Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Kegiatan eksplorsi dan ekploitasi sudah dilakukan di dunia sudah sejak lama baik untuk pencarian minyak bumi maupun untuk dewatering (pemboran air). Usaha ini dilakukan untuk mencari cadangan minyak bumi di dalam bumi dan cadangan air di dalam bumi untuk kelangsungan hidup manusia dan sebagai penyumbang devisa. PT. Saripari Pertiwi Abadi merupakan salah satu penyedia jasa pemboran, baik pemboran minyak bumi yang biasa dilakukan di area Pekanbaru dan untuk pemboran dewatering sedang dilakukan di lokasi tambang PT. Newmont Nusa Tenggara, Nusa Tenggara Barat.Kegiatan dalam ekplorasi dan ekploitasi minyak bumi dan dewatering memiliki hazard dan risiko yang tinggi. Dalam melakukan eksplorasi, PT. Saripari Pertiwi Abadi menggunakan Rig untuk melakukan pemboran baik untuk minyak maupun untuk dewatering. Rig adalah suatu alat yang digunakan untuk melakukan pemboran sampai kedalaman tertentu yang memiliki kekuatan mulai dari 350 HP sampai dengan 2000 HP. Tahapan dalam kegiatan pemboran ialah mobilisasi peralatan, Rig up, setting rig, setting peralatan, pemasangan pipa pemboran, drilling, rig down. Dari seluruh kegiatan tersebut memiliki potensi hazard. Dari seluruh kegiatan dalam proses yang memiliki potensi timbulnya kecelakaan adalah proses pemasangan pipa pemboran hal ini disebabkan jumlah personil yang terlibat, tingkat keseringan kegitan pemasangan pipa, consequence yang ditimbulkan. Tahapan dari pemasangan pipa adalah pengambilan pipa dari gudang penyimpanan, persiapan pemasangan pipa dan proses akhir dari tahapan tersebut memiliki hazard seperti terpukul pipa, tergencet pipa, pipa terjatuh, kecelakaan lalu lintas, tersayat sling, tertimpa pipa, terpleset dan pecemaran lingkungan. Sehingga perlu dilakukan risk assesment dari kegiatan tersebut, untuk menentukan tindakan pengendalian dari hazard yang ada dalam proses tersebut.Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui level of risk dari pekerjaan ini dan memberikan saran bagi pihak manajemen dalam melakukan pengendalian hazard. Metode dari penelitian ini adalah dengan menggunakan observasi langsung di lapangan dan tanya jawab kepada pekerja dan seorang yang ahli dalam operasi pemboran rig. Untuk melakukan identifikasi bahaya di lokasi pemboran digunakan metode Job Safety Analysis (JSA) dan untuk mengetahui level of risk dan analisa risiko digunakan metode analisis risiko kuantitatif AS/NZS (Australian Standard/New Zealand Standard) 4360. Setelah diketahui level of risk dari tahapan pemasangan pipa, maka dicari tindakan perbaikan yang efektif, efisien dan sesuai standard.Dari hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa level of risk dari setiap proses pemasangan pipa adalah pangambila pipa bernilai 270 (priority 1), persiapan pemasangan pipa memiliki nilai 300 (priority 1), pemasangan pipa memiliki nilai 3000 (very high) dan proses akhir memiliki nilai level of risk 30 (priority 3)."

