Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Penegakan hukum hak kekayaan intelektual oleh otoritas kepabeanan ditujukan untuk melindungi pemilik atau pemegang hak dari segi ekonomi, melindungi konsumen terhadap barang-barang bermerek palsu maupun bajakan hak cipta dan untuk kepentingan negara dari segi perdagangan internasional serta penerimaan keuangan negara dilaksanakan dengan dua cara yaitu pasif dan aktif sesuai dengan ketentuan Persetujuan Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights tentang tindakan yang diambil di perbatasan negara walaupun sudah memperlihatkan hasilnya namun masih memerlukan dukungan berupa peran serta secara aktif pemilik atau pemegang hak, masyarakat konsumen, dan kerjasama para penegak hukum, serta perangkat peraturan yang memadai.

---

Enforcement of intellectual property rights by the Customs Authority is aimed to give economic protection to the owner or holder of the right, consumer protection against counterfeit trademark and pirated goods as well as for the benefit of international trade and national revenue performed by Customs Authority in two actions, that is passive action and active action based on Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights Agreement concerning with special requirements related to border measures although has been done successfully but it still need support in form of active participation by the owner or holder of the right, consumer as a whole, cooperation among law enforcement agencies and a set of reliable government regulation as well."

"Berkembangnya perdagangan yang melewati batas-batas negara dan adanya perdagangan bebas mengakibatkan semakin terasa kebutuhan perlindungan terhadap hak kekayaan intelektual yang sifatnya tidak lagi timbal balik, tetapi sudah menjadi urusan masyarakat internasional. Organisasi Perdagangan Dunia WTO mengatur dan mewajibkan negara-negara anggotanya untuk memberikan perlindungan yang ketat terhadap hak kekayaan intelektual. Indonesia sebagai anggota WTO telah mengeluarkan undang-undang yang mengatur tentang hak kekayaan intelektual, selain itu negara-negara anggota WTO harus menetapkan otoritas kepabeanan untuk menegakkan hukum hak atas merek dan hak cipta. Dalam posisinya sebagai otoritas pengawas lalu lintas barang baik yang masuk maupun yang keluar dari wilayah pabean Indonesia, otoritas kepabeanan diwajibkan mengendalikan, mengawasi dan menegakkan hukum atas impor atau ekspor barang hasil pelanggaran hak intelektual sebagai lanjutan dari ratifikasi persetujuan WTO untuk memberikan perlindungan kepada pemilik hak. Dengan meningkatnya upaya perlindungan hak atas merek dan hak cipta, peran pihak otoritas kepabeanan dalam melaksanakan perlindungan hak kekayaan intelektual juga semakin penting, karena tugas dan wewenangnya yang sangat efektif dalam menghadapi perdagangan barang khususnya terhadap barang-barang yang diduga melanggar hak atas merek dan hak cipta, baik barang yang dipalsukan maupun barang hasil bajakan sebelum beredar ke pasar domestik atau sebelum barang tersebut di ekspor keluar wilayah pabean Indonesia. Praktek peredaran barang palsu atau bajakan menyebabkan sejumlah kerugian ekonomi. Selain itu, pemalsuan dan pembajakan memiliki efek merugikan bagi kesehatan publik dan keamanan produk. Selanjutnya, pemalsuan merek maupun pembajakan hak cipta merupakan masalah yang perlu dicarikan solusi tindakan untuk memberantasnya. Banyaknya pemalsuan merek, pembajakan hak cipta ataupun pelanggaran hak kekayaan intelektual, konsekuensi logisnya dapat menimbulkan sanksi masyarakat internasional terhadap Indonesia. Sanksi tersebut tidak hanya berdampak ekonomis serta moral yang dapat menurunkan harkat dan martabat bangsa Indonesia. Jika Indonesia tidak dapat melaksanakan penegakan hukum hak atas merek dan hak cipta secara efektif dan memadai, Indonesia akan dikucilkan dari pergaulan internasional. Terdapat beberapa kesimpulan hasil penelitian yang dicapai dari penelitian ini yakni: Pertama, bahwa penegakan hukum hak atas merek dan hak cipta yang dilaksanakan oleh otoritas kepabeanan belum efektif untuk memberikan perlindungan kepada pemilik hak ditinjau dari sudut pandang peraturannya; Kedua, penegakkan hukum hak atas merek dan hak cipta untuk memberikan perlindungan kepada pemilik hak belum efektif karena adanya hambatan dari faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas penegakan hukum; Ketiga, dalam upaya mencegah pelanggaran hak atas merek dan hak cipta, perlu dipertimbangkan adanya sistem pengelolaan terintegrasi antar institusi yang berkaitan dengan efektivitas penegakkan hukum oleh otoritas kepabeanan dalam pelaksanaan perlindungan hak.

