Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Universitas Indonesia (UI) memiliki tingkat kebutuhan yang besar terhadap aset maupun infrastruktur. Oleh karena itu, secara rutin maupun pada waktu-waktu tertentu, UI menyelenggarakan proses pengadaan (procurement) aset maupun infrastruktur. Tujuan dari pelaksanaan Proyek Mahasiswa ini adalah untuk mengembangkan Sistem Informasi Pengadaan Barang dan Jasa UI (SIPBarUI) yang akan menjadi fitur tambahan bagi Sistem Informasi Manajemen Aset dan Fasilitas UI (SIMAF UI) yang telah ada. Setelah SIPBarUI diintegrasikan dengan SIMAF UI, pencatatan data yang berkaitan dengan perolehan barang / jasa dapat dilakukan secara lebih lengkap. SIPBarUI akan membantu pengelolaan proses pengadaan aset maupun infrastruktur di UI, dengan menyimpan data maupun dokumen-dokumen yang terkait dengan setiap proses pengadaan tersebut secara terstruktur dan sistematis. Dengan adanya SIPBarUI, diharapkan setiap proses pengadaan aset maupun fasilitas yang sedang maupun yang telah berlangsung di UI dapat diakses kapanpun dibutuhkan oleh orang- orang yang berwenang, sesuai dengan tingkat kepentingan dan kewenangannya. Dengan demikian, setiap proses pengadaan aset maupun infrastruktur di UI dapat berjalan dengan lebih transparan dan lebih efisien. Dalam pengembangan sistem ini, kami mengacu pada pedoman pengadaan barang / jasa pada institusi-institusi pemerintahan, yang dijelaskan pada Keputusan Presiden nomor 80 tahun 2003 (telah diperbarui melalui Keputusan Presiden nomor 61 tahun 2004). SIPBarUI telah dapat menangani sebagian besar proses pengadaan barang / jasa sesuai dengan pedoman yang ada pada Keppres nomor 80 tahun 2003 tersebut."

"ABSTRAKSistem e-procurement atau lelang secara elektronik melalui internet pada pengadaan barang dan jasa di Indonesia pada perspektif pemerintah dipercaya sebagai alat/instrument untuk mewujudkan good governance dan pelayanan publik, karena akan meningkatkan efisiensi biaya, efektifitas, waktu siklus yang lebih cepat, meningkatkan transparansi paket pekerjaan yang dilelang, menyediakan publik monitoring yang lebih baik, meningkatkan persaingan yang sehat dan meningkatkan akuntabilitas pemerintah.Namun dalam beberapa hal, pelaksanaan e-Procurement yang saat ini dilakukan di Indonesia tidaklah mudah. Banyak kendala yang ditemui dalam pelaksanaannya, salah satunya terjadi pada penyedia jasa konsultansi.Penelitian ini akan mengangkat hambatan yang dihadapi penyedia jasa konsultansi dalam mengikuti pelelangan secara elektronik dengan meninjau dari 3 (tiga) aspek yang berpengaruh pada e-procurement yaitu : aspek manajemen penyedia jasa, aspek hukum dan aspek teknis pelaksanaan e-procurement. Kemudian dilanjutkan dengan mengurutkan hambatan yang didapatkan untuk mengetahui pengaruh yang diakibatkan hambatan tersebut terhadap penerapan pengadaan barang/jasa secara elektronik (e-procurement) pada penyedia jasa konsultansi dan dilanjutkan dengan mencari rekomendasi tindakan (corrective action) untuk mengatasi hambatan tersebut.Metode-metode penelitian ini yaitu : Metode penelitian survei digunakan untuk mengetahui variabel hambatan dalam pelelangan elektronik pada jasa konsultansi dan metode studi kasus digunakan untuk mengetahui bagaimana rekomendasi tindakan (corrective action) yang dapat dilakukan untuk mengatasi hambatan tersebut. Proses pengumpulan data dilakukan melalui studi literatur, kuesioner, dan wawancara kepada pakar dan stakeholders guna mencapai tujuan penelitian. Dari data yang telah diperoleh, dilakukan tahap penetapan teknik analisa dan pengolahan data. Analisis yang digunakan adalah metode pengolahan data secara analisis data deskriptif dan korelasi speramen rank untuk mendapatkan variabel yang kuat berpengaruh terhadap penyedia jasa dengan menggunakan program SPSS sehingga menghasilkan jawaban tujuan penelitian.Dalam penelitian ini didapatkan hasil 3 (tiga) variabel hambatan yang kuat berpengaruh terhadap penyedia jasa konsultansi yaitu : x3 (resistensi terhadap perubahan sistem pengadaan), x5 (tidak mendapatkan user id dan pasword setelah registrasi), x10 (tidah bisa melakukan registrasi).

