Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Penyakit Demam Berdarah Dengue (DBD) merupakan salah satu penyakit yang menjadi masalah kesehatan masyarakat dan endemis di beberapa Kota/Kabupaten di Indonesia. DBD mempunyai potensi menimbulkan kematian dan kejadian luar biasa (KLB). DKI Jakarta merupakan salah satu daerah endemis DBD yang jumlah kasusnya selalu meningkat setiap tahun. Kecamatan Pasar Minggu merupakan salah satu kecamatan yang ada di Jakarta Selatan yang jumlah kasusnya terus meningkat setiap tahun. DBD merupakan penyakit yang sampai saat ini belum ditemukan obatnya dan belum ditemukan vaksin untuk mencegah penularannya. Maka perlu diadakan suatu program yang dapat mencegah penularan DBD. Cara yang paling efektif yang dapat dilakukan adalah memberantas vektor penular DBD yaitu nyamuk Aedes aegypti. Untuk melaksanakan suatu program penanggulangan DBD diperlukan suatu manajemen program yang terdiri dari perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan kegiatan seperti Penyelidikan Epidemiologi (PE), fogging focus, Pemberantasan Sarang Nyamuk (PSN), pengawasan dan penilaian kegiatan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui gambaran manajemen program Penanggulangan Penyakit Demam Berdarah Dengue (P2DBD) di Puskesmas Kecamatan Pasar Minggu Tahun 2008. Jenis penelitiannya adalah penelitian kualitatif dengan menggunakan data sekunder dan data primer. Penelitian dilakukan di Puskesmas Kecamatan Pasar Minggu pada Bulan Mei 2008. Untuk menguji kebenaran dari data yang terkumpul maka peneliti melakukan triangulasi sumber, metode dan data. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tenaga yang terlibat untuk P2DBD di Puskesmas Kecamatan Pasar Minggu sudah mencukupi. Untuk melaksanakan kegiatan diperlukan dana sarana. Dana yang ada saat ini belum mencukupi dan beberapa sarana yang diperlukan juga masih kurang. Untuk melaksakan kegiatan P2DBD Puskesmas Kecamatan Pasar Minggu berpedoman pada juklak yang berasal dari Dinas Kesehatan DKI Jakarta dan Departemen Kesehatan. Manajemen Program Penanggulangan DBD di Puskesmas Kecamatan Pasar Minggu belum terlaksana secara optimal karena masih ada beberapa tahapan penting dalam manajemen program yang belum terlaksana dengan baik. Respon Time Penyelidikan Epidemiologi dan Respon Time Fogging Focus dalam melaksanakan P2DBD masih belum sesuai dengan standar penanggulangan yang ada. Angka Bebas Jentik yang dilaporkan oleh Jumantik telah mencapai standar Angka Bebas Jentik yang baik yaitu di atas 95 %. Agar kegiatan P2DBD berhasil dan berjalan dengan baik maka diperlukan kesadaran masyarakat untuk dapat menjaga kebersihan lingkungan dengan melakukan PSN secara rutin karena PSN merupakan cara yang paling tepat dalam memberantas vektor penular DBD. Selain itu diperlukan kerjasama dari berbagai pihak mulai dari pejabat terkait, petugas kesehatan, kader, tokoh agama, tokoh masyarakat, dan masyarakat secara keseluruhan untuk dapat melaksanakan P2DBD secara berkesinambungan. Proses manajemen P2DBD juga perlu dilaksanakan dengan baik dan optimal sehingga tujuan dari P2DBD dapat tercapai dan jumlah kasus DBD dapat ditekan."

