Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Indonesia adalah negara hukum yang memiliki beberapa peraturan perundang-undangan (dokumen legal) sebagai panduan bagi masyarakat untuk bersikap dan bertingkah laku dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Dokumen legal yang dibentuk oleh lembaga berwenang telah mencapai jumlah yang sangat besar. Setiap tahunnya pemerintah sering sekali melakukan perubahan terhadap suatu undang-undang, sehingga apabila kita menemukan suatu undang-undang kita sulit untuk mengetahui apakah undang-undang tersebut merupakan versi terakhir atau bukan. Kesulitan-kesulitan ini disebabkan belum adanya sistem yang bisa melakukan otomatisasi untuk mengetahui sejarah perubahan undang-undang. Pengembangan Sistem Informasi Rekapitulasi Dokumen Perundang-undangan di Indonesia ini dapat menjadi solusi untuk mengetahui apakah suatu dokumen undang-undang merupakan versi terakhir atau bukan.Sistem ini melakukan otomatisasi dalam pencarian keterkaitan antar dokumen dengan memproses dokumen berbasis XML, sehingga sejarah perubahan undang-undang dapat diketahui. Informasi sejarah perubahan undang-undang tersebut disajikan dalam bentuk graf berarah. Sistem informasi rekapitulasi dokumen perundang-undangan di Indonesia ini dikembangkan dengan menggunakan pendekatan knowledge engineering, yaitu dengan membuat aturan-aturan berdasarkan informasi kontekstual yang terdapat dalam dokumen. Sistem informasi rekapitulasi dokumen perundang-undangan di Indonesia ini diujicobakan pada 472 dokumen undang-undang dan 784 pasal. Hasilnya menunjukkan bahwa sistem dapat menampilkan sejarah perubahan undang-undang dengan ketepatan sebesar 99.6% untuk dokumen undang-undang dan 99.2% untuk dokumen pasal.Indonesia is a country that has some legal regulations (legal document) as a guide for its society to behave and conduct oneself in the life of a nation and state. Legal documents established by the authorized institutions has been produced in a very large number. Each year the government make changes to a law, that make it difficult for us to know whether the law is in the latest version. These difficulties are caused by the non-existance of a system that can perform an automation to find out the changes for the law. The Development of Information System for Recapitulation of Legislation Documents in Indonesia, could be a solution for the document to determine whether a law is in the newest version.

This system automates a relation between documents by processing an XML-based document, so that history of changes in the law can be found. The history information is presented in the form of a directed graf. The information system for the law documents recapitulation is developed using the knowledge engineering approach, which is to create rules based on contextual information contained in the document. Information System for Recapitulation of Legislation Document in Indonesia has been tested on 472 documents the laws and Article 784. The result shows that the system can display the history of the law changes with accuracy of 99.6% for the documents the laws and 99.2% for the document section."

"Buku ini membahas mengenai sejarah terbentuknya UU tentang perkawinan, pengertian perkawinan, asas monogamy, perjanjian kawin, batalnya perkawinan, perkawinan campuran, kedudukan anak, dan putusnya perkawinan"

