Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Keberhasilan suatu perusahaan dalam mencapai target dan menghasilkan keuntungan sangatlah bergantung dari inisiatif dari perusahaan tersebut untuk mampu mengatur semua kinerja perusahaan dengan baik dalam wujud Good Corporate Governance. Dalam mengimplementasikan pedoman Good Corporate Governance tersebut timbul berbagai hambatan dilapangan yang secara garis besarnya dapat dikategorikan berupa hambatan yang bersifat aktual dan potensial, hambatan yang bersifat personal maupun impersonal serta hambatan yang bersifat individual dan organisasional.Untuk itu perlu adanya tekad perusahaan untuk mengimplementasikan pedoman Good Corporate Governance yaitu keterbukaan, akuntabilitas, tanggung jawab, kemandirian dan keadilan dalam standar kerja perusahaan demi menciptakan kinerja perusahaan yang berkinerja baik, efektif, efisien serta mampu menghasilkan keuntungan bagi perusahaan.Dalam penyusunan tesis ini, penulis menggunakan metode penelitian yang bersifat deskriptif analisis yaitu dengan membuat uraian secara jelas dan sistematis mengenai sesuatu untuk dianalisa guna mendapatkan fakta yang diinginkan dalam hal ini implementasi serta hambatan dalam penerapan Good Corporate Governance.

---

The success of company in achieving a target and generate profit depend on attentive of company to able adjusting all company progress with accurate in actualize Good Corporate Governance.In order to actualize code of Good Corporate Governance raise many inhibition which in capitulation categorized like inhibition that actual and potential, inhibition that personal although impersonal and inhibition that individual and organizational.On behalf of it need availability of company willpower to implement Good Corporate Governance's code that transparancy, accountability, responsibility, independency and fairness of company operating standard procedure to make good company progress, efective, eficient also able to make profit for company.In arranging this thesis, writer use research method that analytical descriptive with make description and systematic about object to analized for get the precise in this case about implementation and inhibition to applying Good Corporate Governance."

"Prinsip-prinsip good corporate governance saat ini telah diwajibkan oleh PT Bursa Efek Jakarta untuk diimplementasikan oleh perusahaan-perusahaan yang tercatat di bursa. Melalui penelitian ini, ingin diketahui apakah pengimplementasian good corporate governance tersebut mendapat tanggapan dari para investor, yang terlihat dari adanya pengaruh terhadap return saham dan volatilitasnya.Didalam penelitian ini, data yang dipergunakan adalah data saham harian dari perusahaan-perusahaan manufaktur yang telah memenuhi ketentuan PT BEJ mengenai pengangkatan Komisaris Independen dan penunjukan Komite Audit, dengan periode penelitian tahun 2001, 2002, dan 2003. Pengolahan data dilakukan untuk mendapatkan return harian baik saham maupun IHSG, yang kemudian dijadikan dasar untuk memperoleh Beta portofolio, expected return, dan abnormal return, serta standar deviasi return. Pengujian untuk hipotesis dilakukan atas abnormal return dan standar deviasi dengan menggunakan pengujian t-test two samples.Dari hasil pengujian hipotesis, diketahui bahwa pengimplementasian good corporate governance tidak mempengaruhi retun saham dan volatilitasnya. Artinya, setelah tiga tahun kewajiban pengimplementasian good corporate governance berjalan, masih belum mendapatkan respon dari investor.Good corporate governance hingga saat ini masih sebatas pedoman, yang hanya mengatur level atas dari para pengelola perusahaan. Dampaknya tidak dapat dilihat secara langsung, sebagaimana kinerja keuangan perusahaan. Oleh karena itu, para investor yang selama ini lebih tertarik pada angka-angka didalam laporan keuangan, kemungkinan belum berminat atau enggan untuk melihat penerapan good corporate governance pada emiten sebagai salah satu ukuran didalam menilai kinerja perusahaan."

