Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Tipe penelitian hukum yang digunakan adalah yuridis normatif yang menghasilkan kajian preskriptif. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan, pendekatan konsep dan pendekatan analitis. Dalam teknik pengumpulan data, peneliti menggunakan data sekunder dengan melakukan studi kepustakaan terhadap bahan-bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Selain itu, dilakukan wawancara dengan pihak Perum Jamkrindo dan Bank Niaga untuk mendapatkan data primer yang digunakan untuk mendukung data sekunder. Data yang ada dianalisis secara kualitatif. Permasalahan dalam penelitian ini adalah dasar pertimbangan hukum masih diperlukan adanya penjaminan kredit melalui Perum Jamrindo, padahal KPRI-Gotong Royong telah menjaminkan piutangnya secara fidusia kepada Bank Niaga. Selanjutnya, akibat hukum apa yang akan timbul atas penyelesaian kredit macet KPRI-Gotong Royong pada Bank Niaga dengan adanya penjaminan kredit melalui Perum Jamkrindo. Persoalan lainnya adalah apakah perbedaan, keunggulan dan kelemahan antara penjaminan kredit dan asuransi kredit. Sebagai hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa penjaminan kredit melalui Perum Jamkrindo diperlukan karena jaminan piutang secara fidusia dirasakan kurang memadai dengan terdapatnya kelemahan dalam melakukan eksekusi sebagaimana terdapat dalam Akta Jaminan Fidusia. Pertimbangan hukum lainnya adalah dilepaskannya hak istimewa Perum Jamkrindo berdasarkan Pasal 1831 dan 1832 KUHPerdata. Mengacu pada hal di atas, dengan adanya penjaminan kredit melalui Perum Jamkrindo, KPRI-Gotong Royong telah memenuhi persyaratan teknis perkreditan sehingga memperoleh kredit yang bersangkutan. Sementara itu, Bank Niaga pun merasa aman atas kredit yang disalurkannya kepada KPRI-Gotong Royong karena telah mendapatkan penjaminan kredit dari Perum Jamkrindo. Dengan adanya penjaminan kredit, ketika terjadi kredit macet, Perum Jamkrindo sebagai Penjamin wajib membayar klaim sebesar 75% dari kerugian yang diderita kepada Bank Niaga sebagai Penerima Jaminan. Atas pembayaran klaim tersebut, Penjamin memiliki hak subrogasi yang besarnya sebanding dengan besarnya klaim yang dibayar. Dalam hal ini, Penjamin menggantikan hak-hak Bank Niaga atas KPRI-Gotong Royong. Berkaitan dengan hal tersebut, terdapat beberapa keunggulan, kelemahan dan perbedaan antara penjaminan kredit dan asuransi kredit. Berdasarkan apa yang diuraikan di atas, maka tujuan dari dilakukannya penelitian ini adalah membantu UMKMK dalam mengakses kredit perbankan dengan memanfaatkan penjaminan kredit.

---

This law research is using normative juridical as a type of law research which produces prescriptive studied. The methods using in this research is statute approach, conceptual approach, and analytical approach. In data collecting technique, the researcher is using secondary data which is obtained by library research toward primary law material s, secondary law materials, and tertiary law materials. In addition, to support the secondary materials, researcher is using primary materials which is obtained from the interview with Perum Jamkrindo party and Niaga Bank. Furthermore, the data are analyzed in a qualitative manner. The problem in this research is the law consideration why it’s required a guarantee through Perum Jamkrindo whereas KPRI-Gotong Royong has guarantied its account receivable under fiducia to Bank Niaga. The second problem is what legal cause that will arise on the credit settlement between KPRI-Gotong Royong and Niaga Bank with the credit guarantee from Perum Jamkrindo. The other problem is what the contrast, advantages and disadvantages between credit guarantee and credit insurance. As the result of this research it can be concluded that credit guarantee through Perum Jamkrindo is needed because of the account receivable guarantee which is only under fiducia is insufficient refer to the execution weakness that is stated in Akta Jaminan Fidusia. The other law consideration is based on the releasing of Perum Jamkrindo’s privilege as stated in Article 1831 and 1832 Code Civil. According to those above, with the credit guarantee from Perum Jamkrindo, KPRI-Gotong Royong has obtained all technical loan requirements and lead to a result that it can have the loan mentioned. Meanwhile, Niaga Bank has the security over the loan which it is provided to KPRI-Gotong Royong as the result of the credit guarantee from Perum Jamkrindo. The credit guarantee offer a 75% payable over the claim of the detriment that suffered by Niaga Bank as the party who receives the guarantee. Over the claim payment, guarantor receives the subrogation right which equal with the claim payment. According to that, the guarantor replaces the right of Niaga Bank and the party who receives the guarantee over KPRI-Gotong Royong. So there are some contrast, advantages, disadvantages between the credit guarantee and credit insurance. Based on those above, the purpose of this research is helping UMKMK gain the banking loan which is using credit guarantee."

