Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Hubungan kerja sama Tiongkok dan ASEAN melalui ASEAN – China Free Trade Area (ACFTA) telah berlangsung selama lebih dari satu dekade. Dalam kerangka kerja sama ini, Tiongkok telah berhasil mendominasi pasar ASEAN bahkan membuat negara-negara ASEAN semakin bergantung pada Tiongkok. Meskipun telah diuntungkan dalam ACFTA, Tiongkok terlihat belum puas dan mencoba untuk memperbaharui kerangka kerja sama ACFTA menjadi ACFTA Upgrading Protocol yang ditandatangani pada 21 November 2015. Pembaharuan ini menambahkan ruang kerja sama baru di bidang 'e-commerce'. Bahkan setelahnya, perusahaan 'e-commerce' multinasional dari Tiongkok seperti Alibaba dan Tencent mulai berekspansi ke wilayah ASEAN, sementara ASEAN bukan merupakan domain 'e-commerce' karena infrastrukturnya seperti kecepatan internet dan jaringan logistik yang belum siap. Studi ini bertujuan untuk menganalisis mengapa Tiongkok menambahkan kerja sama 'e-commerce' dalam ACFTA Upgrading Protocol. Hasil analisis menemukan bahwa perluasan domain kerja sama ACFTA ke sektor 'e-commerce' merupakan strategi diplomasi ekonomi Tiongkok untuk mengukuhkan dominasinya di ASEAN dalam rangka mencapai visi sebagai 'internet power' ('wanglou qiangguo'). Visi tersebut termanifestasikan dalam agenda politik Digital Silk Road dan 'Internet Plus Strategy'.

---

Cooperation between China and ASEAN through ASEAN – China Free Trade Area (ACFTA) has been going on for more than a decade. Within this framework of cooperation, China has succeeded in dominating the ASEAN market and has even made ASEAN countries increasingly dependent on China. Even though it has benefited from the ACFTA, China seemed unsatisfied and tried to renew the ACFTA become ACFTA Upgrading Protocol signed on November 21, 2015. This update adds new cooperation on e-commerce. From then, China's domestic multinational e-commerce companies such as Alibaba and Tencent began to expand to the ASEAN region, even though ASEAN was not an e-commerce domain due to the lack of infrastructure like internet speed and logistics networks that were not so ready. This study aims to analyse why China added e-commerce cooperation in the ACFTA Upgrading Protocol. The analysis found that the expansion of the domain of ACFTA cooperation into the e-commerce sector was China's diplomacy strategy to strengthen its dominance in ASEAN in order to achieve its vision as 'strong internet power' ('wanglou qiangguo'). This vision is manifested in the Digital Silk Road and Internet Plus Strategy political agenda."

"Sejak awal dekade 70an, Jepang telah banyak berkontribusi dalam perkembangan perkeretaapian Indonesia melalui berbagai bantuan di bidang perkeretaapian. Salah satu wilayah yang moda perkeretapiaannya banyak mendapatkan bantuan dari Jepang adalah wilayah Jabodetabek. Dalam kurun waktu tahun 1982 hingga tahun 2000, Jepang banyak memberikan bantuan ekonomi dan teknis bagi perkeretaapian di wilayah Jabodetabek. Meskipun menguntungkan bagi perkembangan perkeretaapian di wilayah Jabodetabek, berbagai bantuan tersebut dianggap oleh banyak pihak sebagai bentuk diplomasi ekonomi Jepang di Indonesia yang cenderung lebih menguntungkan Jepang daripada Indonesia. Penelitian ini akan membahas tentang bantuan Jepang dalam perkeretaapian di wilayah Jabodetabek dalam kurun waktu 1982-2000 sebagai keberhasilan diplomasi Ekonomi Jepang di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dan deskriptif melalui studi pustaka terhadap buku, jurnal ilmiah, artikel, berita, dan laporan pemerintah atau lembaga yang terkait dengan bantuan Jepang dalam perkeretaapian di wilayah Jabodetabek dari tahun 1982 hingga tahun 2000. Data-data yang sudah dikumpulkan dan dikurasi lalu dipaparkan untuk selanjutnya dianalisa menggunakan teori diplomasi ekonomi. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa bantuan Jepang dalam perkeretaapian di wilayah Jabodetabek tahun 1982-2000 menjadi keberhasilan diplomasi ekonomi Jepang sebab Jepang berhasil menancapkan pengaruhnya di perkeretaapian Indonesia dan menguntungkan Jepang dari sisi ekonomi dan ekspor teknologi. 

