Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Dalam kasus yang penulis analisis bahwa telah terjadi persengketaan antara I.C.I Omicron B.V. dan PT Dwi Satrya Utama yang mana keduanya selaku pemegang saham dalam PT I.C.I Paints Indonesia (selanjutnya disebut PT ICI) perihal penetapan kuorum kehadiran dalam RUPS kedua yang diselenggarakan oleh Direksi PT ICI dengan agenda pembebasan tugas Direksi lama dan pengangkatan Direktur yang baru. Yang menjadi permasalahan adalah persyaratan dan prosedur apa sajakah yang harus dipenuhi dalam penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham kedua tersebut berdasarkan ketentuan yang berlaku dikaitkan dengan Undang-Undang Perseroan Terbatas? Apakah hasil keputusan Rapat Umum Pemegang Saham kedua yang telah dilaksanakan dapat dibatalkan oleh pengadilan? Apakah pertimbangan- pertimbangan hukum yang dipergunakan hakim dalam memutuskan perkara sehingga menghasilkan putusan Pengadilan Tinggi Jakarta No. 50/PDT/2003/PT.DKI? Penelitian ini menggunakan metode penelitian kepustakaan dengan data sekunder sebagai sumber datanya. Persyaratan dan prosedur untuk memenuhi sah atau tidaknya suatu keputusan RUPS bergantung pada tiga hal, yaitu pemanggilan RUPS yang dilakukan, kuorum kehadiran pemegang saham dan kuorum pengambilan keputusan, dalam kasus ini semua persyaratan dan prosedur telah memenuhi tiga hal tersebut sehingga pelaksanaan maupun keputusan RUPS yang diambil adalah sah dan mengikat para pemegang saham Perseroan, tidak dianggap cacat hukum atau batal demi hukum. Penafsiran secara yuridis yang keliru perihal materi pembahasan dalam agenda RUPS kedua sebagai dasar permohonan pembatalan keputusan RUPS tersebut dan dikabulkan oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan sebagaimana temyata dalam Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No 235/Pdt.P/2001/PN.Jak.Sel menetapkan tidak sah dan batal demi hukum, sehingga diajukan gugatan kembali melalui Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memutuskan dalam Putusan No. 249/Pdt.G/2002/PN.Jak.Sel bahwa Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tersebut batal demi hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum tetap yang kemudian dikuatkan lagi dengan Putusan Pengadilan Tinggi No. 50/PDT/2003/PT. DKI. Pertimbangan hukum yang dipergunakan hakim dalam memutuskan perkara tersebut adalah bahwa penggantian anggota Direksi bukan bagian dari materi hukum perubahan Anggaran Dasar yang sifatnya mendasar dan perlu persetujuan dari Menteri Hukum dan HAM RI, melainkan merupakan materi perubahan lain yang cukup dilaporkan kepada Menteri Hukum & HAM RI paling lambat 14 (empat belas) hari terhitung sejak keputusan RUPS.

---

In case the writer analysis that already raised a dispute between I.C.I Omicron B.V. and PT Daya Satrya Utama which both are shareholders in PT I.C.I Paints Indonesia (hereinafter referred to as PT ICI) subject of the quorum existence stipulating in the second General Meeting of Shareholders arranged by the Board of Directors of PT ICI which agenda is to release and discharge of Board of Directors and to appoint the new Director. The problems is which requirements and procedures that must be fulfilled to arranger the second General Meeting of Shareholders considering the prevailing regulations related to the Limited Liability Company Regulation (Undang- Undang Perseroan Terbatas)? Do the decision of the second General Meeting of Shareholders that has been executed can be canceled by the Court? What is the law consideration taken by the judge to decide the case which result is the Supreme Court Decision No. 50/PDT/2003/PT.DKI? The research uses the method of bibliography research with secondary data as the data source. Requirement and procedures to fulfill the validity of the General Meeting of Shareholders Decision shall base on three matters, which are the invitation of meeting, the quorum existence of shareholders, and the quorum to reach the decision, in this case the three requirements should be firlfilled therefore the execution and decision taken in the meeting shall be legal and binding to the company shareholders, not consider as null and void according to the prevailing law. The wrong legal interpretation considering the agenda of meeting become subject of the application for the cancellation of General Meeting of Shareholders decision brought by PT DSU and granted by the District Court of South Jakarta as mention in the “Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 235/Pdt.G/2002/PN.Jak.SeI specifies illegal and cancellation by the law, therefore ICI Omicron bring a lawsuit to the District Court of Jakarta Selatan which decide in Putusan No. 249/Pdt.G/2002/PN.Jak.Sel that Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 235/Pdt.G/2002/PN.Jak.Sel shall be withdraw become null and void. The decision strengthened by the Supreme Court Decision No. 50/PDT/2003/PT.DKJ. The law consideration taken by the judge to deliver the decision is the replacement of the member of Board of Directors shall not reconsider as the basic matter of the changing of Articles of Association which require the Minister of Law and Human Right approval, otherwise it is consider as other change which shall be reported to Minister of Law and Human Right at least 14 (fourteen) days commencing the decision to be taken by General Meeting of Shareholders."