"ABSTRAKPenelitian ini menganalisis tentang kemungkinan berdirinya bank wakaf. Bank sebagai nazhir dalam peraturan perundang-undangan tidak dimungkinkan, bank dalam pengelolaan wakaf hanya sebagai partner nazhir, yaitu sebagai pihak yang dititipi wakaf uang (kustodian). Ada dua hal yang menjadi pertanyaan dalam penelitian ini yaitu: (1) Bagaimana potensi penghambat dan pendukung kemungkinan berdirinya bank wakaf dalam sistem peraturan perundang-undangan di Indonesi? dan (2) Bagaimana peran Badan Wakaf Indonesia, pemerintah, Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan dalam pendirian bank wakaf? Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan pendekatan perundang-undangan dan konseptual.Penelitian ini menemukan bahwa bank syariah tidak dapat bertindak sebagai nazhir. Karena tidak sesuai dengan tujuan bank sebagai lembaga komersial dengan nazhir sebagai lembaga sosial nirlaba, sebagaimana diatur dalam PP No. 42 tahun 2006 ayat (3) huruf ?c?. Di samping itu bank syariah sebagai badan usaha dalam bentuk Perseoroan Terbatas mengharuskan bergerak untuk tujuan mencari keuntungan. Di samping itu PP No. 42 tahun 2006 juga membatasi peran bank syariah hanya sebatas kustodian.Bank wakaf sebagai bank yang berdiri dan mengelola wakaf uang dalam proses pendiriannya dapat dilakukan melalui alternatif yaitu: pendirian bank baru, akuisisi, konversi atau window wakaf pada perbankan syariah. Dalam pendirian bank wakaf nazhir wakaf uang dapat bertindak sebagai pemegang saham bank wakaf, sebagai kelanjutan dari pemberian amanah dari wakif. Untuk pendirian tersebut diperlukan dukungan dari Badan Wakaf Indonesia dalam hal melakukan konsolidasi antar nazhir wakaf uang. Selain itu diperlukan peran Kementrian Agama dalam hal perubahan perundang-undangan, Bank Indonesia aspek likuiditas dan pasar serta Otoritas Jasa Keuangan untuk persiapan peraturan terkait bank wakaf. Untuk itu diperlukan amandemen terhadap UU Wakaf dan peraturan pelaksananya dan undang-undang khusus untuk pendirian bank wakaf.

---

ABSTRACT

This study analyzed the possibility of the establishment of waqf bank. Bank as Nazhir in the legal system is not possible, as the bank in the management of waqf is just as Nazhir partner, namely as the party entrusted cash waqf (custodian). There are two things being questioned in this study, they are: (1) How are the potential inhibitors and potential supporters in the possibility of the establishment of waqf banks in the legislation system in Indonesia? and (2) How is the role of Indonesian Waqf Board, the ministry of religion, Bank Indonesia and the Financial Services Authority in the establishment of waqf bank? This research uses normative juridical method with approach to legislation and conceptual approaches.

The study found that Islamic banks cannot act as Nazhir, because of their different purposes: bank as commercial institutions, and Nazhir as non-profit social institutions. It is stipulated in Government Regulation No. 42 2006 paragraph (3) letter "c". In addition, Islamic banks, as a business entity in the form of a Limited Liability Company, required to operate for the purpose of seeking profit. In addition, Government Regulation No. 42 2006 also restricts the role of Islamic banks merely as the custodian.

Waqf bank as the banks standing and managing cash waqf can be established through a number of alternatives, namely: the establishment of a new bank, acquisition, conversion or waqf window in Islamic banking. In the bank establishment of waqf bank, cash waqf Nazhir can act as a shareholder of the waqf bank, as a continuation of the provision of the wakif mandate. For this establishment, the supports from the Indonesian Waqf Board is needed in terms of consolidating among waqf money Nazhir. Besides, the role of the Ministry of Religious Affairs is needed in terms of changes in legislation, Bank Indonesia role in liquidity and market aspects, as well as the Financial Services Authority role for preparation of regulations related to waqf bank. Therefore, the amendment to the Waqf Act and its implementing regulations and special laws for the establishment of waqf bank is required."

"Sistem informasi sangat mempermudah seseorang dalam melaksanakan atau menyelesaikan tugasnya. Sistem informasi berkembang sejalan dengan peradaban manusia, dengan menggunakan sarana yang ada pada saat itu, dari penggunaan batu dan dinding gua pada jaman kuno sampai dengan penggunaan teknologi informatika dewasa ini. Sistem informasi peraturan perundang-undangan merupakan suatu sistem yang diciptakan sebagai sarana atau sumber informasi peraturan perundang-undangan yang bermanfaat bagi para perancang dalam penyusunan peraturan perundang-undangan dan bagi masyarakat yang ingin mengetahui informasi hukum dan peraturan perundang-undangan. Pada kenyataannya sistem informasi peraturan perundang-undangan yang ada belum secara maksimal dimanfaatkan oleh para perancang dalam menunjang pekerjaannya, hal tersebut disebabkan oleh berbagai faktor antara lain tingkat kemampuan dan kemauan perancang dalam pemanfaatan sistem informasi peraturan perundang-undangan masih kurang dan belum adanya sistem informasi peraturan perundang-undangan yang dibuat dengan mempunyai standar akurasi dan validitas datanya."