Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Tesis ini membahas mengenai Kebijakan Privatisasi PT. Indosat Tbk, oleh pemerintah Indonesia paska krisis ekonomi akhir tahun 90-an. Divestasi saham pemerintah terhadap PT. Indosat Tbk, pada tahun 2002 merupakan privatisasi kedua yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia. Penjualan saham PT. Indosat Tbk, dilakukan dengan mekanisme Strategic Sale, yang pada akhirnya tender ini dimenangkan oleh Singapore Technologies Telemedia (STT) yang merupakan anak perusahaan Temasek Holding salah satu BUMN negara Singapura. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan pendekatan deskriptif analitis, pengambilan data dilakukan melalui studi literatur dan studi kepustakaan.Hasil penelitian menunjukan bahwa ada beberapa faktor yang membuat pemerintah melakukan kebijakan privatisasi BUMN. Kondisi eksternal dan internal BUMN, kondisi krisis finansial dan privatisasi merupakan salah satu desakan dan syarat yang diajukan IMF dalam memberikan bantuan finansialnya kepada pemerintah Indonesia di masa krisis. Bagi pemerintah khusus untuk penjualan saham PT. Indosat Tbk, melalui mekanisme strategic sale, adalah karena adanya niatan pemerintah guna mendapatkan dana dalam rangka menutup defisit APBN 2002 karena krisis ekonomi.

---

This thesis is focusing about the privatisation regulation toward PT. Indosat Tbk, by the Indonesian government after economic crisis in the end 90s. The divestation of the government?s stock of PT. Indosat Tbk, in 2002 was the second privatisation had been carried out by the government. The Selling of PT. Indosat Tbk's stock has been done by using strategic sale mechanism, which in the end this bid won by Singaporean Technologies Telemedia (STT) which is the sister company of Temasek Holding, one of Singapore?s State-Owned Enterprise. This research uses quantitative method and deductive analytical approach, which using literature study to collect datas.The outcome of this research is to confirm that there are several reasons made Indonesian Government committed through the privatisation of state-owned enterprise. Both the external and internal of the state-owned enterprise situation, financial crisis and particularly privatisation was one of the requisites that issued by IMF in related to given aid in financial sector for the Indonesian government during the economic crisis. Privatisation of PT. Indosat Tbk's through the strategic sale mechanism had been chosen due to the government's need in obtaining fund in order to cover the deficit of APBN year 2002 which had emerged by the economic crisis."

"Selama tiga dekade terakhir, privatisasi telah menjadi fenomena di seluruh dunia sedari perkenalannya oleh pemerintah Thatcher Inggris pada 1980-an. Di Indonesia, privatisasi BUMN dimulai pada 1990-an, yang dipicu oleh defisit anggaran dan kinerja BUMN yang buruk pada saat itu. Sampai saat ini, kebijakan tersebut tetap menjadi kontradiksi, membagi ekonom pada dua sisi, baik mendukung dan skeptis terhadap efektivitas privatisasi. Hal ini didukung dengan bukti empiris dengan hasil beberbeda-beda mengenai keberhasilan implementasi di beberapa negara. Penelitian ini mencoba untuk menganalisis dampak privatisasi terhadap profitabilitas, rasio hutang, dan intensitas tenaga kerja BUMN di Indonesia. Dengan menggunakan data panel dari 19 BUMN diprivatisasi 1988- 2013, studi ini menunjukkan bahwa privatisasi tidak selalu menghasilkan perbaikan yang baik dari kinerja keuangan dan operasi - setidaknya untuk jangka pendek diamati (hingga 3 tahun setelah privatisasi). Penelitian ini juga menunjukkan bahwa faktor dominasi saham pemerintah, urutan terjadinya privatisasi, dan pemilihan metode privatisasi juga mempengaruhi kinerja dan performa BUMN.