"Rapat Umum Pemegang Saham adalah suatu organ Perseroan Terbatas yang mempunyai kewenangan untuk memutuskan hal-hal tertentu mengenai jalannya Perseroan, termasuk untuk perubahan Anggaran Dasar. Rapat Umum Pemegang Saham ini merupakan bentuk keikutsertaan para pemegang saham Perseroan yang notabene merupakan para pemilik dari Perseroan Tersebut, namun demikian terdapat prosedur yang harus diikuti untuk menyelenggarakan Rapat tersebut yang salah satunya adalah mengenai kuorum Rapat. Untuk keabsahan suatu Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham maka harus dipenuhi kuorum yang berkaitan dengan Agenda Rapat yang akan dibahas. Dalam hal kuorum pada Rapat Umum Pemegang Saham Pertama dan Kedua tidak dapat dipenuhi, maka dibuka kesempatan bagi Perseroan untuk memohon Penetapan Pengadilan Negeri yang Daerah Hukumnya meliputi tempat kedudukan Perseroan mengenai kuorum Rapat Umum Pemegang Saham Ketiga. Namun demikian, harus diperhatikan bahwa dalam hal Rapat Umum Pemegang Saham Ketiga dihadiri oleh seluruh Pemegang Saham Perseroan maka kuorum dihitung berdasarkan jumlah kehadiran 100% (seratus persen) Pemegang Saham tersebut. Juga harus diingat bahwa Penetapan kuorum Rapat Umum Pemegang Saham oleh Pengadilan Negeri ini adalah untuk Rapat Umum Pemegang Saham Ketiga, tidak untuk Rapat Umum Pemegang Saham Pertama ataupun Kedua. Hal ini perlu diperhatikan sebab Rapat Umum Pemegang Saham harus diselenggarakan menurut ketentuan yang mengaturnya termasuk penentuan kuorumnya. Kesalahan dalam menetapakan kuorum Rapat akan berakibat terhadap keabsahan Keputusan suatu Rapat Umum Pemegang Saham.

---

General Shareholders Meeting is an organ of a Limited Liability Company that has the authority to make certain decisions regarding directions of Company, in which includes changes on Article Association. General Shareholders Meeting is also a form for all of the shareholders to participate (body that governs all the shareholders) as they are the owner of the Company, yet in order to organize this meeting, there are certain procedures that must be obliged, include the quorum for the meeting. For this General Shareholder Meeting of to be considered valid, there must be a majority agreement (quorum) of the shareholders to the Agenda of the meeting. In the cases that majority is not agreed (quorum is not reached) in the First and Second General Shareholder Meetings, then there is an opportunity for the Limited Liability Company to request ruling by the Lower Court in which its jurisdiction area covers the place where the Limited Liability Company located for quorum of Third General Shareholders Meeting. However, consideration must be taken if in this Third General Shareholders Meeting, all Shareholders attend the meeting, quorum is counted based on this 100% (one hundred per cent) attendance. In addition, the ruling of quorum made by the Lower Court is solely for the purpose of the Third General Shareholders Meeting, neither for the First nor the Second General Shareholders Meetings. This is very important to note since every General Shareholders Meetings must be held accordance to rulings made which include determining the Meeting’s quorum. A mistake on determining the Meeting’s quorum may result to the validity of any General Shareholders Meeting's agreement or decision."