---

The development of cross border trade and the presence of free trade have resulted in more senses for the needs of protection against intellectual property rights which its character is no longer reciprocal, but it has become international community affairs. World Trade Organization WTO has regulated and obligated its member countries for providing tight protection against intellectual property rights. Therefore, Indonesia as a member of WTO has promulgated law regulating intellectual property rights. Apart from that, the member countries of WTO have to stipulate customs authorities for enforcing the law on intellectual property rights. In its position as supervisory authority for goods, both entering to as well as outgoing from the Indonesian customs territory, the customs authority is obligatory to control, supervise and enforce the law on import or export of goods resulting from violation to trademark and copyright as continuation from WTO approval ratification for providing protection to the rights holder. By increasing efforts of protection for trademark and copyright, the role of customs authority in implementing protection to trademark and copyright is also getting more important, because their duties and authorities are quite effective in facing trade of goods particularly against goods which are suspected to violate trademark and copyright, both goods which are falsified and goods resulting from the result of piracy prior to circulation to domestic market or before such goods are exported outside the Indonesia customs territories. The circulation of falsified or pirated goods has caused an amount of economic losses. Other than economic impact, falsification and piracy have adverse effect to public health and product safety. Trademark falsification as well as piracy of copyright goods constitutes a problem with needs to look for solution of action for fighting against it. The increasing number of counterfeit trademark, pirated copyright goods or violations to intellectual property rights may arise in international community sanction against Indonesia. Such sanction may have economic as well as moral impact which can reduce the dignity and prestige of the Indonesian nation. If Indonesia is unable to execute the enforcement against trademark and copyright effectively and sufficiently, Indonesia will be isolated from international society. The results as achieved from this research are Firstly that enforcement of trademark and copyright as executed by customs authority have not been effective to provide protection to the owner of right as viewed from the perspective of its regulation. Secondly apart from that, enforcement against trademark and copyright for providing protection to the rights holder has not been effective because there are obstacles from the factors which have influenced the effectiveness of enforcement. Thirdly in the efforts of preventing violation to the trademark and copyright it needs to be taken into account the presence of inter authorities integrated management system in the implementation of trademark and copyright protection."

"Perkembangan dan penggunaan teknologi dalam berbagai produk dan jasa semakin meningkat, di antaranya adalah Artificial Intelligence (AI). AI merupakan cabang ilmu komputer yang dikembangkan menjadi suatu teknologi hingga dapat melakukan penalaran dan pembelajaran mandiri. Namun, hingga saat ini belum terdapat peraturan perundang-undangan yang secara spesifik mengatur teknologi ini sehingga menimbulkan suatu ketidakpastian hukum. Terdapat berbagai penemuan hukum dan interpretasi yang dilakukan dalam upaya perlindungan AI oleh Hak Kekayaan Intelektual (HKI). Tulisan ini berupaya untuk menjelaskan apakah AI dapat diklasifikasikan sebagai objek HKI, khususnya pada hak cipta dan paten. Selain itu, tulisan ini juga akan menganalisis tanggung jawab pemegang HKI atas kerugian yang ditimbulkan oleh AI miliknya. Hasil penelitian menunjukkan adanya variasi perlindungan AI sebagai objek HKI dengan menggolongkannya sebagai program komputer. Sedangkan, perihal tanggung jawab atas kerugian yang ditimbulkan oleh AI masih menimbulkan perdebatan. Sebagian besar berpendapat bahwa pertanggungjawaban hukum tetap dibebankan kepada pemegang hak AI karena AI belum dapat dijadikan sebagai subjek hukum yang dapat bertanggung jawab.

