Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Most of existing coal fired power plants in Indonesia that have capacity of 400-600 MW is designed using sub-bitumonous coal intake. This coal has a caloric value of 5,000 kcal/kg (a.r)...."

"A coal liqueafaction test carried out to investigate the reactivity of an Indonesian brown coal,called South Banko,and an Australian brown coal,called Yalloum

---

"

"Pajak Karbon menjadi pungutan pajak baru di Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP). Kehadiran pungutan pajak baru ini banyak memberikan kekhawatiran dikalangan masyarakat maupun pelaku usaha. Penelitian ini dilakukan untuk menjelaskan, menganalisis, dan membandingkan kebijakan pajak karbon. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara mendalam dari berbagai narasumber. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa kebijakan pajak karbon yang akan diterapkan di Indonesia pada pertengahan tahun 2022 dan terbatas pada sektor PLTU Batubara sudah membawa nilai-nilai keadilan, keterjangkauan, dan dilakukan secara bertahap. Namun, kebijakan ini masih memiliki kelemahan dan kendala, seperti belum ditetapkannya regulasi-regulasi turunan yang mengatur penerapan dan pemungutan pajak karbon secara lengkap dan tegas, terutama dalam skema cap-trade-tax. Sehingga direkomendasikan agar paralel menyiapkan kebijakan yang lengkap dan berkesinambungan, maka Pemerintah Indonesia bisa memundurkan timeline Kebijakan Pajak karbon hingga kondisi perekonomian stabil dan kembali melakukan pilot project cap-and-trade.

---

Carbon Tax is a new tax collection in Indonesia which is regulated in the Law of the Harmonization of Tax Regulations (UU HPP). The presence of this new tax levy has caused a lot of concern among the public and business actors. This study was conducted to explain, analyze, and compare carbon tax policies. The approach method used in this research is a qualitative method with data collection techniques through in-depth interviews from various sources. The results of this study indicate that the carbon tax policy that will be implemented in Indonesia in mid-2022 and is limited to the coal-fired power plant sector has brought the values ​​of justice, affordability, and is carried out in stages. However, this policy still has weaknesses and obstacles, such as the absence of derivative regulations that regulate the implementation and collection of carbon taxes completely and firmly, especially in the cap-trade-tax scheme. Therefore, it is recommended that in parallel to prepare a complete and sustainable policy, the Government of Indonesia can postpone the carbon tax policy timeline until the economic conditions are stable and resume a cap-and-trade pilot project."

"Penggunaan PLTU batubara menghasilkan emisi yang tinggi. Salah satu teknologi yang dapat mengurangi tingkat emisi tersebut adalah Carbon Capture Storage (CCS) yang dapat menangkap emisi GRK yang dihasilkan oleh PLTU dengan menangkap emisi yang dihasilkan untuk kemudian disimpan dalam tanah. Namun penggunaan CCS di Indonesia terhambat oleh besarnya biaya yang diperlukan untuk menginstalasi CCS sehingga diperlukan kebijakan yang dapat menurunkan harga relatif PLTU dengan CCS untuk dapat mengimplementasikannya. Salah satu bentuk disinsentif tersebut adalah pajak karbon. Studi ini menggunakan metode LCOE dan CO2 switching price untuk menemukan harga pajak karbon optimal untuk mendorong adopsi teknologi CCS pada PLTU. Penelitian ini menggunakan dua sampel PLTU yang berlokasi masing-masing di Jawa Barat dan Sumatra Selatan dengan berbagai skenario implementasi CCS. Hasil dari penelitian ini menunjukkan harga pajak karbon optimal untuk PLTU di Jawa Barat berkisar antara 11-79 US$ per ton CO2 untuk PLTU Jawa Barat dan 13-101 US$ per ton CO2 untuk PLTU di Sumatra Selatan. Berdasarkan perbandingan harga karbon di wilayah lain, maka implementasi CCS di Indonesia baru akan memiliki harga yang relatif sama jika implementasi CCS ditunda selama 10-15 tahun.