"Statistik Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) tahun 1999, menunjukkan bahwa usaha swasta di Indonesia khususnya Penanaman Modal Asing (PMA), mengalami kemajuan yang begitu pesat. Hal ini dapat dilihat bahwa jumlah Penanaman Modal Asing (PMA) di Indonesia tercatat sebanyak 7.568 buah, tersebar di seluruh wilayah kesatuan Republik Indonesia (di luar sektor minyak dan gas, perbankan, Lembaga Keuangan non bank, Asuransi dan sewa guna usaha). Di Nusa Tenggara Barat, tepatnya di Kecamatan Jereweh Kabupaten Sumbawa telah hadir satu perusahaan multinasional yaitu PT. Newmont Nusa Tenggara untuk melakukan berbagai aktivitas berupa eksploitasi dan pemanfaatan aset sosial masyarakat, berupa penambangan emas dan tembaga, sesuai dengan kontrak karya yang telah ditandatangani bersama antara pemerintah Republik Indonesia dengan PT. Newmont Nusa Tenggara, pada tanggal 2 Desember 1982. Kehadiran PT. Newmont Nusa Tenggara tersebut diharapkan dapat memainkan peranan penting dalam memberikan sumbangan positif bagi peningkatan perekonomian nasional, menciptakan lapangan kerja, menjadi pembayar pajak yang taat, menunjang program pemerintah dan kebijakan-kebijakan tertentu, serta dapat melaksanakan tanggung jawab sosial di tempat beroperasinya perusahaan. Oleh karena itu, dalam kajian penulisan ini akan menggambarkan dengan jelas tentang bagaimanakah aktivitas pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial PT. Newmont Nusa Tenggara terhadap masyarakat Lingkar Tambang serta faktor-faktor apakah yang menghambat dan mendorong pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial PT. Newmont Nusa Tenggara terhadap masyarakat Lingkar Tambang. Dalam kaitan dengan tersebut di atas, maka teori yang digunakan adalah teori-teori yang mengarah kepada pemahaman yang lebih luas tentang Tanggung Jawab Sosial suatu perusahaan, artinya pandangan yang berorientasi kepada shareholders beralih kepada orientasi pada stakeholders. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif, oleh Bogdan dan Taylor (1995), didefinisikan sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif, berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang bisa diamati. Salah satu pertimbangan pendekatan tersebut adalah karakteristik data yang lebih informasi kualitatif, sebab untuk memahami substansi Tanggung Jawab sosial, implementasi dan dampak bagi masyarakat sekitar perusahaan diperlukan proses penelitian pada ?latar alamiah" atau konteks dari suatu keutuhan (entity). Langkah ini harus ditempuh karena "Ontologi alamiahn menghendaki adanya kenyataan-kenyataan sebagai keutuhan yang tidak dapat dipahami jika dipisahkan dari konteksnya (Lincoln dan Guba, 1985; hal 39). Dari penelitian yang dilakukan, ditemukan dua hal penting berkaitan dengan pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial PT. Newmont Nusa Tenggara terhadap masyarakat Lingkar Tambang yaitu: Pertama, berbagai aktivitas dan program yang mengarah kepada tanggung jawab sosial perusahaan terhadap masyarakat di sekitarnya seperti sentuhan program pada sektor kesehatan, pendidikan, sosial budaya, infrastruktur, pengembangan usaha masyarakat sampai kepada perhatian dan perlindungan terhadap hak-hak karyawan telah memberikan manfaat yang cukup besar bagi kesejahteraan masyarakat. Kedua, di sisi lain masih banyak persoalan-persoalan sosial kemasyarakatan yang merupakan tanggung jawab sosial perusahaan terhadap masyarakat lingkar tambang yang belum mendapatkan perhatian yang optimal dan sungguh-sungguh seperti perlakuan dan perhatian kepada bahaya limbah tailing, perlakuan dan perhatian pada reklamasi kawasan yang rusak sebagai akibat dari proses dan aktivitas penambangan, perlakuan dan perhatian pada pencemaran sungai, belum lagi berbicara keinginan yang sungguh-sungguh untuk membantu pemerintah dan masyarakat di sekitarnya dalam rangka mengembangkan potensi pariwisata, sampai kepada persoalan "Culture Shock" bagi masyarakat lingkar tambang. Berdasarkan temuan di atas, dipandang perlu bagi semua pihak terutama pemerintah daerah, DPRD tokoh masyarakat serta pihak perusahaan untuk memperkuat komitmennya terhadap perbaikan kondisi tersebut dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan."

