Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Perubahan dari era monopoli ke era kompetisi merubah paradigma tentang telekomunikasi di Indonesia. Perubahan tersebut membawa dampak terhadap persaingan dan keterhubungan jaringan antar operator telekomunikasi sehingga diperlukan interkoneksi. Layanan transit merupakan salah satu layanan interkoneksi yang hak penyelenggaranya adalah operator penyelenggara jaringan tetap jarak jauh. Perhitungan tarif interkoneksi berdasarkan cost based telah menurunkan revenue dari penyelenggara layanan transit. Hal ini disebabkan perhitungan tarif layanan transit lebih mahal bila dibandingkan dengan layanan direct. Layanan transit memiliki kepentingan bagi operator incumbent dalam hal ini PT TELKOM Tbk, untuk optimalisasi jaringan sekaligus sebagai efisiensi network secara nasional.Penelitian ini dilakukan dengan cara menganalisis daya saing industri layanan transit terhadap faktor faktor yang mempengaruhi lingkungan eksternal industri dengan menggunakan model 5 forces porter dan untuk mengetahui lingkungan internal agar industri tetap memiliki daya saing, maka digunakan strategi SWOT untuk menentukan strategi berdasarkan hasil analisis untuk lingkungan eksternal dan internal perusahaan. Bisnis layanan transit di era interkoneksi cost based memiliki kompetisi yang tinggi dalam industri sehingga diperlukan strategi ST (strenghts and threats) agar dapat menghadapi kompetisi. Asumsi growth rate telekomunikasi sebesar 14% tiap tahunnya akan memberikan pertumbuhan revenue bagi layanan transit menjadi sebesar 1,678 trilyun rupiah.

---

The revolution from monopoly era to a competition era have changed the paradigm on telecommunication in indonesia. These causes an impact towards competition and network connection between telecommunication operators, in this case, interconnection are needed.Transit service is one of the interconnection services that are based on long distance network operator. Interconnection rate is cost based decreasing revenue from transit service, this caused by high priced transit service rate compared to direct service. Transit service has an important role for incumbent operator, in this case to optimal the network and also efficient network of PT. Telkom Tbk nationally.These researches are based on analyzing the competition of transit service industries towards factors that persuade the environment of external and internal industries by using 5 forces porter models. In that case, SWOT strategy is the right strategy to explore the internal environment factors toward industries developing the power to compete and dealing with the environments. Transit service business in the cost based interconnection era has a high competition in industries, therefore, ST (strengths and threats) strategies are needed for the competition. Asumption of Telecommunication growth rate is 14% every year, this will developed revenue for transit service to be 1.678 trillion rupiahs."

"Pemerintah dalam rangka mendorong tumbuhnya industri telekomunikasi di Indonesia, telah menetapkan kebijakan penyelenggaraan telekomunikasi dari yang sebelumnya bersifat monopoli menjadi mengarah kepada iklim kompetisi yang fair dan sehat, melalui restrukturisasi di sektor telekomunikasi berdasarkan Undang- Undang nomor 36 tahun1999 dan Peraturan Pemerintah nomor 52 tahun 2000 serta Keputusan Menteri nomor 21 tahun 2001 mengenai penyelenggaraan jasa telekomunikasi yang diperbaharui dengan Keputusan Menteri nomor 28 tahun 2004, dengan demikian sehingga dimungkinkannya hubungan yang tidak lagi sebatas satu jaringan akan tetapi mengarah kepada hubungan dengan pengguna jaringan penyelenggara yang berbeda atau any to any.Untuk mendorong tumbuhnya penyelenggaraan telekomunikasi yang lebih kompetitif, pemerintah melalui Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika menetapkan PerMen KOMINFO no. 08/Per/M.KOMINFO/02/2006 tentang Interkoneksi, yang diberlakukan efektif per 1 Januari 2007 dimana salah satu hal yang penting dalam pengaturan interkoneksi tersebut adalah penetapan biaya interkoneksi yang dipergunakan acuan bagi penyelenggara dalam melakukan interkoneksi, dimana pemerintah mengatur perhitungan biaya interkoneksi tidak lagi berbasis Revenue Sharing atau bagi hasil melainkan secara Cost Based atau berbasis biaya per stream produk layanan dimana efek dari implementasinya adalah mempersempit peluang TELKOM sebagai incumbent dan sebagai pemilik jaringan terbesar di Indonesia , sehingga untuk memberi daya saing bagi Telkom agar dapat berkompetisi maka dilakukan re-engineering terhadap tarif Cost Based dimaksud.