"Penyakit Demam Berdarah Dengue (DBD) merupakan masalah kesehatan Indonesia, hal ini tampak dari kenyataan yang ada dan terjadinya KLB DBD pada tahun 2004. DKI Jakarta merupakan daerah endemis bagi penyakit Demam Berdarah. Selalu terjadi peningkatan kasus tiap tahunnya untuk penyakit DBD di DKI Jakarta yakni 114.656 penderita pada tahun 2006 menjadi 124.811 penderita di penghujung tahun 2007. Namun berdasarkan data yang diperoleh dari Dinkes Propinsi DKI Jakarta diketahui bahwa ada satu wilayah yang memiliki jumlah kasus terendah pada tahun 2006 hingga Februari 2008 bila dibandingkan dengan wilayah lainnya. Wilayah tersebut adalah Jakarta Pusat dengan jumlah jumlah angka kesakitan pada tahun 2006 sebesar 3150 kasus. Untuk tahun 2007 jumlah kasusnya hanya mencapai 3849 kasus. Sedangkan pada tahun 2008 hanya sampai bulan Februari jumlahnya sebesar 447 kasus. Puskesmas sebagai unit pelaksana kegiatan program maka penting untuk melihat bagaimana pelaksanaan kegiatan program P2DBD di Puskesmas Kecamatan Tanah Abang yang memiliki jumlah kasus yang rendah dalam tiga tahun terakhir agar dapat dijadikan contoh bagi wilayah lain yang jumlah kasusnya selalu meningkat. Berdasarkan latar belakang di atas, maka diperlukan penelitian berupa gambaran pelaksanaan kegiatan program P2DBD tahun 2007. Kegiatan P2DBD terdiri dari penyuluhan, PSN, PJB, PE dan pengasapan. Penyuluhan berkaitan dengan DBD lebih sering dilakukan oleh jumantik saat kegiatan PSN. Kegiatan PSN yang harus dilakukan oleh warga masih belum dilaksanakan secara serentak. Hanya wilayah yang akan dilakukan pengawasan saja yang melakukan PSN. Namun tingginya semangat kerja dari petugas puskesmas dan jumantik menyebabkan pelaksanaan PSN dapat berjalan dengan baik. Kegiatan PJB dilakukan oleh jumantik berbarengan dengan kegiatan PSN yaitu setiap Jumat mulai pukul 09.00 hingga selesai. Jika ada kasus yang dilaporkan ke Puskesmas Kecamatan Tanah Abang maka petugas akan menghubungi jumantik untuk melakukan PE saat itu juga. Kegiatan PE tidak hanya mengunjungi rumah penderita saja namun juga 20 rumah di sekitarnya untuk diperiksa jentik dan penderita panas lainnya. Dari hasil PE yang berstatus positif maka akan ditindaklanjuti dengan pengasapan. Sebelum pengasapan dilakukan, koordinator menginformasikan pada RW dan RT setempat bahwa wilayahnya akan dilakukan pengasapan. Cakupan ABJ di Puskesmas Kecamatan Tanah Abang telah memenuhi standard (≥ 95%) yaitu 99,7% pada tahun 2007 dan 98,6% untuk tahun 2008. Sedangkan untuk kegiatan PE, respon time yang dilakukan puskesmas kecamatan selalu memenuhi 1x24 jam kecuali jika ada laporan di hari sabtu atau minggu. Darr i247 kasus hanya dilakukan PE sebanyak 242 kasus. Untuk kegiatan fogging, jarak waktu antara pelaporan hasil PE (+) dengan pelaksanaan fogging adalah 2 hari. Dari 242 kasus yang dilakukan PE hanya 137 yang berstatus PE (+) dan dilakukan pengasapan. Namun yang berhasil difogging 2 siklus hanya sebesar 197 sikus dari yang seharusnya 274 siklus. Adapun saran untuk PKM Tanah Abang diantaranya adalah mengadakan pelatihan baik untuk petugas puskesmas maupun jumantik agar dapat meningkatkan kualifikasi yang dimilikinya; dan menambah pengadaan untuk sarana yang sudah tidak nummdapat digunakan serta pemeliharaan untuk sarana yang masih dapat diperbaiki. Selain itu pihak puskesmas kelurahan juga harus memperbaharui sistem pelaporan yang mewajibkan jumantik untuk melaporkan kegiatan ke PKL kemudian ke PKM; serta meningkatkan koordinasi dengan PKM dan Kelurahan dalam hal pengawasan setiap kegiatan P2DBD. Sedangkan untuk pihak kelurahan harus meningkatkan koordinasi dengan RW dan RT serta puskesmas dalam hal pengawasan kegiatan P2DBD; meningkatkan sosialisasi kepada warga berkaitan dengan kegiatan P2DBD; serta mengadakan kegiatan yang dapat melibatkan kerjasama warga dan petugas puskesmas untuk ikut mensukseskan P2DBD seperti lomba pencarian jentik antar Kelurahan."