"Tesis ini akan menganalisis renegosiasi kontrak karya PT Newmont Nusa Tenggara dengan Indonesia pada tahun 2014. Masalah yang diangkat di dalam penelitian ini adalah PT. NNT yang mengajukan keberatan dan protes melalui gugatan arbitrase terkait pelarangan ekspor mineral tembaga mentah atau ore, tetapi setelahnya menyetujui renegosiasi sebagai bentuk perdamaian dengan Pemerintah Indonesia. Alasan-alasan apa yang menjadi latar belakang keputusan PT. NNT untuk menyetujui renegosiasi menjadi pertanyaan dari penelitian ini. Pengumpulan data penelitian ini menggunakan metode studi pustaka dan dalam jaringan dengan menggunakan literatur dan sumber berita elektronik yang berkaitan erat dengan renegosiasi PT.NNT. Data tersebut akan dianalisis menggunakan konsep-konsep MNC (Sornarajah, Heryanto) dan kepentingan nasional (Burchill) untuk melihat bentrokan-bentrokan kepentingan di belakangnya. Dari penelitian ini, ditemukan bahwa PT. NNT menyetujui renegosiasi dengan Indonesia sebagai cara untuk tetap mempertahankan profit mereka di dalam pertambangan tembaga.

---

This thesis will analyze the contract renegotiation of PT Newmont Nusa Tenggara and Indonesia in 2014. The issue raised in this research is the action of PT. NNT who filed for a claim through an arbitration process related to a ban on exports of copper ore, but later agreed to renegotiate with the Government of Indonesia. The reasons behind this agreement is the question in this study. The data used in this study are literature, documents, and articles from the media related to the "clash" and renegotiation between PT. NNT and the Government of Indonesia. These data will be analyzed using the concepts of MNC's (Sornarajah Heryanto) and national interest (Burchill) to see the clashes of interests behind it. From this study, it was found that PT. NNT agreed to renegotiate with Indonesia as a means to maintain their profits in the copper mining."

"Terdapat perbedaan pendapat antara DPR dan Menteri Keuangan mengenai pembelian saham divestasi PT Newmont Nusa Tenggara Tahun 2010 oleh Pusat Investasi Pemerintah. Menurut DPR pembelian tersebut memerlukan persetujuan DPR sedangkan menurut Menteri Keuangan tidak perlu. Hal ini memicu Sengketa Kewenangan Lembaga Negara ke Mahkamah Konstitusi. Melalui penelitian yuridis normatif dengan melakukan analisis deskriptif terhadap peraturan perundang-undangan terkait, penulis mencoba menjelaskan kewenangan Pusat Investasi Pemerintah, kategori pembelian saham dimaksud, dan implikasi putusan Mahkamah Konstitusi. Hasilnya, Pusat Investasi Pemerintah secara hukum memiliki kewenangan untuk membeli saham dimaksud tanpa persetujuan DPR sebagai Investasi Surat berharga.

---

There are differences opinion between the House of representative and the Minister of Finance regarding the purchase of 2010 PT Newmont Nusa Tenggara Divestiture Shares by the Indonesian Investment Agency. According to the House of representative, purchases require their approval, while Minister of Finance opining that is not necessary. It sparked a dispute authority of state institutions to the constitutional court. Through a normative juridical study with a descriptive analysis of the related regulations, the author tries to explain Indonesian Investment Agency authority, category of the purchasing shares mentioned, and the implications of the constitutional court verdicts. As a result, the Indonesian Investment Agency legally has the authority to buy the divestiture shares as Investment Securities without approval of the House of representative."