---

The use of coal-fired power plants produces high emissions. One of the technologies that can reduce these emission levels is Carbon Capture Storage (CCS) which can capture GHG emissions produced by PLTU by capturing the emissions produced for later storage in the ground. However, the use of CCS in Indonesia is hampered by the large cost required to install CCS so that a policy is needed that can reduce the relative price of PLTU with CCS to be able to implement it. One form of disincentive is a carbon tax. This study uses the LCOE and CO2 switching price methods to find the optimal carbon tax price to encourage the adoption of CCS technology in steam power plants. This study uses two samples of PLTU located in West Java and South Sumatra respectively with various CCS implementation scenarios. The results of this study indicate that the optimal carbon tax price for PLTU in West Java ranges from 11-79 US$ per ton CO2 for PLTU West Java and 13-101 US$ per ton CO2 for PLTU in South Sumatra. Based on the comparison of carbon prices in other regions, the implementation of CCS in Indonesia will only have relatively the same price if the implementation of CCS is delayed for 10- 15 years."

"Energi listrik telah menjadi kebutuhan yang sangat vital dalam menunjang segala aspek kehidupan masyarakat pada saat sekarang ini. Untuk memenuhi kebutuhan tersebut, pemerintah sekarang memprioritaskan pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) yang berbahan bakar batubara. PLTU batubara dipilih karena pemerintah ingin mengurangi ketergantungan terhadap pemakaian BBM pada pembangkit listrik. Selain itu, juga karena Indonesia merupakan salah satu Negara penghasil batubara terbesar didunia. Namun, pada pelaksanaannya, pemerintah terkendala dalam hal transportasi batubara dari pertambangan ke lokasi PLTU. Seringkali terjadi PLTU kehabisan stok batubara sehingga pada akhirnya terjadi pemadaman listrik, dan masyarakat merasa dirugikan. Berkaitan dengan hal tersebut, skripsi ini disusun untuk melihat kesiapan armada pelayaran nasional dalam mengangkut batubara dari areal pertambangan ke lokasi PLTU dengan terlebih dahulu menghitung kebutuhan kapal yang paling optimal. PLTU yang dijadikan obyek yaitu PLTU Tanjung Jati B, Jepara. Analisis yang dilakukan adalah menghitung kebutuhan batubara serta stok yang disimpan pada PLTU Tanjung Jati B pada setiap satuan waktu. Setelah itu, dicari jumlah kapal yang dibutuhkan untuk memenuhi jumlah batubara tersebut. Penghitungan dilakukan dengan sistem perbandingan masing-masing jenis ukuran kapal coal carrier, seperti aspek jumlah kapal yang dibutuhkan, freight rate, waktu total yang dibutuhkan, serta aspek lain yang dianggap perlu. Setelah optimalisasi didapatkan, maka dapat dilihat sejauh mana kesiapan armada pelayaran nasional dalam mendukung pengangkutan batubara untuk PLTU Tanjung Jati B tersebut. Diharapkan, skripsi ini bisa menjadi salah satu bahan pertimbangan bagi semua pihak yang terkait dalam masalah pengangkutan batubara dari pertambangan ke lokasi PLTU, khususnya PLTU Tanjung Jati B, Jepara.

---

Nowadays, electric power has been ones of vital necessity for people to support the whole aspect of their lives. To fulfill that necessity, the government set to build the new coal-fired power plant into priority. The coal-fired power plant had choosen because the government want to reduce the used of fuel oil in power plant. Beside that, because of Indonesia is ones of the biggest coal exporter countries in the world. But in the realization, the government face a problem with the coal transportation from the mining to the area of coal-fired power plant. Out of coal stock in power plant frequently happened, and the blackout take on, so that the customers feel loss out.

Related to that topic, this paper described to know how far the readiness of national shipping fleet to support the coal transportation from the mining to the area of coal-fired power plant with the optimum system. The object of this paper is Tanjung Jati B coal-fired power plant.

The analysis performed by counting the coal necessity and stocked in Tanjung Jati B coal-fired power plant on time units. Then, the amount of ships to fulfill that coal necessity was found-out. The optimum of size of ships combination get by doing comparison on each size of bulk carriers, such as, the amounts of ship that needed, freight rate, total of time for single round-trip, and another aspect.

After the optimalization found out, then the readiness of national shipping fleet on supporting coal transportation for Tanjung Jati B coal-fired power plant can be observe. Perhaps, this paper could be a reference for all subjects that connected to coal transportation from the mining to the area of coal-fired power plant, especially to Tanjung Jati B coal-fired power plant."

