Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Desentralisasi merupakan agenda reformasi bangsa Indonesia yang paling penting setelah pemilihan umum demokratis pada Nuji 1999. Desentralisasi menyentuh seluruh kehidupan bangsa termasuk program dan kegiatan pendidikan...."

"There needs to be good will among public education policy makers at national among and regional levels to the point of even inviting representatives from teachers at the local level to participate in the making of the curriculum, asking to be involved in the management of the educational process, soliciting their help in the plan at all levels, asking them to assist in the periodical assessments and following them up on it. These teachers should, in fact, be and actually are at the front line the effort to provide national policy for the system of education and should be actively involved in its Any educational system should aim at the eradication of poverty from society and, at the same time, out of justice, to provide education to everyone and for everyone. These principles really need to be followed considering the variety o the situations of people who are living in Indonesia."

"Penelitian ini mendeskripsikan pemikiran Mohammad Natsir yang berkaitan dengan konvergensi pendidikan. Pemikiran tersebut keterkaitan dengan kebijakan sistem pendidikan nasional pertama 1950-1954 yang unik dan penting bagi Natsir untuk diimplementasikan. Permasalahan utama tugas akhir ini adalah “Bagaimana pemikiran konvergensi pendidikan Natsir terimplementasi dalam sistem pendidikan nasional 1950- 1954” melalui serangkaian metode penelitian sejarah, yaitu heuristik, verifikasi, interpretasi dan historiografi yang didasarkan pada sumber primer meliputi arsip undang- undang sistem pendidikan nasional tahun 1950-1954 dan sumber sekunder berupa buku Capita Selekta jilid I-III buah karya pemikiran Mohammad Natsir, artikel, jurnal, tesis dan skripsi pendidikan. Berbeda dari kajian-kajian pemikiran Natsir sebelumnya yang berfokus pada satu sudut pandang, baik politik atau keislaman. Penelitian ini mampu memberi pemikiran baru dari sudut pandang konvergensi pendidikan yang terimplementasi dalam produk hukum sistem pendidikan nasional di Indonesia. Hasil penelitian ini menghasilkan kesimpulan bahwa konvergensi pendidikan adalah “Memusatkan ragam ilmu pada satu titik temu, tanpa mengutamakan salah satu unsur tapi menguasai semua unsur di dalam tubuh pendidikan”. Konvergensi pendidikan dapat dirasakan manfaat dan keberhasilannya dalam implementasi Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional 1950-1954 sebagai upaya perbaikan dari kemajuan pendidikan dan pengajaran secara inklusif. Penelitian ini dilakukan dengan tujuan menambah khazanah sejarah pemikiran dan pendidikan Indonesia.

---

This research will explain thoughts of Mohammad Natsir related to the idea of educational convergence. This thought is related to the policy of the first national education system in 1950-1954 which is considered unique and important for Natsir to implement. The main problem of this final project is "How was Natsir's thought of educational convergence implemented in the 1950-1954 national education system" through the stages of historical research methods namely heuristics, verification, interpretation and historiography originating from primary sources including archives of the national education system laws of 1950-1954 and secondary sources in the form of Kapita Selekta volumes I-III by Mohammad Natsir, articles, journals, educational thesis and thesis. In contrast to previous studies on Natsir's thought which generally focused on one point of view, both political and Islamic. This research is able to provide new thinking from the point of view of educational convergence which is implemented in the legal products of the national education system in Indonesia. The results of this study indicate the conclusion that educational convergence is "Concentrating various knowledge at one meeting point, without prioritizing one element but mastering all elements in the body of education". The benefits and success of educational convergence can be felt in the implementation of the 1950-1954 National Education System Law as an effort to increase the progress of inclusive education and advertising. This research aims to add to the treasures of the history of Indonesian thought and education."