---

The development and use of technology in various products and services is increasing, including Artificial Intelligence (AI). AI is a branch of computer science that has been developed into a technology which has the ability to learn and solve problems through logical deduction. However, until now, there is no regulation in Indonesia that specifically regulates this technology which creates legal uncertainty. There are various legal discoveries and interpretations made in an effort to protect AI by Intellectual Property Rights (IPR). This paper attempts to explain whether AI can be classified as an object of IPR, particularly copyrights and patents. In addition, this paper will also analyze the legal liability of right holders for losses caused by their AI. The results show that there are variations in the protection of AI as an object of IPR by classifying it as a computer program. Meanwhile, the issue of liability for the losses caused by AI is still a matter of debate. Most argue that the liability remains with AI rights holders because AI has not yet been defined as a legally liable subject."

"Tesis ini mengangkat permasalahan mengenai perkembangan perlindungan Hak Kekayaan Intelektual di Indonesia khususnya Hak Cipta dalam bidang film dan faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi terjadinya pembajakan di bidang karya film dan apakah upaya penegakan hukum di bidang karya film lelah berjalan efektif atau tidak. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif yaitu mengkaji peraturan perundang-undangan di bidang Hak Cipta khususnya karya film, persetujuan TRIPs-WTO dan konvensi-konvensi Internasional yang terkait dengan Hak Cipta di bidang karya film. Penegakan hukum di bidang Hak Cipta khususnya karya film di Indonesia masih sangat memprihatinkan, hal ini ditandai dengan masih maraknya film bajakan yang ada dan beredar secara terang-terangan di Jakarta, ini membuktikan secara empiris bahwa penegakan hukum terhadap palanggaran Hak Cipta oleh aparat penegak hukum masih belum optimal, karena dipengaruhi berbagai faktor seperti faktor ekonomi, sosial dan budaya.

---

This thesis focuses on the progrcss of Intellectual Property Rights protection in Indonesia specifically the Copy Rights of movies and issues which affect ntovie piracy and whether the law enforcement efforts for movie piracy are affective or not. Research for this thesis uses the normative law method which focuses on reviewing the laws related to Copy Rights specifically those that are related to movies/films. theTRIPs-WTO Agreement and international conventions in Copy Rights Cor movies. The Copy Rights law enforcement in Indonesia is concerning which is proven by the amount of pirated movies distributed publicly in Jakarta. This shows empirically that the enforcement is not yet optimal due to several factors such as economic. social and culture."