---

Since the early 70s, Japan has contributed a lot to developing the Indonesian railways through various assistance in the railways sector. One of the areas where the railways sector has acquired various assistance from Japan is the Jabodetabek area. From 1982 to 2000, Japan provided numerous economic and technical assistance to railways in the Jabodetabek area. Although beneficial for the development of railways in the Jabodetabek area, those aids are considered by many as a form of Japanese economic diplomacy in Indonesia that tends to benefit Japan more than Indonesia. This study discusses Japan's assistance in the railways of the Jabodetabek area in the period 1982-2000 as a success of Japan's economic diplomacy in Indonesia. This study uses qualitative and descriptive methods through literature studies of books, scientific journals, articles, news, and reports from the government or institutions related to Japan's assistance in the railways of the Jabodetabek area from 1982 to 2000. Then, that data was curated and analyzed using the theory of economic diplomacy. The results of this study show that Japan's assistance in railways in the Jabodetabek area in 1982-2000 was a success of Japan's economic diplomacy due to Japan's succeeded in establishing its influence on Indonesian railways and benefited Japan from an economic and technological export."

"Tulisan ini mengkaji tahapan strategi diplomasi ekonomi Indonesia dan Vietnam dalam menarik investasi asing periode tahun 2014 - 2019. Dalam mengkaji fenomena tersebut, studi ini menggunakan konsep diplomasi ekonomi di negara berkembang (economic salesmanship, networking, image branding dan regulation management) yang ditawarkan oleh Kishan Rana (2006). Adapun metodologi yang digunakan adalah metode kualitatif melalui studi literatur dan pengumpulan data sekunder. Berdasarkan penelitian ditemukan bahwa masih terdapat kekurangan di dalam strategi diplomasi ekonomi Indonesia terutama dalam hal economic salesmanship, seperti penentuan fokus negara dari masing-masing aktor serta dalam hal regulation management terkait koordinasi antara pemangku kepentingan yang masih terhambat oleh adanya ego sektoral. Dari penelitian juga didapatkan rekomendasi bagi Indonesia untuk dapat mengambil pengalaman strategi Vietnam agar dapat bersaing dalam menarik investasi asing terutama di kawasan ASEAN.

---

This study analyses the stages of Indonesia and Vietnam's economic diplomacy strategy in attracting foreign investment in 2014 - 2019. In examining this phenomenon, this study uses the concept of developing country economic diplomacy (economic salesmanship, networking, image branding and regulatory management) offered by Kishan Rani ( 2006). The methodology used is a qualitative method through literature study and secondary data collection. Based on research, there are still shortcomings in Indonesia's economic diplomacy strategy, especially in the economic salesmanship, such as building the focus of each country and in terms of management regulation related to coordination between stakeholders which is still hampered by sectoral egos. From the research, we also recommend that Indonesia gain strategic experience from Vietnam so that it can compete in attracting foreign investment, especially in the ASEAN region."

