Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Tujuan dari thesis ini adalah untuk memetakan aktifitas diplomasi penahanan Indonesia dalam kurun waktu 2003 hingga 2008. Hal ini ditujukan untuk mengidentifikasi karakter dan keluaran diplomasi pertahanan Indonesia. Pemetaan tersebut dilakukan dengan dibimbing oleh pendekatan diplomasi pertahanan yang dikembangkan secara komprehensif dengan memadukan tiga terma utama yaitu diplomacy, defense, dan development yang menghasilkan tiga kategori utama diplomasi pertahanan yaitu defense diplomacy for CBM, defense diplomacy for defense capabilities, dan defense diplomacy for industry.Penelitian ini dilakukan dengan metode case study dengan melihat fenomena diplomasi pertahanan yang dilakukan oleh Indonesia, serta dengan membentuk dataset mengenai aktifitas diplomasi pertahanan Indonesia. Penelitian ini telah membuktikan bahwa aktifitas diplomasi pertahanan yang dilakukan Indonesia dalam kurun waktu 2003 hingga 2008 didominasi oleh karakter defense diplomacy for CBM, serta keluaran yang dihasilkan adalah peningkatan stabilitas keamanan regional.

---

The aim of this thesis is mapping Indonesia defense diplomacy activities diiring 2003 until 2008. This objective is intended to identify the character and output of Indonesia defense diplomacy. In order to gain this objective the analysis guided by defense diplomacy approach that developed comprehensively which combining three main tenns of defense diplomacy which is diplomacy, defense, and development that upshot three main categoiy of defense diplomacy consist of defense diplomacy for CBM, defense diplomacy for defense capabilities, and defense diplomacy for industiy.

This thesis conducted by case study methods that oversee the phenomena of Indonesia defense diplomacy, and also creating dataset about Indonesia defense diplomacy activities. This thesis has proven that the activities of Indonesia defense diplomacy dominated by defense diplomacy for CBM character, and the output of these activities in the increasing of regional security stability."

"Tesis ini membahas mengenai revolution in military affairs (RMA) dalam kebijakan pertahanan Indonesia, yaitu pembangunan postur pertahanan berbasis minimum essential force (MEF/kekuatan pokok minimum) tahun 2010-2014. Tesis ini ingin melihat sejauhmana wacana RMA diadopsi dalam pembangunan kekuatan pokok minimum tersebut dengan melihat kepada perubahan tiga dimensi: teknologi, doktrin, dan organisasi militer Indonesia. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan didukung data kuantitatif sebagai bahan analisis. Hasil penelitian memperlihatkan bahwa Indonesia tidak secara resmi mengadopsi RMA, namun wacana RMA telah menjadi salah satu penyebab perubahan dan inspirasi bagi akuisisi teknologi peralatan dan sistem senjata, doktrin, dan organisasi di tubuh TNI. Meskipun demikian, dari berbagai dokumen perencanaan dalam pembangunan MEF terdapat isyarat bahwa Indonesia menuju RMA.

---

This study addresses the revolution in military affairs (RMA) in Indonesia's defense policy, which directed to a defense posture based on the minimum essential force (MEF) 2010-2014. This study would like to see how far the discourse of the RMA was adopted in the minimum essential force by observing the changes in three dimensions of the Indonesian military: technology, doctrine, and organization. This research is a qualitative research which supported by quantitative data for analysis of materials. The results show that Indonesia has not officially adopted the RMA, but the RMA discourse had been one of the causes of change and inspiration for the acquisition of high technology equipment and weapons systems, doctrine, and organizations in the TNI. Nevertheless, from various government planning documents in the development of MEF there is a sign that there Indonesia is towards the RMA."