"Salah satu metode komunikasi yang diterapkan dalam upaya pencegahan penyakit adalah metode COMBI (Communication for Behavioural Impact) yang telah dikembangkan oleh WHO pada tahun 2004-2005. Metode COMBI diterapkan dalam kegiatan PSN DBD yang dilakukan secara spesifik terhadap kontainer potensial perkembangbiakan nyamuk Aedes dan dengan memperhatikan aspek sosial budaya masyarakat. Metode ini berfokus pada komunikasi untuk terbentuknya perubahan perilaku agar melaksanakan PSN DBD secara rutin dan spesifik.Perumusan tujuan perilaku spesifik dilaksanakan berdasarkan hasil survey di masyarakat dalam bentuk Survey Perilaku dan Sosial Budaya Masyarakat dalam PSN DBD dan didukung oleh Survey entomologi untuk menentukan kontainer potensial yang nantinya dilakukan kegiatan PSN DBD. Kegiatan PSN dengan metode COMBI telah berhasil dilaksanakan di beberapa provinsi di Indonesia, dan berdasarkan hal tersebut, pada bulan Maret 2008, Provinsi Riau mencoba melaksanakan kegiatan PSN COMBI dengan melaksanakan sebuah pilot project di salah satu kelurahan endemis DBD di Kota Pekanbaru, yaitu di Kelurahan Sidomulyo Timur dengan sasaran primer adalah kelompok rumah tangga.Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan kegiatan PSN COMBI didukung berbagai masukan meliputi ketersediaan tenaga, dana, sarana dan telah memiliki metode/prosedur serta penjadwalan kegiatan. Kegiatan PSN COMBI dilaksanakan melalui tiga tahap manajemen PSN COMBI yaitu perencanaan, pelaksanaan dan monitoring serta dilaksanakan evaluasi proses dan evaluasi tahap akhir kegiatan secara keseluruhan. Setiap hari Rabu pukul 8 pagi dilakukan kunjungan rumah oleh Juru Pemantau Jentik (Jumantik) untuk melakukan pemeriksaan jentik dilanjutkan dengan pemberian penyuluhan singkat serta dilakukan kegiatan kerja bakti bersama dipimpin oleh RT/RW setiap minggu pukul 8 pagi. Kegiatan PSN DBD yang spesifik yang dilakukan masyarakat didukung dengan kunjungan rumah secara berkala serta komunikasi dan motivasi melalui penyuluhan oleh Jumantik kepada keluarga terbukti efektif dalam meningkatkan Angka Bebas Jentik di Kelurahan Sidomulyo Timur menjadi 97,36% dalam 10 minggu pelaksanaan (hingga 11 Juni 2008).Namun pelaksanaan kegiatan PSN COMBI di Kelurahan Sidomulyo Timur masih memiliki beberapa hambatan diantaranya keterbatasan dalam hal sumber daya (tenaga, dana dan sarana) serta belum didukung kebijakan dari pemerintah daerah. Kerja sama lintas sektor masih perlu terus dikembangkan serta perlu disusun suatu sistem dan kebijakan untuk pemeliharaan perilaku PSN rutin yang telah terbentuk."

"Penyakit demam berdarah dengue DBD masih merupakan masalah kesehatan yang serius di Indonesia karena hampir terjadi setiap tahun DBD juga masih menjadi masalah kesehatan di Kota Tangerang Selatan Incidence rate IR DBD di Kota Tangerang Selatan adalah sebesar 52 per 100 000 penduduk 2011 60 per 100 000 penduduk 2011 dan 54 per 100 000 penduduk 2013 Skripsi ini membahas mengenai gambaran penyakit demam berdarah dengue DBD menurut variabel epidemiologi yaitu variabel orang variabel tempat dan variabel waktu serta hubungannya dengan kepadatan penduduk dan angka bebas jentik di Kota Tangerang Selatan tahun 2011 - 2013 Penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan studi ekologi Hasil penelitian menunjukkan bahwa selama 2011 - 2013 penderita DBD terbanyak adalah jenis kelamin laki laki pada golongan umur 15 tahun dan kasus tertinggi terjadi di bulan Desember 2011 dan bulan Juni 2012 dan 2013 Penelitian menunjukkan bahwa tidak cukup bukti untuk membuktikan bahwa antara kepadatan penduduk dan angka bebas jentik berhubungan dengan incidence rate IR DBD di Kota Tangerang Selatan tahun 2011 - 2013.