---

Government in order to encourage the growth of the telecommunications industry in Indonesia, has been set administration policy from the previous telecommunications monopoly is to lead to a climate of fair competition and healthy, through restructuring the telecommunications sector, according to Law number 36 year 1999 and Government Regulation number 52 of 2000 and Ministerial Decree number 21 year 2001 regarding the conduct of telecommunications services which was renewed with the Ministerial Decree number 28 in 2004, with the possibility that such relationships are no longer limited to one network but leads to a relationship with users to different networks or any to any.To encourage the growth of telecommunications operation more competitive, the government through the Regulation of the Minister of Communications and Information KOMINFO set no. 08/Per/M.KOMINFO/02/2006 on Interconnection, which came into force effective as of January 1, 2007 where one of the things that are important in setting interconnection is interconnection costing used in reference to providers interconnect, where the government set up the calculation of interconnection fees no longer based on Revenue Sharing, or for the results but the cost-based or cost-per-stream-based service products where the effect of the implementation is narrowing opportunities for the incumbent Telkom and the owner of the biggest networks in Indonesia, so as to provide for Telkom's competitiveness in order to compete then be re -engineering of the Cost Based tariffs meant."

"Pemerintah dalam rangka mendorong tumbuhnya industri telekomunikasi di Indonesia, telah menetapkan kebijakan penyelenggaraan telekomunikasi dari yang sebelumnya bersifat monopoli menjadi mengarah kepada iklim kompetisi yang fair dan sehat, melalui restrukturisasi di sektor telekomunikasi berdasarkan Undang-Undang nomor 36 tahun1999 dan Peraturan Pemerintah nomor 52 tahun 2000 serta Keputusan Menteri nomor 21 tahun 2001 mengenai penyelenggaraan jasa telekomunikasi yang diperbaharui dengan Keputusan Menteri nomor 28 tahun 2004, dengan demikian sehingga dimungkinkannya hubungan yang tidak lagi sebatas satu jaringan akan tetapi mengarah kepada hubungan dengan pengguna jaringan penyelenggara yang berbeda atau any to any. Untuk mendorong tumbuhnya penyelenggaraan telekomunikasi yang lebih kompetitif, pemerintah melalui Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika menetapkan PerMen KOMINFO no. 08/Per/M.KOMINFO/02/2006 tentang Interkoneksi, yang diberlakukan efektif per 1 Januari 2007 dimana salah satu hal yang penting dalam pengaturan interkoneksi tersebut adalah penetapan biaya interkoneksi yang dipergunakan acuan bagi penyelenggara dalam melakukan interkoneksi, dimana pemerintah mengatur perhitungan biaya interkoneksi tidak lagi berbasis Revenue Sharing atau bagi hasil melainkan secara Cost Based atau berbasis biaya per stream produk layanan dimana efek dari implementasinya adalah mempersempit peluang TELKOM sebagai incumbent dan sebagai pemilik jaringan terbesar di Indonesia , sehingga untuk memberi daya saing bagi Telkom agar dapat berkompetisi maka dilakukan re-engineering terhadap tarif Cost Based dimaksud.

---

Government in order to encourage the growth of the telecommunications industry in Indonesia, has been set administration policy from the previous telecommunications monopoly is to lead to a climate of fair competition and healthy, through restructuring the telecommunications sector, according to Law number 36 year 1999 and Government Regulation number 52 of 2000 and Ministerial Decree number 21 year 2001 regarding the conduct of telecommunications services which was renewed with the Ministerial Decree number 28 in 2004, with the possibility that such relationships are no longer limited to one network but leads to a relationship with users to different networks or any to any. To encourage the growth of telecommunications operation more competitive, the government through the Regulation of the Minister of Communications and Information KOMINFO set no. 08/Per/M.KOMINFO/02/2006 on Interconnection, which came into force effective as of January 1, 2007 where one of the things that are important in setting interconnection is interconnection costing used in reference to providers interconnect, where the government set up the calculation of interconnection fees no longer based on Revenue Sharing, or for the results but the cost-based or cost-per-stream-based service products where the effect of the implementation is narrowing opportunities for the incumbent Telkom and the owner of the biggest networks in Indonesia, so as to provide for Telkom's competitiveness in order to compete then be re -engineering of the Cost Based tariffs meant."

