Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Skripsi ini membahas Sistem Kepolisian Khususnya kouban dan interaksi antara polisi di kouban dengan masyarakat di Jepang. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan desain deskriptif. Dalam menganalisis interaksi polisi di kouban dengan masyarakat menggunakan teori simbiosis mutualisme. Hasil penelitian menyimpulkan adanya hubungan simbiosis mutualisme antara polisi di kouban dengan masyarakat yang terlihat pada kegiatan polisi di kouban. Hubungan ini sesuai dengan pernyataan Robert R. Friedmann yang mengemukakan adanya hubungan saling ketergantungan, saling membutuhkan dan saling membantu antar polisi dan masyarakat di Jepang.

---

The focus of this study is The Japanese Police System especially kouban and interaction police at kouban with society in Japan. This research is qualitative descriptive interpretive. In analyse interaction police at kouban with Japanese society using symbiosis mutualisme theory. Result of research is availability relationship symbiosis mutualisme between police at kouban with society, that relationship pervalent in police activity at kouban. This relationship suitable with Robert R. Friedmann statement. He said the relationship between police and society in Japan are dependence, involve and aiding each other."

"Penelitian mengenai adanya hubungan antara budaya malu dengan keberhasilan penerapan sistem kooban pada kepolisian Jepang, telah dilakukan sejak bulan Maret 2004. Tujuannya adalah untuk menganalisa, bagaimana budaya malu yang kuat dalam masyarakat Jepang menahan mereka dari bertindak melanggar hukum, dan membantu pihak kepolisian menciptakan suatu keadaan yang aman dan harmonis. Pengumpulan data-data yang mendukung untuk mencapai tujuan penulisan dilakukan melalui metode kepustakaan, dengan jalan menelusuri referensi-referensi yang terkait dengan tema permasalahan. Teori yang dipakai adalah teori Ruth Benedict tentang budaya malu, juga teori-teori dari para peneliti kepolisian Jepang, seperti Katsuei Hirasawa, Walter.L.Ames, dan David Bayley. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat hubungan yang erat antara budaya malu dan keberhasilan sistem kooban dalam menciptakan keadaan yang aman di Jepang. Dengan adanya budaya malu ini, masing-masing pihak, yaitu polisi dan masyarakat akan merasa malu jika bertindak menyimpang. Budaya malu menjadikan seseorang peka terhadap mata masyarakat, dan sebisa mungkin menghindari dari mendapat sanksi sosial dari masyarakatnya tersebut."

"ABSTRACTPelayanan publik berperan penting untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Kepolisian Republik Indonesia merupakan lembaga pelayanan publik yang memiliki peranan penting di masyarakat. Namun, penilaian kinerja Polri yang berhubungan langsung dengan masyarakat masih rendah dan perlu ditingkatkan. Peningkatan kinerja layanan Polri dilakukan dengan memahami aduan dan masukan dari masyarakat. Aduan merupakan informasi penting untuk penyedia layanan untuk mengetahui arah perbaikan dan pengembangan layanan ke depannya. Perkembangan teknologi membuat sistem penyampaian pengaduan dapat disampaikan secara online sehingga lebih mudah. Kemudahan ini sejalan dengan banyaknya jumlah aduan yang disampaikan masyarakat kepada Polri. Aduan masyarakat merupakan data teks yang tidak terstruktur dengan penggunaan kosa kata yang bervariasi. Maka dari itu, pendekatan text miningpenting untuk dilakukan. Penelitian ini bertujuan untuk mengklasifikasi dan melakukan clustering dari aduan masyarakat kepada Polri untuk topik permasalahan yang sering disampaikan masyarakat. Untuk klasifikasi, algoritme yang digunakan adalah Support Vector Machine SVM dan Random Forest Classifier RFC karena kedua algoritme bekerja dengan baik untuk mengklasifikasi data teks dalam jumlah besar. Hasilnya algoritme RFC bekerja lebih baik pada kasus ini dengan akurasi 72 . Untuk clustering, algoritme yang digunakan adalah Self-Organizing Maps. Hasil penelitian menunjukkan aduan terbanyak masyarakat terdapat di Kelas Pelayanan Buruk dengan topik yang sering dibahas berkaitan dengan satuan kerja Korps Lalu-Lintas Polri.

---

ABSTRACTPublic services take a major role to improve the welfare of society. Indonesia National Police is one of public service institution which have an important role. Unfortunately, assessment of Police performance related to the public service quality is still low. Police needs to improvetheirservice quality. For improving the performance, by analyzing inputs and complaints from public. Complaint is an valuable information for service provider in order to know the service improvement and development in the future. Technology advances make the online complaint handling system easy to access. This is allign with the number of public complaints for Police. Public complaints is unstructured text data with varying vocabulary. Hence, this research is using text mining approach. This research aims to classify and cluster the public complaints to Indonesia National Police to get the specific topic of the complaint. Support Vector Machine and Random Forest Classification RFC algorithms are used for classification. RFC works better on this research with 72 accuracy. Self Organizing Maps algorithm is used for clustering. The result is the highest public complaints are in poor service quality class with topics related to National Police rsquo s Traffic Corps."