---

For the last three decades, privatization has been a worldwide phenomenon since it?s introduction from Britain?s Thatcher government in the 1980s. In Indonesia, SOE privatization started in the 1990s, triggered by the budget deficit and poor SOE performance at the time. To date, the policy has remain a contradiction having economists both supportive and skeptic to the effectiveness and mixed empirical evidence of implementation?s success in multiple economies. This research tries to analyze the impact of privatization towards Indonesian SOE?s profitability, leverage, and labor intensity. Using panel data of 19 privatized SOEs from 1988-2013. The study shows that privatization does not always generate good improvement of financial and operating performance ? at least for the shortrun observed (up to 3 years after privatization). The research also shows correlation of dominance of government shares, sequential timing of privatization, and the different methods of privatization implemented."

"Dalam UU Kepailitan telah diatur badan-badan yang tidak serta merta dapat dimohonkan palilit seperti Bank-bank, perusahaan efek dan perusahaan asuransi, serta BUMN. Nam.un pembaruan hukum kepailitan dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004, telah menimbulkan perdebatan, khususnya menyangkut kepailitan sebuah BUMN. Kasus pailitnya PT Dirgantara Indonesia (PT. Dl) yang merupakan sebu.ah BUMN adalah kasus baro yang terjadi di Indonesia . Hakim Pengadilan Niaga Jakarta Pusat pada tanggal 4 September 2007 telah memutuskan PT. DI pailit dengan segala risiko hukum. PT. DI dalam persidangan terbukti gagal tidak memenuhi kewajibannya membayar pesangon kepada mantan karyawannya, dan terhadap dua kreditor lainnya yakni Neli Ratna Sari dan Supriadi Jasa PT.DI tidak meneri.ma putusan pemyataan pailit tersebut. Kemudian mengajukan kasasi ke Mabkamah Agung. Mahkamah Agung pada tanggal22 Oktober 2007 telah menjatuhkan putusan yang isinya mengabulkan pennobonan kasasi yang diajukan pemohon kasasi. Mahkamah Agung juga membatalkan putusan Pengadilan Niaga pada pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Adanya putusan pailit kepada PT. DI telah menimbulkan perdebatan di kalangan praktisi hukum dan masyarakat pada umumnya. Beberapa permasalahan yang timbul dalam praktek adalah, Pertama, Dalam hal tetjadinya permobonan kepailitan terhadap BUMN, tidak semua pihak dapat mengajukan permohonan kepailitan, mengingat adanya ciri kh.as dari BUMN yaitu adanya unsur kepemilikan Negara dan tujuan dari BlJMN Wltuk melayani kepentingan umum. Namun demikian tidak semua BUMN yang dimaksud dalam Pasal 2 ayat 5 l.ffi Kepailitan pennohonan pailitnya hanya dapat diajukan oleh Menteri Keuangan. K.arena dalam. penjelasan Pasal 2 ayat 5 tersebut telah mensyaratkan BUMN yang bergerak di bidang kepentingan pu6lik: haroslah memenuhi dua syaxat yaitu seluruh modalnya dimiJiki Negara dan tidak texbagi alas saham. Kedua, dalam hal terjadinya perbedaan putusan kepailitan terhadap PT. Dirgantara Indonesia (Persero) antara Pengadilan Niaga dengan putusan Mabkamah Agung, maka menurut Penulis, putusan Pengadilan Niaga-lah yang telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Namun demikian, Untuk kesempumaan dalam pengaturan UU Kepailitan dan memberikan keadilan terhadap debitor, maka perlu dilakukan pengujian (insolvency test) apakah benar seorang debitor telah dalam keadaan tidak mampu membayar harus mendapat perhatian. Tesis ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan ruang lingkup proses kepailitan BUMN dan analisa terhadap putusan hakim pengadilan niaga dan putusan majelis hakim pada Mahkamah Agung, dengan tipologi penelitian adalah yuridis normative dengan menggunakan analisa deskriptif yuridis analitis yang ditujukan untuk menganalisisr putusan-putusan pengadilan yang aktual atas peristiwa atau fakta, pertimbangan hukum dan amar putusan dikaitkan dengan penerapan asas-asas hukum yang terkait.