---

Dengue hemorrhagic fever (DHF) is still a serious health problem in Indonesia because almost happens every year. DHF is also still a health problem in Tangerang Selatan City. Incidence rate (IR) of DHF in Tangerang Selatan city was 52 per 100,000 inhabitants (2011), 60 per 100,000 inhabitants (2011) and 54 per 100,000 inhabitants (2013). This thesis discusses the overview of dengue hemorrhagic fever (DHF) according to the epidemiological variables (person, place, time) variables and its relation to population density and larvae-free numbers in Tangerang Selatan City in 2011-2013. This study is a descriptive research approach to ecological studies. The results showed that during 2011 - 2013 is the highest DHF male gender, the age group > 15 years and the highest cases occurred in December (2011) and June (2012 and 2013). Research shows that there is sufficient evidence to prove that the population density and larvae-free numbers associated with incidence rate (IR) of DHF in Tangerang Selatan City in 2011-2013."

"Lingkungan merupakan salah satu faktor yang sangat berperan dalam timbul dan penyebaran penyakit DBD, baik lingkungan biologis maupun fisik. Perubahan iklim dapat berpengaruh terhadap pola penyakit infeksi dan akan meningkatkan risiko penularan. Intergovernmental Panel on Climate Change tahun 1996 menyebutkan insiden DBD di Indonesia dapat meningkat tiga kali lipat pada tahun 2070. Penyakit demam berdarah dengue (DBD) telah menjadi penyakit endemik di kota-kota besar di Indonesia. Banyak yang menduga bahwa KLB DBD yang terjadi setiap tahun hampir di seluruh Indonesia terkait erat dengan pola cuaca di Asia Tenggara.Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui hubungan kejadian kasus demam berdarah dengue dengan iklim (curah hujan, kelembaban dan suhu udara) di Kota Administrasi Jakarta Timur. Rancangan penelitian yang digunakan adalah studi ekologi menurut waktu. Penelitian ini dilakukan pada bulan Mei-Juni 2009 dan berlokasi di wilayah Kota Administrasi Jakarta Timur dengan menggunakan data sekunder. Data jumlah kasus demam berdarah dengue yang digunakan berasal dari laporan jumlah tersangka kasus yang tercatat di Suku Dinas Kesehatan Masyarakat Jakarta Timur. Data iklim yang digunakan adalah data curah hujan, kelembaban dan suhu udara yang diperoleh dari Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika stasiun Meteorologi Kemayoran Jakarta.Hasil penelitian hubungan kejadian kasus demam berdarah dengue dengan iklim di Kota Adminitrasi Jakarta Timur pada tahun 2004-2008 ini menunjukkan hubungan yang signifikan dengan kelembaban udara (p=0,01) dan tidak mempunyai hubungan yang signifikan dengan curah hujan (p=0,1) dan suhu udara (p=0,28). Kesimpulan dari penelitian ini adalah bahwa peningkatan kelembaban udara berpengaruh terhadap peningkatan kejadian kasus demam berdarah dengue. Oleh karena itu, diperlukan suatu kerjasama antar lembaga terkait yaitu Dinas Kesehatan dan BMKG sebagai pihak yang berwenang terhadap data kelembaban. Jika terjadi peningkatan kelembaban pihak BMKG disarankan untuk segera menginformasikan kepada dinas kesehatan, agar dinas kesehatan dapat waspada dan segera melakukan kegiatan untuk mengantisipasi kejadian kasus DBD dengan melakukan kegiatan preventif, seperti fogging dan pemeriksaan jentik berkala.

---

Environment is one of the most important factor in occurance and distribution of DHF, both of biologic and phisycs environment. Climate change can influence to infection disease pattern and will increase spreading risk. Intergovernmental Panel on Climate Change in 1996 predicted that DHF incidence in Indonesia would be tripled in 2070. Dengue hemorrhagic fever (DHF) has become endemic in many big cities in Indonesia. Most people predict that KLB of DHF happened every year almost in all of in Indonesia has strong relation with climate pattern in South East asia.