"Disertasi ini merupakan hasil kajian mengenai Kepolisian wilayah Kedu dalam pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat sebagai produk hubungan antara Polisi dengan masyarakat yang saling mempengaruhi daram mewujudkan rasa aman dalam masyarakat melalui kegiatan dan operasi kepolisian baik ditingkat manajerial maupun operasional yang implementasinya merupakan interpretasi para petugas Polwil Kedu terhadap peraturan perundang-undangan, petunjuk-petunjuk, pedoman, kebijakan pimpinan, dan responsif terhadap corak masyarakat, Serta pemolisian reaktif dalam menyelesaikan masalah-masalah sosial. Dalam mewujudkan rasa aman masyarakat, berlangsung hubungan timbal balik yang saling mempengaruhi antara Polisi dan masyarakat telah menghasilkan corak manajemen pemeiiharaan kamtibmas Polwil Kedu yang reaktif dan responsif terhadap corak masyarakat, dengan kata Iain bahwa corak manajemen pemetiharaan kamtibmas di wilayah Kedu bersifat reaktif, tidak seragam dan lebih menekankan pada iindakan penegakan hukum. Polwil Kedu dalam melakukan pemeliharaan kamtibmas masih menggunakan model pemolisian konvensional yang oenderung pasif menunggu laporan atau pengaduan dan berlindak setelah ada kejadian, meski demikian telah ada upaya-upaya untuk menggunakan model pemolisian yang proaklif yang terwujud dalam memecahkan masalah-rnasalah sosial melalui kerja sama dengan masyarakat dan stakehofderlainnya. Pelaksanaan manajemen pemehharaan keamanan dan ketertiban masyamkat di wilayah Kedu sebagai produk interaksi yang kompleks diantara struktur, penafsiran dan dinamika sosial masyarakat di wilayah Kedu. Memperhatikan bahwa dinamika sosial yang terjadi dalam masyarakat Senantiasa berubah menurut waktu dan tempat, maka dapat dinyatakan bahwa manajemen pemeliharaan kamtibmas di Polwil Kedu merupakan produk dinamis yang mencerminkan respon aktif para petugas Polwil Kedu terhadap struktur disatu pihak, dan tuntutan masyarakat serta masalah-masalah sosial di lain pihak. Dengan demikian dapat dinyatakan bahwa manajemen pemeliharaan kamtibmas di Polwil Kedu merupakan sebuah siruktur baru yang terwujud melalui bentuk tindakan petugas yang respon-kreatif atas kompleksitas kekuatan dan masalah-masalah sosial, politik, ekonomi serta kebudayaan yang terdapat dalam masyarakat."

