Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Based on various research,it has shown that political parties have not given enough information access to public. With limited access to political information,this has become a major concern especially for beginner voters.This doesn't only relate to the implementation of the KIP Laws Number 14 in the Year of 2008 Article 15,but also to the importance of beginner voters to use enough political information before they participate in the Legislative Election in 2014. Hence,this research is done first, to get the real picture of knowledge of beginner voters about access to public information,second to identify the need of accurate information in politics, third to know what obstacles that the voters face in trying to get the access.The research method used is qualitative,with a structured interview.The informants are selected based on purposeful samplings.Based on the research, the majority of informants do not know about their rights to get information,as mentioned in the KIP Laws Number 14 in the year of 2008.It is known that majority of respondents think that public has the right to know the list of political parties.Then,it is known that most of the respondents don't have a hard time getting access to any information about technical know-hows of the Legislative Election in 2014.Hasil dari berbagai survei menunjukkan parpol belum sepenuhnya melakukan keterbukaan informasi. Terbatasnya akses informasi politik publik Indonesia, khususnya bagi pemilih pemula menjadi permasalahan yang perlu mendapat perhatian. Bukan hanya terkait implementasi UU KIP No.14 Tahun 2008 pasal 15, tapi juga terkait dengan pentingnya informasi politik yang dapat menjadi pedoman pemilih pemula untuk berpartisipasi pada Pemilu legislatif 2014. Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan untuk mendapatkan gambaran pengetahuan pemilih pemula mengenai akses informasi publik, serta untuk mengetahui kebutuhan informasi di bidang politik dan untuk mengetahui hambatan yang dihadapi pemilih pemula dalam mengakses informasi tersebut. Metode yang digunakan adalah metode kualitatif, dengan wawancara terstruktur dan informan dipilih berdasarkan purposeful sampling. Dari penelitian ini diketahui mayoritas informan tidak mengetahui tentang hak memperoleh informasi yang dijabarkan dalam UU KIP No.14 Tahun 2008. Diketahui pula bahwa kebanyakan informan menganggap daftar partai politik sebagai informasi politik yang berhak diketahui oleh publik. Kemudian didapatkan informasi bahwa kebanyakan dari mereka tidak menemui hambatan yang berarti untuk mengakses informasi terkait teknis pelaksanaan Pemilu Legislatif 2014."

"Skripsi ini memiliki tujuan dalam menggambarkan sekaligus mengkorelasikan tingkat pengetahuan mengenai keamanan identitas pada 260 mahasiswa program studi sarjana di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia FISIP UI yang dikaitkan terhadap tingkat perilaku berisiko pencurian identitas. Kerangka teori yang digunakan adalah gabungan dari dua teori, yaitu teori disonansi kognitif dari cabang ilmu psikologi sebagai teori penunjang dan teori aktivitas rutin dari ranah kriminologi. Penelitian kuantitatif dengan metode self-administered questionnaire 92 item ini memiliki hipotesis yang ditentukan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan antara tingkat pengetahuan mengenai kemanan identitas / data pribadi terhadap tingkat perilaku berisiko mengalami kejahatan pencurian identitas. Uji tabulasi silang, signifikansi, korelasi, dan regresi dilakukan dan ditemukan hasil yang konsisten berupa p-value sebesar 0,000; koefisien korelasi sebesar -0,661; dan nilai odds ratio sebesar 24,662. Hasil penelitian ini membuktikan kebenaran hipotesis bahwa variabel tingkat pengetahuan dan variabel perilaku berisiko benar memiliki hubungan dengan arah negatif. Penjelasan akan rendahnya tingkat perilaku berisiko yang dimiliki oleh mahasiswa FISIP UI terletak pada konsonansi elemen kognisi sehingga individu tidak perlu melakukan adaptasi perilaku yang malah menempatkan mereka pada situasi berisiko tercurinya identitas.