"Tesis ini membahas mengenai keputusan pemegang saham di luar Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan Terbatas sebagai dokumen luar negeri yang dianalisa dengan dokumen hukum PT X. Adapun permasalahan yang akan diangkat dalam penelitian ini adalah terkait keabsahan dokumen hukum yang dibuat di luar negeri yang akan dipergunakan di Indonesia berkaitan dengan perubahan anggaran dasar dan data PT dalam bentuk keputusan pemegang saham di luar RUPS PT; dan keabsahan keputusan pemegang saham PT X (analisa dokumen hukum PT X). Penelitian ini menggunakan metode penelitian berbentuk yuridis normatif. Hasil dari penelitian ini adalah keabsahan suatu dokumen asing berupa keputusan pemegang saham dapat dilihat dari 3 (tiga) aspek, yaitu aspek bahasa, aspek UUPT, dan aspek bentuk formil. Legalisasi bukanlah suatu syarat formil sehingga dilegalisasi atau tidaknya keputusan pemegang saham tidak mempengaruhi keabsahan dari keputusan pemegang saham. Dalam hal ini Keputusan Pemegang Saham PT X yang dituangkan dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 22 Tanggal 27 Februari 2019 telah memenuhi keabsahan dari aspek bahasa, aspek UUPT, dan aspek bentuk formil. Walaupun tidak dilegalisasi, Keputusan Pemegang Saham tetap berlaku secara sah. Namun, pemerintah perlu bersikap tegas apakah prosedur legalisasi terhadap dokumen asing ini wajib dilakukan atau tidak. Apabila wajib dan bermaksud diberlakukan secara umum, maka kewajiban legalisasi harus diatur dalam suatu undang-undang.

---

This thesis discussed on shareholders resolution in lieu of General Meeting of Shareholders of Limited Liability Company as foreign documents which will be analyzed with legal document of PT X. The issues to be raised in these studies are related to the validity of foreign legal documents which will be used in Indonesia related to the change of article of association and company`s data in form of shareholder resolution in lieu of GMS; and the validity of shareholder resolution of PT X (analysis of legal documents of PT X). These studies adopted legal normative method. The result of these studies are the validity of foreign documents in form of shareholder resolution shall be observed in 3 (three) aspects, i.e. language, Company Law, and formal form aspects. Legalization is not a formal form aspect, therefore shareholders resolution without legalization shall not affect the validity of the shareholder resolution itself. In this regard, the Shareholders Resolution of PT X as stated in Deed of Statement of Meeting Resolution No. 22 dated 27 February 2019 has complied with the validity based on language, company law, and formal form aspect. Even though the Shareholders Resolution has not been legalized, the Shareholders Resolution are still legally valid. However, the government shall take decisive action whether the legalization procedures for foreign documents are mandatory or not. If such procedures are mandatory and intended to be applied generally, then the obligation for legalization shall be governed under specific law."

"ABSTRAKTesis ini membahas mengenai implikasi hukum pembatalan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham oleh Pengadilan karena anggota Direksi yang menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham RUPS tersebut sedang berperkara melawan Perseroan di Pengadilan dan dianggap tidak berwenang mewakili Perseroan dalam menyelenggarakan RUPS. Pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah implikasi hukum dari pembatalan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan oleh Pengadilan. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif dengan menggunakan data sekunder antara lain peraturan perundang-undangan, putusan Pengadilan, buku-buku, artikel, dan makalah. Hasil dari penelitian ini adalah pembatalan Akta Pernyataan Keputusan Rapat oleh Pengadilan tidak sekaligus membatalkan perbuatan hukum atau keputusan RUPS yang termuat dalam risalah rapat yang dibuat dibawah tangan. Walaupun Akta Pernyataan Keputusan RUPS dibatalkan oleh Pengadilan, keputusan RUPS tersebut bisa tetap berlaku apabila risalah rapat dibawah tangan tidak dibatalkan juga oleh Pengadilan. Hal ini dikarenakan perbuatan hukum atau keputusan RUPS tersebut termuat dalam risalah rapat yang dibuat dibawah tangan, bukan pada Akta Pernyataan Keputusan Rapat.