The objective of this research is to know correlation DHF cases and pattern of the climate variability in East Jakarta. This research uses the design of ecological time trend study. This research was did on May-June 2009 and located in East Jakarta District with used secondary data. Number of DHF cases were used the results indicate that DHF cases have significant related to humidity (pV=0,01) and didn?t have significant related to precipitation (p=0,1) and temperature (p=0,28).

The conclusion of this study is the increase of humidity can influence the occurance of DHF cases. Therefore, cooperation between health office and Geophisycs, Climate and Meteorologic Board is needed. If the increasing of humidity happen. Geophisycs, Climate and Meteorologic Board is suggested to inform to the health office immediately. In order that health office can be aware and the anticipating of DHF cases program can be done immediately by doing preventive program, such as fogging and periodic larva infection."

"Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) 2004-2009 menyebutkan bahwa salah satu program yang dilaksanakan dalam bidang kesehatan adalah pencegahan dan pemberantasan penyakit menular (Bappenas, 2004). Penyakit menular yang menjadi prioritas pencegahan dan pemberantasan dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) 2005-2025 diantaranya adalah malaria, diare, polio, filariasis, kusta, tuberkulosis paru, HIV/ AIDS, pneumonia, dan penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi. Demam Berdarah Dengue (DBD) juga termasuk salah satu penyakit menular yang menjadi prioritas dalam upaya pencegahan dan pemberantasan (Bappenas, 2005). Sampai saat ini cara penanggulangan yang dapat dilakukan untuk penyakit Demam Berdarah Dengue (DBD) adalah dengan memberantas nyamuk penularnya karena belum ada vaksin dan obat untuk membasmi virusnya (Ditjen P2M & PL, 1992). Pemberantasan nyamuk penular DBD terutama dilakukan terhadap jentiknya yaitu melalui kegiatan pemberantasan sarang nyamuk (PSN). Sejak adanya Surat Edaran Gubernur Propinsi DKI Jakarta No 46 pada tanggal 4 November 2004 mengenai Gerakan Pemberantasan Sarang Nyamuk Demam Berdarah Dengue (PSNDBD) di Propinsi DKI Jakarta yang diikuti dengan adanya Surat Keputusan Walikotamadya Jakarta Timur, maka setiap hari Jumat mulai pukul 09.00 hingga pukul 09.30 di wilayah Jakarta Timur selalu dilaksanakan kegiatan PSN. Peningkatan Angka Bebas Jentik, yang merupakan indikator keberhasilan kegiatan PSN, di wilayah Jakarta Timur yang telah melebihi target Angka Bebas Jentik nasional (95%) pada tahun 2006 (dari 93,03% pada tahun 2005 menjadi 96,63% pada tahun 2006) dapat diasumsikan bahwa potensi penularan DBD di wilayah Jakarta Timur cenderung menurun, sehingga Insidens Rate DBD juga akan menurun. Namun pada kenyataannya, Insidens Rate DBD di wilayah Jakarta Timur dari tahun 2005 sampai tahun 2006 cenderung meningkat (282,3 per 100.000 penduduk pada tahun 2005 menjadi 344 per 100.000 penduduk pada tahun 2006). Berdasarkan masalah tersebut perlu diketahui apakah ada hubungan antara Angka Bebas Jentik dengan Insidens Rate kasus tersangka DBD di tingkat kecamatan Kotamadya JakaraTimur Tahun 2005-2007. Jenis penelitian ini adalah deskriptif dengan menggunakan desain studi korelasi. Data yang digunakan adalah data sekunder yang diperoleh dari Suku Dinas Kesehatan Masyarakat Kotamadya Jakarta Timur dan web site Dinas Kesehatan Propinsi DKI Jakarta, serta data primer melalui observasi. Dari hasil penelitian didapatkan bahwa pada tahun 2005 hubungan angka bebas jentik dengan insidens rate DBD di tingkat kecamatan Kotamadya Jakarta Timur menunjukkan hubungan yang lemah atau tidak ada hubungan ( r = -0,121 ). Sedangkan pada tahun 2006 dan 2007 menunjukkan hubungan sedang ( r = - 0,301 dan r = - 0,351). Hasil uji statistik didapatkan tidak ada hubungan yang signifikan antara angka bebas jentik dengan insidens rate DBD pada tahun 2005-2007 (p > 0,05). Mengingat pentingnya kegiatan PSN sebagai upaya pencegahan dan pemberantasan DBD, maka sebaiknya kegiatan PSN dilaksanakan secara terusmenerus dan hasilnya harus dipantau secara teratur melalui kegiatan pemeriksaan jentik berkala (PJB) yang dilakukan oleh petugas Puskesmas atau tenaga terlatih. Selain itu juga perlu ditingkatkan penyuluhan mengenai kegiatan PSN DBD kepada semua kalangan masyarakat sehingga masyarakat dapat ikut berpartisipasi aktif dalam kegiatan PSN dan tidak hanya dilakukan dengan 3 M, tetapi juga dengan melakukan metode lain (larvasida selektif, memasang ovitrap, memelihara ikan pemakan jentik, fogging,dan lain-lain)."