"Didalam penyusunan tugas penulisan ini, penulis memilih judul “Tinjauan terhadap Perlindungan Hukum bagi Nasabah Perbankan dalam Usaha Mewujudkan Good Corporate Govemance”. Sebagai lembaga intermediasi, sektor perbankan mempunyai ciri khusus bila dibandingkan dengan sektor lain. Kondisi suatu bank dapat beipengaruh tidak hanya terhadap sektor finansial tetapi juga terhadap sektor-sektor lain serta kondisi ekonomi secara makro. Oleh karena itu bank harus dikelola secara hati-hati oleh manajemen yang profesional, berdedikasi tinggi dan jujur. Di samping itu bagi sektor perbankan berlaku berbagai aturan yang ditetapkan oleh Otoritas Pengawas Bank dan kebiasaan-kebiasaan yang lazim dilakukan oleh dunia perbankan sendiri. Salah satu aturan yang berlaku dengan dikeluarkannya Paket Kebijakan Januari 2005 oleh Bank Indonesia adalah mengenai Penyelesaian Pengaduan Nasabah dan Transparansi Informasi produk Bank, hal ini dirasakan perlu karena perlindungan hukum bagi nasabah dalam bertransaksi dengan bank sebelumnya belum mendapat tempat yang memadai. Pemilihan produk bank oleh nasabah seringkali didasarkan pada aspek informasi mengenai manfaat yang akan diperoleh dari produk bank tersebut. Kurangnya informasi yang memadai mengenai produk bank memungkinkan terjadinya penyimpanganpenyimpangan kegiatan usaha perbankan yang dapat merugikan nasabah sehingga diperlukan adanya transparansi informasi mengenai produk bank untuk meningkatkan good govemance di sektor perbankan. Penulis membatasi masalah pada hal yang berhubungan dengan kegiatan mengenai usaha perlindungan hukum bagi nasabah perbankan dalam usaha mewujudkan good corporate govemance . Dengan perumusan masalah sejauhmana Peraturan Bank Indonesia mengenai penyelesaian pengaduan nasabah dan transparansi informasi produk bank dapat mewujudkan GCG dalam industri perbankan, sejauhmana implementasi prinsip-prinsip GCG oleh bank di Indonesia, sejaumana peraturan Bank Indonesia mengenai penyelesaian pengaduan nasabah dan transparansi informasi produk bank dapat memberikan perlindungan hukum bagi nasabah perbankan. Penelitian dilaksanakan dengan menggunakan metode penelitian deskriptif analitis, yang nantinya akan menjelaskan prinsip-prinsip GCG dan konsep perlindungan hukum terhadap konsumen, yang diperoleh dari sumber data primer, yaitu peraturan-peraturan di bidang perbankan dan perlindungan konsumen dan data-data dari YLKI dan juga dari sumber data sekunder, yaitu literature-literatur yang ada hubungannya dengan masalah yang diteliti. Data-data tersebut dikumpulkan melalui observasi lapangan dan dengan membaca literature-literatur. Setelah data terkumpul, kemudian dianalisa dengan menggunakan analisa kualitatif."

"ABSTRAKSkripsi ini membahas mengenai tanggung jawab sosial perusahaan yang mempunyai kaitan dengan penerapan prinsip good corporate governance. Tanggung jawab sosial perusahaan merupakan konsep tanggung jawab yang dimiliki oleh perusahaan kepada stakeholder atas kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh perusahaan. Tanggung jawab sosial perusahaan mempunyai konsep triple bottom line, yaitu aspek ekonomi, aspek sosial, dan aspek lingkungan, merupakan konsep tanggung jawab dari perusahaan awalnya yang bersifat sukarela (voluntary) dan amal (charity). Kemudian, berlakunya Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal dan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas, mewajibkan untuk melakukan tanggung jawab sosial perusahaan. Konsep good corporate governance adalah suatu prinsip mengenai pengelolaan perusahaan yang baik, prinsip-prinsip good corporate governance di Indonesia disebutkan dalam Pedoman Umum Good Corporate Governance Indonesia yang dibentuk oleh Komisi Nasional Kebijakan Governance. Prinsip-prinsip good corporate governance yaitu transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab, independensi, kewajaran dan kesetaraan. Keberlakuan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal dan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas, memberikan pengaturan dan kewajiban hukum mengenai good corporate governance. Secara konsep dan prinsip tanggung jawab sosial perusahaan merupakan salah satu usaha untuk terwujudnya good corporate governance, karena dalam good corporate governance terdapat prinsip tanggung jawab dan transparansi yang bergantung pada tanggung jawab sosial perusahaan. Tanggung jawab sosial perusahaan oleh perseroan terbatas yang bergerak dalam bidang usaha pertambangan batu bara dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal dan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas, merupakan kewajiban hukum perseroan untuk mewujudkan kewajiban hukum lain yaitu good corporate governance.

---

ABSTRACTThis paper discusses about corporate social responsibility is concerned with the application of principles of good corporate governance. Corporate social responsibility is a concept of responsibility held by the company to stakeholders on economic activity undertaken by the company. Corporate social responsibility has a triple bottom line concept, namely the economic, social, and environmental aspects, is the concept of corporate responsibility was initially a voluntary and charity. Then, the enactment of Law Number 25 Year 2007 concerning Capital Investment and Law No. 40 Year 2007 concerning Limited Liability Company, obliges to make corporate social responsibility. The concept of good corporate governance is a principle of good corporate governance, the principles of good corporate governance in Indonesia mentioned in the Code of Good Corporate Governance Indonesia which was established by the National Commission on Governance. The principles of good corporate governance, namely transparency, accountability, responsibility, independence, fairness and equality. Enforceability of Law No. 25 Year 2007 concerning Capital Investment and Law No. 40 Year 2007 concerning Limited Liability Company, providing regulatory and legal obligations regarding good corporate governance. In concept and principles of corporate social responsibility is one attempt for the establishment of good corporate governance, because in principle there is good corporate governance and transparency of responsibility that relies on corporate social responsibility. Corporate social responsibility by a limited liability company which is engaged in coal mining business with the enactment of Law Number 25 Year 2007 concerning Capital Investment and Law No. 40 Year 2007 concerning Limited Liability Company, is a legal obligation to realize the company's other legal obligations of good corporate governance."