---

Indonesian Company Law has governed companies which can not be automatically filed bankcrupt such as banks, security companies, insurance companies and state owned companies. However, the amendment of bankruptcy law , Law Number 37, 2004, has caused intense discussion, especially related to bankrupcy of state owned company (BUMN). In Indonesia, the bankrupcy case ofPT Dirgantata Indonesia (PT DI) is a new case regarding bankcrupcy of state owned company. On September 2007, the judge of commercial court of Jakarta Pusat declared PT DI bankcrupt with its legal consequences. In the hearing sessio PT DI failed to prove that it has paid severance money, as its obligation, to its ex­ employees and two other creditoiS, namely, Neli Ratna Sari and Supriadi Jasa. PT DI refused such bankcrupcy decision and filed Cassation to Supreme Cowt On 22 October 2007, Supreme Court rendered decision which granted the petitioner in Cassatioa The Supreme Court annuled the decision of commercial court of Jakarta Pusat District Court The bankcrupcy decision of PT DI has caused intense discussion among legal practitioner and society in general. Based on the reseach, I conclude, First, in the event of a petition in bankrupcy of BUMN,only a certain party who can fife a petition bankrupcy because there are some special characteristics of BUMN" namely, Indonesian Government as a shareholder and the main objective of BUMN to service public interest. However, not all BUMN as referred to Article 2 (5) of Indonesian Bankcrupcy Law, the petition in bankrupcy can only be filed by Minister of Finance because the elucidation of Article 2 (5) requires BUMN engages in public interest has to fulfill two conditions, namely, all capital owned by the Government and the share is undivided.Second,in the event there is diferent dicision ofbanlaupcy on PT DI (Persero) between Commercial Court Decision and Supreme Court Decision."

"Tesis ini membahas mengenai program pemberdayaan masyarakat yang menjadi tanggung jawab sebuah perusahaan yang bergerak di bidang pertambangan dan berbentuk BUMN. Dalam tesis ini, penulis menekankan bagaimana sebuah perusahaan dapat mempunyai kewajiban yang bersifat sama namun diatur dalam beberapa peraturan perundang-undangan yang berbeda. Penulis menggunakan metode normatif empiris dengan tipologi deskriptif. Berdasarkan hasil penelitian, penulis menyimpulkan bahwa perusahaan harus mampu mengambil benang merah dan memahami filosofi dasar dari program pemberdayaan masyarakat pada peraturan perundang-undangan yang berbeda agar dapat melaksanakan kewajibannya dengan efektif dan tepat guna.

---

This thesis discusses the obligation of a state-owned mining company to have a community development program. The author emphasizes how the company is supposed to manage the program while it is ruled by several different legislations. The author uses the method of empirical normative research approach. Based on this research, the author concluded that even though the program is ruled by several different legislations, a company must be able to get the gist behind the legislation in order to have an effective and rule-complying program."

"Pertumbuhan proyek di berbagai provinsi di Indonesia ditandai dengan meningkatnya nilai kosntruksi setiap tahunnya. Seiring dengan pertumbuhan konstruksi yang pesat, biaya konstruksi juga ikut terus meningkat. Hal ini tentunya akan membuat persaingan antar pelaku dunia kosntruksi di Indonesia semakin ketat sehingga mendorong konstruktor untuk melakukan optimasi terhadap biaya dan kualitas proyek yang dihasilkan. Optimasi dilakukan untuk memperoleh hasil terbaik dari kondisi yang diberikan sebagai suatu batasan atau masalah. Pada bidang kosntruksi,terutama pekerjaan pondasi dimana memiliki banyak variabel ketidakpastiaan (uncertainty) yang tinggi, optimasi sangat diperlukan untuk mendapatkan hasil terbaik dari kondisi yang telah ditentukan. Dalam mendesain pondasi, terdapat tiga persyaratan dasar yang harus dipenuhi yaitu ultimate limit state (ULS), serviceability limit state (SLS), dan ekonomis. Dimana pada pengaplikasiannya hanya berfokus terhadap aspek ULS dan SLS, sedangkan aspek ekonomis ditinjau setelahnya. Sehingga diperlukan adanya proses optimasi khususnya dalam mendasi pondasi tiang pancang, sehingga didapatkan desain pondasi tiang pancang yang memiliki biaya konstruksi minimum namun tetap memenuhi persyaratan dasar.