"Salah satu jenis bahan bakar alternatif yang berpotensi dapat dikembangkan dan mampu menyumbang angka bauran EBT secara signifikan adalah biomassa. Signifikansi bauran energi didapatkan dari penggunaan sistem co-firing pada Pusat Listrik Tenaga Uap (PLTU) dengan mencampur bahan bakar batubara dengan biomassa seperti sawdust. Biomassa sawdust sebagai bahan co-firing PLTU sangat efisien karena mempunyai kandungan energi dan ketersediaan yang mudah dikelola. Penelitian bertujuan untuk membuat analisis teknik dan keekonomian biomassa sawdust sebagai bahan bakar padat PLTU Co-firing tipe boiler pulverized coal. Tahapan penelitian yaitu memetakan potensi biomassa sawdust untuk mengetahui ketersediaan potensi biomassa di sekitar lokasi PLTU Co-firing, menganalisa sisi teknis dan spesifikasi yang terdapat di bahan baku biomassa sawdust untuk mengetahui kecocokan atau kelayakan dengan spesifikasi PLTU tipe boiler pulverized coal, dan menganalisa kelayakan keekonomian pengembangan teknologi pengolahan biomassa sawdust untuk mengetahui biaya pokok produksi biomassa sawdust sehingga nantinya tidak berdampak secara teknis dan finansial khususnya pada kenaikan biaya pokok penyediaan pembangkit serta emisi lingkungan. Hasil dari potensi pemetaan biomassa dapat mengimplentasikan co-firing hingga 9,91 % dari rencana co-firing 5%. Analisa keekonomian menunjukkan bahwa usaha produksi biomassa sawdust layak dijalankan dengan parameter NPV 0 > Rp. 3.268.834.655, IRR 11,19% dan payback periode 7,35 tahun dengan harga biomassa Rp780.501/Ton. Perhitungan BPP co-firing biomassa yang disimulasikan tidak menaikan biaya BBP Pembangkitan karena terdapat selisih lebih kecil dari BBP Batubara sebesar Rp 0,55/kWh.

---

One type of alternative fuel that has the potential to be developed and is able to contribute significantly to the NRE mix is biomass. The significance of the energy mix is obtained from the use of the co-firing system at the Steam Power Plant (PLTU) by mixing coal fuel with biomass such as sawdust. Sawdust biomass as co-firing material for PLTU is very efficient because it has energy content and availability that is easy to manage. The aim of this research is to analyze the technique and economics of sawdust biomass as solid fuel for Co-firing PLTU pulverized coal type boiler. The research stages are mapping the potential of sawdust biomass to determine the availability of potential biomass around the location of the Co-firing PLTU, analyzing the technical side and specifications contained in sawdust biomass raw materials to determine the suitability or feasibility of PLTU specifications for pulverized coal boiler type, and analyzing the economic feasibility of the development. sawdust biomass processing technology to determine the cost of production of sawdust biomass so that later it will not have a technical and financial impact, especially on the increase in the cost of providing power generation and environmental emissions. The results of the potential for mapping biomass can implement co-firing of up to 9.91% of the 5% co-firing plan. Economic analysis shows that the sawdust biomass production business is feasible with the NPV parameter >IDR. 3,268,834,655, IRR 11.19% and payback period of 7.35 years with a selling price of Rp780.501/MT. Calculation of simulated biomass co-firing BPP does not add to the cost of Generation BBP because the difference is smaller than Coal BBP of IDR 0.55/kWh."