"Penelitian ini membahas tentang pengamanan di Pertambangan Emas-Tembaga PT. Newmont Nusa Tenggara di Kawasan Batu Hijau Kabupaten Sumbawa Barat yang pelaksanaan pengamanannya dilakukan oleh Departemen Sekuriti PT. Newmont Nusa Tenggara, Satuan Pengamanan PT. Nawakara Perkasa Nusantara dan Kepolisian setempat. Sebagai perusahaan dengan status obyek vital nasional, PT. Newmont Nusa Tenggara menghadapi resiko tinggi terhadap potensi gangguan keamanan. Penciptaan rasa aman di PT. Newmont Nusa Tenggara sangat tergantung pada penyelenggaraan sekuriti fisik. Penelitian ini mencoba menganalisa efektifitas penyelenggaraan pengamanan dan faktor-faktor yang mempengaruhi imolementasi sistem pengamanan di PT. Newmont Nusa Tenggara sebagai obyek vital nasional. Penelitian inimenggunakan pendekatan penelitian kualitatif yang dianalisis secara deskriftif dengan menggunakan teori terkait bidang manajemen, bidang implementasi, bidang pencegahan kejahatan dan kerugian, bidang sekuriti fisik, bidang upaya sekuriti dan di bidang community policing. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa masih terjadi kegiatan pencurian dan unjuk rasa. Ini terjadi karena sistem pengamanan sebagai obyek vital nasional belum terkordinasi dengan baik di manejemen PT. Newmont Nusa Tenggara dan Kepolisian. Dengan demikian di rekomendasikan manajemen PT. Newmont Nusa Tenggara melakukan perbaikan-perbaikan sarana dan prasana sekuriti fisik dan membuat program-program pelatihan keamanan dan memaksimalkan peran polri dalam pengamanan obvitnas khususnya pada penegakan hukum dan kemitraan dengan masyarakat lingkar tambang.

---

This research is security system implementation on national vital objects in mininggold copper Of PT. Newmont Nusa Tenggara in the region Batu Hijau Kabupaten Sumbawa Barat, the implementation of the security done by the internal management PT. Newmont Nusa Tenggara, security officer of PT. Nawakara Perkasa Nusantara and local police. As a company with the status of national vital objects, PT. Newmont Nusa Tenggara face a high risk of potential disruption of security, the creation of security in PT. Newmont Nusa Tenggara highly dependent on the implementation of physical security.

This research tries to analyze the effectiveness of the security and the factors that affect the implementation of the security system in PT. Newmont Nusa Tenggara as national vital object. This research using the approach of the qualitative study analyzed in descriptive using related management theory, the theory of the implementation, the theory of loss and crime prevention, physical security theory, theory security efforts, the theory of community policing and the concept of industrial security in Indonesia.

These results indicate that there had been theft activities and demonstrations. This occurs because the security system as national vital object notwell coordinated in PT. Newmont Nusa Tenggara management and the police in implementing security functions. Therefore recommend to PT. Newmont Nusa Tenggara management improvement of physical security of facilities and infrastructures and create security training program and to maximize the role of the national police in securing the national vital object, especially in law enforcement and partnerships with the community around the mine."

