Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Tesis ini membahas mengenai kedudukan prioritas pelunasan utang pajak dari utang debitor lainnya dalam hal Debitor Pailit. Kedudukan utang pajak menurut Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan adalah mempunyai hak mendahulu dalam pelunasannya dibandingkan dengan segala utang-utang lainnya. Penelitian hukum ini dilakukan terhadap ketentuan peraturan perundangan di bidang perpajakan, kepailitan, penagihan dan penyitaan pajak, serta terhadap putusan pengadilan, baik pada tingkat Pengadilan Niaga maupun Mahkamah Agung. Adanya norma dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Sebagaimana Terakhir Dirubah dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan mengenai hak mendahulu utang pajak dan ketentuan larangan bagi Kurator untuk membagi harta wajib pajak (dalam pailit) kepada kreditor lain sebelum utang pajak lunas, telah mengeliminir hak-hak yang dimiliki oleh Kreditor lainnya, termasuk Kreditor pemegang hak jaminan kebendaan dan hak buruh dan hak preferen lainnya. Kepastian hukum yang dimiliki oleh Kreditor Separatis dan Preferen telah diterobos oleh adanya hak mendahulu untuk utang pajak dalam hal tegadi kepailitan.Baik Kreditor pemegang hak jaminan kebendaan, pekerja dan biaya kepailitan dan imbalan jasa Kurator telah dinyatakan pula sebagai hak mendahulu secara tidak jelas oleh peraturan perundangan sektoralnya, yaitu pada Undang-Undang Ketenagakerjaan dan Undang-Undang Kepailitan dan PKPU, Undang-Undang Jaminan Fidusia dan Undang-Undang Hak Tanggungan. Permasalahan kedua, mengenai penyelesaian utang pajak dalam kepailitan, dari hasil penelitian diketemukan permasalahan dalam adanya ketidakpastian hukum dalam penyelesaian utang pajak, dimana hakim mempunyai pendapat berbeda. Untuk memecahkan permasalahan mengenai urutan prioritas Kreditor dalam kepailitan dan cara penyelesaian utang pajak adalah dengan mengatur urutan prioritas Kreditor secara eksplisit dalam Undang-Undang Kepailitan dan melakukan sinkronisasi peraturan di bidang perpajakan, ketenagakeijaan, hak jaminan dengan Undang-Undang Kepailitan dan PKPU.

---

This thesis discusses the position of priority on the satisfaction of the tax debts with other debt of Debitor in Bankruptcy. The position of the tax debt in Act of General Conditions of Taxation is that the tax debt have the right to priority compared with all other debts. Legal research is done on the act in the field of taxation, bankruptcy, tax billing, and the decision of the court, either at the Commerce Court and the Supreme Court. There is a norm in the Law Number 6 Year 1983 As Last changed with Law Number 28 Year 2007 on General Condition on Taxation, right of tax debts to priority and the prohibition for Curator to share property of Debitor to other creditors before the tax debt in fullfill, has eliminate other creditors right, including secured creditors with rights of collateral, and labor rights and other prefereed rights. Legal certainty that the other preferred and secured creditors has been ruled out by the priority rights of tax debt in case of bankruptcy. Secured creditor and wage labor and cost of bankruptcy and recompense for Curator has also declared have the priority right by each their act, which is the Employment Act and the Bankruptcy Act and PKPU, Act of Assurance and Indemnity. Second problem, concerning the settlement of tax debts in bankruptcy, the results of research found problems in the legal uncertainties in the settlement of tax debts, which the judges have a different opinion. To solve the problems on a priority right of creditors in bankruptcy and tax debt settlement is to set the priority position of each creditors explicitly in the Bankruptcy Act and synchronize reguiations in the field of taxation, employment, secure rights with the Bankruptcy Act and PKPU."