---

The growth of industrial construction in every province Indonesia is marked by the enhancement of total construction cost every year. Along with the rapid growth of construction, construction cost has also been increasing. The matters will make competition between constructor increasingly stringent, so it will certainly encourage the perpretators in construction sector to optimize the cost and quality of the project produced. Optimiziation is performed to obtain the best result from given conditios as a limitation or a probelem.In construction sector, especially foundation work where there are many high uncertainty variables, optimization is needed to get the best results for predetermined conditions. In geotechnical foundation, there are three basic requirements that should be addresss, which is Ultimate Limit State (ULS), Serviceability Limit State (SLS), and economics. Where are the application approach focuses on  ULS and SLS optimization, while the economics aspect are evaluated afterwards. There is a need for an optimization process, especially in designing pile foundations, so that the pile foundation design can be obtained in which has the the minimum construction cost but still meets the basic requirements."

"Skripsi ini mencoba membuktikan keefektifan privatisasi dengan metode penjualan saham dalam meningkatkan kinerja BUMN. Skripsi ini juga ingin membuktikan kebenaran teori Stackelberg First-Mover Advantage dalam kasus privatisasi, dimana BUMN yang melakukan privatisasi lebih awal diharapkan akan memiliki kinerja lebih baik dibandingkan BUMN yang melakukan privatisasi belakangan. Sampel yang digunakan adalah 12 BUMN yang melakukan privatisasi pada periode 1991-2003, dengan metode Pooled Least Square Regression untuk analisis regresi dan Uji Peringkat Bertanda Wilcoxon untuk analisis deskriptif. Indikator yang digunakan dalam menganalisis perubahan kinerja sebelum dan setelah privatisasi adalah profitabilitas, efisiensi, output, jumlah tenaga kerja, dan rasio hutang (leverage). Sementara indikator yang digunakan untuk menganalisis kebenaran teori Stackelberg First-Mover Advantage adalah profitabilitas, rasio hutang, dan intensitas tenaga kerja.Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses privatisasi dengan metode penjualan saham BUMN di Indonesia tidak terbukti secara signifikan mampu meningkatkan kinerja BUMN dalam hal profitabilitas, efisiensi operasional, dan jumlah tenaga kerja; namun terbukti secara signifikan mampu meningkatkan output BUMN dan mengurangi rasio hutang BUMN. Sementara teori Stackelberg First-Mover Advantage mampu dibuktikan kebenarannya dimana BUMN yang melakukan privatisasi lebih awal akan memiliki kinerja lebih baik dilihat dari indikator profitabilitas yang lebih tinggi dan rasio hutang yang lebih rendah dibandingkan dengan BUMN yang melakukan privatisasi belakangan. Namun teori tersebut tidak terbukti kebenarannya pada kinerja BUMN jika dilihat dari indikator intensitas tenaga kerja.

---

The focus of this study is to prove the effect of share issue privatization on the performance of State Owned Enterprises (SOE?s). This study also wants to prove the truth of Stackelberg First-Mover Advantage theory in privatization cases, where SOE?s who did privatization earlier will gain better performances than SOE?s that did privatization lately. This study use 12 SOE?s as the sample in 1991-2003 period, with Pooled Least Square Regression method for regression analysis and Wilcoxon Sign Rank Test for descriptive analysis. The indicators used to analise performance changes before and after privatization are profitability, efficiency, output, employment number, and leverage. Meanwhile, the indicators used to analise the truth of Stackelberg First-Mover Advantage theory are profitability, leverage, and labor intensity.