"Kebijakan keamanan nasional Indonesia yang telah berorientasi terhadap ancaman dari luar dan cenderung mengabaikan keberadaan keamanan individu. Mengingat keberadaan ancaman invasi militer dari negara Iain sejak berakhirnya Perang Dingin telah berkurang atau bahkan tidak ada, justru ancaman terhadap keamanan nasional muncul dari beberapa sektor lain di Iuar militer, seperti masalah lingkungan dan sosial.Penerapan Doktrin Sishankamrata sebagai landasan dalam upaya melakukan pertahanan negara, memberikan kemungkinan terjadinya pelanggaran terhadap hukum humaniter dan prinsip perang yang adil.Permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah, apakah Doktrin Sishankamrata memberikan perlindungan terhadap keamanan manusia? Sejauh manakah permasalahan-permasalahan non-combatant timbul dalam perang rakyat semesta?Untuk menjawab pokok permasalahan di atas, penelitian ini menggunakan pemikiran-pemikiran tentang Keamanan Nasional (Joseph S. Nye, Jr., HJ . Morgenthau) dan Keamanan Manusia (Barry Buzan, J. Ann Tickner, Ole Weaver) melalui sudut pandangan Hukum Humaniter dan Perang yang Adil (Michael Walzer, Liebe C. Greene) melalui metode kulitatif sebagai pilihan cara dalam memahami pemaknaan keamanan nasional Indonesia.Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pada penerapan perang semesta yang terjadi di Bosnia-Herzegovina, menunjukkan bahwa perang semesta telah mengaburkan prinsip diskriminasi yang mengharuskan pembedaan antara combatant dan non-combatant. Begitu pula dalam penerapan Doktrin Sishankamrata dalam konflik internal (Timor-Timur, Aceh dan Papua) yang terjadi di Indonesia, yang menyebabkan terjadinya konflik horizontal dalam masyarakat.Implikasi teoritik dari penelitian ini adalah bahwa teori Keamanan Nasional dalam pemikiran tradisional (dengan penekanan pada state centric) seperti yang diimplementasikan dalam Perang Semesta dan Doktrin Sishankamrata tidak sejalan dengan hukum humaniter dan prinsip perang yang adil, baik prinsip jus ad helium maupun jus in bella. Seperti yang ditunjukkan dalam kasus Bosnia-Herzegovina dan konflik internal di Indonesia (Timor Timur, Aceh dan Papua).

---

Indonesian National Security Policy until today is still orienting through external threat and tends to ignore the existence of individual security. Considering that the existence of military invasion threat irom other countries since the end of Cold War had been reduced or even disappeared, but threat of National Security is occur from many other sectors outside military such as environment and social problem.

The implementation of SISHANKAMRATA Doctrine as a guideline in country defense causes acts against humanitarian law and just war principle.

The issue which want to be taken up in this research is Does SISHANKAMRATA Doctrine give protection for human security? How far the non-combatant issues occur within the total war?

To answer the main problems above, this research is using many thoughts pertaining National Security (Joseph S. Nye, Jr., HJ. Morgenthau) and Human Security (Barry Buzan, J. Ann Tickner, Ole Weaver) through Humanitarian Law and Just War (Michael Walzer, Liebe C. Greene) perspectives and using qualitative method in order to understand Indonesian National Security.

The result of this research shows that the implementation of total war in Bosnia- Herzegovina had made unclear discrimination principle which supposed to make separation between combatants with non-combatant. This also happened to the implementation of SIS TA Doctrine in internal conflict (East Timor, Aceh and Papua) in Indonesia which caused the occurrence of horizontal conflict within the society.

Theoretical implication in this research is that National Security Theory in traditional thought (emphasizing to state centric) as what had been implemented in Total War and SISHANKAMRATA Doctrine, were not the same with Humanitarian Law and Just War principle, in jus ad bellum principle or even in jus in bella, as what had been shown in Bosnia-Herzegovina case and internal conflict in Indonesia (East Timor, Aceh and Papua)."

"Kekuatan pertahanan Indonesia jauh dari memadai, baik untuk menopang fungsi pertempuran, penegakan hukum, maupun diplomasi. titik berat pada merebaknya ancaman non-konvensional, karakter pembangunan kekuatan militer maupun hubungan internasional di Asia Pasifik mengharuskan penguatan rejim maritim Asia Tenggara....."

"Tujuan penulisan tesis ini adalah untuk menggambarkan kegiatan diplomasi pertahanan yang dilakukan Indonesia terhadap Korea Selatan selama kurun waktu empat tahun atau secara spesifik pada periode 2006 hingga 2009. Penggambaran kegiatan diplomasi pertahanan tersebut dianalisis melalui pendekatan konsep diplomasi pertahanan yang mengembangkan tiga karakter utama, yaitu defense diplomacy for confidence building measure, defense diplomacy for defense capability dan defense diplomacy for defense industry.Penelitian ini dilakukan dengan menyajikan data mengenai kegiatan diplomasi pertahanan Indonesia terhadap Korea Selatan dan mengelompokkannya ke dalam tiga konsep diplomasi pertahanan di atas. Penelitian ini telah membuktikan bahwa kegiatan diplomasi pertahanan Indonesia terhadap Korea Selatan semakin mempererat hubungan pertahanan kedua negara terutama setelah ditandatanganinya Joint Declaration between the Republic of Indonesia and the Republic of Korea on Strategic Partnership to Promote Friendship and Cooperation in the 21st Century.

---

The aim of this thesis is describing Indonesia defense diplomacy activities towards South Korea within four years, especially in 2006 until 2009 period. The defense diplomacy description analyzed by defense diplomacy concept which is developing three main characteristics such as defense diplomacy for confidence building measure, defense diplomacy for defense capability and defense diplomacy for defense industry.This thesis conducted by serving data that contain Indonesia defense diplomacy activities towards South Korea and classifying them to the defense diplomacy concept above. This thesis proves, that the activities of Indonesia defense diplomacy towards South Korea, has tighten the relationship of both of the two countries especially after the signing of the Joint Declaration between the Republic of Indonesia and the Republic of Korea on Strategic Partnership to Promote Friendship and Cooperation in the 21st Century."