"Utang pajak memiliki keistimewaan karena pemenuhannya didahulukan di atas pemenuhan pembayaran utang lainnya. Pokok permasalahan yang akan dibahas dalam tulisan ini adalah mengenai kedudukan utang pajak dalam perkara kepailitan dan pembayaran utang pajak yang tidak sesuai dengan jumlah yang seharusnya dibayar oleh debitor pailit. Pokok pemmasalahan tersebut akan dianalisa dengan menggunakan peraturan perpajakan, peraturan kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang.Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui kedudukan utang pajak yang memiliki hak mendahulu pada pelunasan utang pajak perusahaan yang pailit. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis nonnatif yaitu penelitian yang mengacu pada peraturan perundang-undangan dan penelitian kepustakaan dengan menggunakan data sekunder. Penelitian ini juga membahas permasalahan utang pajak pada kasus PT. Koryo Internasional Indonesia vs Kanter Pelayanan Paiak Penanaman Modal Asing Empat c.q. Direktorat Jenderal Pajak (DJP), Kuxator PT. Artika Optima Inti vs Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tanah Abang Dua serta PT. Inti Mutiara Kimindo vs Direktorat Jenderal Pajak. Berdasarkan peraturan yang terdapat dalam kitab undang-undang hukum perdata, undang-undang perpajakan, undang-undang kepailitan, utang pajak harus didahulukan karena memiliki hak mendahulu dalam penyelesainnya, namun dalam kenyataannya, utang pajak telah dikesampingkan.

---

Tax debt has specialties due to it has privilege to be fulfilled first than other debts. The main issues that would be discussed in this writing are about the position of tax debt in insolvency case and payment of tax debt which is not in accordance with the amount should be paid by the debtor. The issues would be analyzed with tax regulations, bankruptcy law and suspension of payment.

The purpose of this research is to know about tax debt position that has privilege on tax debt settlement of company?s debt. Research method that is being used is juridical normative method, which means the research is based on regulation and library research that used secondary data.

This research also discusses tax debt problem on case between PT. Koryo Internasional Indonesia v Foreign Investment Four Tax Office eq. Directorate General of Tax, PT. Artika Optima Inti?s Curator v Tanah Abang Two Tax Office and PT. Inti Mutiara Kimindo v Directorate General of Tax.

Based on the regulation of tax law, bankruptcy law and civil law, tax debt has been given priority because it has privilege on the settlement, but in fact, tax debt has been ruled out."

"Tesis ini membahas tentang Putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat yang menolak permohonan pembatalan perdamaian penundaan kewajiban pembayaran utang yang diajukan oleh para kreditor pemegang obligasi dengan dasar pertimbangan bahwa Pasal 51 ayat (2) Undang-Undang Pasar Modal mengatur pemegang obligasi harus diwakili oleh wali amanat di dalam maupun di luar pengadilan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kepustakaan yang bersifat yuridis normatif untuk menghasilkan data bersifat deskriptif analitis. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa pemegang obligasi berhak untuk mengajukan tuntutan perkara kepailitan tanpa harus melalui wali amanat. Hal ini dikarenakan berlakunya asas perundang-undangan yaitu asas lex specialis derogat legi generali yang mengatur bahwa terhadap peristiwa khusus wajib diberlakukan undang-undang yang menyebut peristiwa itu meskipun untuk peristiwa khusus tersebut dapat pula diberlakukan undang-undang yang menyebut peristiwa yang lebih luas namun dapat mencakup peristiwa khusus tersebut. Dengan demikian, untuk perkara kepailitan haruslah diberlakukan Undang-Undang Kepailitan dan PKPU. Pemegang obligasi memenuhi segala syarat kreditor yang diatur dalam Pasal 1 angka (2) Undang-Undang Kepailitan dan PKPU dan pada penjelasan pasal tersebut disebutkan bahwa bilamana terdapat sindikasi kreditor, maka masing-masing kreditor adalah kreditor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 2.

---

This thesis discusses the Decision of Central Jakarta Commercial Court that rejected the cancellation of a reconciliation request filed by bondholders under the basis of Article 51 paragraph (2) of the Capital Market Law which dictates that bond holders must be represented by a trustee in, or outside a court. This study uses library research methods in a normal juridical manner to provide descriptive analytical data.