"Sejak pertama kali diluncurkan secara komersil pada tahun 2009, jumlah pengguna layanan LTE hingga kuartal ke-1 tahun 2017 mencapai 2,1 miliar pelanggan di seluruh dunia. Khusus di Indonesia sendiri, Ericsson memprediksi jumlah pengguna LTE akan mencapai 200 juta pelanggan pada tahun 2021. Voice over LTE VoLTE adalah layanan voice telephony berbasis jaringan LTE dengan kualitas yang lebih baik dibandingkan dengan layanan Voice over IP VoIP pada umumnya dengan menawarkan latency yang rendah serta kualitas percakapan yang lebih baik. Layanan VoLTE yang pertama kali diluncurkan pada tahun 2012 hingga tulisan ini dibuat digunakan oleh 165 operator telekomunikasi di 73 negara di seluruh dunia. Teknologi VoLTE yang didukung oleh platform IP Multimedia Subsystem IMS merupakan teknologi berbasis IP dapat berfungsi secara maksimal apabila interkoneksi antar operator penyelenggara jaringan telekomunikasi saling terhubung menggunakan jaringan interkoneksi voice berbasis IP dengan menggunakan protokol SIP atau SIP-I. Saat ini operator telekomunikasi di Indonesia masih terhubung satu sama lain dalam jaringan interkoneksi yang berbasis TDM circuit switched . Tesis ini akan membahas kesiapan operator dari sisi jaringan dan infrastruktur yang mereka miliki untuk melakukan migrasi link interkoneksi dari jaringan konvensional berbasis TDM ke jaringan berbasis IP. Operator yang akan dijadikan bahan penelitian di dalam tesis ini adalah XL Axiata yang sudah melakukan ujicoba layanan VoLTE pada tahun 2016.

---

Since its first launch commercially in 2009, number of LTE users on Q1 2017 has reached up to 2.1 billion subscribers around the world. While for Indonesia, Ericsson predicted that number of LTE user will be reached around 200 million subscribers by 2021. Voice over LTE VoLTE is a voice telephony services that runs on top of LTE network offering low latency and better voice call quality compared to previous available Voice over IP VoIP service. VoLTE which firstly introduced in 2012, currently being developed by 165 telecom operators in 73 countries worldwide by January 2017. This VoLTE service which supported by IP Multimedia Subsystem IMS platform was naturally born as IP based technology and it will have its maximum functionalities when interconnection between telecom operators also using IP network by implementing SIP or SIP I protocol. Most of voice interconnection between mobile network operators in Indonesia now currently using TDM circuit switched instead of using IP network. This thesis will examine the readiness of telecom operator to migrate the TDM network into IP from network and infrastructure point of view. The subject for this research is XL Axiata which has launched VoLTE service demonstration in 2016."

"Perkembangan teknologi telekomunikasi terjadi begitu cepat dengan perkembangan dan penerapan teknologi berbasis Protokol Internet IP , yang selain membuat jaringan menjadi lebih fleksibel, memberikan kapasitas jaringan yang lebih besar, dan juga variasi layanan yang sangat beragam. Dalam penyelenggaraan telekomunikasi dikenal suatu istilah Interkoneksi yakni keterhubungan antara penyelenggara jaringan telekomunikasi Peraturan Menteri Nomor 8 tahun 2006 tentang Interkoneksi. Hingga saat ini, interkoneksi di Indonesia dan juga di banyak negara masih mempertahankan kondisi Interkoneksi dengan perspektif teknologi Time Division Multiplexing TDM dimana layanan yang diinterkoneksikan masih sebatas layanan suara serta SMS.Implementasi interkoneksi IP memerlukan suatu persiapan yang sangat matang dari segi teknis, bisnis serta regulasi yang mendukung industry telekomunikasi di Indonesia. Indonesia memiliki pengalaman yang kurang baik mengingat regulasi khususnya di sektor telekomunikasi cenderung terlambat dalam mengantisipasi perkembangan teknologi serta perkembangan bisnis telekomunikasi. Tesis ini meneliti mengenai perkembangan interkoneksi IP, khususnya di beberapa negara lain sebagai study banding. Dengan melihat kepada pengalaman di negara lain, penerapan interkoneksi IP di Indonesia memerlukan persiapan terutama secara teknis, bisnis serta regulasi. Kesimpulan yang dapat dihasilkan dari penelitian ini adalah bahwa secara teknis, operator perlu mempersiapkan pengembangan jaringan berbasis IP dengan implementasi Session Border Controller SBC sebagai gateway yang memungkinkan terjadinya interkoneksi IP, operator juga perlu mempersiapkan layanan yang akan dikomersialisasikan dan dapat diselenggarakan antar operator interkoneksi , serta penyiapan kebijakan serta regulasi untuk mengantisipasi kehadiran interkoneksi IP supaya ekosistem industry telekomunikasi masih dapat tetap tumbuh secara bisnis, serta mengutamakan keamanan serta pelayanan masyarakat.