"Saat ini industri pertambangan di Indonesia telah berkembang dengan pesat, balk dari segi jumlah investasi dan produksinya. Perkembangan ini disatu sisi merefleksikan semakin besarnya manfaat ekonomi industri pertambangan bagi pemerintah pusat maupun daerah. Disisi lain, keadaan ini meningkatkan resiko kerusakan lingkungan hidup karena dampak lingkungan hidup melekat dalam setiap kegiatan industri pertambangan. Dampak industri pertambangan terhadap lingkungan hidup mencakup dampak terhadap lingkungan flsik/alamiah maupun lingkungan sosial. Dampak pada lingkungan sosial acapkali bersifat negatif bagi masyarakat lokal. Sekarang ink untuk mengatasi dampak-dampak sosial tersebut, perusahaan pertambangan menaruh perhatian Iebih besar pada upaya pengelolaan lingkungan sosial melalui pendekatan community development. Namun beberapa penelitian menunjukkan community development yang dilakukan perusahaan pertambangan masih kurang memadai, karena cenderung reaktif, bersifat jangka pendek dan ditekankan pada program-program fisik. Sedangkan program yang bersifat non fisik, kuhususnya pengembangan kapasitas masyarakat kurang mendapat perhatian. Padahal pengembangan kapasitas masyarakat adalah faktor yang sangat panting untuk mempersiapkan masyarakat menuju ke arah yang lebih mandiri dan berkelanjutan. Disisi lain, karakter utama dari industri pertambangan adalah sifatnya yang tidak dapat diperbaharui (non renewable industry, sehingga industri tersebut hanya bersifat sementara. Jika ketergantungan masyarakat lokal pada perusahaan masih sangat besar, pada saat aktivitas industri pertambangan berakhir, maka pembangunan masyarakat lingkar tambang akan mengalami proses deindustrialisasi yang ditandai dengan berhentinya seluruh aktivitas sosial dan ekonomi masyarakat. Mengacu dari penjelasan-penjelasan diatas, tesis ini akan mencoba membahas upaya pengelolaan lingkungan sosial dalam meningkatkan kapasitas masyarakat lingkar tambang melalui community development yang dilakukan oleh perusahaan tambang. Tujuan Penelitian ini adalah: pertama, mendeskripsikan pengelolaan lingkungan sosial yang dilakukan oleh perusahaan pertambangan. Deskripsi mengenai hal tersebut ditekankan corporate social responsibility perusahaan dan community development yang dijalankan oleh perusahaan pertambangan. Kedua, mendeskripsikan dampak atau implikasi pengelolaan lingkungan sosial yang pada kapasitas masyarakat Iokal. Ketiga, Memberikan penilaian mengenai peningkatan kapasitas masyarakat lokal dikaitkan dengan kesiapan mereka untuk membangun secara mandiri dan berkelanjutan. Sedangkan hipotesis kerja penelitian ini adalah: pertama, Pengelolaan lingkungan sosial yang dilakukan oleh perusahaan pertambangan dalam derajat tertentu ditentukan oleh corporate social responsibility perusahaan dan community development yang dilakukan perusahaan pertambangan. Kedua, pengelolaan lingkungan sosial yang selama ini dilakukan oleh perusahaan pertambangan, dalam derajat tertentu dapat meningkatan kapasitas masyarakat lokal. Penelitian ini dilakukan dengan metode penelitian studi kasus dan dengan menggunakan metode pengumpulan data pengamatan, wawancara mendalam dan penggunaan dokumen. Studi kasus dilakukan d PT Newmont Nusa Tenggara (PTNNT), sebuah perusahaan pertambangan multinasional yang sedang mengusahakan penambangan bijih tembanga di Batu Hijau, kabupaten Subawa Barat, Nusa Tenggara Barat. Dari hasil penelitian ini diperoleh temuan bahwa perhatian PTNNT pada upaya pengelolaan Iingkungan sosial masyarakat lingkar tambang cukup besar. Hal ini terlihat dari komitmen dan kebijakan Social Lisence To Operate (SLTO) dan Corporate Social Responsibility PTNNT yang memandang penting kedudukan masyarakat lingkar tambang dalam kegiatan perusahaan. Selain itu, dari penelitian ini diperoleh temuan bahwa mekanisme pengelolaan lingkungan sosial PTNNT telah berjalan secara sistematis, berdasarkan konsep dan strategi community development yang cukup jelas, melalui perencanaan jangka panjang dan secara relatif telah melibatan partisipasi masyarakat serta dukungan sumberdaya yang cukup besar dari perusahaan, balk dukungan dalam bentuk organisasi maupun dana atau anggaran. Dalam community developmen nya, PTNNT tidak saja melakukan pembangunan fisik namun juga pembangunan non fisisk, atau pembangunan kapasitas. Cakupan program pengelolaan lingkungan sosial PTNNT juga sangat luas, meliputi program pengembangan infrastruktur fisik, kesehatan masyarakat, pengembangan pendidikan, pengembangan pertanian dan pengembangan usaha (bisnis) lokal. Walaupun demikian, konsep pengembangan kapasitas dalam community development cenderung dipersepsikan secara terbatas, pelibatan partisipasi masyarakat lingkar tambang pada program tahunan community development cenderung masih rendah dan pengelolaan lingkungan sosial cenderung dilakukan secara sektoral oleh masing-masing divisi dan program yang terdapat dalam Seksi Community Development PTNNT. Bertolak dari hasil penelitian tersebut disimpulkan bahwa pengelolaan sosial yang dilakukan PTNNT telah mampu meningkatkan kapasitas di tingkat individu. berupa peningkatan pengetahuan dan ketrampilan, sedangkan peningkatan kapasitas di tingkat organisasi dan komunitas rnasih kurang terlihat. Berdasarkan hasil tersebut maka, hingga saat penelitian ini dilakukan, peningkatan kapasitas yang terjadi pada masyarakat lingkar tambang dinilai masih belum cukup untuk mempersiapkan masyarakat lingkar tambang untuk membangun secara mandiri dan berkelanjutan. Akan tetapi, upaya pengelolaan lingkungan sosial yang dilakukan oleh Seksi Community Development PTNNT dalam jangka panjang cukup menjanjikan bag peningkatkan kapasitas masyarakat lingkar tambang, bila: a) PTNNT memperluas konsep pengembangan kapasitasnya, b) PTNNT mempertimbangkan program-program yang berkaitan dengan pembentukan, penguatan visi dan kemampuan untuk memerintah serta program-program yang berkaitan dengan peningkatan dan perluasan keterlibatan anggota dalam komunitas, dan c) PT. NNT meningkatkan koordinasi dan komunikasi antar divisi dan program yang terdapat di dalam Seksi Community Development PT. NNT ataupun antar Community Organizer ketika merealisasikan program-program community development.

