Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Pertumbuhan ekonomi yang dialami oleh tiap kota dibarengi oleh proses transformasi struktural yang terjadi kota. Transformasi struktural ini merubah struktur wajah perekonomian di tiap sektor-sektor ekonomi yang ada. Pada umumnya pola transformasi struktural ini sejalan dengan proses industrialisasi yang mengakibatkan beralihnya distribusi tenaga kerja dari sektor primer (tradisional) ke sektor tersier (modern). Dengan menggunakan analisis shift share dan metode data panel dengan variabel jumlah tenaga kerja, pertumbuhan PDRB kota, dan tingkat partisipasi angkatan kerja, untuk mengestimasi elastisitas tenaga kerja, penelitian ini berusaha membuktikan bahwa terdapat pengaruh transformasi struktural di dalam pembangunan ekonomi kota yang berujung pada perpindahan distribusi tenaga kerja dari sektor tradisional (primer) ke sektor yang lebih modern (sekunder dan tersier) di Kota Jakarta, Surabaya, Medan, Banjarmasin, dan Makassar pada periode 1994?2005. Temuan ini menunjukkan bahwa transformasi struktural memiliki peranan dalam mempengaruhi struktur ketenagakerjaan kelima kota sampai level sektoral.Kata kunci : transformasi struktural, sektor primer, sekunder, tersier, elastisitas tenaga kerja, shift share, data panel."

"Perekonomian DKI Jakarta yang besar dan tumbuh dengan sangat cepat telah mengubah wilayah tersebut menjadi wilayah kota yang sangat padat. Sebagian besar wilayahnya telah tertutupi oleh basis berkantoran, industri, dan permukiman dengan menyisakan sedikit sekali lahan kosong maupun lahan hijau. Lebih dari itu, dalam satu dasawarsa terakhir, perekonomian DKI Jakarta tidak hanya bergerak di wilayah administrasinya saja, tetapi telah melewatinya sehingga mempengaruhi wilayah yang ada di sekitarnya, yaitu Bogor, Depok, Tangeran, dan Bekasi. Akibatnya sangat jelas, terjadi perubahan alokasi penggunaan lahan di wilayah-wilayah tersebut, dari penggunaan lahan pertanian menjadi lahan perkantoran, industri dan permukiman sehingga mulai menunjukkan wajah perkotaan. Proses inilah yang disebut dengan urban sparwl. Sesuai dengan teori ekonomi perkotaan, suatu daerah menjadi sebuah kota dikarenakan tiga sektor ekonomi, yaitu jasa (perkantoran), industri, dan permukiman. Penelitian ini mencoba untuk melihat bagaimana ketiga sektor tersebut yang ada dalam perekonomian DKI Jakarta mempengaruhi proses alokasi lahan, dalam hal ini adalah lahan persawahan, wilayah di sekitar DKI Jakarta. Hasil dari penelitian ini akan menunjukkan ke arah mana perambatan (sprawling) dari ketiga sektor tersebut. Sebagai contoh, sektor jasa DKI Jakarta ternyata tidak mengalami perambatan sama sekali ke daerah sekitar."

"[ABSTRAKEnergi migas masih menjadi andalan utama perekonomian Indonesia, baik sebagaipenghasil devisa maupun pemasok kebutuhan energi dalam negeri. Denganpenurunan Produksi MIGAS 6% per tahun dan diiringi dengan kenaikanpertumbuhan konsumsi energi rata-rata mencapai 7% dalam 10 tahun terakhir,mengakibatkan Indonesia dalam kondisi Krisis MIGAS dalam 20 Tahun kedepan.Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisa ancaman operasional survaidan pemboran dalam rangka peningkatan produksi MIGAS karena adanya faktorotonomi daerah. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif study kasus denganmenggunakan analisa eksternal PEST dan Force Field Analisis sedangkanAnalisis Anticipatory digunakan sebagai analisa Internal. Dari analisa Eksternaldan Internal tersebut dijadikan sebagai penggerak untuk tinjauan masa depanskenario 2035. Perizinan yang merupakan salah satu yang menghambat dalampeningkatan produksi MIGAS nasional, sehingga diperlukan penyederhanaanperizinan dan peningkatan teknologi untuk dapat meningkatkan produksi MIGASnasional di Tahun 2035.