---

The purpose of this thesis is to describe as well as to correlate the levels of knowledge about identity security of 260 undergraduates in the Faculty of Social and Political Sciences Universitas Indonesia FISIP UI, relating to the levels of identity theft risky behavior. The theoretical framework used is a combination of two theories, namely the cognitive dissonance theory from the branch of psychology as a supporting theory, and the theory of routine activity from criminology domain. This quantitative research with 92 items self administered questionnaire method has a hypothesis determining that there is a significant relation between the levels of knowledge on identity security personal data, on the levels of identity theft risky behavior. Cross tabulation, significance, correlation, and regression test were performed and were found consistent results of p values greater than 0,000 correlation coefficient of 0,661 and odds ratio of 24,662. The result of this research has confirmed the hypothesis that the variable of knowledge levels and the variable of risky behavior is true to have a negative relation. The explanation of the low levels of risky behavior possessed by FISIP UI students lies in the consonance of cognitive elements so that individuals do not need to adapt their behavior that instead puts them in a risky situation of stolen identity."

"ABSTRAKDemokrasi dituntut dengan adanya masyarakat yang aktif dalam berpartisipasi politik. Namun partisipasi politik sendiri diukur dengan pengetahuan politik. Sudah sejauh mana pengetahuan politik pemilih pemula di Kota Depok. Studi ini ingin mencari tahu faktor apa saja yang membentuk pengetahuan politik di masyarakat Kota Depok.Penelitian ini menggunakan enam konsep yang dikembangkan oleh Penny S Visser. Konsep self-interest, social identification, value-relevance, media use, attitude-importance dan attitude-relevant knowledge. Dengan menggunakan metode path analysis dalam pengujiannya, penelitian ini menghasilkan modifiikasi model yang telah dikembangkan.Setelah menghitung koefisien model fit, penelitian ini menemukan bahwa variabel self-interest dibuang dari model dikarenakan tidak signifikan. Jadi dapat ditetapkan bahwa pengetahuan pemilih pemula Kota Depok dipengaruhi oleh empat faktor utama.

---

ABSTRACTDemocracy is demanded by a society that is active in participating politics. Yet political participation itself is measured by political knowledge. The extent of the political knowledge of newbie voters in the city of Depok. This study wants to find out what factors make up the political knowledge in the people of Depok City.This study uses six concepts developed by Penny S Visser. The concept of self-interest, social identification, value-relevance, media use, attitude-importance and attitude-relevant knowledge. By using path analysis method in testing, this research resulted modifiikasi model that has been developed.After calculating the fit model coefficients, this study found that the self-interest variable was removed from the model because it was not significant. So it can be determined that the knowledge of beginner voters in Depok City is influenced by four main factors."

"Penelitian ini membahas mengenai pengaruh pemilihan waktu dalam berkampanye di media sosial LINE terhadap pengetahuan politik pemilih pemula. Wilayah Jakarta Timur kemudian dipilih karena memiliki pemilih pemula terbanyak di DKI Jakarta dan mampu menyumbangkan suara yang signifikan di dalam pemilu. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan desain eksperimen murni two-group posttest-only design. Pengujian hipotesis peneitian ini menggunakan model independent sample T-Test melalui program SPSS. Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat perbedaan data yang signifikan antara kelompok pemilih pemula yang menerima materi kampanye pada waktu prime time dan kelompok pemilih pemula yang menerima materi kampanye pada waktu non-prime time dengan nilai Sig. 2-tailed sebesar 0,000 < 0,05. Perbedaan yang signifikan tersebut memberikan kesimpulan bahwa terdapat pengaruh pemilihan waktu dalam berkampanye di media sosial LINE terhadap pengetahuan politik pemilih pemula di Jakarta Timur. Pemilih pemula yang menerima materi kampanye pada waktu prime time memiliki pengetahuan politik yang lebih tinggi dibandingkan dengan pemilih pemula yang menerima materi kampanye pada waktu non-prime time.