This research concludes that bondholders are entitled to file a lawsuit directly to the defendant without the need of being represented by a trustee. Based on lex specialis derogat legi generali, in a specific circumstance, laws concerning that circumstance must be applied even though laws that cover more general circumstances may also be applied to the same specific circumstance. Therefore, for a bankruptcy case as such, Law No. 37 Year 2004 on Bankruptcy and Suspension of Obligation for Payment of Debts must be enacted. Bondholders must satisfy all the creditor requirements that is stated in Article 1 Paragraph (2) of Law No. 37 Year 2004, the article is interpreted as such: in case of syndicated creditors, each of the creditors shall mean the creditor as referred to in Article 1 Paragraph (2)."

"Adanya ketentuan mengenai daluwarsa penagihan pajak dapat mengakibatkan hilangnya hak mendahulu utang pajak. Penelitian ini mengidentifikasi kedudukan hak mendahulu utang pajak dengan adanya kreditor preferen lain dalam hal terjadinya kepailitan dan pengaruh daluwarsa penagihan pajak terhadap hak mendahulu utang pajak dalam kepailitan. Penulisan skripsi ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif yang dilakukan terhadap hukum positif mengenai kepailitan dan perpajakan di Indonesia. Dalam menggunakan metode penelitian yang dilakukan dalam penulisan skripsi ini, dapat diketahui bahwa utang pajak berkedudukan sebagai kreditor preferen yang mendapatkan pelunasan setelah biaya kepailitan dan imbalan jasa kurator serta utang upah buruh. Di samping itu, hak mendahulu utang pajak dipengaruhi oleh daluwarsa penagihan pajak yang dapat mengakibatkan hak mendahulu utang pajak tidak dapat diterapkan apabila hak untuk melakukan penagihan pajak daluwarsa. Namun, adanya ketentuan mengenai penangguhan daluwarsa hak mendahulu utang pajak memungkinkan utang pajak mendapatkan pelunasannya sebagai kreditor konkuren. Hal tersebut menunjukkan bahwa pada dasarnya hak untuk melakukan penagihan pajak menjadi dasar didapatkannya pelunasan utang pajak. Berdasarkan hal tersebut, Direktorat Jenderal Pajak harus memperbaiki peraturan-peraturan maupun kebijakan-kebijakan yang berkaitan dengan penagihan pajak dalam kepailitan sedangkan Jurusita Pajak harus melakukan kegiatan penagihan pajak yang paling efektif guna dilunasinya utang pajak dalam terjadinya kepailitan.

---

The existence of a provision concerning the expiration of tax collection may result in the loss of preceding right of the tax debt. The existence of a provision concerning the expiry of tax collection may result in the loss of the preceding right of the tax debt. This study identifies the preceding position of tax debt with the presence of other preferred creditors in the event of bankruptcy and the effect of the expiry of tax collection on the preceding right of tax debt in bankruptcy. This thesis approaches the Indonesian positive law regarding bankruptcy and taxation through a normative juridicial research method.

In using the research method undertaken in the writing of this thesis, it can be seen that tax debt stands as a preferred creditor who gets repayment after the cost of bankruptcy and remuneration of curator services and laborer wage debts. In addition, the preceding right of tax debt is affected by tax collection expiration which may result in the preceding right of tax debt unenforcable. However, the provision concerning the postponement of the expiration of the preceding right of the tax debt allows the tax debt to get its repayment as a concurrent creditor.

This shows that basically the right to collect taxes on the basis of the acquisition of tax debt. Based on this, the Directorate General of Taxation should improve the rules and policies relating to tax collection in bankruptcy whereas the Tax Administration should conduct the most effective tax collection activities for the settlement of tax debt in the event of bankruptcy."