"Dalam perjalanan sejarah diplomasi Indonesia, terdapat beberapa tokoh diplomat ulung yang menorehkan prestasi, seperti Soebandrio. Kemudian, perlu disadari bahwa keberhasilan Soebandrio dalam menghubungkan Indonesia dengan dunia luar melalui London dan Moskow, hingga perannya dalam berbagai misi penting negara tidak dapat dilepaskan dari peran istrinya, Hurustiati Soebandrio. Selama karir Soebandrio, peran diplomatik Hurustiati terlihat ketika suaminya ditugaskan sebagai Duta Besar Indonesia di London, setidaknya sejak 1947 hingga 1954. Dalam kurun waktu tersebut, Hurustiati turut melakukan berbagai upaya untuk membentuk citra baik Indonesia untuk mendukung pelaksanaan politik luar negeri. Oleh karena itu, penelitian ini berfokus mengkaji peran Hurustiati Soebandrio sebagai istri diplomat sejak 1947 sampai 1954. Kajian ini bertujuan untuk menghadirkan peran perempuan sebagai istri diplomat dalam penulisan sejarah diplomasi Indonesia. Secara lebih luas, kajian ini juga bertujuan untuk mendorong penulisan sejarah diplomasi yang turut memperhatikan peran kaum perempuan. Kajian ini dilakukan menggunakan metode sejarah dengan menempatkan arsip, majalah, dan surat kabar sebagai sumber primer. Kajian menunjukkan ada tiga citra Indonesia yang dibentuk oleh Hurustiati di London, yakni Indonesia sebagai negara merdeka, negara berupaya memperjuangkan kesetaraan gender, serta negara yang multikultural. Untuk mencapai ketiga citra tersebut, Hurustiati melakukan berbagai upaya, seperti memberikan ceramah secara resmi, melakukan perbincangan dengan para pejabat diplomatik dan istrinya, dan menginisiasi pameran."

"Penelitian ini berupaya menganalisis mengenai kebijakan energi China terhadap Angola dalam upaya mengamankan pasokan energi minyaknya. Upaya China dilakukan melalui diplomasi energi dengan menggunakan instrumen positive economic statecraft. Untuk, tulisan ini menganalisa mengenai sejumlah aktivitas diplomasi China untuk Angola seperti kunjungan diplomatik, bantuan luar negeri, investasi, perdagangan dan kerjasama ekonomi. Selain itu, penulis juga menganalisa indikator keberhasilan energi China di Angola dan faktor-faktor yang mendorong keberhasilan diplomasi tersebut. Penulis menggunakan metode kualitatif dengan mengambil data melalui studi kepustakaan. Pada akhirnya penelitian ini menemukan bahwa sejumlah faktor yang mendukung keberhasilan ekonomi di China antara lain; pergeseran kebijakan China dari ideologi China ke ekonomi pragmatis, penggunaan charm foreign policy, isu HAM di Angola, kurangnya kontrol kebijakan energi di Angola dan terakhir berhasilnya diplomasi di Angola juga dipengaruhi oleh gagalnya diplomasi Amerika di Afrika sehingga tidak ada power yang lebih besar di Afrika yang memudahkan China melakukan ekspansi minyak dan mendapatkan pasar di Angola.

---

This research attempts to analyze China energy policy towards Angola as part of its efforts to secure the country's oil supply. To reach this goal, China utilizes its energy diplomacy using positive economic statecraft instrument. Therefore, this thesis will analyze a number of diplomatic activities that had been made between China and Angola such as diplomatic visits, foreign aid, investment, trade and economic cooperation. Furthermore, this thesis will analyze the impetus factors and the success indicator of China's energy diplomacy in Angola. The author uses qualitative methodology by collecting data from various literature studies. Ultimately, this research finds a number of impetus factors of China economic success, such as; the shift in China ideology to pragmatic economic, the use of charm foreign policy, human rights issue in Angola, the lack of control of energy policy in Angola and lastly, the failure of United States of America diplomacy in Africa (thus there's no greater foreign power in the continent) provides an opportunity for China to expand their oil business and getting a market in Angola."

