Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Tesis ini membahas tentang dampak yang muncul sehubungan dengan Bantuan Likuiditas Bank Indonesia yang dikucurkan pada masa krisis dengan tujuan untuk menyelematkan sistem perbankan nasional secara khusus dan keutuhan negara secara umum. Tulisan ini dibuat dengan metode penelitian normatif dengan tipe eksploratoris dan menggunakan data primer seria sekunder. Hasil dari penelitian adalah bahwa dampaknya terdiri dari dampak positif dan negatif, dan mempengaruhi berbagai bidang, termasuk didalamnya perbankan.

---

This thesis deals with impact that arises in relation to Bank Indonesia Liquidity Aid that was disbursed during the crisis with the purpose of saving national banking System in particular and the State unity in general. This article is made with normative research method with exploratory type and uses primary and secondary data. The results of research is that its impacts consist of positive and negative impacts, and affect various fields, including the he banking."

"ABSTRAKTesis ini membahas tentang dampak yang muncul sehubungan dengan bantuan Likuiditas Bank Indonesia yang dikucurkan pada masa krisis dengan tujuan untuk menyelamatkan sistem perbankan nasional secara khusus dan keutuhan negara secara umum. Tulisan ini dibuat dengan penulisan metode normatif dengan tipe eksploratos dan mengguankan data primer serta sekunder hasil dari penelitian adalah bahwa dampaknya terdiri dampak positif dan negatif, dan mempengaruhi berbagai bidang termasuk didalamnya perbankan."

"Penelitian ini dilatarbelakangi adanya potensi polemik antara kebijakan konsolidasi dalam kerangka Arsitektur Perbankan Indonesia (API) dan kebijakan persaingan usaha, khususnya dari segi struktur persaingan dan stabilitas bank pada periode penelitian tahun 2001-2010. Dengan menggunakan pendekatan struktural, diketahui bahwa struktur pasar bank umum di Indonesia masih terkosentrasi pada beberapa bank besar dan kebijakan konsolidasi dalam kerangka API justru mendorong perbaikan dalam struktur pasar bank umum di Indonesia. Sedangkan, dengan menggunakan pendekatan non struktural, yaitu meneliti perilaku kompetitif bank dengan menggunakan model Panzar-Rosse (1987), diketahui bahwa industri bank umum di Indonesia berada dalam karakteristik pasar persaingan yang monopolistik, dengan kecenderungan perilaku yang semakin kompetitif pasca implementasi program API. Selanjutnya diketahui pula bahwa secara keseluruhan, bank umum di Indonesia semakin berperilaku kompetitif dalam struktur pasar yang semakin tidak terkonsentrasi dan sebaliknya, namun demikian kondisi tersebut tidak terjadi pada bank dengan skala kecil dan besar. Kebijakan konsolidasi dalam program API juga berdampak positif terhadap peningkatan indeks stabilitas bank, melalui peningkatan variabel Z-Index yang signifikan pada periode pasca implementasi program API. Selain hal tersebut di atas, dari hasil pengolahan dengan menggunakan data panel menghasilkan kesimpulan bahwa perubahan tingkat persaingan bank umum di Indonesia tidak terbukti secara signifikan mempengaruhi stabilitas bank. Dengan kata lain, tidak terdapat hubungan yang jelas antara struktur persaingan dan stabilitas bank.

---

This research is based on the potential polemic between the policy for consolidation in the framework of Indonesian Banking Architecture (API) as well as the policy for competition, particularly in the terms of the competition structure and stability of the bank during the study period of 2001-2010. By using a structural approach, it is understood that the market structure of the commercial banks in Indonesia is still dominated by several large banks and the policy for consolidation in the framework of API has encouraged the improvement in the market structure of the commercial banks in Indonesia.

On the other hand, by using a non structural approach, namely studying the competitiveness behaviour of commercial banks by applying Panzar-Rosse Model (1987), it is noted that the commercial bank industry in Indonesia includes in the market characteristics of monopolistic competition in which its behavior tends to become more competitive after the implementation of the API program. Further, it is understood as well that, overall, the commercial banks in Indonesia tend to behave more competitively in the market structure being not concentrated, and vice versa. However, such condition does not happen to the commercial banks with small and large scale.