"Adanya ketentuan mengenai daluwarsa penagihan pajak dapat mengakibatkan hilangnya hak mendahulu utang pajak. Penelitian ini mengidentifikasi kedudukan hak mendahulu utang pajak dengan adanya kreditor preferen lain dalam hal terjadinya kepailitan dan pengaruh daluwarsa penagihan pajak terhadap hak mendahulu utang pajak dalam kepailitan. Penulisan skripsi ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif yang dilakukan terhadap hukum positif mengenai kepailitan dan perpajakan di Indonesia. Dalam menggunakan metode penelitian yang dilakukan dalam penulisan skripsi ini, dapat diketahui bahwa utang pajak berkedudukan sebagai kreditor preferen yang mendapatkan pelunasan setelah biaya kepailitan dan imbalan jasa kurator serta utang upah buruh. Di samping itu, hak mendahulu utang pajak dipengaruhi oleh daluwarsa penagihan pajak yang dapat mengakibatkan hak mendahulu utang pajak tidak dapat diterapkan apabila hak untuk melakukan penagihan pajak daluwarsa. Namun, adanya ketentuan mengenai penangguhan daluwarsa hak mendahulu utang pajak memungkinkan utang pajak mendapatkan pelunasannya sebagai kreditor konkuren. Hal tersebut menunjukkan bahwa pada dasarnya hak untuk melakukan penagihan pajak menjadi dasar didapatkannya pelunasan utang pajak. Berdasarkan hal tersebut, Direktorat Jenderal Pajak harus memperbaiki peraturan-peraturan maupun kebijakan-kebijakan yang berkaitan dengan penagihan pajak dalam kepailitan sedangkan Jurusita Pajak harus melakukan kegiatan penagihan pajak yang paling efektif guna dilunasinya utang pajak dalam terjadinya kepailitan.

---

The existence of a provision concerning the expiration of tax collection may result in the loss of preceding right of the tax debt. The existence of a provision concerning the expiry of tax collection may result in the loss of the preceding right of the tax debt. This study identifies the preceding position of tax debt with the presence of other preferred creditors in the event of bankruptcy and the effect of the expiry of tax collection on the preceding right of tax debt in bankruptcy. This thesis approaches the Indonesian positive law regarding bankruptcy and taxation through a normative juridicial research method. In using the research method undertaken in the writing of this thesis, it can be seen that tax debt stands as a preferred creditor who gets repayment after the cost of bankruptcy and remuneration of curator services and laborer wage debts. In addition, the preceding right of tax debt is affected by tax collection expiration which may result in the preceding right of tax debt unenforcable. However, the provision concerning the postponement of the expiration of the preceding right of the tax debt allows the tax debt to get its repayment as a concurrent creditor. This shows that basically the right to collect taxes on the basis of the acquisition of tax debt. Based on this, the Directorate General of Taxation should improve the rules and policies relating to tax collection in bankruptcy whereas the Tax Administration should conduct the most effective tax collection activities for the settlement of tax debt in the event of bankruptcy. "

"ABSTRAKTesis ini membahas tentang kedudukan pelunasan utang kreditur penerima fidusiaterhadap kreditur pajak dan juga perlindungan hukum terhadap kreditur penerimafidusia yang obyek fidusia telah dieksekusi terlebih dahulu oleh kreditur pajak.Kreditur penerima fidusia dan kreditur pajak sama-sama diatur oleh undangundanghak untuk didahulukan pelunasan utangnya daripada kreditur yang lain,dikarenakan hal tersebut, maka akan dibahas kreditur mana diantara keduakreditur yaitu kreditur fidusia dan kreditur pajak, yang harus didahulukan terlebihdahulu pelunasan utangnya. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridisnormatif dengan melakukan deskriptif analitis. Simpulan dari hal tersebut diatasbahwa kedudukan pelunasan utang, terhadap kreditur penerima fidusia dengankreditur pajak dalam hal kepailitan menempatkan bahwa kreditur penerima fidusiamempunyai hak untuk didahulukan pelunasan utangnya terlebih dahulu daripadakreditur pajak, akan tetapi terdapat jangka waktunya yaitu 90 (sembilan puluh)hari dan perlindungan hukum terhadap kreditur penerima fidusia yang obyek telahdieksekusi terlebih dahulu oleh kreditur pajak ialah karena adanya asasconstitutum possessorium dan droit de suite maka kreditur pajak harusmengembalikan obyek tersebut untuk dapat dipenuhinya pelunasan utang krediturpenerima fidusia. Tesis ini menyarankan bahwa harus adanya ketetapanMahkamah Konstitusi dan dibuat peraturan seperti Peraturan Menteri Keuangan,Peraturan Perbankan dimana salah satu pasalnya mengatur mengenai kedudukanpelunasan utang kreditur penerima fidusia dan kreditur pajak.