---

ABSTRACTThis thesis discusses about legal implication of cancellation of Restated Resolutions of General Meeting of Shareholders of Limited Liability Company by Court due to its member of Directors who convened the General Meeting of Shareholders is a litigant against the company while the general meeting was being held. This thesis will analyze the legal implication of cancellation of Restated Resolutions of General Meeting of Shareholders of Limited Liability Company by Court. In analyzing this, the method of this research is a juridical normative method with statute approach and case approach. The result of this research is the cancellation of Restated Resolutions of General Meeting of Shareholders of Limited Liability Company by Court does not nullified the meeting resolutions at the same time. Eventhough the Restated Resolutions cancelled by Court, the meeting resolutions itself can still be applicable if it is not cancelled by the Court. "

"ABSTRAKPengangkatan dan pemberhentian anggota Direksi Perseroan Terbatas telah diatur dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas Nomor 40 Tahun 2007 (UUPT), yaitu melalui Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS LB) yang keputusannya dibuat dalam bentuk akta notaris seperti Akta Risalah RUPS maupun Akta Pernyataan Keputusan Rapat. Namun kurangnya pemahaman mengenai keabsahan penyelenggaraan RUPS banyak menyebabkan akta notaris yang telah dibuat sebagai hasil keputusan RUPS dibatalkan oleh Pengadilan, sehingga Notaris yang membuat akta tersebut turut diminta pertanggungjawabannya. Seperti PT. NP yang membuat Akta Risalah RUPS LB mengenai pemberhentian dan pengangkatan Direksi yang baru tanpa mematuhi ketentuan pemanggilan RUPS dalam UUPT, sehingga akta tersebut dibatalkan oleh Pengadilan. Tesis ini mengangkat permasalahan mengenai akibat pembatalan Akta Risalah RUPS LB Perseroan Terbatas yang berisi tentang pemberhentian dan pengangkatan Direksi yang baru, serta tanggung jawab Notaris yang dikaitkan dengan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 549 K/Pdt/2018. Metode Penelitian dalam penulisan tesis ini menggunakan bentuk penelitian yuridis normative, yakni dengan meneliti bahan pustaka atau data sekunder dan menghasilkan data deskriptif analitis. Akibat dari akta risalah rapat yang telah dibatalkan ialah segala perbuatan hukum yang dilakukan setelah akta itu dibuat adalah tidak sah, tidak mengikat dan batal demi hukum. Akta tersebut dianggap tidak pernah ada dan situasi kembali seperti saat akta tersebut belum dibuat, sehingga pengangkatan Aan sebagai Direksi baru adalah tidak sah dan EN tetap menjabat sebagai Direksi, serta Notaris yang bersangkutan dapat diminta pertanggungjawaban secara administrasi dan perdata. Notaris dalam menjalankan jabatannya seharusnya menerapkan prinsip kehati-hatian dengan memperhatikan ketentuan penyelenggaraan RUPS sesuai Undang-Undang Perseroan Terbatas.

---

ABSTRACTThe appointment and termination of the Board of Directors of the limited liability company is governed by the law of limited liability company number 40 year 2007, namely through the extraordinary General Meeting of shareholders, whose decision is made in the form of notarial deed such as the treatise Act General Meeting of Shareholder and the Deed of statement of meeting. However, the lack of understanding of the validity of the General Meeting of Shareholders has led to a notarized deed which has bEN made as a result of the General Meeting of Shareholders decision to be canceled by the court, so that the notary Such as PT. NP which makes the treatise Act of General Meeting of Shareholders on the termination and appointment of the new board of directors without adhering to the provisions of the General Meeting of Shareholders in the law of limited liability company, until the deed is cancelled by the court. This thesis raises the problem of the result of the cancellation of the treatise Act of the extraordinary General Meeting of shareholders Limited company containing the termination and appointment of new board of directors in the decision of the Supreme Court of the Republic of Indonesia No. 549 K/PDT/2018, and the legal responsibility associated with the decision of Supreme Court of Republic of Indonesia number 549 K/PDT/2018 The research method in the writing of this thesis uses normative juridical form of research, which is by researching the library material or secondary data and generating analytical descriptive data. The result of the treatise deed that has bEN cancelled is any legal action performed after the deed is made invalid, not binding and null and void. The deed is deemed to have never existed and the situation is returned as if the deed has not bEN made, and the notaries may be asked for administrative and civil liability. The notary in his office should apply the principle of prudence by observing the provisions of The General Meeting of shareholders under the law of limited liability company."