"Undang-undang pada dasarnya adalah aktualisasi dari kebijakan publik keputusannya akan mengikat dan berpengaruh terhadap masyarakat. Tesis ini membahas Partisipasi Publik Dalam Pengesahan UU Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang merupakan Usul Inisiatif DPR RI. Penelitian ini membahas tentang Konteks Politiks sebagai faktor eksternal dan Kinerja Panitia Kerja (PANDA) DPR RI yang mempengaruhi Partisipasi Publik Dalam Pengesahan UU Sisdiknas.Teori yang digunakan adalah teori Transisi Politik (Guillermo O'Donnell), Teori Sistem (David Easton), Teori Kebijakan Publik (Charles Lindblom), Civil Society (Adam Ferguson), Teori Partisipasi (Gabriel Almond) dan Teori Konflik (Paul Conn). Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan teknik pengumpulan data yaitu wawancara dan dokumentasi. Di dalam menganalisa menggunakan analisis data secara induktif agar dapat menemukan pengaruh hubungan nilai-nilai eksplisit sebagai struktur analistik.Hasli penelitian memperlihatkan bahwa dalam pembahasan RUU Sisdiknas terjadi suatu polarisasi antara Fraksi-fraksi di DPR RI yaitu 7 Fraksi mendukung disahkannya RUU menjadi UU Sisdiknas (F.PG, F.PPP, F.KB, F. Reformasi, F.TNI/POLRI, F. PBB, F.PDU) ditambah 1 orang Non Fraksi, sedangkan 2 Fraksi yang menolak dan menunda pengesahan RUU Sisdiknas (F.PDIP dan F.KKI). Fraksi PDIP tidak hadir dalam Rapat Paripurna Pengambilan Keputusan RUU Sisdiknas 2003 menjadi UU. Keanggotaan Panja RUU Sisdiknas didasarkan pada perimbangan fraksi-fraksi dan wakil dari Pemerintah.Dalam mekanisme proses pembahasan dilakukan secara terbuka dengan mengakomodir masukan-masukan dari stakeholders dan masyarakat , sementara pengambilan keputusan menggunakan musyawarah dengan suara terbanyak berdasarkan Tatib DPR, lobi antar Pimpinan Fraksi apabila tidak ada titik temu.Ada dua kelompok kepentingan dalam pengesahan RUU Sisdiknas antara lain kelompok yang mendukung RUU Sisdiknas menjadi UU adalah masyarakat dan Fraksi-fraksi di DPR yang berbasis Islam dan nasionalis, sementara kelompok yang menolak berbasis agama Kristen/Katolik dan nasionalis.Berdasarkan kepentingan usulan perubahan UU No. 2 Tahun 1989 tentang Sisdiknas sudah tidak relevan lagi, untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) bangsa Indonesia dalam menghadapi era globalisasi yang semakin pesat. Oleh sebab itu DPR RI mengajukan Hak Usul Inisiatif tentang Perubahan UU No. 2 tahun 1989, yang sudah disahkan melalui forum tertinggi DPR yaitu Rapat Paripurna pada tanggal 11 Juni 2003 menjadi UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

---

Law basically is an articulation of public policy. Its decision will be binding and has Influences to society. This thesis discusses public participation in legalization of the Law No. 20 year 2003 on The National Education System which is the Indonesian Parliament's initiative proposal. This research discusses about political context as external factors and achievement of the Working Committee (PANJA) of the Indonesian Parliament (DPR RI) as an internal factor that influences public participation in legalization of laws on The National Education System.

This research uses political transition theory (Guillermo O'Donnell), theory of system (David Easton), public policy theory (Charles Lindblom), civil society theory (Adam Ferguson), participation and interest group theory (Gabriel Almond) and conflict theory (Paul Conn). This research uses a qualitative research theory with technique of data collecting that's interview and documentation. In analyzing, it's used inductive data in order to be able to find out the influence of the relation of explicit values as an analytic structure.

The result of the research shows that the discussion of the bill on the National Education System has happened a polarization between factions in the DPR RI that's 7 factions supported the legalization of the Bill on The National Education System (FPG, FPPP, F Reformasi, F TNI/POLRI, F PBB, FPDU) plus one non-faction. Meanwhile 2 factions refused and adjourned the legalization the Bill on The National Education System that's FPDIP and FKKI. FPDIP did not attend in the Plenary Session in making the decision of the bill on The National Education System year 2003 became a law. The membership of the Working Committee of the Bill on The National Education System is based on the balancing of factions that became the members of the Commission IV and the representatives of the government.

The mechanism of discussion process was done openly by accommodating the inputs from the stakeholders and society. While the decision making uses deliberation/discussion with a majority vote based on the Rules of Conduct of The DPR RI and lobbies between the leaders of faction whenever there is no agreement.