---

ABSTRACTHydrocarbon energy is the major player of Indonesia economy, in term of foreignexchange earner and also for domestic supply of energy demand. With thereduction of hydrocarbon production as 6% per year and follow with the growthof energy consumption by 7% in last 10 year, Indonesia is facing a hydrocarbonenergy crisis for the next 20 years. The aim of this study is to analyze the threat insurvey and drilling operation in order to increase the hydrocarbon production dueto regional autonomy factor existences. This study is qualitative case study thatuse external analysis of PEST and Force Field, while the Anticipatory analysis useas internal one. This external and internal analysis treat as a driving force forforesight the 2035 scenario. The licensing is one of the obstacle in increasing thenational hydrocarbon production, therefore the simplification in licensing andenhancement in technology are necessary in order to increase the nationalhydrocarbon production for year 2035, Hydrocarbon energy is the major player of Indonesia economy, in term of foreignexchange earner and also for domestic supply of energy demand. With thereduction of hydrocarbon production as 6% per year and follow with the growthof energy consumption by 7% in last 10 year, Indonesia is facing a hydrocarbonenergy crisis for the next 20 years. The aim of this study is to analyze the threat insurvey and drilling operation in order to increase the hydrocarbon production dueto regional autonomy factor existences. This study is qualitative case study thatuse external analysis of PEST and Force Field, while the Anticipatory analysis useas internal one. This external and internal analysis treat as a driving force forforesight the 2035 scenario. The licensing is one of the obstacle in increasing thenational hydrocarbon production, therefore the simplification in licensing andenhancement in technology are necessary in order to increase the nationalhydrocarbon production for year 2035]"

"

Penelitian ini mengekplorasi hubungan antara dua aspek penting bagi pembangunan ekonomi, yaitu tingkat partisipasi angkatan kerja perempuan (TPAKP) and upah riil di Indonesia. Level TPAK di Indonesia terus mengalami peningkatan, tetapi upah rill justru menurun. Penelitian ini berasumsi bahwa keadaan ini terjadi karena mayoritas pekerja perempuan di Indonesia bekerja di industri yang rendah level produktivitasnya, sehingga membuat garis pasokan pekerja pada kurva ketersediaan tenaga kerja dan upah riil bergeser ke kanan, ke titik upah yang lebih rendah. Penelitian ini dilaksanakan dengan teknik penelitian kuantitatif pada 30 provinsi di Indonesia periode 2002-2018, menggunakan regresi GLS dengan efek random. Data yang digunakan merupakan data sekunder yang berasal dari BPS-RI. Hasil analisis menemukan bahwa peningkatan level TPAKP di Indonesia membawa efek negatif pada tingkat upah riil per jam. Dengan kata lain, peningkatan jumlah tenaga kerja perempuan di Indonesia menyebabkan penurunan level upah riil per jam, baik untuk upah pekerja perempuan maupun laki-laki. Penemuan ini merupakan indikasi bahwa peningkatan partisipasi perempuan di pasar tenaga kerja sebaiknya diikuti dengan pekerjaan yang berkualitas bagi mereka. Oleh karena itu, kebijakan terkait peningkatan kesempatan kerja bagi perempuan di industri yang lebih produktif merupakan hal yang penting, termasuk kebijakan guna mengurangi hambatan-hambatan kerja bagi perempuan.

 

---

This research explores the relationship between two essential aspects for economic development which are female labour force participation (FLFP) and the real wage in Indonesia. While the level of FLFP in Indonesia keeps increasing over time, the real wage decreases. This paper argues that this happens because most females work in less productive industries that makes the labour supply line shifts to the right and drives the wage to a lower level. Conducting in quantitative research for 30 provinces in Indonesia from 2002 until 2018, this paper uses Random-effects GLS Regression for panel data analysis. The data for this research is secondary data from BPS-Statistics Indonesia. This paper finds that the raising trend of FLFP in Indonesia has a negative effect on the hourly real wage. In other word, the raising of female labour supply in Indonesia generally worsens the hourly wage, both for female and male wage. This finding is an early warning that the high level of female participation in labour market should be followed by qualified job for them. Policies related to increasing job opportunity for women in more productive industries is vital, including dealing with some constraints that influence their time in the labour market.