"Akta pernyataan keputusan rapat merupakan akta Notaris (akta otentik) sebagai akta partij yang memuat isi akta risalah rapat umum pemegang saham Perseroan Terbatas yang dibuat dibawah tangan. Pada putusan Mahkamah Agung nomor 1860 K/Pid/2010, seorang Notaris di Surakarta dilaporkan berkaitan dengan tuduhan memasukkan keterangan palsu dalam pembuatan akta pernyataan keputusan rapat nomor 3 tanggal 6 januari 2006 yang didasari oleh akta pernyataan keputusan rapat nomor 2 tanggal 6 januari 2006. Bahwa dalam akta nomor 3 dimasukkan kata-kata akta nomor 2 tersebut telah mendapat pengesahan dari yang berwajib, dalam hal ini Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia.Sehingga timbul permasalahan dalam tesis ini yaitu apakah akta pernyataan keputusan rapat PT IVU mengenai penyesuaian seluruh anggaran dasar harus mendapat pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia agar dapat dijadikan dasar untuk pembuatan akta pernyataan keputusan rapat selanjutnya mengenai perubahan data Perseroan. Bahwa ternyata akta nomor 2 tersebut memuat berita acara rapat PT IVU mengenai penyesuaian anggaran dasarnya dengan Undang-Undang Perseroan Terbatas yang menurut undangundang untuk hal tersebut tidak diperlukan pengesahan hanya persetujuan perubahan anggaran dasar saja sehingga dalam hal ini Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi telah keliru dalam penafsiran kata pengesahan tersebut karena yang dimaksudkan kata pengesahan dalam akta nomor 3 tersebut adalah untuk akta pendirian PT IVU dan bukan akta nomor 2 tersebut dan akta nomor 3 tentang perubahan data Perseroan tetap bisa dibuat walaupun akta nomor 2 tentang penyesuaian anggaran dasar tersebut belum disetujui oleh Menteri.

---

The statement of minutes of meetings is a notary deed (authentic deed) as a parties deed which contains the essences of minutes of meeting the general meeting of shareholders of the limited liability company that were made as an authentic deed. On the verdict of the Supreme Court number 1860 K/Pid/2010, a notary public in Surakarta was reportedly related to charges of entering false information in making the statement of minutes of meeting deed no. 3 dated 6 January 2006 based on the statement of minutes of meeting deed no. 2 dated January 6, 2006. That in deed number 3, the wording of the deed number 2 were also included and it has been approve from the authorities, in this case the Minister of Justice and human rights.

Problems that were appoint in the thesis is whether statement of minutes of meetings of PT IVU which contains the adjustment of all articles of association must be obtained approval from the Minister Of Justice And Human Rights Republic Of Indonesia that can be used as a basis for making the statement of minutes of meetings on the amendments of the company data for next meeting. That turns on that deed number 2 contain the adjustment of article of association of PT IVU to the Limited Liability Company Act which according to the act those thing does not need endorsement only approval of the amendment of articles of association, in this case is District Court and High Court was wrong in exegesis the passage word for word intended ratification in the deed number 3 is for PT IVU article of association and not deed number 2 and the deed number 3 contains the data of the company can still made although the number 2 about the adjustment articles of association wasn't been approved by the Minister."

"Tesis ini membahas mengenai kondisi darurat sebagai penyimpangan ketentuan penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham dengan peninjauan Putusan Pengadilan Tinggi Bandung nomor 660/PDT/2020/PT.BDG. Dalam Putusan nomor 660/PDT/2020/PT.BDG ditemukan pertimbangan bahwa kondisi darurat digunakan sebagai alasan pembenar terhadap penyimpangan ketentuan penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham. Permasalahan dalam Penelitian ini adalah kriteria kondisi darurat yang digunakan sebagai penyimpangan Undang-Undang Perseroan Terbatas terkait penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham dalam putusan nomor 660/PDT/2020/PT.BDG. Metodologi Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif, dengan tipologi penelitian preskriptif, dan metode analisa data kualitatif. Adapun hasil penelitian mengemukakan bahwa kriteria yang dipertimbangkan oleh majelis hakim dalam mempertimbangkan kondisi darurat sebagai alasan pembenar terhadap penyimpangan pengaturan penyelenggaraan rapat umum pemegang saham dalam putusan nomor 660/PDT/2020/PT.BDG tersebut adalah keliru dan tidak sesuai dengan UUPT 2007. Selain itu, adanya permasalahan tersebut menunjukkan tidak adanya kejelasan pengaturan hukum di Indonesia terkait indikator/kriteria kondisi darurat yang dapat digunakan, khususnya sebagai penyimpangan pengaturan penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham; dan pihak Notaris yang tidak cermat dalam menerapkan ketentuan penyelenggaraan rapat umum pemegang saham. Dengan penelitian ini, diharapkan Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat dapat memperjelas norma hukum terkait kriteria atau indikator kondisi darurat sebagai alasan pembenar dari penyimpangan UUPT, para hakim di Indonesia tidak menetapkan kondisi darurat secara subjektif, serta pihak Notaris untuk selalu dengan cermat dapat menerapkan ketentuan penyelenggaraan rapat umum pemegang saham.