"Indonesia dan Cina adalah anggota dari perjanjian TRIPS dan merupakan anggota dari WTO. Sebagai anggota dari WTO, Indonesia, dan China wajib mematuhi TRIPS dan karena itu ada beberapa ketentuan dalam TRIPS yang perlu diatur atau diubah dalam setiap peraturan perundang-undangan dari hak kekayaan intelektual masing-masing negara. Salah satunya adalah border measure sebagai sarana perlindungan oleh pabean terhadap barang-barang kekayaan intelektual yang diimpor atau diekspor, yang dipandang sebagai langkah efektif untuk menghentikan pelanggaran hak kekayaan intelektual karena dapat menghentikan barang yang melanggar tersebut sebelum memasuki dan beredar bebas dan luas ke pasar bebas. Salah satu mekanisme yang disebutkan dalam TRIPS adalah penegahan ex-officio. Dalam mendukung hal ini, ada mekanisme yang disebut sebagai perekaman yang memungkinkan pemilik atau pemegang hak kekayaan intelektual hak untuk merekam hak mereka di bea cukai. Sekarang, Indonesia dan Cina memiliki telah memiliki peraturan yang sama tentang perekaman dengan adanya Peraturan Menteri Keuangan yang baru diberlakukan Nomor 40/PMK.04/2018 tentang tentang Perekaman, Penegahan, Jaminan, Penangguhan Sementara, Monitoring dan Evaluasi Dalam Rangka Pengendalian Impor atau Ekspor Barang Yang Diduga Merupakan atau Berasal Dari Hasil Pelanggaran Hak Kekayaan Intelektual. Dalam membandingkan kerangka peraturan kedua negara ini, ada beberapa perbedaan dan persamaan yang ditemukan. Satu hal yang patut disebutkan, adalah bagaimana Indonesia tidak mengizinkan perusahaan asing yang didirikan untuk merekam hak mereka dalam sistem perekaman di bea cukai, tidak seperti China. Ditemukan dengan pendekatan teoritis bahwa sebenarnya ada beberapa poin yang mendukung mengapa Indonesia harus memasukkan perusahaan-perusahaan asing untuk diizinkan merekam hak mereka di bea cukai seperti, pertumbuhan ekonomi individu dan negara, merangsang produktivitas pasar, dan sebagai sarana untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

---

Both Indonesia and China are part of the TRIPS Agreement and are members of the WTO. As the members of WTO, Indonesia and China are obliged to comply to the TRIPS and therefore there are several provision in TRIPS that needs to be regulated or amended in each of the country 39s intellectual property regime. One of such is the border measures as the means of customs protection towards intellectual property goods that are being imported or exported, which is seen as an effective measure to stop the infringement of intellectual property right because it might stop the infringed goods before it enters into and circulated freely and broadly to the free market. One of the mechanisms mentioned in TRIPS is the ex officio detention. In supporting this authority, there is a mechanism called customs recordation that allows the owner or right holder of the intellectual property right to record their right in the customs. Now, Indonesia and China both have the same regulatory frameworks of customs recordation, by the newly enacted Minister of Finance Regulation Number 40 PMK.04 2018 concerning Recordation, Detention Penegahan, Guarantee, Suspension Penangguhan, Monitoring and Evaluation in Regards to The Control Over Imported or Exported Goods Suspected or Resulted from Intellectual Property Rights Infringement. In comparing the two countries regulatory frameworks, there are several differences and similarities that are found. One worth to be mentioned is how Indonesia does not allow foreign established companies to record their IPR in customs recordation system, unlike China. It is found by a theoretical approach that there are actually several points that support on why does Indonesia shall include foreign established companies in recordation system such as, it generates economic growth of individual and country, stimulate market productivity, and as a means to the development of science and technology. "

"Dalam rangka meningkatkan pengetahuan, pemahaman dan kesadaran masyarakat akan peranan dan pentingnya hak kekayaan intelektual guna memacu pertumbuhan ekonomi, maka Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual secara berkesinambungan telah melaksanakan kegiatan sosialisasi atau publikasi baik dalam bentuk media elektronik maupun media cetak.Penelitian yang dipergunakan adalah deskriptif dengan menggunakan metode pendekatan kualitatif. Sumber data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah para pelaksana sosialisasi Hak Kekayaan Intelektual yang sering melaksanakan sosialisasi Hak Kekayaan Intelektual di lingkungan Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, metode observasi dan melalui studi kepustakaan (library research).Dari hasil analisis terhadap hasil wawancara, disimpulkan bahwa sosialisasi Hak Cipta yang selama ini dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual tidak efektif hal ini bisa dilihat dari tujuan sosialisasi, sasaran sosialisasi, lokasi pelaksanaan dan kendala yang dihadapi.Tujuan sosialisasi belum tercapai karena masih banyaknya masyarakat yang belum memahami dan mengetahui pentingnya Hak Cipta, yang mengakibatkan menurunnya permohonan pendaftaran dan meningkatnya tingkat pelanggaran Hak Cipta. Sasaran sosialisasi belum tercapai karena masih ada kesimpangsiuran penentuan sasaran yang akan dituju untuk sosialisasi. Penentuan lokasi pelaksanaan juga belum tepat, karena tidak disesuaikan dengan tema dan sasaran sosialisasi.Kendala-kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan program adalah, alokasi dana yang kurang, koordinasi dalam pelaksanaan untuk kegiatan keijasama dengan instansi lain, dan jumlah peserta yang sulit dicapai oleh pelaksana.Melihat kendala-kendala yang ada, maka seharusnya pelaksanaan sosialisasi Hak Cipta itu sebaiknya mengutamakan orang-orang yang benar-benar membutuhkan informasi tentang HKI beserta instansi yang terkait, melaksanakan evaluasi pelaksanaan sosialisasi baik dari segi pelaksana juga dari segi peserta (saran dan pendapat), menentukan lokasi pelaksanaan sesuai dengan tema dan sasaran, dan untuk mendapatkan hasil yang maksimal dalam berbagai kegiatan sosialisasi HKI diharapkan mengikutsertakan klinik konsultasi HKI.