 

"

"Kota Gorontalo sebagai Ibukota Provinsi telah melalui sebuah kajian muitidisplin dengan pertimbangan disamping karena letaknya yang strategis juga karena kota ini memiliki fasilitas elementer yang memungkinkan terselenggaranya kegiatan pemerintahan provinsi secara efektif dan efisien. Dengan penetapan ini tentunya akan berdampak pada aktifitas dan struktur. ekonomi Kota Gorontalo yang tentu saja mernerlukan strategi pembangunan yang lebih sesuai dengan kondisi yang ada.Sehubungan dengan hal di atas, yang menjadi tujuan dalam pembuatan makalah ini adalah menganaiisa kondisi perekonomian Kota Gorontalo dengan mengidentifikasikan sektor-sektor basis dan sektor unggulan yang diharapkan dapat memacu pertumbuhan ekonomi daerah.Penelitian ini menggunakan metode Analisis Regional Ekonomi untuk melihat profil ekonomi daerah seperti analisa struktur ekonomi, analisa pertumbuhan ekonomi, analisa Location Quotient (LQ), analisa Shift share, Analisa Multiplier.Analisa Ekonomi Regional di Kota Gorontalo Selama Periode Tahun 1984 --2000 menunjukkan hasil sebagai berikut :- Struktur Ekonomi didominasi oleh Sektor perdagangan, hotel dan restoran (31,12 %.) sektor Jasa-jasa (26,46 %) serta sektor Pengangkutan dan Komunikasi (18,77 %.)- Pertumbuhan ekonomi rata-rata 6,02 % (Provinsi Sulut 6,42 %). Pertumbuhan ekonomi tertinggi dicapai pada Tahun 1996 sebesar 9,89 % dan berangsur-angsur menurun hingga Tahun 1998 menjadi hanya sebesar 2,71 % (provinsi -2,29 %), Tahun 2000 telah mencapai 5,62 %Pengelompokkan yang didasarkan pada kiasifikasi Tahun 1930-an maka peranan masing-masing kelompok selama periode tersebut adalah sebagai berikut :- Sektor Primer (Pertanian, Pertambang) = 6,25 %- Sektor Sekunder (Industri & Bangunan) = 10,27 %- Sektor tersier (Sisanya) = 83,48 %Nilai multiplier sektor basis Kota Gorontalo berkisar antara 1,1030 - 1,2250 artinya bahwa apabila terjadi peningkatan produksi sektor basis sebesar satu unit akan memberikan dampak peningkatan perekonomian secara keseluruhan sebesar 1,1030 - 1,2250 unit.Hasil penggabungan analisis Kontribusi, Rata-rata pertumbuhan, dan analisa LQ, dan Shift Share diperoleh urutan sektor unggulan di Kota Gorontalo sebagai berikut :1). Sektor- Pengangkutan dan Komunikasi,2). Sektor Perdagangan, Hotel dan restoran,3). Sektor Indutsri pengolahan,4). Sektor Keuangan, persewaan dan jasa perusahaan,5). Sektor Jasa-jasa.Secara agregat nilai Proportional share (Sp) dan nilai Differential share (Sd) Kota Gorontalo adalah negatif, hai ini menandakan bahwa secara agregat sektor- sektor yang ada di Kota Gorontalo tumbuh lebih lambat dibandingkan dengan tingkat provinsi. Namun jika dilihat nilai setiap sektor, maka ada sektor yang pertumbuhannya lebih cepat dari tingkat provinsi yakni sektor Industri pengolahan, sektor Listrik, gas dan air minum, sektor Bangunan, Sektor perdagangan, hotel dan restoran serta sektor pengangkutan dan komunikasi yang ditunjukkan oleh nilainya Shift (S) yang positif.Untuk lebih memacu perekonomian Kota Gorontalo seiring dengan perkembangan Kota sebagai Ibukota provinsi maka Pernerintah Daerah sebaiknya memprioritaskan pengembangan sektor-sektor basis yang juga sebagai sektor unggulan, dengan urutan prioritas sebagai berikut sektor Perdagangan, hotel dan restoran, sektor industri pengolahan, sektor jasajasa, sektor pengangkutan dan komunikasi, serta sektor keuangan, persewaan dan jasa perusahaan."