---

This Thesis discusses “Emergency Condition” as a deviation of Law number 40/2007 concerning limited liability companies and its connection with the regulation concerning the shareholders general meeting holding by analyzing Bandung High Court decision number 660/PDT/2020/PT.BDG. In the mentioned decision is found that an “emergency condition” was used as a justification for law irregularities in holding the shareholders’ general meeting. The Research problem in this study is the criteria of emergency condition which is used in Bandung High Court Number 660/PDT/2020/PT.BDG as a Deviation of Law 40/2007 concerning Regulation of Holding the General Meeting of Shareholders. This Research method uses normative juridical approach, qualitative analysis, and prescriptive typology. The result of this research put forward that the emergency condition criteria used by Bandung High Court Decision number 660/PDT/2020/PT.BDG as a Deviation of Law 40/2007 does not comply in accordance with Indonesia applicable law. This Research bring forward that the problems concerning the difference of judge’s judgement regarding the notary deed shows the lack of clearness in Indonesia Law concerning the criterias/indicator that can be used as a justification for violating the shareholder general meeting’s regulations; and also the Notary party who did not properly implement the regulation of holding the general meeting of shareholders in accordance with applicable law in Indonesia. Therefore, it is recommended that the legislative power in Indonesia might establish a clear and firm criteria for an “emergency condition” which could be used as a deviation from the regulation of holding the General Meeting of Shareholders in Indonesia, for judges not to solely determine emergency condition subjectively, and for Notaries must always be able to thoroughly properly implement the regulations for holding a general meeting of shareholders."

"ABSTRAKTesis ini membahas mengenai kewenangan Pengadilan Negeri dalam halmengabulkan permohonan Pemegang Saham untuk menyelenggarakan danmenentukan kuorum dalam Rapat Umum Pemegang Saham. Kewenangan tersebutdiberikan oleh Undang-Undang Perseroan Terbatas kepada Pengadilan Negeri gunamencegah kemacetan penyelenggaraan dan pengambilan keputusan dalam RapatUmum Pemegang Saham Perseroan yang apabila Rapat Umum Pemegang Sahamtersebut tidak dapat berjalan, maka akan dapat memengaruhi berjalannya suatuperseroan. Dalam memberikan dan mengeluarkan penetapan, Pengadilan Negerimenggunakan pertimbangan hukum berupa ketentuan dan pengaturan tentangpenyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) yang terdapat di dalamAnggaran Dasar Perseroan dan Undang-Undang No 40 Tahun 2007 tentangPerseroan Terbatas. Selain itu, hakim dalam memberikan penetapan jugamemperhatikan hal-hal lain yang diajukan pemohon seperti surat-surat sebagai buktitertulis, keterangan pemohon sampai dengan ada atau tidaknya sangkalan yangdiberikan oleh termohon (apabila ada) atau ada atau tidaknya penolakan yangdiajukan oleh Direksi sebagai pihak yang berwenang dalam menyelenggarakan RapatUmum Pemegang Saham. Namun, pada akhirnya pertimbangan hakim tetap mengacukepada Anggaran Dasar Perseroan dan Undang-Undang Perseroan Terbatas No 40Tahun 2007 yang berlaku. Selama tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar danUndang-Undang Perseroan Terbatas No 40 Tahun 2007, maka hakim akanmengabulkan permohonan penyelenggaraan dan penetapan kuorum Rapat UmumPemegang Saham tersebut.

---

Abstract This thesis analysis about the authority of the District Court in granting approval onthe application for conducting and determining the quorum in general meeting ofshareholders. This authority is given by The Law of Limited Liability Company tothe District Court to avoid the delay in the implementation and decision making in thegeneral meeting of shareholders, which affecting the company to run its activity. Ingranting of its approval or decision, the District Court uses legal consideration inform of provisions and regulation regarding implementation of the General Meetingof Shareholders which is stated in the company?s Articles of Association and LawNo. 40 year 2007 regarding Limited Liability Company. In addition to that, inproviding the stipulation, the Judge will also consider about other matters submittedby the applicant such as documents as written evidence, other information fromapplicant up to if any refusal from the defendant or if any refusal from Board ofDirectors as the party who has the authority to conduct General Meeting ofShareholders. But at last, Judge consideration shall refer to the valid Company?sArticle of Association and the Law of Limited Liabilty Company No. 40 year 2007.As long as there is no contradiction with the Company?s Article of Association andthe Law of Limited Liability Company No. 40 year 2007, then the Judge will grantthe decision of implementation and quorum determination of the General Meeting ofShareholders."