"Salah satu dampak dari perubahan iklim adalah kemungkinan eningkatan kejadian yang terus menerus dari vector borne disease (Munasinghe, 2003). Demam berdarah dengue (DBD) merupakan penyakit berbasis vektor yang menjadi penyebab kematian utama di banyak negara tropis. Penelitian Silaban (2005) menyatakan bahwa variasi iklim (jumlah hari hujan, lama penyinaran matahari, kelembaban) memiliki hubungan bermakna dengan insiden DBD di Kota Bogor. Oleh karena itu, tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui gambaran dan hubungan antara faktor iklim (suhu, curah hujan, hari hujan, lama penyinaran matahari, kelembaban, dan kecepatan angin) dengan kejadian DBD di Kabupaten Serang tahun 2007- 2008. Data yang dikumpulkan meliputi data sekunder faktor iklim dan jumlah kasus DBD. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tidak ada hubungan yang bermakna antara faktor iklim suhu, curah hujan, hari hujan, lama penyinaran matahari, kelembaban dan kecepatan angin dengan angka insiden DBD di kabupaten Serang pada tahun 2007-2008."

"Selama tahun 2010-2014 Kota Semarang selalu menduduki tiga besar rangking Incidence Rate DBD di Provinsi Jawa Tengah. Penelitian ini bertujuan menganalisis pembiayaan program pemberantasan DBD bersumber pemerintah pada tahun 2013-2015 serta kesenjangan sumberdaya. Pendekatan akun biaya kesehatan (health account) digunakan untuk menelusuri pembiayaan menurut sumber, fungsi, penyedia layanan. Hasil studi menunjukkan bahwa total belanja program DBD bersumber APBD tahun 2013 adalah Rp. 4.018.927.020, tahun 2014 sebesar Rp. 4.070.437.715.020, dan tahun 2015 sebesar Rp. 8.889.646.145. Program terutama dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan Kota Semarang, dan fungsi layanan kesehatan terutama adalah Surveilans Epidemiologi dan Pengendalian Penyakit Menular. Belanja untuk kegiatan administrasi lebih tinggi daripada belanja untuk program promosi kesehatan dan penangan KLB. Tidak terdapat kesenjangan antara ketersediaan sumber daya yang dipotret dari belanja kesehatan program pemberantasan DBD dengan kebutuhan program berdasarkan perhitungan kebutuhan metode SPM. Namun, terdapat kesenjangan antara ketersediaan sumber daya atau belanja kesehatan dengan perencanaan yang dilakukan Dinas Kesehatan Kota Semarang. Disarankan agar perencanaan program lebih berfokus pada kegiatan promotif dan preventif.

---

During Year 2010 - 2014 Semarang municipality has been stated as the Big Three city with high incidence rate of dengue in Central Java province. This tracking expenditure of DHF Preventive Program has tried to analyze spending by the Local Government for Year 2013-2015, as well as the resources gap. The health account approach was used to analyze spending by source, function, and provider. Total spending for DHF supported by the local government in 2013 was Rp. 4.018.927.020, in 2014 was Rp. 4,070,437,715,020, and in 2015 was Rp. 8,889,646,145. The key player of the program was the Semarang Municipality Health Office. By function, the highest proportion of the spending was for Epidemiological Surveillance and Control of Communicable Diseases. The study also found that higher proportion of spending on administration as compared to direct activities such as community empowerment, and program to solve the outbreak. There was no resources gap if available resources was compared to the nedd according to SPM, however there was a resource gap if compared with the plan developed by the municipality health office. The study suggested to improved planning by focusing more on the direct activities such as promotive preventive."