"ABSTRAKRumah sakit kepolisian Pusat, yang disebut juga Rumkit Polpus R. S. Sukanto, merupakan fasilitas kesehatan ABRI yang menyediakan program pelayanan Askes. Dalam pelaksanaannya, kerjasama antara Rumah Sakit Kepolisian Pusat dengan PT (Persero) Askes dilakukan melalui ketentuan tarif paket perawatan untuk rawat jalan maupun rawat inap.Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana kualitas pelayanan pasien Askes dibandingkan dengan pelayanan pasien umum sehubungan adanya perbedaan tarif/biaya perawatan yang dikenakan. Untuk itu, penulis mengambil rawat inap pada unit yang melibatkan banyak unsur dan personil serta jumlah pasien Askes yang terbanyak dirawat dengan insiden penyakit tertentu. Di unit bedah, pasien Askes dengan appendicitis berjumlah 13% dari jumlah total pasien Askes yang mendapat perawatan sehingga diambil sebagai subjek penelitian.Penelitian ini didisain secara cross sectional untuk mengetahui kualitas pelayanan pasien Askes dan pasien umum sebagai variabel terikat dengan indikator: infeksi, obat obatan, biaya, komplikasi, lama perawatan, pelayanan dokter (berupa kunjungan dokter), prosedur operasi dan penunjang medik. Untuk variabel bebasnya adalah sumber biaya dari jenis pasien yaitu Askes dan umum, sedangkan umur dan jenis kelamin sebagai variabel confounding. Tehnik pengumpulan data adalah dengan abstraksi catatan medik selama periode 2 tahun (1995 - 1996), menggunakan seluruh kasus pasien Askes dan pasien umum. Selanjutnya analisa secara univariat dan bivariat dilakukan melalui uji t dan atau uji anova, dan uji khi kuadrat dengan bantuan perangkat lunak (epi info).Dari hasil penelitian didapatkan bahwa ada dua macam perbedaan kualitas pelayanan yaitu dalam kunjungan dokter dan pemberian obat. Kelompok pasien umum mendapat lebih baik kunjungan dokter selama perawatan dibandingkan kelompok pasien Askes.Pada pemberian obat, jumlah obat dan biaya obat untuk pasien Askes lebih rendah dibandingkan dengan jumlah dan biaya obat untuk pasien umum. Hal ini tentu saja mempunyai dampak yang baik, mengingat dengan biaya obat murah dan jumlah obat yang sedikit, mempunyai kualitas hasil pelayanan yang sama dengan pasien umum yang diukur dengan angka infeksi, komplikasi, lama rawat inap, prosedur operasi dan pemeriksaan penunjang medik.Dengan demikian penulis menyarankan agar Rumah Sakit Kepolisian Pusat mendapatkan informasi yang lebih akurat mengenai pelayanan dokter, dalam hal ini kunjungan dokter, serta melaksanakan standar operasional di tiap unit, baik dalam manajemen administrasi maupun manajemen klinik untuk tiap kasus penyakit.Dalam hal pemberian obat obatan, standar prosedur operasional dapat lebih menolong menseragamkan pedoman standar pengobatan untuk tiap diagnosa penyakit. Rumah sakit dapat mengambil langkah kebijaksanaan melalui instansi terkait untuk kenaikan tarif paket askes, mengingat keadaan dan kondisi perkembangan sekarang ini, serta menetapkan beberapa petugas yang bertanggung jawab atas kelengkapan administrasi Askes dan bagian keuangan.

---

ABSTRACT

The Central Police Hospital, which is also called Rumkit Polpus R.. S. Sukanto, is ABRI's health facility, serving the Askes Program. In practice, the working agreement between the Central Police Hospital and PT Askes is in the form of scheme for ambulatory service and ward services.

This observation is to establish how the quality assurance given to the general patients offers from that of Askes patients based on the price difference charged to them. For this reason, the writer has concentrated on the ward which includes substantial variation in the service units as well as personnel and a high incident diagnoses for Askes patients. In the surgery unit it was discovered that the appendicitis case represented 13 % of the total Askes patients who received the ward services. Consequently appendicitis cases become the subject of this study.

This observation is a cross sectional study to find out about the quality assurance for the general and Askes patients with dependant variables indicated by infections, medicines, complications, length of stay, the doctor's services (visiting doctor), operations procedure, supporting medical examination. The independent variables are source of the costs, the type of patients i.e. Askes and general patients. The data collection has been carried out by cross sectional study for 2 years (1995 - 1996), using all evidence of Askes and general patients. The univariat and bivariat analysis were also by t - test or anova, and chi square test in computer (epi info).

The observation has established two kinds of differences, the visiting doctors and the medicines. The general patients receive better services during their stay in the hospital than Askes's patients. On medicines, the total medicines prescribed and the cost of medicines are more limited and cheaper for Askes patients than the general patients. This has a good effect, because the same quality assurance is given to the Askes patients at cheaper price with less medicines being consumed , for example, infections, complications, length of stay, operation procedures and supporting medical examination.

So, the writer suggests for The Central Police Hospital to collect more definition information about doctors services, in this case : visiting doctors, and to prepare a standard operational procedure for both the administrative and the clinical management in each diagnosis."

"Pengadaan barang/jasa merupakan kegiatan untuk menunjang pelaksanaan tugas pemerintahan yang tahapannya diawali dengan penentuan kebutuhan, pemilihan penyedia barang/jasa, pembentukan kontrak dengan penyedia barang/jasa terpilih, sampai pada pemenuhan hak dan kewajiban sebagai bentuk pelaksanaan kontrak. Dalam pembentukan kontrak, terdapat percampuran antara elemen publik dengan elemen privat sehingga untuk sahnya kontrak yang dibuat harus mengacu pada ketentuan dalam Keppres No. 80 Tahun 2003 beserta perubahan-perubahannya tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan juga mengacu kepada ketentuan KUHPerdata mengenai syarat sahnya perjanjian. Perjanjian dengan pemerintah membuat kedudukan antara para pihak tidak seimbang sehingga penerapan asas keseimbangan sangat diperlukan untuk mengimbangi kedudukan pemerintah yang kuat. Dalam skripsi ini, pembahasan difokuskan pada masalah keabsahan pembentukan kontrak, masalah diterapkannya asas keseimbangan dalam perjanjian, serta masalah pelaksanaan kontrak. Penelitian ini adalah penelitian normatif yang bersifat deskriptif analitis. Hasil penelitian menunjukan bahwa kontrak yang dibuat oleh para pihak adalah sah karena pembentukannya telah memenuhi ketentuan dalam Keppres No. 80/2003 beserta perubahannya dan memenuhi syarat sahnya perjanjian dalam KUHPerdata; Komisi Kepolisian Nasional telah berupaya menerapkan asas keseimbangan; pelaksanaan kontrak berupa pemenuhan hak dan kewajiban dalam pengadaan jasa yang tidak lain berjenis perjanjian pemborongan, telah dilaksanakan dengan baik oleh para pihak, meskipun cara pemenuhannya tidak sepenuhnya sesuai dengan apa yang tertera dalam kontrak.