The policy for consolidation in the API program has also had a positive impact on the increasing in the bank stability index. This is reflected by the significant increase in the variable Z-Index after the implementation of the API program. In addition, the data resulted from panel data running shows that the change in the level of competition for the commercial banks in Indonesia is not found significantly to affect the stability of the bank."

"Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya ekses likuiditas perbankan dan menganalisis sensitivitas faktor-faktor tersebut dalam mempengaruhi ekses likuiditas perbankan dalam rangka efektifitas kebijakan moneter Bank Indonesia. Yang dimaksud ekses likuiditas perbankan dalam penelitian ini adalah ekses likuiditas rupiah perbankan yang datanya merupakan data posisi OPT yang mencerminkan ekses likuiditas yang telah diserap Bank Indonesia.Berdasarkan studi literatur, dilakukan uji empiris terhadap data time series bulanan periode Januari 2000 - Juni 2010 terhadap variabel ekses likuiditas perbankan periode sebelumnya, reserve requirement, currency sebagai proksi variabel preferensi nasabah dalam memegang uang tunai, suku bunga PUAB overnight, ekspor neto, dan siklus ekonomi. Analisa dilakukan dengan metode Ordinary Least Square (OLS).Hasil estimasi menunjukkan bahwa variabel ekses likuiditas periode sebelumnya, reserves requirement, currency, suku bunga PUAB O/N, dan ekspor neto mempengaruhi secara signifikan besarnya ekses likuiditas perbankan. Sensitivitas variabel yang diukur dari angka koefisien hasil regresi cukup bervariasi. Yang paling kuat mempengaruhi ekses likuiditas perbankan adalah ekses likuiditas periode sebelumnya, reserves requirement, dan currency. Hasil penelitian juga menyimpulkan bahwa perilaku perbankan secara makro di Indonesia tidak cukup moderat dalam memelihara ekses likuiditasnya,

---

The objective of this thesis is to determine factors which influence banking excess liquidity and analysis their sensitivity. Excess reserves in this thesis is referred to excess reserves in rupiah as reflected in open market operation position which conducted by Bank Indonesia.Based on the literature this thesis conducted an empirical test for monthly time series data of excess liquidity, reserves requirement, currency to capture customers characteristic, PUAB interest rate, net exports, and business cycle, between January 2000 - June 2010. The model is estimated using Ordinary Least Square (OLS) method.The estimation result shows that excess liquidity previous month, reserve requirement, currency, PUAB interest rate previous month, and net exports have influenced banking excess liquidity significantly. The coefficient estimations also indicate that excess liquidity previous month, reserves requirement, and currency have stronger effect on the banking excess reserves than PUAB interest rate previous month and net export. In addition, this thesis also concluded that banking behavior as a whole is not moderate enough to maintain their excess liquidity."