---

ABSTRACTE-procurement systems or electronic auctions over the Internet on the procurement of goods and services in Indonesia is believed the government's perspective as a tool / instrument to achieve good governance and public service, because it will improve cost efficiency, effectiveness, cycle time is much faster, increase the transparency package auctioned work, providing the public a better monitoring, increasing competition and increases government accountability.But in some cases, the implementation of e-procurement which is currently done in Indonesia is not easy. Many constraints encountered in implementation, one of which occurred in consultancy services provider.This research will raise barriers faced by providers of consultancy services in electronic auction with a review of 3 (three) aspects that affect e-procurement are: service provider management aspects, legal aspects and technical aspects of implementing e-procurement. Then proceed with the sort acquired resistance to determine the effect caused by these barriers to the implementation of procurement of goods and services electronically (e-procurement) in the consultancy and service provider followed by recommendations for action( corrective action) to overcome these obstacles.The methods of research: survey research methods used to determine the variable resistance in the electronic auction on consultancy services and case study methods used to determine how the recommendations of action (corrective action) that can be done to overcome these obstacles. The process of data collection is carried out through literature study, questionnaires, and interviews to experts and stakeholders to achieve the research objectives. From the data already obtained, carried out determining step analysis techniques and data processing. Analysis is a method used in data processing and data analysis descriptive speramen rank correlation for variables that strongly affect the service provider by using the SPSS program to produce answers the research objectives.In this study the results obtained 3 (three) strong resistance variables affect the consultancy services provider that is: x3 (resistance to changes in procurement systems), x5 (do not get the user id and password after registration), x10 (can?t do the registration)."

"ABSTRAKAutomated People Mover System (APMS) adalah moda transportasi berbasis monorel yang direncanakan akan menghubungkan antar terminal di bandara internasional Soekarno-Hatta. Bogie merupakan suatu kesatuan konstruksi yang mendukung sarana kereta api monorel saat berjalan diatas track. Tujuan dari analisis ini adalah untuk menentukan dan memastikan batas kekuatan pembebanan statik dan dinamik rangka bogie secara numerik sebelum prototype bogie melalui proses pengujian atau tahap verifikasi desain. Tahapan dalam penelitian ini adalah pengumpulan data dan gambar CAD solid bogie, kemudian dilakukan validasi kualitas model 3D solid menggunakan software Autodesk Inventor, kemudian menggunakan software ANSYS dilakukan simulasi pembebanan statik dan fatik. Penentuan beban statik yang dihitung secara analitis, yaitu beban arah vertikal, beban arah lateral, dan beban arah longitudinal dengan empat variasi pembebanan sesuai kondisi operasionalnya. Penentuan beban dinamik hanya pada arah translasi arah vertikal berupa load time history yang di-generate menggunakan software Matlab/Simulink. Telah dilakukan pula analisis magnification factor pada bogie untuk mengetahui amplitudo maksimum yang terjadi pada bogie. Berdasarkan hasil analisis, desain rangka bogie memenuhi kriteria aman pada berbagai kasus pembebanan statik yang diberikan. Hal ini ditunjukkan dengan hasil equivalent von misses stress yang dihasilkan masih dibawah tensile yield strength material bogie. Sedangkan berdasarkan hasil analisis fatik, didapatkan bahwa struktur rangka bogie APMS mampu bertahan terhadap pembebanan dinamik arah translasi vertikal hingga umur tak-hingga (lebih dari 106 siklus), dengan equivalent alternating stress masih dibawah nilai fatik limit material, sehingga hal ini sesuai dengan kriteria desain infinite life. Hasil analisis ini dapat digunakan sebagai referensi sebelum dilakukan pengujian kekuatan struktur prototype sekaligus sebagai masukan dalam penyempurnaan desain bogie APMS.