---

The development of telecommunication technology is growing rapidly with the evolution and application of Internet Protocol IP based technology, which not only add flexibility to the network, but also providea greater network capacity and more diverse variations of services. In the telecommunication operation, there is a term known as Interconnection, which means connectivity between telecommunication network operators Regulation of the Ministry of Communication and Information Technology Number 8 of 2006 on Interconnection .

To date, the interconnection implemented in Indonesia and also in many countries still preservea condition that is based on technological perspective, known as Time Division Multiplexing TDM where the interconnected services are still limited to voice and SMS services. The implementation of IP interconnection requiresproper preparationsin technical, business and regulatory aspects that support the telecommunication industry in Indonesia. Indonesia has a bad experience regarding the regulations, especially in telecommunication sector, as they tend to be late in anticipating the advancement of telecommunication technology and business.

This thesis examines the development of IP interconnection, particularly in some other countries as a case study. By observing other countries rsquo experiences,it can be perceived that the implementation of IP interconnection in Indonesia requires preparations, especially in technical, business and regulation aspects.

This study concludes that in technical aspect, the operators need to prepare IP based network development with the implementation of the Session Border Controller SBC as a gateway that allows IP interconnection. The operators also need to prepare the services that are going to be commercialized and operated between the operators interconnection as well as regulations and policies to anticipate the presence of IP interconnection so that the telecommunication industry business ecosystem can growwhile at the same time keep the security and public services as the top priority. "

"ABSTRAKInterkoneksi merupakan hal yang sangat mendasar ketika industritelekomunikasi bertransformasi dari struktur industri monopolistik menjadikompetisi sehingga harus diatur dalam undang - undang. Terdapat kelemahandalam peraturan di Indonesia, yaitu belum adanya peraturan yang mengatur tentanginterkoneksi pada sistem IP (Internet Protocol). Sementara itu, Indonesia terusmengalami pertumbuhan kenaikan penggunaan data internet. Untuk itu, regulasiyang mengatur tentang interkoneksi Ip sangatlah penting untuk dibuat dandiaplikasikan.Adanya penataan jaringan secara nasional dalam rangka mendapatkankualitas jaringan yang memadai sangatlah penting untuk menerapkan sisteminterkoneksi berbasis IP di Indonesia. Pada penelitian ini dibuat model jaringannasional yang terdiri dari NIX, NetCo dan OpCo. NIX adalah gabungan dari fungsiIX (Internet Exchange) dan NAP (Netwotk Access Point). Model jaringan inidibuat dengan melakukan pembagian zona, peletakan NIX di tiap ? tiap zona danpembuatan NetCo yang memiliki fungsi untuk mengatur jaringan backbonenasional. Dengan adanya pembagian kerja yang spesifik pada elemen jaringannasional, maka akan menghasilkan kinerja jaringan yang lebih baikSelain itu dilakukan kajian kelayakan ekonomi terkait pengadaan NIX dibeberapa titik, hasilnya didapatkan bahwa investasi tersebut tidak layak dijalankansehingga membutuhkan peran pemerintah dalam hal pengadaan NIX di beberapadaerah.

---

ABSTRACTInterconnection is a very fundamental thing when telecommunicationindustry transforms from monopolistic industrial structure into a competitionstructure. There is a weakness in the regulations in Indonesia, which is the lack ofregulations governing in the IP system interconnect. Meanwhile, Indonesia willcontinue to experience growth increased in the use of internet data. To that end,the regulations governing in the IP-based interconnection system is important to bemade and appliedStructuring the national networks in order to obtain an adequate networkquality is important to implement an IP-based interconnection system in Indonesia.In this study, a national IP-based interconnection network model consisting of NIX,NetCo and OpCo is proposed. NIX is a combination of IX (Internet Exchange) andNAP (netwotk Access Point). This network model developed by creating zones,allocating NIX in each zone and creating NetCo which has the function to regulatethe national backbone network. With the specific division on a national networkelement, it will produce better network performanceAdditionally, we also conducted economic feasibility studies related to theprocurement NIX at some point, the results showed that the investment is notfeasible and thus require the government's subsidy in the procurement of NIX incertain areas."

