Exchange in 2008-2010. The results showed that firm size and capital intensity positively affects the tax avoidance on the manufactured company on the Indonesian Stock Exchange in 2008-2010, otherwise inventory intensity negatively affects the tax avoidance. However, leverage and tax reform did not influence the tax avoidance."