---

ABSTRACT

Automated People Mover System (APMS) is a mass transit system to connect between terminals at Soekarno-Hatta International Airport. Bogie is a structure to supports the construction of a monorail train vehicle while running on track. The purpose of this research is to determine and ensure the strength limit of static and dynamic loading by using finite element model before the prototype bogie through the process of testing. First step in this research is collecting information data and CAD drawings solid bogie, then validate quality models using Autodesk Inventor software, then using ANSYS software to simulate static and fatigue structural. Static structural such as vertical, lateral and longitudinal load is calculated analytically and simulate using four variations of loading appropriate operating conditions. Static and dynamic amplitudo have been analized on the bogie to determine the maximum amplitude of the bogie. Dynamic load is determine only in vertical translation direction (vz axis) are generated using the software Matlab / Simulink as a load time history. Based on the analysis, design bogie frame meets the criteria of safety at various static loading case were given. The results of analysis is equivalent von misses stress is still below the tensile yield strength material bogie. Based on the fatigue analysis, bogie APMS structure is able to withstand the dynamic loading translational vertical direction up to the infinite life (over 1e6 cycles), the equivalent alternating stress is below the value of the fatigue limit of the material, so that it is in accordance with infinite life design criteria. Results of this research can be used as a reference and improve bogie design before testing the strength of the structure bogie prototyp."

"Pengadaan barang/jasa merupakan salah satu bentuk pelayanan publik. Namun dalam pelaksanaannya, kasus korupsi di bidang pengadaan barang/jasa menempati peringkat kedua jenis perkara yang ditangani oleh KPK. Selain itu anggaran dalam APBN setiap tahunnya tidak kurang 30 % dialokasikan untuk pengadaan barang/jasa. LKPP melakukan reformasi administrasi melalui pengadaan barang/jasa secara elektronik (e-procurement). Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis pelaksanaan pengadaan barang/jasa secara elektronik (eprocurement) di Universitas Indonesia. Penelitian ini menggunakan pendekatan post positivis dengan metode pengumpulan data melalui wawancara mendalam. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa dalam pelaksanaan e-procurement di Universitas Indonesia, transparansi belum terlaksana dengan baik karena informasi pengadaan belum seluruhnya dipublikasikan. Sedangkan untuk akuntabilitas telah terlaksana dengan baik. E-procurement di Universitas Indonesia menghasilkan efisiensi waktu, biaya, dan sumber daya manusia. Pelaksanaan e-procurement juga meningkatkan persaingan antar penyedia. Selain itu e-procurement juga dapat meningkatkan keamanan dalam prosesnya melalui kontrol akses dan aplikasi pengamanan dokumen.

---

Goods/services procurement are considered as form of public services. However, during the implementation process, corruption case in goods/services procurement takes second place as the biggest corruption case handled by KPK. Every year, around 30% of state budget are allocated for goods/services procurement. Therefore LKPP was trying to reform the administration process through goods/services electronic procurement (e-procurement). The main purpose of this research is to analyze the implementation of goods/services electronic procurement (e-procurement) in University of Indonesia. Post positivis approach was used in this research and data was collected from in-depth interview.

The research result shown that not all the procurement information was published causing lack of transparancy in electronic procurement implementation. On the other side, accountability in electronic procurement were accomplished during implementation. E-procurement implementation provides time, cost, as well as human resource efficiency. Implementation of e-procurement also increase the competition amongs suppliers. Moreover, e-procurement increase the security in procurement process through access control and safety document application."

"ABSTRAKPenelitian ini bertujuan untuk menjelaskan mekanisme pengadaan barang dan jasa di Universitas XYZ dan mengidentifikasi kelemahan pengendalian internal dalam pengadaan barang dan jasa di Universitas XYZ. Metode dalam penelitian ini merupakan analisis deskriptif berupa studi kasus. Data diperoleh melalui wawancara secara terstruktur terhadap 4 responden seperti Kepala Bagian Pengadaan dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Dana Pemerintah Universitas XYZ, dan Kasubag Pengawasan serta Kasubag Pemilihan Penyedia. Selanjutnya, Rencana Umum Pengadaan (RUP), rekap data pengadaan, dan dokumen pengadaan serta data pendukung lainnya seperti mempelajari Peraturan Presiden nomor 54 tahun 2010 beserta perubahannya untuk mengetahui kepatuhan terhadap peraturan dan pengendalian internal terhadap mekanisme pengadadaan barang dan jasa Universitas XYZ. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mekanisme pengadaan barang dan jasa Universitas XYZ sebagian besar telah sesuai dengan aturan dan ketentuan yang berlaku namun masih ditemukan beberapa kelemahan dalam pengendalian internal sebagai berikut: RUP yang disusun belum berfungsi sebagai fungsi perencanaan dan pengendalian sehingga membuka peluang terjadinya pemecahan paket dan rencana realisasi yang tidak dapat dimonitoring.