"Salah satu masalah kesehatan masyarakat yang berdampak luas bagi kehidupan adalah timbulnya penyakit pada seseorang yang dapat merugikan bagi penderita, keluarga dan ekonominya. Demam berdarah dengue (DBD) adalah penyakit menular yang sering menyerang masyarakat yang sampai saat ini masih menjadi masalah kesehatan masyarakat di Indonesia.Di Kabupaten Lampung Utara, setiap tahun terjadi kasus DBD secara berflutuaksi. Dari tahun 1999 sampai dengan tahun 2003 jumlah kasus sebanyak 79 penderita dengan kematian/penderita CFR (1,27 %). Walaupun kasusnya reatif kecil namun faktor risiko terjadinya kejadian luar biasa (KLB) sangat mungkin, karena Kabupaten Lampung Utara merupakan perlintasan dari pulau Jawa ke Sumatera, mobilisasi penduduk yang tinggi, kepadatan penduduk, curah hujan tinggi (192,8 mm), perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS) khususnya pembuangan sampah sembarangan (83,3 %) dan adanya wilayah endemis DBD.Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh gambaran rinci tentang penggunaan anggaran program pemberantasan DBD tahun 1999-2004, serta pengobatan penderita tahun 1999-2004, dan komitmen pejabat yang berwenang dalam kebijakan anggaran.Desain penelitian ini adalah riset operasional untuk mengetahui dan mengevaluasi pelaksanaan program dan kasus DBD juga mengetahui komitmen pejabat tentang pedoman program dikaitkan dengan usulan untuk dana pengobatan kasus.Dari analisis diperoleh bahwa pendanaan anggaran program pemberantasan DBD tahun 1999-2004 terbesar bersumber dana dari APBD II sebesar Rp. 141.943.000,00 (70,7%), kemudian APBN sebesar Rp 43.637.000,00 (21,74 %), dan PLN sebesar Rp 15.180.000,00.Dana pemberantasan yang bersumber APBD II selalu tersedia setiap tahun, ini menunjukkan adanya konsistensi dari Pemda untuk program tersebut.Pada analisis kasus diketahui bahwa pada tahun 2004 di Kabupaten Lampung Utara terdapat 3 Kelurahan endemis diwilayah satu kecamatan sehingga terdapat satu kecamatan endemis yaitu kecamatan Kotabumi Selatan. Berdasarkan umur pada tahun 1999-2003 risiko untuk terserang kasus pada usia sekolah (5-14 th) yaitu sejumlah 50 penderita, sedangkan untuk tahun 2004 pada usia produktif (15-44 th) sebesar 88 penderita, berdasarkan jenis kelamin tahun tahun 1999-2003 resiko terserang penyakit DBD lebih besar pada laki-laki 44 penderita sedang perempuan 35 penderita, untuk tahun 2004 (Januari-Juni 2004) risiko terserang hampir sama laki-laki 80 penderita perempuan 82 penderita.Perawatan penderita dilaksanakan di tiga tempat perawatan yaitu RSU May.Jend.HM.Ryacudu, RS Swasta Handayani, dan Balai Pengobatan M. Yusuf yang semuanya berdomisili di Kotabumi.Hasil wawancara mendalam diperoleh informasi bahwa dana program DBD dan sangat layak untuk dialokasikan dan dana pengobatan setuju untuk diusulkan dalam program pemberantasan penyakit DBD, akan tetapi dana program DBD terbesar hanya untuk kegiatan kuratif, sedang dana untuk promotif dan preventif relatif sangat kecil.Biaya yang harus dikeluarkan penderita rata-rata Rp. 770.200,00 sedangkan Upah Minimum Regional; (UMR) sebesar Rp. 377.500,00. Apabila seorang diserang DBD (usia produktif), maka keluarga tersebut akan kehilangan penghasilan sebesar 2,04 bulan (tidak mempunyai penghasilan).Proporsi antara dana pengobatan dibanding dana pemberantasan adalah 4 dibanding 1, sedangkan perkiraan pendanaan untuk program DBD tahun 2005 sebesar Rp. 48.604.600,00.Kesimpulan yang dapat diambil, bahwa pendanaan program pemberantasan penyakit DBD terbesar bersumber APBD II, dari 16 Kecamatan di kabupaten Lampung Utara 15 Kecamatan (93,8 %) terserang DBD, pada tahun 2004 terjadi peningkatan kasus yang sangat bermakna terjadi KLB, komitmen pejabat Pemda mendukung anggaran program pemberantasan DBD dalam alokasi pendanaan baik untuk pemberantasan maupun pengobatan.Disarankan untuk Dinas Kesehatan dan RSU meningkatkan koordinasi kepada instansi terkait bahwa penyakit DBD yang mempunyai dampak luas bagi kehidupan masyarakat. Demikian juga bagi Pemerintah Daerah agar memenuhi apa yang menjadi komitmen, sehingga penyakit Demam Berdarah tidak lagi menjadi masalah kesehatan masyarakat di Kabupaten Lampung Utara.Daftar bacaan 37 (1983-2003)