"ABSTRAKUntuk menjamin stabilitas pertahanan keamanan dibutuhkan biaya pertahanan keamanan yang cukup. Pemerintah Indonesia menilai pemenuhan kebutuhan tersebut hingga saat ini masih kurang. Studi ini meneliti tentang seberapa besar dan bagaimana pengaruh belanja Pertahanan Keamanan terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia melalui metode Analisis Regresi Linier Berganda. Model yang dibangun yaitu pengaruh belanja Pertahanan Keamanan terhadap pertumbuhan ekonomi dengan menggunakan data tahunan 1974-2010. Hasil menunjukkan bahwa belanja Pertahanan Keamanan memberikan pengaruh negatif terhadap pertumbuhan ekonomi.

---

ABSTRACTA national defense and security stability requires an adequate budget allocation on defense expenses. Indonesian government believes that in Indonesia, these allocations are still insufficient enough. This study examines how big the government allocations of defense and security expenses in Indonesia and its effects on Indonesian economic growth using multiple linear regression analysis. The model use Indonesian yearly data 1974-2010. As a result, this research shows that defense and security expenditure give a negative impact either on economic growth."

"ABSTRAK

Penelitian ini membahas Program Bela Negara yang diinisiasi oleh Kementerian Pertahanan Republik Indonesia (Kemhan RI) sejak tahun 2015 sebagai upaya mengantisipasi ancaman terhadap pemuda Indonesia. Adanya ancaman ideologi, politik, keamanan, dan sosial budaya terhadap pemuda Indonesia membuat pemerintah perlu melakukan upaya proteksi terhadap pemuda Indonesia, dimana pemuda merupakan salah satu sumber daya yang penting untuk pembangunan dan ketahanan nasional bangsa Indonesia. Pada hakikatnya, program bela negara merupakan upaya pemerintah melalui Kemhan RI untuk mengurangi kerentanan masyarakat dalam menghadapi ancaman nirmiliter dengan cara meningkatkan kedisiplinan, nasionalisme, dan karakter pemuda. Penelitian ini bertujuan menjelaskan urgensi program bela negara dan mengidentifikasi upaya penggalangan Kemhan RI terhadap masyarakat khususnya pemuda Indonesia. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan melakukan interview kepada stakeholder program Bela Negara yaitu Kemhen RI dan individu yang mengikuti kegiatan tersebut. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa program bela negara diperlukan pada momentum dimana negara menghadapi banyak ancaman nirmiliter guna meningkatkan daya tangkal pemuda melalui pemahaman mendalam terhadap nilai nasionalisme dan kedisiplinan berwarganegara. Program bela negara telah mampu menjadi gerakan nasional yang dilaksanakan oleh banyak kementerian/lembaga di luar pertahanan. Penelitian ini menunjukkan bahwa program bela negara Kemhan RI menyasar pemuda yang ada di lingkungan pendidikan, pekerjaan, dan pemukiman. Adapun dalam pelaksanaannya belum mampu mencapai target yang ditentukan baik dari sisi manajemen penyelenggaraan maupun dari jumlah peserta. Perlu dilakukan upaya penguatan dasar hukum untuk standardisasi pelaksanaan dan manajemen anggaran, sosialisasi melalui sarana digital kepada masyarakat, serta kerjasama melalui bidang kehumasan kepada instansi lain perlu ditingkatkan agar program ini mampu mencapai target dan menyasar seluruh pemuda Indonesia.

---

ABSTRACT

---

This study discusses the State Defense Program initiated by the Ministry of Defense of the Republic of Indonesia (Kemhan RI) since 2015 in an effort to anticipate threats to Indonesian youth. The existence of ideological, political, security, and socio-cultural threats to Indonesian youth make the government needs to build efforts to protect Indonesian youth, where youth is one of the important resources for the development and national resilience of Indonesia. In essence, the state defense program is a government effort through the Republic of Indonesia's Ministry of Defense to reduce the vulnerability of the community in facing nonmilitary threats by increasing discipline, nationalism and youth character. This study aims to identify efforts towards the community, especially Indonesian youth, and evaluate the implementation of programs that have been implemented from 2015 to 2017. This study uses a qualitative approach by interviewing stakeholder from the Ministry of Defense and participants. The results of this study indicate that state defense programs have been able to become a national movement carried out by many ministries/institutions outside of defense, state defense programs implemented through state defense education in various forms in the fields of education, employment and settlement. The study indicates that the defense program of the Indonesian Ministry of Defense has not been able to achieve the determined targets both in terms of management and the number of participants. Strengthening the legal basis, budget management, dissemination through digital means to the public, cooperation through the public relations sector to other agencies need to be increased so that the program is able to reach targets and target all Indonesian youth. 

"