There were two interest groups in legalization of the Bill on The National Education System among others the group that supported the bill to be legalized to be a law that's the society and factions in the DPR RI that has an Islamic Base and national. Whereas the groups that refused the bill are the group of society and factions that are based on Christian/Catholic and national.

Based on interest of the proposal of amendment of the Bill No. 2 Year 1989 on The National Education System has been not relevant anymore in improving the quality of human resources of the nation of Indonesia in facing the globalization era that is getting fast. Therefore the DPR RI proposes the Initiative Proposal Right on the amendment of the Law No. 2 Year 1989 which has been legalized by the highest forum of the DPR RI that's Plenary Session on June 11th, 2003 became Law No. 20 year 2003 on the National Education System."

"An image of Islamic school as high-quality institution will be meaningless if it cannot be identified and the community cannot gain overall benefit. The irony is even the actors of education in Islamic school are unable to recognize and feel the benefit from such quality, hence the development of Islamic school either in the context of state intervention or community participation is not always directed toward a constructive way. Therefore, the further challenge faced by the education institution of Islamic school is how to make the image of Islamic school as a high-quality institution is recognized by the community. Furthermore, how the image be in line with the mandate of National Education System Law. This paper actually strives for reviewing the extent to which a strategic position in national education may be identified and interpreted into a good image design by the community. In addition, it is also prepared to find strategic which may be elaborated in the context of developing the image of Islamic school so as to be able to give a meaningful contribution to improve the life as nation."

"

Paling sedikit ada tiga alasan mengapa saya memilih judul ini. Alasan pertama ada kaitannya dengan keperdulian Psikologi terhadap pengembangan sumber daya manusia di negara kita, mengingat pembangunan nasional tahap kedua nanti memang akan sangat mengandalkan warga masyarakat yang berkualitas. Psikologi sebagai suatu ilmu yang mempelajari perilaku manusia telah diakui sebagai suatu bidang studi yang memiliki metodologi yang tangguh dan objektif serta telah pula dianggap sebagai suatu teknologi maju dalam rekayasa pengembangan tingkah laku manusia (Mulyono Gandadiputra, 1982). Program studi Psikologi dapat memberi sumbangan dalam pengembangan pendidikan menuju pencapaian Tujuan Pendidikan Nasional seperti digariskan oleh Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Alasan kedua adalah pertimbangan bahwa pendidikan nasional di negara kita perlu dibina dan dikembangkan sebaik-baiknya agar merata dan menjangkau seluruh lapisan masyarakat. Tugas ini adalah amat berat, maka tidak mungkin dipikul sendiri oleh Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. Para ahli diharapkan dapat memberi sumbangan saran, pemikiran dan dukungan keahliannya untuk dapat memelihara, menumbuhkan, meningkatkan dan mengembangkan pendidikan nasional (Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, pada acara dialog para ahli pendidikan negara Selatan-Selatan dan Utara-Selatan di Bandung, 17 Mei 1993). Alasan ketiga adaalah untuk ikut urun rembug mencarikan "seutas benang merah", yang dapat memperkecil kontroversi yang timbul dalam masyarakat dewasa ini; tentang siap atau tidak siap pakainya sumber daya manusia setelah mereka mengikuti pendidikan formal.

Beberapa tahun yang 1a1u, UNESCO telah menugaskan Torsten Husen, seorang pendidik kenamaan berkebangsaan Swedia yang telah banyak menulis buku bermutu tentang pendidikan, untuk membuat prediksi tentang kecenderungan pendidikan di dunia sebagai akibat proses globalisasi (Torsten Husen, 1990).

Torsten Husen meramalkan, bahwa banyak negara di dunia akan berkembang menjadi negara industri bahkan akan mencapai tahap pasca industri. Selanjutnya menurut Torsten Husen: "These societies have some interrelated characteristics which constitute a pervasive syndrome of the science-dominated, high technology information society" (him. 46).

Menurut Torsten Husen, dalam era globalisasi, perlu diperhatikan beberapa karakteristik masyarakat yang dianggap terkait dengan perkembangan pendidikan dan akan mempengaruhi kebijakan dan pengambilan keputusan pendidikan.

"