"ABSTRAKSkripsi ini membahas pengaruh Peristiwa Malari terhadap perubahan pola diplomasi antara Indonesia dan Jepang, khususnya di bidang ekonomi secara bilateral. Peristiwa Malari merupakan salah satu kejadian yang pernah dialami oleh Indonesia yang terjadi pada tanggal 15 Januari 1974. Peristiwa ini dikoordinir oleh mahasiswa dan dipimpin oleh Ketua Umum Dewan Mahasiswa Universitas Indonesia, Hariman Siregar. Akibat adanya Peristiwa Malari, bantuan dana Official Development Assistance dari Jepang yang diterima Indonesia mengalami perubahan pola. Pola yang terjadi sebelum Peristiwa Malari adalah bantuan yang diberikan lebih banyak berupa Pinjaman Yen, atau pinjaman dengan bunga rendah. Namun setelah Peristiwa Malari, polanya perlahan berubah menjadi bantuan Kerjasama Teknik, atau bantuan pemberdayaan SDM. Selain itu, perubahan yang terjadi adalah perdagangan bilateral antara Indonesia dan Jepang. Sebelum Peristiwa Malari, Indonesia banyak mengimpor komoditas berupa minyak bumi, kayu, dan karet. Namun setelah Peristiwa Malari, jumlah komoditas yang diekspor tersebut berkurang. Bahkan Indonesia tidak lagi mengimpor komoditas Karet ke Jepang.

---

ABSTRACTThis thesis explain the effects of Malari Incident on diplomacy pattern between Indonesia and Japan, particularly in bilateral economy. Malari Incident is a riot that occurred on 15th of January 1974 in Indonesia. This incident was coordinated by the students and led by the Chairman of the University of Indonesia Student Council, Hariman Siregar. The Malari incident resulted in a change of pattern on ODA funds that was received by Indonesia. Japan economy aid for Indonesia slowly changed from Yen Loan to non material assistance such as Technical Cooperation and developing training for human resources. Another change that occurred after the Malari Incident was the decrease in export and import commodities on bilateral trade between Indonesia and Japan."

"Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh dan dampak krisis ekonomi Eropa tahun 2008 terhadap Diplomasi Kebudayaan dua negara Uni Eropa (Prancis, Jerman) serta Republik Federasi Rusia di Indonesia. Dalam penelitian ini akan fokus pada kegiatan-kegiatan yang dilakukan di Pusat Kebudayaan ketiga negara yaitu Istitut Francais Indonesie (IFI), Goethe Institut, dan Pusat Kebudayaan Rusia sebagai bentuk Diplomasi Kebudayaan.

---

This study aimsto determine the effect and impact of the European economic crisis in 2008 against Cultural Diplomacy two EU countries (France, Germany) and the Republic Federation of Russian to Republic of Indonesia. In this research will be focus on the activities in Cultural Centre of three countries, Istitut Francais Indonesie (IFI), the Goethe Institute and Russia Cultural Centeras a form of Cultural Diplomacy."

"Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan diplomasi publik Amerika Serikat terhadap Indonesia, melalui studi kasus program pertukaran Sebuah Dialog Agama dan Masyarakat Amerika Serikat dan Indonesia (Religion and Society: A Dialogue U.S. and Indonesia). Penelitian ini menggunakan konsep soft power dari Joseph S. Nye untuk menjawab pertanyaan penelitian dan menguji hipotesa yang diajukan dalam penelitian ini, yaitu terorisme.Penelitian ini menemukan bahwa kegiatan diplomasi publik yaitu melalui program pertukaran Sebuah Dialog Agama dan Masyarakat Amerika Serikat dan Indonesia (Religion and Society: A Dialogue U.S. and Indonesia) yang dilaksanakan Amerika Serikat di Indonesia adalah untuk menghambat penyebaran terorisme di Indonesia. Dalam program pertukaran yang dijadikan studi kasus dalam penelitian ini, terdapat tiga sumber soft power yaitu kebudayaan, nilai-nilai politik dan kebijakan luar negeri.