---

This research discussed about the impact of campaign scheduling in social media LINE to first time voter's political knowledge. East Jakarta was choosen for the research scope because it has the highest number of first time voters in DKI Jakarta, and therefore it can contribute to gain more vote in the election. This research used quantitative method with true experiment two group posttest only design to collect the data. Hypothesis testing with independent sample T Test by SPSS program was also used in this research. The findings on this research showed that there is a significant difference between the first time voter's group who received the campaign matters in prime time and the first time voter's group who received the campaign matter in non prime time with 0,000 0,05 for Sig. 2 tailed score. This significant difference gave the conclusion that there is a significant impact of campaign time scheduling in social media LINE to first time voter's political knowledge in East Jakarta. The first time voters who received the campaign matters in prime time have higher political knowledge score than the first time voters who received the campaign matter in non prime time. "

"Menurut hasil data Badan Pusat Statistik bahwa presentase pemlih pemula pemilu 2014, hanya mencakup 20 persen dari seluuh pemilih. Namun, kasus mengenai pemilih pemula menjadi orientasi studi yang menarik. Hal ini disebabkan karena pengalaman dan pengetahuan yang minim tentang proses politik yang mereka miliki itu sangat mudah dipengaruhi oleh berbagai sumber yang tidak resmi (kampanye hitam). Hal ini memunculkan pertanyaan penulis sejauh mana kampanye hitam mempengaruhi pemilih pemula dalam pemilu 2014. dari hasil wawancara dua informan dapat disimpulkan bahwa sumber-sumber informasi mengenai kandidat yang diperoleh masih memiliki tingkat ketidakbenaran informasi yang sangat tinggi. hal ini kemudian memberikan dampak pada beralihnya pilihan terhadap kandidat, dari kandidat yang mereka pilih berdasakan hati nurani menjadi kandidat yang dikonstrusikan media.

---

According to the Central Bureau of Statistics, only 20 percent of voters in 2014 election are first-time voters. It is interesting to explore this case further. Due to lack of experience and knowledge of the political process, they were easily influenced by various unofficial sources (Black Campaigns). This circumtance intrigued the author to understand how Black Campaigns influenced first voters. From two interviews it can be concluded that Black Campaigns produced inaccurate information. In the end, it has an impact in voters’ decision, from choice based on heart into choice made by media construction. "

"Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan pengaruh terpaan kampanye capres dan cawapres di media sosial terhadap partisipasi pemilih pemula pada pemilihan presiden 2014. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif (quantitative methods) dengan kuesioner sebagai instrumen penelitian. Sampel dari penelitian ini sebanyak 150 mahasiswa FISIP UI dari 8 departemen angkatan 2011-2014. Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa bentuk kampanye di media sosial memiliki hubungan yang signifikan terhadap partisipasi pemilih pemula pada pemilihan presiden 2014.

---

This research is purposely made for describing the influence between campaign president and vice president in social media on beginner voter participation of presidential election in 2014. This research used quantitative methods, which is questionnaire being used as research instrument. Thus, 150 students of FISIP UI, from 8 departments (2011-2014) were being sample in this research. The result of this research explained if campaign president and vice president in social media shows strong relationship with beginner voter participation of presidential election in 2014."

"Penelitian ini bertujuan mengetahui hubungan konformitas dan pengetahuan politik terhadap dukungan pemilih pada kebijakan populis kandidat dalam pemilu. Sebanyak 133 partisipan dalam penelitian ini membaca skenario tentang Pemilu Presiden dengan dua pasangan calon yang mengusung kebijakan populis vs nonpopulis serta didukung oleh organisasi kelompok agama mayoritas. Alat ukur yang digunakan dalam penelitian ini adalah alat ukur pengetahuan politik yang dirancang sendiri oleh peneliti dan alat ukur the Social Conformity-Autonomy Beliefs (SCA Beliefs) yang dikembangkan oleh Feldman (2003). Data dianalisis dengan menggunakan teknik multiple regression dengan mengontrol variabel demografi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa konformitas dan interaksi antara konformitas dengan pengetahuan politik memprediksi pilihan pada kandidat dengan kebijakan populis. Namun, berlawanan dengan hipotesis, pengetahuan politik justru memprediksi dukungan pada kebijakan populis. Temuan ini mengkonfirmasi temuan sebelumnya bahwa dukungan pada kebijakan populis lebih kuat berhubungan dengan norma berupa pilihan kebanyakan orang.