---

Procurement of goods or services is an activity to support the implementation of Government task which stages beginning with the determination of needs, the selection of goods or services provider, the engagement in a contract with provider of goods/services selected, until the fulfillment of rights and obligations as a form of the implementation of the contract. In establishing the contract, there is combination between the public elements and private elements, so that for the validity of a contract should refer to the provisions of Presidential Decree No. 80 Year 2003 and its amendment on Guidelines for Implementasion of Government Procurement of Goods or Services and also refers to the provisions of Civil Code regarding the legal conditions of the agreement. The engagement in a contract with the Government makes the position between the parties is not balanced, so that the application of the principle of fairness manner is neccesary to counterbalance the strong position of the Government.

In this thesis, the discussion focused on the issue of validity of the contract, than the problem of application the principle of fairness manner in the agreement, and the issue of implementation of the contract. This research is normative and descriptive analytic nature. The result in this paper concludes that the contract made by the parties is valid because its formulation has been compliant with the provisions of Presidential Decree No. 80 Year 2003 and its amendments and than the legal conditions of the agreement in Civil Code; Komisi Kepolisian Nasional has attempted to apply the principle of fairness manner; execution of the contract (fulfillment of rights and obligations) in procurement of services activity which is similar as contracting agreement, has been implemented properly by the parties although the way of it fulfillment is not wholly in accordance with what is specified in the contract."

"Perubahan sosial memungkinkan terjadinya peningkatan mobilitas penduduk, intensitas interaksi sesama manusia dan perekonomian, yang secara umum berpengaruh pada keteraturan kehidupan masyarakat desa adat di Bali. Lebih dalam, perubahan sosial juga berpengaruh pada peningkatan intensitas dan ragam kegiatan sosial yang berimplikasi pada perubahan tugas dan fungsi pecalang yang ada di desa adat. Perubahan yang terjadi pada tugas dan fungsi pecalang menimbulkan polemik di masyarakat sehingga dipertanyakan eksistensi pecalang.Perhatian utama tesis ini adalah tugas dan fungsi pecalang dan kaitannya dengan kepolisian, dengan fokus pada fungsi pecalang. Untuk mendapatkan gambaran yang jelas, penelitian dilakukan di Desa Meliling, Kecamatan Kerambitan, Kabupaten Tabanan, sebuah desa yang masyarakatnya agraris, yang sedang mengalami transisi menuju masyarakat industri. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dan metode pengamatan terlibat serta wawancara dengan pedoman.Hasil penelitian menunjukkan bahwa telah terjadi perluasan tugas dan fungsi pecalang untuk mengimbangi peningkatan intensitas dan ragam kegiatan sosial, Kendatipun peraturan daerah menentukan bahwa pecalang merupakan satuan tugas tradisional yang bertugas mengamankan kegiatan yang berkaitan dengan adat dan agama di wilayah desa adat, di Desa Adat Meliling, pecalang juga melakukan tugas mengamankan kegiatan di luar kegiatan adat, agama, bahkan mengamankan kegiatan adat warganya sampai ke luar wilayah desa adat.Pada hakikatnya pecalang dan kepolisian sama-sama pengemban fungsi kepolisian. Perbedaanya, pecalang pengemban fungsi kepolisian dalam konteks desa adat, sedangkan kepolisian dalam konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia. Secara formal hubungan yang terjadi antara kepolisian dan pecalang adalah hubungan kelembagaan dalam konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia, di mana pecalang berstatus pembantu kepolisian dalam mengemban fungsi kepolisian. Sejalan dengan itu, kepolisian berkewajiban membina pecalang. Secara informal hubungan pecalang dengan kepolisian dilihat dari hubungan individu yang ditentukan oleh kepribadian dan kemampuan pihak yang berhubungan yang kemudian melahirkan kesan terhadap pihak yang berhubungan ini mempengaruhi hubungan formalnya.Daftar Kepustakaan : 40 Buku + 10 Dokumen"