The result of this study show that share issue privatization is not significantly affect the performance of SOE?s in Indonesia from the the profitability, operational efficiency, and employment number but significantly increase SOE?s output and decrease SOE?s leverage. Meanwhile, the truth of Stackelberg First-Mover Advantage theory can be proven where SOE?s that did earlier privatization will have better performance that is higher profitability and lower leverage than SOE?s that did privatization lately. But this theory can not be proven in SOE?s performance from labor intensity indicator."

"ABSTRAKTesis ini mengkaji mengenai hubungan hukum dalam suatu perusahaan grup, terutama antara perusahaan induk dan perusahaan anak, serta pertanggungjawaban perusahaan induk perusahaan yang menjadikan perusahaan anak sebagai corporate guarantor menurut hukum perdata khususnya hukum perseroan terbatas.Perseroan Terbatas merupakan suatu badan hukum yang mandiri, sehingga setiap perusahaan yang tergabung dalam perusahaan grup, dalam melakukan suatu perbuatan hukum akan menjadi tanggung jawab perusahaan itu sendiri. Namun dengan adanya keterkaitan antara perusahaan induk dan perusahaan anak, mengakibatkan terjadinya dualisme peran perusahaan induk. Dualisme terlihat dari tindakan perusahaan induk yang menjadikan perusahaan anak sebagai corporate guarantor dan hal tersebut berpotensi merugikan pihak ketiga, yang mengakibatkan perusahaan induk dapat dimintakan pertanggungjawabannya melalui prinsip piercing the corporate veil.Peraturan mengenai perusahaan induk dan perusahaan anak dalam suatu perusahaan grup yang berlaku saat ini kurang efektif karena menggunakan pendekatan perseroan secara tunggal, sedangkan perusahaan induk dan perusahaan anak merupakan perseroan dalam bentuk jamak yang pada faktanya merupakan satu kesatuan.

---

ABSTRACTThis thesis examines the legal relationship in a group company, especially between the holding company and the subsidiary company, as well as the accountability of the holding company for appointing the subsidiary company as corporate guarantor according to civil law, specifically the law of limited liability company.Limited liability company is an independent legal entity, and any company incorporated in a group company, in conducting a legal act will be the responsibility of the company itself. However, with the connection between the holding company and the subsidiary company, resulting in dualism role of the holding company. Dualism is seen from the actions of the holding company that appoints the subsidiary company as corporate guarantor, such matter has the potential to harm third parties. The holding company may be held accountable through the principle of piercing the corporate veil.Regulation concerning the holding company and subsidiary company in a group company are currently ineffective as it uses a single corporate approach, while the holding company and subsidiary are companies in the plural form which in fact is a unity."

"Tujuan penelitian ini adalah untuk membangun aplikasi pendukung keputusan pemilihan perusahaan pengangkutan barang dengan menggunakan metode SAW. Metode ini dapat menentukan nilai bobot untuk setiap atribut yang akan menyeleksi alternatif terbaik dari jumlah alternatif lainnya, dalam hal ini alternatif yang dimaksud adalah yang berhak diterima menjadi rekanan perusahaan pengangkutan barang berdasarkan kriteria yang telah ditentukan. Hasil yang diperoleh dari perhitungan metode SAW berupa perankingan dimana nilai terbesar merupakan nilai yang akan menjadi referensi perusahaan diterima menjadi rekanan. Dengan metode tersebut diharapkan penilaian akan lebih akurat, karena didasarkan pada nilai kriteria yang sudah ditentukan sehingga akan mendapatkan hasil seobjektif mungkin dan dapat memudahkan dalam proses pemilihannya secara efektif."