"ABSTRAKDalam kasus yang penulis analisis bahwa telah teijadi persengketaan antara I.C.IOmicron B.V. dan PT Dwi Satrya Utama yang mana keduanya selaku pemegangsaham dalam PT I.C.I Paints Indonesia (selanjutnya disebut PT ICI) perihalpenetapan kuorum kehadiran dalam RUPS kedua yang diselenggarakan oleh DireksiPT ICI dengan agenda pembebasan tugas Direksi lama dan pengangkatan Direkturyang baru. Yang menjadi permasalahan adalah persyaratan dan prosedur apa sajakahyang harus dipenuhi dalam penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham keduatersebut berdasarkan ketentuan yang berlaku dikaitkan dengan Undang-UndangPerseroan Terbatas? Apakah hasil keputusan Rapat Umum Pemegang Saham keduayang telah dilaksanakan dapat dibatalkan oleh pengadilan? Apakah pertimbanganpertimbanganhukum yang dipergunakan hakim dalam memutuskan perkara sehinggamenghasilkan putusan Pengadilan Tinggi Jakarta No. 50/PDT/2003/PT.DKI?Penelitian ini menggunakan metode penelitian kepustakaan dengan data sekundersebagai sumber datanya. Persyaratan dan prosedur untuk memenuhi sah atautidaknya suatu keputusan RUPS bergantung pada tiga hal, yaitu pemanggilan RUPSyang dilakukan, kuorum kehadiran pemegang saham dan kuorum pengambilankeputusan, dalam kasus ini semua persyaratan dan prosedur telah memenuhi tiga haltersebut sehingga pelaksanaan maupun keputusan RUPS yang diambil adalah sahdan mengikat para pemegang saham Perseroan, tidak dianggap cacat hukum ataubatal demi hukum. Penafsiran secara yuridis yang keliru perihal materi pembahasandalam agenda RUPS kedua sebagai dasar permohonan pembatalan keputusan RUPStersebut dan dikabulkan oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan sebagaimanaternyata dalam Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No235/Pdt.P/200l/PN.Jak.Sel menetapkan tidak sah dan batal demi hukum, sehinggadiajukan gugatan kembali melalui Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yangmemutuskan dalam Putusan No. 249/Pdt.G/2002/PN.Jak.Sel bahwa PenetapanPengadilan Negeri Jakarta Selatan tersebut batal demi hukum dan tidak mempunyaikekuatan hukum tetap yang kemudian dikuatkan lagi dengan Putusan PengadilanTinggi No. 50/PDT/2003/PT. DKI. Pertimbangan hukum yang dipergunakan hakimdalam memutuskan perkara tersebut adalah bahwa penggantian anggota Direksibukan bagian dari materi hukum perubahan Anggaran Dasar yang sifatnya mendasardan perlu persetujuan dari Menteri Hukum dan HAM RI, melainkan merupakanmateri perubahan lain yang cukup dilaporkan kepada Menteri Hukum & HAM RIpaling lambat 14 (empat belas) hari terhitung sejak keputusan RUPS.