---

The aim of this study was to examine the influence of conformity and political knowledge on voters’ policy preference. Participants in this research were college students (N=133). Participants in this study read a scenario about an election. One candidate proposed populist policy and supported by majority group in Indonesia. The other candidate proposed non-populist policy. Participants were assessed using political knowledge measurements which made by the researcher of this research and the Social Conformity-Autonomy Beliefs (SCA Beliefs) by Feldman. Researcher used multiple regression as the statistical technique in order to test the hypothesis. The result of this study showed both conformity and political knowledge have significant relationship with voters’ policy preference. Contradict to the previous studies, political knowledge predict voters’ support towards populist policy. This finding confirm previous research finding, populist policy get more support due to its’connection to people’s value.

"

"Kecemasan terhadap perpustakaan diidentifikasi sebagai fenomena yang dapat mempengaruhi peran perpustakaan dalam memenuhi kebutuhan informasi penggunanya, khususnya bagi perpustakaan perguruan tinggi. Terkait hal tersebut, perpustakaan perguruan tinggi perlu menyadari gejala kecemasan yang ditunjukkan oleh pengguna perpustakaan dan menentukan strategi yang tepat untuk meredam gejala tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi tingkat kecemasan yang ditunjukkan oleh mahasiswa baru Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya, Universitas Indonesia FIB UI beserta aspek-aspek yang mempengaruhinya sesuai dengan skala pengukuran MLAS Multidimensional Library Anxiety Scale. Survei yang dilakukan kepada 64 orang mahasiswa FIB UI menunjukkan bahwa seluruh mahasiswa menunjukkan gejala kecemasan khususnya terkait hal proses penelusuran informasi dan pemahaman mengenai layanan perpustakaan dan cara pemanfaaatannya. Oleh karena itu, Perpustakaan Universitas Indonesia perlu melakukan strategi dalam mengintervensi dan meredam gejala kecemasan tersebut dengan beberapa cara antara lain mengintegrasikan layanan instruksional ke dalam kurikulum pendidikan, melaksanakan pelatihan literasi informasi dalam beberapa sesi yang disertai dengan kegiatan praktek dan melakukan penyebaran informasi mengenai keterampilan penelusuran informasi melalui berbagai saluran komunikasi atau media sosial secara inovatif.

---

Library anxiety can be identified as phenomena that can reduce library rsquo s performace in satasfiying user rsquo s information needs, especially in academic libraries. According to that, academic libraries or university libraries need to identify and understand its user or students that suffer from library anxiety so library can formulate the strategy to reduce or alleviating those anxieties. The goal of this study is to identify library anxiety level among freshmen of Humanity student in University of Indonesia FIB UI and its contributing aspect or component according to MLAS Multidimensional Library Anxiety Scale. The findings of survey shows that all research sample suffers from library anxiety in various level. Overall, the highest contributes to library anxiety level comes from library research and knowledge about library and its services. This means most student faced some difficullities in conducting research in library or using its service. Additionally, there is significant difference among four study program of Humanity student. Looking at this situation, Perpustakaan Indonesia or University of Indonesia rsquo s Library need to adopt several strategies to mitigate those anxieties 1 integrate the reference and information services into university curriculum, 2 arrange an easy and effective information literacy training, and 3 innovatively dissemenate information about library services rsquo s usage, information skills through various communication channel that reaches students or young people. "