"Program Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) yang dimaksudkan untuk membantu bank-bank yang sedang mengalami kesulitan likuiditas pada saat krisis moneter yang terjadi pada tahun 1997 justru disalahgunakan oleh bank-bank penerimanya. Fenomena ini telah membuka dimensi baru dalam wajah kejahatan dan pelakunya di Indonesia, yang semula hanya melihat bank sebagai pihak yang dirugikan (korban) namun kini telah menempatkan bank (maupun pengurusnya) sebagai pelaku kejahatan di bidang perbankan. Yang menjadi permasalahan adalah bagaimana kebijakan hukum pidana dalam hukum positif terhadap bank sebagai pelaku kejahatan di bidang perbankan, kemudian dikaitkan dengan kebijakan pemberian release and discharge, serta bagaimana sebaiknya perumusan kebijakan hukum pidana dalam rangka pembaharuan perundang- undangan di masa yang akan datang. Dengan demikian tujuan penelitian ini adalah mengkaji kebijakan hukum pidana yang tertuang dalam hukum positif, kemudian menganalisa penerapan (aplikasi) kebijakan hukum pidana berkaitan dengan pemberian release and discharge, serta mengevaluasi konsep kebijakan hukum pidana terhadap bank sebagai pelaku kejahatan di bidang perbankan dalam rangka pembaharuan hukum. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kepustakaan dengan data sekunder sebagai sumber datanya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan hukum pidana terhadap bank sebagai pelaku kejahatan di bidang perbankan sebagaimana yang terdapat pada Undang-Undang tentang Perbankan (Undang-Undang Nomor 7 tahun 1992 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998) ternyata lebih ditujukan kepada subjek manusia (pengurus bank, yang diperluas hingga mencakup pihak terafiliasi), sedangkan terhadap bank (korporasi) adalah berwujud pada kebijakan yang sifatnya non penal (sanksi administratif). Selanjutnya berkaitan dengan pemberian release and discharge berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 8 Tahun 2002, dilihat dari sudut kebijakan (policy) merupakan kebijakan yang sifatnya integral dengan program pembangunan nasional pada saat itu, sehingga membawa perubahan arah kebijakan hukum pidana pada tahap aplikasi (penegakan hukum). Pada akhirnya dapat disimpulkan bahwa kebijakan hukum pidana terhadap bank sebagai pelaku kejahatan di bidang perbankan pada tahap legislasi maupun tahap aplikasi ternyata dirasakan masih lemah dan cenderung berpihak kepada kepentingan korporasi. Untuk itu perlu dilakukan pembaharuan undang-undang perbankan yang meliputi kriminalisasi beberapa perbuatan sebagai tindak pidana perbankan, pertanggungjawaban pidana korporasi, serta penjatuhan sanksi pidana dengan mekanisme penyelesaian di luar persidangan (put of court) terhadap bank sebagai sebagai pelaku kejahatan di bidang perbankan.

---

Bank Indonesia Liquidity Support program (BLBI) that is meant to help banks that strucking a snag liquidity upon happening monetary crisis on year 1997 but misused by bank its receiver. This phenomenon have opened new dimension in criminal offenders at Indonesia, which just originally see bank as side as harmed (victim) but is now have placed bank (and also its executive corporate) as subject at criminal banking. One that as about problem is how penal policy that most decants in law to bank as the offender of criminal banking, then concemed by application release and discharge policy, and how better penal policy formulation to bank as the offender of criminal banking in order to reconditioned legislation at proximately. Observational intent thus it is analyses penal policy that is decanted in positive law, then analyses implementation (application) penal policy gets bearing with application release and discharge, and evaluates penal policy concept to bank as the offender of criminal banking in order to jurisdictional reconditioned. This research utilize bibliographical research method with secondary data as source of its data. Result observationaling to point out that penal policy to bank as the offender of criminal banking as it were that there be on Banking Act (Act Number 7/1992 as it were changed by Act Number 10/1998) apparently more being addressed to subjek man (bank administrator, one that expanded until ranges the affiliation person), meanwhile to bank (Corporation) are tangible on policy that its character non penal (administrative sanction). Hereafter gets bearing with application release and discharge base Presidential Instruction Number 8/2002, seen from policy perspective, its constituting policy that its character integral with nationa! program development at that moment, so taking in changing penal policy aim on application phase (criminal law enforcement) to arsonists at banking area. On eventually gets to be concluded that criminal law policy to bank as as the offender of criminal banking on legislation phase and also application phase apparently been felt still frail and tend gets to side to Corporation behalf. So it needs to update the rules (Banking Act) with that covers criminalisation some conduct as acts banking crime, inserted its corporate criminal liability, and punishment with a mechanism of out of court system to bank (Corporation) as the offender of criminal banking."

"Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi dampak konsentrasi kepemilikan bank terhadap risiko perbankan di Indonesia. Konsentrasi kepemilikan bank ditandai dengan tingginya komposisi saham yang dimiliki oleh satu pihak pemegang saham. Tingkat konsentrasi dibagi menjadi tiga level: (1) < 20%; (2) 20%-50%; (3) > 50%. Berdasarkan estimasi data panel terhadap individu bank di Indonesia, ditemukan bahwa tingginya konsentrasi kepemilikan bank akan meningkatkan risiko perbankan dan secara rata-rata bank dengan pemilik yang terkonsentrasi pada level 3 memiliki tingkat risiko paling besar diantara dua level konsentrasi lainnya. Selain itu, penelitian ini ikut mengkaji tingkat risiko jenis-jenis bank di Indonesia dimana jumlah bank dengan jenis Bank Umum Swasta Nasional yang banyak akan meningkatkan risiko perbankan.