---

ABSTRACTThis study aims to explain the procurement mechanism of goods and services at XYZ University and identify weaknesses of internal controls in procurement of goods and services at XYZ University. The method in this research is descriptive analysis in the form of case study. The data were obtained through structured interviews with 4 respondents such as Head of Procurement Section and Committing Officer (PPK) of XYZ University Government Fund, and Sub-Head of Supervision and Sub-Head of Provider Selection. Furthermore, the General Plan of Procurement (RUP), procurement data recapitulation, and procurement documents as well as other supporting data such as studying Presidential Regulation number 54 of 2010 and its amendments to know compliance with regulations and internal control over XYZ University's goods and service delivery mechanism. The results showed that the procurement mechanism of goods and services of XYZ University has been in accordance with the prevailing rules and regulations but still found some weaknesses in the internal control as follows: The RUP has not functioned as a function of planning and control so that opens the opportunity for the breaking of packages and plans realizations that can not be monitored."

"Tesis ini membahas mengenai penunjukan langsung pada PT Perkebunan Nusantara X (Persero) selaku salah satu Badan Usaha Milik Negara (BUMN) ditinjau dari perspektif hukum persaingan usaha di Indonesia. Sebagai salah satu bentuk pengadaan barang dan jasa, penunjukan langsung memiliki potensi terjadinya pelanggaran terhadap prinsip-prinsip persaingan usaha yang sehat apabila tidak mematuhi aturan yang berlaku. Bentuk pelanggaran yang dapat terjadi akibat penunjukkan langsung tersebut adalah terjadinya persekongkolan maupun diskriminasi terhadap pelaku usaha lain yang dapat mengakibatkan tertutupnya kesempatan bagi pelaku usaha lain untuk ikut mengambil bagian dalam persaingan dalam pengadaan barang dan jasa tersebut. PT Perkebunan Nusantara X (Persero) selaku BUMN adalah badan usaha yang modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan. Hal ini mengakibatkan PT Perkebunan Nusantara X (Persero) tunduk kepada beberapa peraturan yang menjadi pedoman dalam melakukan kegiatan usahanya termasuk dalam pengadaan barang dan jasa. Aturan-aturan yang berlaku atas PT Perkebunan Nusantara X (Persero) tersebut sarat multitafsir terhadap PT Perkebunan Nusantara X (Persero) selaku pelaku usaha. Metode yang digunakan dalam penelitian sehubungan dengan aturan-aturan yang berlaku atas PT Perkebunan Nusantara X (Persero) dalam pengadaan barang dan jasanya ini menggunakan metode penelitian Yuridis Normatif meliputi Undang Undang No. 5 tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, Undang Undang No. 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara, Undang Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan peraturan-peraturan lainnya seperti peraturan Kementrian BUMN, pedoman-pedoman dari Komisi Pengawas Persaingan Usaha maupun aturan-aturan internal Pertamina.

---

Provisions of procurement goods and services in State-Owned Enterprises are not subject to the rules of government procurement, which every State-Owned Enterprises has granted its freedom and authority to make its own procurement procedures of business activities depend on the needs and conditions of each company. The procurement principles of State-Owned Enterprises stipulated in the Regulation of the Minister of State-Owned Enterprises Number PER-05/MBU/2008 Juncto Number PER-15/MBU/2012 on General Procedures Of Procurement Goods And Services At State-Owned Enterprise. The principles are efficient, effective, transparent, fair and reasonable, and accountable. Procedures of the procurement as formed by the Decision of the Board of Director from each State-Owned Enterprises has the risks of criminal and corruption acts, and should not violate any principles of the fair competition regulation based on Law Number 5 Year 1999 on Anti Monopoly Practice And Unfair Business Competition. Process and implementation of the Procedures of Procurement can affect to the business performance of state-owned enterprises, especially a profit oriented state-owned enterprises (Persero), example in PT Perkebunan Nusantara XII (Persero). Procurement rules which are too complicated often cause a lot of problems in implementation and make inefficient and effective procurement."