"Dalam menghadapi era globalisasi, dimana semakin terintegrasinya perekonomian dunia, maka kondisi perekonomian nasional yang saat ini masih dilanda krisis dan belum menunjukkan tanda-tanda perbaikan, sangat diperlukan penataan kembali seluruh aspek kehidupan, aspek sosial politik dan aspek ekonomi. Dari sisi ekonomi antara lain diperlukan perencanaan ekonomi yang komprehensip dan transparan baik di tingkat nasional maupun di tingkat regional (daerah). Di tingkat regional yang juga merupakan bagian integral perekonomian nasional, sudah barang tentu tidak akan lepas dan pengaruh global tersebut. Oleh sebab itu perencanaan daerah harus selalu ditingkatkan kualitas dan akurasinya melalui pendekatan teoritis yang tajam dan obyektif. Dengan demikian seluruh potensi sumber daya ( resources) yang ada di daerah diharapkan dapat dikelola, dimanfaatkan secara efektif, efisien dan optimal. Dalam rangka penajaman makna perencanaan sehingga secara logis dapat diterapkan di daerah, dalam arti kata memenuhi unsur etika, obyektifitas, keseimbangan dan berkelanjutan maka diperlukan peralatan analisis yang tepat. Menurut John Glason (I974) analisis tabel input output mempunyai keunggulan jika dibandingkan dengan metode-metode lain dalam menganalisa dan memprediksi perubahan-perubahan dalam perekonomian regional (daerah). Analisis ini dapat membantu para perencana untuk menentukan sektor-sektor ekonomi yang tepat untuk menjadi prioritas pembangunan dalam upaya mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat di daerahnya. Adapun yang menjadi tujuan dari penelitian ini adalah ; (i) untuk mengetahui sektor-sektor produksi unggulan, yang dapat dijadikan sebagai prioritas dalam pembangunan daerah Kabupaten Banggai ; (ii) mencoba menganalisis dampak pengeluaran pemerintah daerah terhadap perekonomian Kabupaten Banggai. Dalam penelitian ini metode yang digunakan adalah metode non survey. Data yang diperlukan dalam penelitian ini adalah ; (i) Data PDRB Propinsi Sulawesi Tengah ; (ii) Data PDRB Kabupaten Banggai ; (iii) Tabel Input Output (I-0) Kabupaten Banggai tahun 1995; (iv) APBD Kabupaten Banggai beberapa tahun anggaran. Dalam penentuan sektor unggulan digunakan kriteria-kriteria sebagai berikut : (i) sektor yang mempunyai indeks daya penyebaran dan indeks derajat kepekaan lebih besar dari satu, serta mampu memberikan kontribusi yang besar dalam total output ; (ii) sektor yang mempunyai indeks derajat kepekaan lebih besar dari satu, dan memberikan kontribusi yang besar tehadap total output ; (iii) sektor yang mempunyai indeks daya penyebaran lebih besar dari satu, serta memberikan kontribusi yang besar dalam total output ; (iv) sektor yang mempunyai income multiplier tinggi dan output juga tinggi ; serta (v) sektor dengan kontribusi output cukup besar, dan memiliki potensi yang besar pula serta mempunyai prospek yang baik untuk dikembangkan. Dari hasil analisis 1-0 yang dilakukan dikaitkan dengan kriteria-kriteria tersebut, maka sektor-sektor yang dapat dikategorikan sebagai sektor unggulan dalam perekonomian Kabupaten Banggai adalah ; sektor bangunan, sektor angkutan dan komunikasi, sektor industri kayu bambu dan rotan, sektor bank dan lembaga keuangan lainnya, sektor perdagangan, sektor industri makanan dan minuman, sektor padi, sektor kelapa, sektor kayu dan hasil hutan serta sektor perikanan. Selanjutnya dalam penentuan besaran pengeluaran pemerintah daerah Kabupaten Banggai dilakukan dengan cara menyesuaikan pos pasal mata anggaran dalam APBD dengan sektor-sektor dalam Input Output Kabupaten Banggai tahun 1995. Kemudian dari sasil nalisis dapat diketahui dampak dari pengeluaran Pemerintah Daerah terhadap perekonomian Kabupaten Banggai adalah ; (i) Dalam pembentukan output sebesar 51.976 juta rupiah atau 7,76 persen dari total ouput sebesar 666.399 juta rupiah. (ii) Dalam pembentukan Nilai Tambah Bruto sebesar 40.257 juta rupiah atau 8,59 persen dari total Nilai Tambah Bruto sebesar 468.551 juta rupiah. (iii) Dalam penyerapan tenaga kerja, terbuka peluang kerja sebanyak 5.083 orang."