"Dengan adanya green house gas yang meningkat akibat adanya jumlah emisi carbon yang semakin banyak, menyebabkan temperature di bumi semakin meningkat, yang mana hal tersebut bisa mengakibatkan perubahan iklim yang memicu terjadinya bencana alam. PLTU yang mempunyai koefisien emisi paling tinggi dibanding pembangkit lainnya dan juga merupakan penopang baseload dan mempunyai presentase hingga 51% dalam bauran energi di Indonesia. Dalam menurunkan/mengurangi emisi karbon bisa dilakukan dengan mengganti PLTU dengan teknologi pembangkit lainnya yang memiliki emisi lebih rendah. Selain di tinjau dari sisi penurunan emisi CO2 ketika PLTU digantikan dengan teknologi pembangkit lainnya, juga akan di bandingkan masing – masing LCOE (Levelized Cost of Electricity) dan production cost electricity/tahun, sehingga bisa diketahui komposisi yang optimal untuk jenis teknologi yang dibandingkan. Teknologi pembangkit lainnya yang akan di bandingkan adalah Hydropower, Geothermal, Simple cycle gas turbine, Combine cycle gas turbine, Gas Engine, PV+Battery dan Carbon Capture and Storage (CCS). Berdasarkan data dan hasil optimasi pada studi ini, maka skema yang paling optimal adalah skema 2, dikarenakan mempunyai total biaya pokok pembangkitan paling rendah sebesar USD 15.26 billion dan memenuhi target penurunan emisi CO2 dari semula ketika semua PLTU sebesar 221.95 juta ton CO2 menjadi 21.86 juta ton, sehingga penurunan CO2 sebesar 200.09 juta ton, adapun komposisi pembangkitnya adalah Hydropower (54MWx36 unit), Geothermal (50MWx16unit), Gas Engine (162 MWx 6unit), PLTU+CCS (169 MWx 187 unit).Dengan komposisi bervariasi ini memungkin untuk mendapatkan kehandalan system yang lebih, karena berasal dari berbagai sumber energi.

---

The increase in greenhouse gas due to the increasing number of carbon emissions causes the temperature on the earth to increase, which can lead to climate change that triggers natural disasters. PLTU has the highest emission coefficient compared to other plants, is also a baseload supporter, and has a percentage of up to 51% in the energy mix in Indonesia. Reducing/reducing carbon emissions can be done by replacing PLTU with other generating technologies with lower emissions. In addition to being reviewed in terms of reducing CO2 emissions when PLTU is replaced with other generating technologies, each LCOE (Levelized Cost of Electricity) and production cost of electricity/year will be compared so that the optimal composition can be determined for the type of technology being compared. Other electricity generating technologies that will be compared are Hydropower, Geothermal, Simple cycle gas turbine, Combine cycle gas turbine, Gas Engine, PV+Battery and Carbon Capture and Storage (CCS). Based on the data and optimization results in this study, the most optimal scheme is scheme 2, because it has the lowest total cost of generating the lowest amount of USD 15.26 billion and fulfils the CO2 emission reduction target from when all PLTUs amounted to 221.95 million tons of CO2 to 21.86 million tons, resulting in a CO2 reduction of 200.09 million tons, while the composition of the generators is Hydropower (54MWx36 units), Geothermal (50MWx16units), Gas Engines (162 MWx 6units), PLTU+CCS (169 MWx 187 units). More system, because it comes from various energy sources."

"Tulisan ini mengulas tentang teknologi pengeringan batubara muda dengan prinsip teknologi sirkulasi panas yang sangat hemat energi. Dalam teknologi sirkulasi panas, semua energi yang terlibat dalam proses pengeringan selalu disirkulasi dan digunakan dalam proses pengeringan selanjutnya. Dalam kajian ini, dikembangkan dua macam proses pengeringan yang didasarkan pada prinsip sirkulasi panas, yaitu dengan dan tanpa separasi. Selanjutnya dilakukan analisa kalkulasi dari dua proses pengeringan tersebut menyangkut konsumsi energi yang diperlukan. Untuk menganalisa lebih jauh tentang efek aplikasi sirkulasi panas pada konsumsi energi, juga dilakukan perbandingan terhadap proses pengeringan dengan teknologi pemulihan panas konvensional. Sebagai hasilnya, kedua macam proses pengeringan yang dikembangkan dengan prinsip sirkulasi panas mampu menurunkan konsumsi energi hingga 70% dari yang diperlukan pada teknologi pemulihan panas konvensional. Selanjutnya, proses pengeringan dengan separasi, membutuhkan energi yang sedikit lebih banyak daripada proses tanpa separasi, tetapi diperkirakan bahwa proses dengan separasi akan mempunyai performa tukar panas yang jauh lebih baik daripada proses tanpa separasi. Hal ini berhubungan dengan rendahnya koefisien perpindahan panas yang menyertai proses kondensasi dari campuran udara dan uap air dibandingkan dengan kondensasi uap air murni."