---

Indonesian mining industry today is growing at a fast pace, both in terms of investments and production. Such progress on the one hand reflects increasing economic benefits generated by the industry for central and local governments; on the other hand, it poses greater risks to the environment because the environmental impact is inherent in every mining activity.

The mining industry affects both the physical/natural and social environments. It is local people that suffer the mostly negative impacts of mining activities on the social environment. In order to deal with these social impacts, mining companies give greater attention to social environment management efforts through a community development approach.

A number of researches, however, show that community development programs run by mining companies are considered not satisfactory as they tend to be reactive, short-term and physical programs. Non-physical programs, e.g. one that develops the community's capacities, are not given proper attention despite the fact that community capacity development is an important factor in preparing people to lead a more independent and sustained life.

Mining is a non renewable industry, and it is only temporary. If local people are highly dependent on mining companies, no more mining activities will result in de-industrialization, marked by stoppages of all social and economic activities of the local communities.

Referring to the above statements, this thesis discusses social environment management applied by mining companies to build the capacities of local communities through their community development programs.

This research used a case study method as well as data collection, observations, in-depth interviews and documents. The company studied in the research was PT Newmont Nusa Tenggara (PTNNT), a multi-national company mining copper ores in Batu Hijau in the regency of West Sumbawa, West Nusa Tenggara.

Research results show that PTNNT is highly concerned about social environment management as seen from its commitment to and policy on social environment management that respects the community living around the mining areas. Social Lisence To Operate and Corporate Social Responsibility are the basis on which the company makes its commitment and policy. PT NNT has been managing the social environment systematically, with sufficiently clear community development concept and strategy, long-term planning, community engagement and adequate organizational support and funds. The concept of community development applied by the company does not only address physical development but the capacity building of the community as well. The company's social environment management has an extremely wide coverage: infrastructure development, community health care as well as educational, agricultural and local business developments.