"Pada tahun 1995 Pemerintah Pusat Mengakuisisi PT. Semen Tonasa ke PT. Semen Gresik Group. Akan tetapi akuisisi ini ditolak oleh Pemerintah Daerah Sulawesi Selatan, adanya penolakan tersebut, maka Pemerintah Pusat merubah akuisisi menjadi konsolidasi. Dengan demikian PT. Semen Tonasa menjadi bagian dari PT. Semen Gresik Group. Seiring terjadinya krisis ekonomi, BUMN merupakan aset bangsa yang potensial untuk dioptimalkan pemberdayaannya dalam rangka mendapatkan devisa untuk memberikan kontribusi terhadap perekonomian bangsa.Pada tahun 1998 Pemerintah melakukan privatisasi PT. Semen Gresik dengan model kerjasama mitra strategis (Cemex) pabrik semen dari Mexico. Tujuan privatisasi disamping untuk melakukan penyebaran kepemilikan kepada pihak swasta dan publik. juga dalam rangka mendapatkan tambahan biaya untuk menutupi defisit APBN. Dalam perkembangannya kerjasama dengan pihak asing, Pemerintah Pusat membuat perjanjianparjanjian dengan mitra strategis tersebut, diantaranya adalah put option (menjual kembali sisa saham yang dimiliki oleh Pemerintah Pusat) kepada pihak mitra strategis dengan tingkat harga yang telah ditentukan. Serta perjanjian lainnya seperti peningkatan volume penjualan ke pasar internasional, melakukan transfer teknologi, melindungi tenaga kerja lokal.Put option yang dimiliki oleh Pemerinah Pusat ditolak oleh Pemerintah Daerah Sulawesi Selatan, karena dengan put option berarti kepemilikan PT. Semen Gresik yang didalamnya terdapat PT. Semen Tonasa akan dikuasai oleh pihak asing. Serta dan berbagai kajian yang dilakukan oleh pihak Pemerintah Daerah Sulawesi Selatan. kerjasama dengan pihak asing (Cemex) posisi PT. Semen Tonasa banyak dirugikan. Dengan demikian tujuan Pemerintah Daerah Sulawesi Selatan untuk menjaga aset negara yang berada di daerah sekaligus kebanggaan masyarakat tidak tercapai. Oleh karena itu, Pemerintah Daerah Sulawesi Selatan menginginkan spin off PT. Semen Tonasa dari PT. Semen Gresik. Dengan spin off berarti merupakan penghargaan terhadap landasan berdirinya PT. Semen Tonasa sendiri yang memiliki unsur historis dan politik.Namun pada lain sisi Pemerintah Pusat melakukan privatisasi dalam rangka untuk memperbaiki kinerja perusahaan. Dengan adanya perbedaan kepentingan tersebut maka masing-masing pihak memiliki strategi untuk keberadaan dan pengelolaan PT. Semen Tonasa. Untuk melihat perbedaan itu, dianalisis dengan menggunakan AHP dan Game Theory, dalam analisis AHP Pemerintah Pusat memprioritaskan dalam mencapai tujuan adalah melakukan efesiensi perusahaan dengan nilai bobot sebesar (0,230). sedangkan pihak Pemerintah Daerah Sulawesi Selatan memprioritaskan PT. Semen Tonasa harus memberikan kontribusi yang proporsionai kepada daerah dengan bobot sebesar (0,313).Untuk analisis dengan (Game Theory apabila Pemerintah Pusat terlebih dahulu mengambil langkah maka yang diprioritaskan adalah privatisasi dengan bobot (0,128) menjadi pilihan. Sedangkan apabila Pemerintah Daerah Sulawesi Selatan terlebih dahulu mengambil strategi maka pilihannya bekerjasama dengan pihak asing harus dibicarakan kembali dengan membentuk kesepakatan baru dengan nilai bobot prioritas sebesar (0,153). Dari pilihan masing-masing strategi tersebut tidak terjadi normal form dengan demikian keseimbanganpun tidak tercapai. Tidak tercapainya keseimbangan diakibatkan masing-masing pihak bertahan pada strateginya."