"Tipe penelitian hukum yang digunakan adalah yuridis normatif yang menghasilkan kajian preskriptif. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan, pendekatan konsep dan pendekatan analitis. Dalam teknik pengumpulan data, peneliti menggunakan data sekunder dengan melakukan studi kepustakaan terhadap bahan-bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Selain itu, dilakukan wawancara dengan pihak Perum Jamkrindo dan Bank Niaga untuk mendapatkan data primer yang digunakan untuk mendukung data sekunder. Data yang ada dianalisis secara kualitatif. Permasalahan dalam penelitian ini adalah dasar pertimbangan hukum masih diperlukan adanya penjaminan kredit melalui Perum Jamrindo, padahal KPRI-Gotong Royong telah menjaminkan piutangnya secara fidusia kepada Bank Niaga. Selanjutnya, akibat hukum apa yang akan timbul atas penyelesaian kredit macet KPRI-Gotong Royong pada Bank Niaga dengan adanya penjaminan kredit melalui Perum Jamkrindo. Persoalan lainnya adalah apakah perbedaan, keunggulan dan kelemahan antara penjaminan kredit dan asuransi kredit. Sebagai hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa penjaminan kredit melalui Perum Jamkrindo diperlukan karena jaminan piutang secara fidusia dirasakan kurang memadai dengan terdapatnya kelemahan dalam melakukan eksekusi sebagaimana terdapat dalam Akta Jaminan Fidusia. Pertimbangan hukum lainnya adalah dilepaskannya hak istimewa Perum Jamkrindo berdasarkan Pasal 1831 dan 1832 KUHPerdata. Mengacu pada hal di atas, dengan adanya penjaminan kredit melalui Perum Jamkrindo, KPRI-Gotong Royong telah memenuhi persyaratan teknis perkreditan sehingga memperoleh kredit 3'ang bersangkutan. Sementara itu, Bank Niaga pun merasa aman atas kredit yang disalurkannya kepada KPRI-Gotong Royong karena telah mendapatkan penjaminan kredit dari Perum Jamkrindo. Dengan adanya penjaminan kredit, ketika terjadi kredit macet, Perum Jamkrindo sebagai Penjamin wajib membayar klaim sebesar 75% dari kerugian yang diderita kepada Bank Niaga sebagai Penerima Jaminan. Atas pembayaran klaim tersebut, Penjamin memiliki hak subrogasi yang besarnya sebanding dengan besarnya klaim yang dibayar. Dalam hal ini, Penjamin menggantikan hak-hak Bank Niaga atas KPRI-Gotong Royong. Berkaitan dengan hal tersebut, terdapat beberapa keunggulan, kelemahan dan perbedaan antara penjaminan kredit dan asuransi kredit. Berdasarkan apa yang diuraikan di atas, maka tujuan dari dilakukannya penelitian ini adalah membantu UMKMK dalam mengakses kredit perbankan dengan memanfaatkan penjaminan kredit.

---

This law research is using normative juridical as a type of law research which produces prescriptive studied. The methods using in this research is statute approach, conceptual approach, and analytical approach. In data collecting technique, the researcher is using secondary data which is obtained by library research toward primary law materials, secondary law materials, and tertiary law materials. In addition, to support the secondary materials, researcher is using primary materials which is obtained from the interview with Perum Jamkrindo party and Niaga Bank. Furthermore, the data are analyzed in a qualitative manner.