"Perseroan terbatas (PT) merupakan wadah untuk melakukan kegiatan usaha, yang membatasi tangung jawab pemegang saham, yaitu sebesar jumlah saham yang dimiliki sehingga bentuk usaha seperti ini banyak diminati, terutama bagi perusahaan dengan jumlah modal yang benar. Perusahaan semacam ini, pemisahan antara pemegang saham dengan pimpinan perusahaan dapat terlihat dengan jelas. Fungsi masing masing pihak tidak dapat dipadukan, pemegang saham adalah pihak yang menyediakan modal dan pengelola adalah pihak yang memanfaatkan modal untuk menjalankan kegiatan ekonomi. Sedangkan PT Terbuka (PT. Tbk) adalah PT yang sahamnya telah dimiliki oleh masyarakat melalui instrumen pasar modal. Sehingga kepentingan-kepentingan terhadap PT Tbk pun akan lebih banyak dibandingkan PT sebelum terbuka. Maka dalam hal ini pengaturannya pun harus lebih profesional. Untuk itu diperlukan standar untuk menjalankan PT dengan baik dan benar. Sehingga diperlukan pedoman Good corporate governance yang salah satunya merupakan konsep yang menekankan pentingnya hak pemegang saham untuk memperoleh informasi dengan benar, akurat, dan tepat waktu serta kewajiban perusahaan untuk mengungkapan (disclosure) secara akurat, tepat waktu, dan transparan mengenai semua informasi kinerja perusahaan, kepemilikan, dan stakeholder. Prinsip corporate governance diharapkan dapat meningkatkan kualitas laporan keuangan, yang pada akhirnya meningkatkan kepercayaan pemakai laporan keuangan, termasuk investor."

"Setiap organisasi apapun jenis, bentuk, dan skala operasinya memiliki risiko terjadinya fraud. Untuk itu diperlukan adanya strategi anti fraud untuk mendeteksi dan mencegah terjadinya fraud. Karya akhir ini bertujuan untuk menganalisis peran audit internal dalam penerapan strategi anti fraud dan penerapan strategi anti fraud yang dimiliki oleh PT. XYZ. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data studi lapangan. Dalam menganalisa, penelitian ini menggunakan 4 strategi anti fraud yaitu whistle blowing system, code of conduct, fraud training for employee dan fraud risk assessment. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa audit internal berperan aktif dalam menerapkan strategi anti fraud dan secara umum strategi anti fraud PT. XYZ telah memenuhi aspek dekteksi, pencegahan, dan investigasi.

---

Any type, scale, or shape of organization has risks of fraud. For that required anti fraud strategy to detect and prevent the occurrence of fraud. This final paper aims to analyze the role of internal audit in the implementation of anti fraud strategy and the implementation of anti fraud strategy of PT. XYZ. This study used a qualitative approach with field study data collection techniques. This research uses 4 anti fraud strategies that are whistle blowing system, code of conduct, fraud training for employee and fraud risk assessment. The results of this study indicate that internal audit plays an active role in applying anti fraud strategy and generally anti-fraud strategies of PT. XYZ has met the aspects of decteksi, prevention, and investigation."

"Penelitian diajukan untuk mengetahui bagaimana hubungan implementasi good governance (yang terdiri dari prinsip transparancy, akuntability, responsibility, independency, dan fairness) terhadap kinerja kantor cabang BPJS ketenagakerjaan (perluasan kepesertaan, kepuasan pelayanan dan penerimaan iuran).Atas dasar tersebut diajukan model teroritis dengan hipotesis untuk diuji dengan metode SEM. Sampel penelitian ini adalah 322 orang responden yang merupakan karyawan dari Kantor Cabang BPJS ketenagakerjaan.Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan atas implementasi prinsip transparancy terhadap kinerja kepuasan pelayanan, implementasi prinsip responsibility dan prinsip fairness terhadap kinerja perluasan kepesertaan, kepuasan pelayanan dan penerimaan iuran. Serta terdapat hubungan yang positif atas penerapan good governance terhadap kinerja kantor cabang BPJS ketenagakerjaan."