---

ABSTRACTThe thesis discusses about the debt repayment position between fiduciaryrecipients creditor and tax creditors and the legal protection for the fiduciaryrecipients creditor where the fiduciary object has been executed in advance by thetax creditors. The provisions granting the right for both fiduciary recipientscreditor and taxes creditor to take precedence over the debt repayment than anyother creditors, therefore the thesis will be discussed which creditor that shouldcome first in debt repayment. The methodology used in this research is normativejuridical with descriptive analytical. The conclusions for the position of debtrepayment between the fiduciary recipients creditors with the tax creditors in theevent of bankruptcy, then it places the fiduciary recipients creditors to takeprecedence in debt repayment than the tax creditors but in condition within theperiod of 90 (ninety) days and legal protection against fiduciary recipientscreditor who the object has executed before by the tax creditor, because theprinciple of constitutum possessorium and droit de suite then the tax creditor mustreturn the object to be able to fulfill the debt repayment for the fiduciaryrecipients creditor. This thesis suggests that provisions should be made such asthe Constitutional Court and made regulations from ministry such as Regulationof the Minister of Finance and the Banking Regulation where one of the articlesregulate the position of debt repayment of fiduciary recipients creditor and taxcreditors."

"Utang piutang adalah hal yang biasa terjadi dalam perniagaan masyarakat. Permasalahan muncul ketika debitur sulit membayar hutangnya. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif dengan bentuk penelitian preskriptif analitis. Alat pengumpulan data adalah dengan studi dokumen mengumpulkan data sekunder. Tesis ini membahas mengenai kepentingan dari kreditur separatis dalam PKPU dan kedudukan utang yang berdasarkan akad murabahah dalam kepailitan. Tesis ini menyoroti pertimbangan hakim dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor: 759/K/PDT/2012 terutama perihal kedudukan kreditur separatis dalam Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) dan kepailitan: kreditur separatis tidak dilarang secara tegas oleh Undang-undang Kepailitan dan PKPU Nomor 37 Tahun 2004 untuk terlibat dalam PKPU meskipun pada dasarnya, PKPU diadakan demi urgensi kepentingan kreditur konkuren; Pengadilan Niaga mempunyai wewenang mutlak dalam menangani perkara PKPU dan kepailitan serta berhak mengesampingkan pilihan domisili hukum yang sebelumnya telah diperjanjikan dan dipilih oleh para pihak. Tesis ini turut menjelaskan tentang alur hutang piutang dalam akad murabahah, yang mana hutang piutang yang tercantum dalam akad murabahah ternyata sejalan dengan ketentuan hutang yang dimaksud dalam Undang-undang Kepailitan dan PKPU. Hanya saja, dalam akad murabahah, aspek hukum Islam dan perbankan syariah sangat penting untuk diperhatikan dalam penyelesaian sengketa yang terjadi akibat macetnya pembayaran dari debitor kepada kreditor.