---

This research is exactly purposed to analyze the implementation of America's public diplomacy to Indonesia through Religion and Society: A Dialogue U.S. and Indonesia case study. In doing analysis, Joseph Nye?s soft power concept is comprehensively employed in this research to answer research question and to put the test of hipothesis.By analyzing America?s public diplomacy in soft power framework, this research proves that this program is purposed to solve the spread of terrorism in Indonesia through three main source of soft power, namely culture, politics value, and foreign policy."

"Tesis ini membahas diplomasi lingkungan AS dalam Konvensi Perubahan Iklim pada periode 1992-2002 yang terbagi atas periode sampai dengan terbentuknya Protokol Kyoto dan paska Protokol Kyoto, dengan memfokuskan pada diplomasi lingkungan yang dijalankan AS pada periode tersebut dan bagaimana AS mengatasi berbagai permasalahan perubahan iklim global. Dalam perkembangannya terdapat banyak faktor yang mempengaruhi diplomasi lingkungan AS yang dibedakan menjadi 2 (dua), yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Tesis ini memiliki relevansi yang sangat erat dengan ilmu hubungan internasional, mengingat unit yang dianalisa tidak hanya negara (dalam hal ini AS dan negara berkembang), tetapi juga aktor non negara (NGO dan kelompok industri). Selain itu tesis ini juga memperlihatkan tarik menarik kepentingan yang terjadi antara negara maju dan negara berkembang dalam memandang masalah lingkungan tersebut serta diplomasi AS dalam pembuatan protokol Kyoto sebagai implementasi dari United Nation Framework Convention on Climate Change yang menjadi payung perjanjian perubahan ikiim global. Tesis ini sangat menarik bagi penulis karena yang dianalisa adalah diplomasi lingkungan AS sebagai negara besar di dunia terhadap isu lingkungan yang merupakan agenda baru yang mengemuka dalam hubungan internasional setelah berakhirnya Perang Dingin.Pembahasan permasalahan ini dilakukan secara deskriptif-analitis dengan menggunakan berbagai kerangka pemikiran. Dengan menggunakan berbagai pemikiran yang ada seperti pemikiran Donald E. Nuechterlein akan dijadikan sebagai rujukan mengenai kepentingan nasional, pemikiran Coloumbis mengenai tujuan dari politik luar negeri, teori yang dikemukakan oleh Rosseau mengenai variabel yang mempengaruhi formulasi politik luar negeri, teori Kegley dan Wittkopf mengenai komponen kebijakan luar negeri, pemikiran Robert L Paarlberg mengenai tipe kebijakan luar negeri AS di bidang lingkungan, pemikiran Diamond dan Donald mengenai multi-track diplomacy, pemikiran Suskind dan Thomas mengenai peran non-state actor, penulis mencoba membahas permasalahan tersebut.Hasil dari penulisan ini yang merupakan jawaban atas pertanyaan penelitian yang dikemukakan, ditemukan bahwa diplomasi lingkungan AS dalam menghadapi perubahan iklim dalam dua babakan periode mengalami perubahan signifikan yaitu dari tips kebijakan committed ke arah convenient. Selain itu ditemukan banyak faktor yang mempengaruhi diplomasi lingkungan AS, namun dapat diidentifikasi bahwa dari kesemua faktor tersebut, terdapat 4 faktor yang paling banyak memberikan pengaruh/tekanan yaitu kepentingan nasional AS, peranan, tekanan dari pihak industri dan isi dari Protokol Kyoto itu sendiri. Keempat faktor tersebut dalam perkembangannya juga mempengaruhi ketidakmauan AS untuk memenuhi komitmennya dalam mengurangi emisi pada tingkat seperti yang telah ditetapkan dalam Protokol Kyoto. Sedangkan peran yang dimainkan AS dalam tiap perundingan perubahan iklim bergerak dari lead country menuju veto country."