---

This study aims to identify the impacts of bank ownership concentration on banking risk in Indonesia. The ownership concentration is characterized by the high composition of shares that is held by one shareholder. The concentration is classified into three levels: < 20%; 20%-50%; > 50%. Based on panel data estimation using 115 banks from 2008-2017, it was found that higher concentration of ownership would increase the banking risk. Banks with ownership concentration on level 2 are riskier than the other levels. This study also examines the risk of specific types of Indonesia banking sector. The large number of National Private Commercial Bank tend to increase the banking risk."

"Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efektifitas Sertifikat Bank Indonesia Syariah (SBIS) terhadap pengendalian likuiditas industri perbankan syariah di Indonesia. Penelitian dilakukan dengan menggunakan analisis industri dan ekonometri. Analisa industri dilakukan untuk melihat hubungan/kaitan antara volume SBIS dengan uang beredar, pembiayaan/financing dan suku bunga deposito. Analisis ekonometri dilakukan untuk melihat model manajemen likuiditas untuk operasi moneter syariah. Pertama diteliti variabel yang menentukan peran bank sentral dalam mengelola likuiditas dengan menggunakan model konvensional. Selanjutnya ditetapkan variabel yang akan di uji dengan mempertimbangkan karakteristik industri perbankan syariah di Indonesia. Dari model yang dihasilkan menunjukkan bahwa volume SBIS dipengaruhi oleh uang beredar, DPK dan lag volume SBIS. Untuk lebih meningkatkan efektifitas SBIS dalam pengendalian likuiditas di industri perbankan syariah juga disarankan agar bank sentral mengeluarkan instrumen investasi moneter syariah selain instrumen moneter yang ada saat ini.

---

This study aims to determine the effectiveness of Bank Indonesia Sharia Certificate (SBIS) to Manage Liquidity in Sharia Banking Industry in Indonesia. The research was conducted by using statistical and econometric analysis. The statistical analysis to see the relationship between the volume of SBIS with money supply, financing and deposit rates. Econometric analysis carried out to see model of liquidity management for Islamic monetary operations.

First, searched the variable that determine the role of central banks in managing liquidity by using the conventional model. Next, determined variables which will be tested by considering the characteristics of Islamic banking industry in Indonesia. From the model showed that the volume of SBIS influenced by money supply, deposits and lag SBIS volume. To further improve the effectiveness of sharia banking industry liquidity also suggested that the central bank to issue a monetary investment instruments other than Islamic monetary instruments that exist today."