"ABSTRAKMakalah ini membahas bagaimana mendeteksi ketidakpatuhan dan kecurangan dalam proyek pengadaan di Indonesia. Karena ada banyak perusahaan publik yang memberikan aksesibilitas ke informasi keuangan maupun laporan pengadaan yang dapat digunakan sebagai bukti transparan yang menunjukkan bagaimana penawaran elektronik akan digunakan. Sebagai hasil menunjukkan bahwa tingkat penipuan atau kemungkinan korupsi akan turun hingga 20% karena adopsi e-katalog. Proyek pengadaan ini berfokus pada penipuan mana yang paling umum. Ini berfokus pada berbagai skenario, hingga masalah pemerintah. Kerangka kerja masalah telah dibuat dalam bentuk diagram sebab akibat untuk menyederhanakan proses pengenalan masalah dan diagram stok dan aliran agar sesuai dengan kondisi model saat ini. Penggunaan sistem dinamis diharapkan dapat digunakan untuk menentukan solusi dalam implementasi model. Tujuan penulisan memutuskan untuk mengurangi persentase penipuan untuk ekonomi Indonesia yang lebih baik.

---

ABSTRACTThis paper mainly discuss with how to detect a non-compliance and fraud in procurement project in Indonesia. Since there is many public companies that give an accessibility to their financial information, procurement report that could be use as transparent evidence that show how the e-bidding are going to used. As the results show that the fraud rate or corruption probability would get lower to 20% because of e-catalogue adoption. This procurement project focuses on which fraud is most common. It focuses on a variety of scenarios, up to governmental issues. The problem framework has been made in the form of a causal diagram to simplify the problem recognition process and stock and flow diagram to match the current condition of model. The use of system dynamic is expected to be used to determine solutions in implementation of the models. Actors and goals are decide to clear fraud for better Indonesian economics."

"ABSTRAKTesis ini membahas bagaimana revolusi teknologi dan informasi (TI) danreformasi keuangan negara telah mempengaruhi terjadinya perubahan manajemenpenyelenggaraan negara dan pemerintahan dalam menyelenggarakan pengadaanbarang/jasa di lingkungan pemerintah dari yang sistem yang manual menjadi sistemelektronik.E-procurement pemerintah berkembang dari tahapan konvensional menjadisemi e-procurement, dan berkembang ke arah penerapan e-procurement secara utuh.Tesis ini menggambarkan perbedaan tiap tahapan dari implementasi e-procurementinstansi pemerintah di Indonesia.E-procurement dianggap sebagai salah satu isu penting pada pembahasanbadan-badan perdagangan internasional dalam menyusun kebijakan ekonomi.Pemberlakuan prinsip-prinsip umum (general principles) telah mempengaruhipenyusunan kebijakan pengadaan pada beberapa negara di dunia.Indonesia belum secara implisit mengatur pokok-pokok kebijakan eprocurementpemerintah. Pengembangan e-procurement saat ini masih bersifatparsial dan belum didukung kebijakan yang berlaku secara nasional sesuai denganstandardisasi yang diharapkan.Penyelenggaraan sistem elektronik pengadaan (e-procurement) pemerintahsendiri berimplikasi pada adanya tanggung jawab hukum penyelenggara, baik dalamkedudukannya sebagai badan hukum publik maupun kedudukannya saat memasukiarea hukum privat dalam hubungan kontraktualisasi transaksi elektronik. Tanggungjawab penyelenggara dalam lingkup hukum publik berkorelasi dengan kewajibanpenyelenggara untuk mengikuti ketentuan perundang-undangan yang berlaku padaarea publik seperti undang-undang keuangan negara, undang-undang pelayananpublik, maupun undang-undang kearsipan. Sedangkan dalam lingkup privat,pemerintah harus mematuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam hukum perdata."

"ABSTRAKTugas Akhir ini berfokus kepada Analisis Sistem Pengendalian Intern Pemerintah pada Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa di Direktorat Alat dan Mesin Pertanian. Penelitian dilakukan dengan observasi wawancara terhadap Pejabat dan Karyawan bagian pengadaan barang dan jasa. Dari hasil penelitian ini,dapat disimpulkan bahwa proses pengadaan barang dan jasa di Direktorat Alat dan Mesin Pertanian telah sesuai dengan peraturan yang berlaku.

---

ABSTRACT

This final report focuses on Government Internal Control System Analysis on Implementation of Procurement of Goods and Services at Direktorat Alat dan Mesin Pertanian. Research is done by observation to the Head Officer who and staff in the procurement of goods and services departemen. From these results, it can be concluded that the process of procurement of goods and services complies with applicable regulation."