---

Debts are very common in commercial society. The problem arises when a debtor is difficult to pay their debts. This research is the normative form of prescriptive analytical research. Writer did library research to get the secondary data. The focus of this study is the consideration and the reasoning of judges in the Supreme about how the Mortgage Holder?s position is, in a suspention of payment and bankruptcy is not expressly prohibited by Act of Bankruptcy and Suspention of payment in Indonesia (Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004) despite basically, suspention of payment held by the exigencies of all lenders and all creditors. In the other hand, this study also explain the absolute authority of Pengadilan Niaga to rule bancruptcy and suspention of payment despite of choice of law made by parties. Furthermore, this study also describes how debts in Murabahah Contract and Qardh Contract, turns to meet the provisions of the debt referred to Act of Bankruptcy and Suspenttion of payment in Indonesia (Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004). In addition, this thesis also highlights briefly aspects of syariah banking in solving the dispute which happens because bad payments from debitors to creditors."

"Ketentuan perpajakan menempatkan negara sebagai pemegang hak mendahulu atas tagihan pajak.Hak mendahulu ini memberi kesempatan kepada Negara untuk mendapatkan bagian lebih dahulu dari kreditur lain atas hasil pelelangan barang-barang milik Penanggung Pajak di muka umum guna menutupi atau melunasi utang pajaknya.Pengaturan tentang hak mendahulu berkaitan dengan utang pajak dalam kenyataannya tidak diterapkan secara benar. Direktorat Jenderal Pajak justru mengalami kerugian akibat adanya permohonan pailit. Salah satu kemungkinan rekayasa adalah dengan teknik homologatie sebagaimana diatur dalam Pasal 281 ayat (1) UU Kepailitan. Berdasarkan teknik tersebut kemudian wajib pajak mengajukan masalahnya ke Pengadilan Niaga.Kedudukan Direktorat Jenderal Pajak sangat kuat sebagai pemegang utang pajak termasuk dalam hal kepailitan. Keputusan pengadilan niaga yang mengabaikan kedudukan pemerintah atau negara terhadap utang pajak tidak menghalangi pemerintah atau negara untuk tetap melakukan pemungutan. Apalagi mengingat bahwa jika putusan pengadilan dijatuhkan oleh pengadilan umum bukanlah penyelesaian masalah perpajakan yang semestinya karena berdasarkan peraturan perundang - undangan telah diatur kompetensi absolut dari Peradilan Pajak dalam menyelesaikan sengketa pajak."

"ABSTRAKSkripsi ini membahas mengenai kedudukan Bank Indonesia dalamkepailitan bank dari kontruksi hukum Undang-undang No. 37 Tahun 2004Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Hutang. Yangmenjadi pokok permasalahan dalam penulisan ini adalah dimana pada Pasal 2 ayat(3) Undang-Undangn ini menyebutkan hanya Bank Indonesia yang berwenangmengajukan permohonan pailit terhadap bank bermasalah, dan bukan parakreditor bank pada umumnya, maka dibahas juga kewenangan kepailitan bankoleh Bank Indonesia setelah kewenangan pengawasan bank dialihkan kepadaOtoritas Jasa Keuangan. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatanyuridis normatif untuk menghasilkan data yang bersifat deskriptif analitis. Melaluipenelitian ini diharapkan mampu memberikan jawaban mengenai aspek hukumterhadap kedudukan Bank Indonesia dalam kepailitan bank dengan melihatberbagai sudut pandang, terutama Undang-Undang Perbankan dan Undang-Undang Kepailitan

---

ABSTRACTThis thesis discusses about Bank Indonesia's Legal Position In Terms ofthe Bank Bankruptcy at Law Constructions Law Number 37 of 2004 onBankruptcy and Postponement of Debt Payment. The primary issue for this thesisis artikel 2 paragraaf 3 at this law, mentions that?s only Bank of Indonesia can beinitiate bankruptcy petitions for troubled bank, instead kreditors of bank whichcommonly, will be discussed for authority bankruptcy of bank by Bank ofIndonesia after authority of supervisions bank move to Financial ServicesAuthority. The method of this research is used a normative juridical interpretiveto generate data that is descriptive analytical. Through this research is expected toprovide solve about the legal aspects of the position of Bank Indonesia inbankruptcy bank with different points of view, especially the Banking Act and theBankruptcy Act."