"Sejak diundangkannya UU otonomi daerah, terjadi ledakan pemekaran kabupaten. Pada tahun 1998 terdapat 292 kabupaten. Jumlah ini melonjak menjadi 734 kabupaten/kota pada tahun 2004. Sebagian besar pemekaran kabupaten terjadi di luar ]awa. Khusus untuk Provinsi Riau, terdapat empat kabupaten yang memekarkan diri pada tahun 1999.Permasalahan utama studi ini adalah 1) apakah pemekaran mempengaruhi berubahnya sektor basis dan nilai pengganda pendapatan regional. Untuk menjawab permasalahan ini, studi ini mengambil hipotesis: Semakin kecil luas daerah maka sektor basis semakin beragam.Untuk menjawab permasalahan dan menguji hipotesis tersebut, studi ini menggunakan pendekatan economic base model. Dalam pendekatan ini, perekonomian disederhanakan menjadi dua sektor: basis dan non-basis.Hasil studi memperlihatkan bahwa(1) Hipotesis studi ini tidak terbukti pada semua kabupaten. Hipotesis terbukti di Kabupaten Indragiri Hulu, Kampar dan Bengkalis. Indragiri Hulu dan Kampar sebelum pemekaran hanya mempunyai 2 sektor basis sedangkan Bengkalis mempunyai 3 sektor basis. Ketiga kabupaten ini mengalami penarnbahan sektor basis setelah pemekaran, menjadi 4 sektor. Kendati tidak bisa diukur dengan masa sebelumnya, kabupaten pemekaran Kuantan Sengingi, Rokan Hulu, Dumai dan Karimun mempunyai sektor basis sekurang-kurangnya empat sektor. Hal ini mendukung kebenaran hipotesis studi.(2) Sedangkan Kepulauan Riau membantah hipotesis pertama. Setelah pemekaran, sektor basis Kepulauan Riau semakin menurun. Dari enam sektor pada masa sebelum pemekaran menjadi 2 sektor sesudah pemekaran. Kabupaten Pelalawan, Siak, Rokan Hilir, hanya mempunyai dua sektor basis. Sedangkan Natuna hanya mempunyai tiga sektor basis. Terhadap empat kabupaten ini, kendati tidak bisa diukur dengan masa sebelumnya, memperlihatkan rendahnya sektor basis.(3) Penambahan sektor basis ternyata tidak diikuti peningkatan nilai pengganda. Kabupaten induk yang mengalami peningkatan nilai pengganda adalah Indragiri Hulu dan Kepulauan Riau. Sedangkan yang mengalami penurunan nilai pengganda adalah Kampar dan Bengkalis. Adapun kabupaten hasil pemekaran mempunyai nilai pengganda yang beragam. Paling besar adalah Pelalawan (240) dan paling kecil adalah Natuna (1,15)."

"Penelitian ini mencoba untuk menganalisis pengaruh mutu modal manusia terhadap tingkat pertumbuhan ekonomi provinsi, regional growth disparities, dan perkembangan ukuran provinsi-provinsi di Indonesia periode tahun 1994-2004. Dengan menggunakan metode fixed effect dan data panel provinsi-provinsi di Indonesia periode 1994-2007, penulis menemukan bahwa kontribusi mutu modal manusia relatif masih kecil dibandingkan dengan kontribusi modal dan tenaga kerja terhadap pertumbuhan ekonomi provinsi. Lebih jauh, fenomena regional growth disparities terjadi di Indonesia ditandai dengan perbedaan pertumbuhan tingkat output, pertumbuhan tingkat output per tenaga kerja, pertumbuhan output per kapita, dan pertumbuhan mutu modal manusia. Selain itu, ada 5 (lima) faktor penting determinasi mutu modal manusia berdasarkan model Barro dan Lee (1996). Faktor lamanya masyarakat mengeyam pendidikan, tingkat kemakmuran masyarakat, keterbukaan ekonomi daerah, dan besarnya pengeluaran pemerintah daerah di sektor pemerintah berpengaruh positif terhadap tingkat mutu modal manusia, sedangkan faktor pemerataan pendapatan (gini coefficient) berpengaruh negatif terhadap mutu modal manusia, artinya semakin tinggi tingkat kesenjangan pendapatan masyarakat maka akan semakin rendah tingkat mutu modal manusia. Terakhir, mutu modal manusia juga mempengaruhi secara positif tingkat perkembangan ukuran provinsi (city size) di Indonesia.

---

This research comes to analyze the influence of human capital toward economic growth of Indonesian province, regional growth disparities, and the development of provinces size in Indonesia in 1994-2007. By using the fixed effect method and panel data of Indonesian province in Indonesia in 1994-2007, writer found that human capital contributes to economic growth of Indonesian provinces, but it is relatively small contribution compared to stock of capital and labor force as the other component of economic growth. Moreover, there is a regional growth disparities phenomenon in Indonesia due to the different level of output growth, output per worker growth, output per capita growth, and human capital growth. Besides those findings, there are five important factors to determine the human capital level based on Barro and Lee (1996). The first four factors, those are initial human capital, GDP per capita, the degree of economic openness, and government expenditure on education, influence positively the level of human capital. The last factor, on the other hand, gini coefficient influences negatively the level of human capital, which means that the equality of income distribution will increase the level of human capital. Last but not least, writer found that human capital also influences positively the development of provinces size in Indonesia."