---

ABSTRACTIn case the writer analysis that already raised a dispute between I.C.I Omicron B.V.and PT Daya Satrya Utama which both are shareholders in PT I.C.I Paints Indonesia(hereinafter referred to as PT ICI) subject of the quorum existence stipulating in thesecond General Meeting of Shareholders arranged by the Board of Directors of PTICI which agenda is to release and discharge of Board of Directors and to appoint thenew Director. The problems is which requirements and procedures that must befulfilled to arranger the second General Meeting of Shareholders considering theprevailing regulations related to the Limited Liability Company Regulation (Undang-Undang Perseroan Terbatas)? Do the decision of the second General Meeting ofShareholders that has been executed can be canceled by the Court? What is the lawconsideration taken by the judge to decide the case which result is the Supreme CourtDecision No. 50/PDT/2003/PT.DKI? The research uses the method of bibliographyresearch with secondaiy data as the data source. Requirement and procedures tofulfill the validity of the General Meeting of Shareholders Decision shall base onthree matters, which are the invitation of meeting, the quorum existence ofshareholders, and the quorum to reach the decision, in this case the threerequirements should be fulfilled therefore the execution and decision taken in themeeting shall be legal and binding to the company shareholders, not consider as nulland void according to the prevailing law. The wrong legal interpretation consideringthe agenda of meeting become subject of the application for the cancellation ofGeneral Meeting of Shareholders decision brought by PT DSU and granted by theDistrict Court of South Jakarta as mention in the “Penetapan Pengadilan NegeriJakarta Selatan No. 235/Pdt.G/2002/PN.Jak.Sel specifies illegal and cancellation bythe law, therefore ICI Omicron bring a lawsuit to the District Court of Jakarta Selatanwhich decide in Putusan No. 249/Pdt.G/2002/PN.Jak.Sel that Penetapan PengadilanNegeri Jakarta Selatan No. 235/Pdt.G/2002/PN.Jak.Sel shall be withdraw becomenull and void. The decision strengthened by the Supreme Court Decision No.50/PDT/2003/PT.DKI. The law consideration taken by the judge to deliver thedecision is the replacement of the member of Board of Directors shall not reconsideras the basic matter of the changing of Articles of Association which require theMinister of Law and Human Right approval, otherwise it is consider as other changewhich shall be reported to Minister of Law and Human Right at least 14 (fourteen)days commencing the decision to be taken by General Meeting of Shareholders."

"Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) dengan agenda perubahan Direksi Perseroan seharusnya dilaksanakan berdasarkan tata cara yang terdapat dalam Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT) dan Anggaran Dasar Perseroan (AD Perseroan). Tidak jarang dalam pelaksanaannya, ketentuan yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dan AD Perseroan tidak dilaksanakan atau dilanggar sehingga memicu timbulnya gugatan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) karena merugikan pihak yang terkait. Penelitian ini membahas mengenai pertimbangan hakim atas keabsahan Akta Berita Acara RUPS yang dibuat oleh Notaris dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 1302 K/PDT/2021 ditinjau dari peraturan perundangundangan dan AD Perseroan serta tindakan perseroan untuk memperbaiki data perseroan di administrasi hukum umum (AHU) online terhadap akta yang dibatalkan oleh Putusan Mahkamah Agung Nomor 1302 K/PDT/2021. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif dengan menggunakan data sekunder dengan tipologi penelitian eksplanatoris analitis. Hasilnya adalah pertimbangan hakim dalam menilai keabsahan akta RUPSLB mencari dan menemukan kesesuaian akta dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta AD Perseroan sebagai ketentuan yang lebih khusus. Sedangkan, tindakan perseroan dalam memperbaiki data Perseroan di AHU online berupa: (i) permohonan surat pembatalan SP3DP di Kemenkumham RI atau (ii) pelaksanaan RUPS oleh Perseroan dengan agenda pengangkatan Direksi dan Komisaris yang memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan dan AD Perseroan.

---

The Extraordinary General Meeting of Shareholders (EGMS) with the agenda of changing the Company's Board of Directors should be held based on the procedures contained in Law no. 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies (LLC Law) and the Company's Articles of Association. Not infrequently in its implementation, the provisions contained in the regulations and Articles of Association are not implemented or violated, thus triggering a civil lawsuit of Unlawful Acts because it harms the parties involved. This study discusses the judges' considerations on the validity of the Deed of Minutes of the GMS made by a Notary in the Supreme Court Decision Number 1302 K/PDT/2021 in terms of the regulations and the Articles of Association and the company's actions to correct the company's data in the online general law administration (AHU Online) against the deed that was canceled by the Supreme Court's Decision Number 1302 K/PDT/2021. This research is a normative juridical research using secondary data with an analytical explanatory research typology. The result is that the judge's consideration in assessing the validity of the EGMS deed seeking and finding the deed's conformity with the applicable regulations and taking into account the Articles of Association as a more specific regulation. Meanwhile, the company's actions in correcting the Company's data in online AHU are in the form of: (i) requesting a letter of cancellation of SP3DP at the RI Kemenkumham or (ii) the Company holding a GMS with the agenda of appointing Directors and Commissioners who meet the provisions of the regulations and the Company's Articles of Association."