---

In order to increase knowledge, understanding and awareness of the role and importance of intellectual property rights in order to spur economic growth, the Directorate General of Intellectual Property has been conducting socialization activities or publicity in the form of electronic media and print media.

The study used a descriptive approach using qualitative methods. Source of data used in this study is the implementation of Intellectual Property Rights of socialization are the managers of socialization of Intellectual Property Rights in the Directorate General of Intellectual Property Rights. The data was collected through interviews, observation methods and literature study (library research).

Interview’s result analysis gives some conclusions that the Copyright socialization was held by the Directorate General of Intellectual Property Rights is not effective it reflects from the purpose of socialization, socialization goals, location and obstacles faced.

The puipose of socialization is not reached because many people stil don’t understand and know the importance of Copyright, which resulted in a decreased application for registration and the increased level of Copyright violations. Socialization target is not reached because there was confusion selection of target socialize. Determining the location of the implementation is also not appropriate, because it is not adapted to the theme and goals of socialization.

Constraints encountered in implementation of the program, lack of funding allocation, coordination in the implementation of cooperation activities with other agencies, and participants is difficult to achieve by the managers.

Looking at the constraints exist, the Copyright socialization should put the people who really need information on IPR and related agencies, carry out evaluation of the implementation both socialization also implementing participants (suggestions and opinions), determine the location of the implementation in accordance with the themes and objectives, and to get maximuin results in a variety of activities are expected to include socialization IPR IPR consultation clinic."

"Skripsi ini membahas mengenai evaluasi atas implementasi kebijakan perlindungan hak cipta bidang musik dan lagu pada Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan HAM. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan desain deskriptif, dimana peneliti mencoba menggambarkan fenomena atau gejala yang dalam hal ini evaluasi implementasi kebijakan perlindungan hak cipta bidang musik dan lagu pada Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan HAM. Hasil penelitian ini menyebutkan bahwa implementasi kebijakan perlindungan hak cipta bidang musik dan lagu pada Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan HAM belum berjalan dengan baik karena sosialisasi yang belum mampu meningkatkan kesadaran masyarakat, pelayanan yang masih memihak dan praktek percaloan, serta penegakkan hukum yang masih lemah.

---

This Thesis is about Evaluation of Implementation Policy of Copyright Protection in music and song at the Directorate of Intellectual Property Rights Ministry of Law and Human Rights. This study is a qualitative research with descriptive design. Researcher tried to describe the phenomenon or phenomena about Evaluation of Implementation Policy of Copyright Protection in music and song at the Directorate Intellectual Property Rights Ministry of Law and Human Rights.

The results that implementation Policy of Copyright Protection in music and song at the Directorate Intellectual Property Rights Ministry of Law and Human Rights hasn't run well because of socialization that have not been able to increase public awareness, service are still side with rent seeking practices, and law enforcement is still weak."