It can be concluded that the social environment management programs run by PTNNT are capable of building the capacities of the communities living around mines. However, in the case of, the company focused its social environment management on building the capacity of the community at individual level by promoting the knowledge and skills of community members, leaving their capacities at organizational and community levels not sufficiently attended to. By the time this research was on-going, the company had not been able to make appropriate capacity building efforts to prepare people living around mining areas to carry on with independent and sustainable development.

However, social environment management efforts taken by the Community Development Division of PT NNT are highly promising in the long run for building the capacities of people living around mining areas provided that the company a) develops a better capacity-building concept; b) considers to implement programs related to the establishing and strengthening of a proper vision and instructing capabilities as well as programs concerned with improving the involvement of community members; and c) enhances coordination and communication between sections within the Community Development Section or between Community Organizer to get its community development programs on track."

"Penelitian ini membahas tentang Tarik-Menarik Kepentingan Swasta-Pemerintah Dalam Divestasi Saham PT Newmont Nusa Tenggara. Peneliti membatasi studi ini hanya dari tahun 2008-2016 agar lebih terarah pada proses dan dinimika divestasi saham. Aturan divestasi saham Newmont merujuk pada perintah UU No.4 Tahun 2009, tentang Mineral dan Batubara. UU itu mengamanatkan perusahaan tambang asing yang sudah berproduksi selama 5 tahun wajib mendivestasikan saham ke pihak nasional. Namun, dalam perjalanan, divestasi saham Newmont menjadi pusat perburuan para oligarki yang memiliki jaringan kuat di DPR, DPRD, pemerintah pusat, pemerintah daerah dan institusi demokrasi lainnya.

---

This research talk about Conflict of Private-Government Interest In The Divestation of PT Newmont Nusa Tenggara's Share. Researchers limit this study only from year 2008-2016 to be more focuses on the process divest stock. The rule of divestment refer to law No.4/2009, about minerals and coal. The law obligated foreign mining company already productive for 5 years to share divested to the national. But, on the way , Newmont's shares at the center of a hunting the an oligarchy having a network of strong in the house of representatives, central government, local governments as well as institutions other democracy."

"Kewajiban divestasi bagi investor asing di bidang pertambangan mineral dan batubara sebelum berlakunya Undang-Undang Pertambangan Mineral dan Batubara No. 4 Tahun 2009 diatur dalam perjanjian yang dibuat antara perusahaan pertambangan dengan pemerintah. Namun ketentuan dalam perjanjian tersebut tidak secara jelas mengatur proses pelaksanaan divestasi bagi saham asing. Hal ini menimbulkan berbagai masalah yang mengakibatkan terhambatnya proses divestasi tersebut.Analisis atas permasalahan yang menghambat proses divestasi ini dilakukan dengan metode yuridis normatif serta mengambil tiga contoh perusahaan pertambangan besar yang mengalami masalah dalam pelaksanaan proses divestasi tersebut, yaitu PT Kaltim Prima Coal, PT International Nickel Indonesia Tbk, dan PT Newmont Nusa Tenggara. Berbagai upaya dilakukan untuk mengatasi masalah atas ketiga kasus tersebut, namun hingga saat ini proses divestasi ketiga perusahaan tersebut masih bermasalah.

---

Before the effectivity of Law No. 4 Year 2009 concerning Mineral and Coal Mining, the obligation of divestment for foreign investor in mineral and coal mining has been regulated in a contract between the mining corporation and the government. Nevertheless, those contract did not arrange the process of divestment clearly. Because of that, many problems that can obstruck the divestment process have been arise.The analitical review of this problems is using the legal-normative method with explaining the cases of three big mining companies which have problems around the divestment process. The three companies are PT Kaltim Prima Coal, PT International Nickel Indonesia Tbk, and PT Newmont Nusa Tenggara. Various efforts have been tried to solve divestment problems in those companies, but until this time there are still problems around their divestment process."