"Dan sisi yuridis, penyaluran BLBI bukan merupakan kebijakan yang "baru" dan secara mendadak diciptakan. Kebijakan itu telah dilakukan jauh sebelum terjadinya krisis moneter dan memiliki landasan hukum Bank Indonesia yang lama yaitu Undang-undang No. 13 tahun 1968 tentang Bank Sentral dan Undang-undang No. 7 tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No. 10 tahun 1998. Pasal 32 ayat (3) UU No. 13 tahun 1998 menyebutkan "Bank dapat pula memberikan kredit likuiditas kepada bank-bank untuk mengatasi kesulitan likuiditas dalam keadaan darurat" sedangkan pasal 37 ayat (2) bumf b UU No. 7 tahun 1992 menegaskan "Dalam hal suatu bank mengalami kesulitan likuiditas yang membahayakan kelangsungan usahanya, maim BI dapat mengambil tindakan lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.".Dalam pelaksanaannya, penyaluran BLBI yang meneapai Rp 144,54 triliun itu dapat dikategorikan dalam beberapa kebijakan. Pertama, BLBI yang ditujukan untuk mengatasi kesulitan likuditas bank yaitu saldo debet, SBPUK dan fasilitas diskonto (Rp 129,40 triliun). Kedua, dalam rangka pembayaran seluruh sisa dana masyarakat pada 16 Bank Dalam Likuidasi dan Bank Baku Operasi (Rp 6,015 trilyun). Ketiga, BLBI berupa dana talangan untuk pembayaran tunggakan trade finance kepada kreditur luar negeri (Rp 9,13 triliun). Untuk kategori pertama, dilakukan berdasarkan kebijakan Pemerintah tidak memberlakukan stop kliring, sedangkan kategori kedua dan ketiga, berdasarkan kebijakan penjaminan Pemerintah balk dalam blanket guaranty (Keppres No. 26 tahun 1998) maupun penjaminan luar negeri (Keppres No. 120 tahun 1998). Yang menjadi pokok permasalahan adalah :1. Apakah yang menjadi landasan hukum pemberian BLBI oleh Bank Indonesia?2. Bagaimanakah dan proses upaya penyelesaian kebijakan pemberian BLBI di Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN)?3. Bagaimanakah pembagian beban pemberian kebijakan BLBI antara Pemerintah dan Bank Indonesia?Tujuan penulisan dari tesis ini yaitu :1. Untuk mengetahui Landasan hukum pemberian BLBI oleh Bank Indonesia.2. Untuk mengetahui bagaimana proses penyelesaian BLBI di BPPN.3. Untuk mengetahui bagaimanakah pembagian beban BLBI antara pemerintah dan Bank Indonesia."

"Penyaluran Bantuan Likuiditas Bank Indonesia, salah satu instrument Bank Indonesia ditetapkan pemerintah dalam menghadapi krisis, guna menghindari kehancuran dan kelumpuhan Sistem Keuangan, Sistem Perbankan serta ekonomi umumnya. melakukan pemulihan ekonomi secara intensif, inisiatif dan kebijaksanaan sikap transparan, komunikatif dan koordinatif untuk mencapai solusi, objektif proporsional dan konseptual. Untuk menjawab tiga pokok permasalahan dalam penelitian yaitu : Bagaimana mekanisme penyaluran Bantuan Likuiditas Bank Indonesia. Apakah fasilitas, pengendalian dan pengawasan penggunaan dananya, penagihannya melalui Badan Penyehatan Perbankan Nasional, dianggap pengalihan beban tanggung jawab. Bagaimanakah bentuk pengawasan dan pertanggung jawaban Bank Indonesia dan Badan Penyehatan Perbankan Indonesia didalam proses pengembalian dan penyelesaiannya secara hukum.Metode Penelitian pengumpulan jenis data primer, penelitian lapangan (field research) dan data sekunder, penelitian perpustakaan (library research). eksplorasi (penelusuran) bersifat penelitian hukum normative, tipologi sudut sifat penelitian diskriptif eksplanatoris.Alat pengumpulan data sekunder dari bahan pustaka hukum dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, serta bahan hukum tertier. Pengawatan tidak terlibat dan wawancara dengan responden. Analisa data normative-kualitatif. pengolahan analisa metode induktif dan komparatif. maka hasil penelitian Pertama, Mekanisme Penyaluran Bantuan Likuditas Bank Indonesia hakekatnya melaksanakan perintah undang-undang, menempuh kebijakan dan kelemahannya manajemen penyaluran. Kedua, pengendalian penggunaan dana menerapkan Cease and Decease Order (CDO).' kelemahan system pembinaan dan pengawasan bank.Kebijakan politis pemerintah berpengaruh. Pengawasan Bank Indonesia, dan Pengendalian Badan Penyehatan Perbankan Nasional. Ketiga, penyeJ.esaian diterbitkan Surat Utang Pemerintah, Perpectual Promissory Note dan Reedemable Promissory Note. Capital Maintenace Notes. Akta Pengalihan Tagihan (Cessie). dibedakan unsur tanggung jawab kebijaksanaan dengan unsur beban finansial. Upaya memperoleh kembali dana melalui Master of Settlement Acquisition Agreement, Master of Refinancing Note Issuence Agreement, Akta Pengakuan Utang, Pengadilan Perdata, Niaga dan Pidana serta Panitia Urusan Piutang Negara."