"Paradigrna baru pengelolaan bisnis jasa telekomunikasi telah bergeser dari pola monopoli pemerintah menjadi kompetisi Penyelenggaraan tunggal oleh badan usaha milik negara telah gagal dalam memberikan pelayanan sesuai dengan tuntutan ekonomi dan kebutuhan masyarakat. Sehingga posisi ini diambil alih melalui penyelenggaraan multi operator yang umumnya diselenggarakan oleh pihak swasta. Selanjutnya kondisi ini akan menciptakan nuansa baru bagi regulasi telekomunikasi. Setiap operator harus melakukan interkoneksi, yang memberikan jaminan bagi pelanggan jasa untuk melakukan komunikasi dengan pelanggan jasa pada operator lain dengan cara yang sama.Pengaturan regulasi interkoneksi antar penyelenggara pada industri jasa multi operator merupakan hal yang sangat panting, khususnya kompetisi di bidang telekomunikasi Regulasi tarif interkoneksi di Indonesia saat ini mengacu kepada pola revenue sharing terhadap tarif pungut ke pelanggan.Metodologi penelitian yang dilaksanakan dalam Thesis ini dimulai dari pengumpulan data teknis dan lingkungan ekonomi. Faktor-faktor yang dipertimbangkan dalam perhitungan tarif jasa interkoneksi ini adalah masyarakat sebagai pengguna jasa telekomunikasi, operator penyedia jasa interkoneksi, operator yang memerlukan jasa interkoneksi serta regulator telekomunikasi. Perhitungan tarif jasa interkoneksi menggunakan metode Long Run Incremental Cost (LRIC). Analisa dilakukan terhadap kemampuan daya beli masyarakat dalam mengkonsumsi jasa telekomunikasi yang ditunjukkan melalui Produk Domestik Bruto per kapita. Selanjutnya dilakukan analisa kelayakan investasi melalui penilaian tingkat pengembalian investasi dan waktu pengembalian investasi. Dari analisa terakhir adalah perbandingan tarif dengan produk jasa sejenis, yaitu jasa sirkit langganan.serta dorongan kompetisi. Kasus yang dikembangkan dalam Thesis ini adalah Divisi Network PT. Telkom sebagai penyelenggara jasa jaringan SLJJ.Hasil analisa menunjukkan bahwa tarif interkoneksi yang ada saat ini mempunyai nilai melebihi kemampuan daya beli masyarakat dalam mengkonsumsi jasa telekomunikasi khususnya jasa interkoneksi. Perlunya mark up untuk memperoleh tarif jasa interkoneksi yang memadai bagi tingkat pengembalian investasi yang wajar.Strategi yang diterapkan adalah melakukan penetapan harga jasa interkoneksi dalam jangkauan tertentu yang memberikan insentif bagi penyelenggara dan terjangkau oleh pengguna jasa interkoneksi. Selanjutnya tarif interkoneksi yang ditetapkan diharapkan tidak menjadi predatory price bagi jasa telekomunikasi lainnya.

---

The new paradigm on managing telecommunications services business has moved from government monopoly to competition. The single, state-owned operator has failed to deliver the services that modern economies and societies demand. Its place has been taken by a new multi-operator industry, much of it privately owned In addition, this condition will create a new atmosphere on telecommunications regulation. The operators must interconnect, so that the subscribers to each network can talk to the subscribers of others networks in a seamless way.

The interconnect arrangements between the networks of this multi-operator industry are vital to its effectiveness, due to competition in telecommunications_ Now, interconnect pricing in .Indonesia is referring to revenue sharing based on retail.

Starting from collecting technical and economies environment data, this Thesis will run the steps of research methodology. Several aspects that will be considered in interconnect pricing, are community as main users on telecommunications services, access providers, access seekers and telecommunications regulator. The thesis is using Long Run Incremental Cost (LRIC) model, as a framework to calculate interconnect pricing. Thesis will analyze the capability of Indonesian people's buying power on telecommunications services. It will be shown through Gross Domestic Product per capita (GDP per capita). The following step is investment analysis, how to make investment feasible through severe analysis, such as: valuation on investment rate of return and payback period. The last analysis is comparing tariff on similar services - between 2-Mbps leased line tariff and interconnect tariff It will be used to know how does tariff influences services each other. Thesis will develop case study on Network Division, PT. Telkom as Long Distance operator.

Analysis result shows how the existing tariff has a value above buying power of Indonesian community for consuming telecommunications services, especially on interconnect services. To get normal rate of return on investment, it will be needed mark up on cost of services sold on interconnect services.

The strategy, that will be applied, are deciding certain range of tar ff which give incentive for operator and consider buying power of interconnect services users_ The decisions on interconnect services tariff will not be a predatory pricing toward other telecommunications services."