---

Analysis of Financing Program and Dengue Diseases Medication in North Lampung Sub-district in the Year 1999-2004 One of the public health problems that have a great impact to life is the incidence of infecting by disease, which can harm to patients, their family and their economic. Dengue is a contagion that is often attack public, which until now still becomes the problem of public health in Indonesia.

In North Lampung Sub-district, happened Dengue case by fluctuated every year. From 1999 until 2003 there are 79 patient with one death of CFR patient (1,27%). Although the case is small, but the risk of extraordinary occurrence is very possible, because North Lampung Sub-district is a trajectory from Java to Sumatra, high civil mobilization, civil density, high rainfall (192,8 mm), clean life behavior, and healthy especially throwing garbage promiscuously (83,3%), and Dengue endemic area.

This research aim to get a detail vision about the use of Dengue eradication program budget in the year 1999-2004, and also patient medication in the year 1999-2004, and authority caretaker commitment in budget policy.

This research design is an operational research to know and to evaluate program execution and Dengue case also knowing the caretaker about guidance program correlated with suggestion for case medication budget from the analysis got that the highest budget program for Dengue eradication in the year 1999-2004 stemming from APBD II budget in amount of Rp_ 14I.943.000,- (70,7%), and then APBN in amount of Rp. 43.637.000,- (21,74%), and PLN in amount of Rp. 15.180.000,-.

Eradication fund, which is stemming from APBD II always provided every year, it showing the consistent from District Government for that program.

In a case analysis, known that in the year 2004 in North Lampung Sub-district there are 3 chief of village endemic in one sub-district area so that got one endemic chief of village which is South Sukabumi sub-district. Based on age in the year 1999-2003 risk of infected by the case in school age (5-14 years) is 50 patients, in the year 2004 for productive age (15-44 years) is 88 patients. Based on gender in the year 1999-2004 the risk is higher in men than women which is men 44 patients and women 35 patients, for 2004 the risk is almost at the same rate which is men 80 patients and women 82 patients.

Patient treatment conducted in three treatments place that are RSU May.Jend.HM.Ryacudu, RS Swasta Handayani, and M. Yusuf medication hall, which all are in Kotabumi.

From interview result got information that Dengue program fund and very proper to allocate and medication fund accept to be proposed in Dengue eradication program, however the biggest Dengue program fund is just for curative activity, while promotion and prevention fund is relatively small.

Fund which has to be taken by patients is Rp. 770.200,- while UMR is Rp. 377.500,-. If someone got Dengue (productive age) so the family will lose earnings in amount of 2,04 months (don't have an earn).

The conclusion is the biggest Dengue eradication program budgeting is stemming from APBD II, from I6 sub-district in North Lampung chief of village 15 sub-district (93,8%) got Dengue. In the year 2004 there's an improvement of case, which is quite significant, happened KLB, District Government caretaker commitment supporting Dengue eradicating program budget in allocation of budgeting whether for eradicating or medicating.

It suggested to Health District and RSU to improve the coordination to the related institution that Dengue has large affect to public life. In addition, the District Government to obey what has to be a commitment, so Dengue disease will no longer become the health problem for public in North Lampung sub-district.

Bibliography: 37 (1983-2003)"