The problem in this research is the law consideration why it's required a guarantee through Perum Jamkrindo whereas KPRI-Gotong Royong has guarantied its account receivable under fiducia to Bank Niaga. The second problem is what legal cause that will arise on the credit settlement between KPRI-Gotong Royong and Niaga Bank with the credit guarantee from Perum Jamkrindo. The other problem is what the contrast, advantages and disadvantages between credit guarantee and credit insurance.

As the result of this research it can be concluded that credit guarantee through Perum Jamkrindo is needed because of the account receivable guarantee which is only under fiducia is insufficient refer to the execution weakness that is stated in Akta Jaminan Fidusia. The other law consideration is based on the releasing of Perum Jamkrindo*s privilege as stated in Article 1831 and 1832 Code Civil.

According to those above, with the credit guarantee from Perum Jamkrindo, KPRI-Gotong Royong has obtained all technical loan requirements and lead to a result that it can have the loan mentioned. Meanwhile, Niaga Bank has the security over the loan which it is provided to KPRI-Gotong Royong as the result of the credit guarantee from Perum Jamkrindo. The credit guarantee offer a 75% payable over the claim of the detriment that suffered by Niaga Bank as the party who receives the guarantee.

Over the claim payment, guarantor receives the subrogation right which equal with the claim payment. According to that, the guarantor replaces the right of Niaga Bank and the party who receives the guarantee over KPRI-Gotong Royong. So there are some contrast, advantages, disadvantages between the credit guarantee and credit insurance. Based on those above, the purpose of this research is helping UMKMK gain the banking loan which is using credit guarantee."

"Tesis ini membahas tentang penjaminan kredit UMKM melalui program kredit usaha rakyat (KUR). Penjaminan kredit ini diberikan kepada UMKM yang layak secara usaha (feasible), tetapi tidak memenuhi syarat untuk mengakses kredit/atau pembiayaan ke bank (nonbankable). Pelaksanaan program KUR ini melibatkan tiga pihak yaitu pemerintah, perusahaan penjamin, dan perbankan. Perumusan masalah dalam penelitian ini adalah pertama, bagaimana pelaksanaan program KUR dalam konteks hukum perjanjian? Kedua, apakah kebijakan penjaminan kredit UMKM melalui program KUR sudah mencerminkan tanggung jawab negara? Untuk menjawab permasalahan tersebut penulis menggunakan metode penelitian hukum normatif dan penelitian ini bersifat deskriptif evaluatif, yaitu suatu penelitian yang dimaksudkan untuk memberikan data yang seteliti mungkin tentang manusia, keadaan, dan gejala-gejala lainnya serta untuk menilai programprogram yang dijalankan.Hasil penelitian ini adalah bahwa kedudukan pemerintah selaku wakil negara dalam konteks kontrak bisnis termasuk dalam tindakan hukum publik. Di sisi lain, tindakan pemerintah tersebut termasuk dalam konteks hukum perdata. Dalam kedudukan pemerintah selaku subjek hukum perdata maka statusnya sama dengan subjek hukum perdata lainnya, dia bisa kehilangan imunitas publiknya sehingga dalam berperkara dia dapat digugat dan menggugat di hadapan pengadilan sebagaimana halnya dengan anggota masyarakat biasa. Selanjutnya, pengeluaran negara yang dibebankan melalui anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) dalam bentuk penyertaan modal negara (PMN) dan imbal jasa penjaminan (IJP) tersebut telah menimbulkan transformasi hukum secara yuridis dari keuangan negara sebagai keuangan publik menjadi keuangan badan hukum lain yang berstatus yuridis badan hukum privat. Risiko fiskal akan terjadi apabila kebutuhan dana IJP meningkat dan penambahan PMN pada badan usaha milik negara (BUMN) penjamin tidak mencukupi sehingga mengakibatkan adanya penambahan alokasi dana yang lebih besar dari APBN. Berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan bidang kesejahteraan rakyat, status risiko fiskal merupakan konsekuensi hukum yang mempunyai nilai tanggung jawab negara, mengingat bobot risiko fiskal yang mengutamakan kepentingan dan kesejahteraan masyarakat.

---

This thesis discusses MSMEs credit guarantee through the micro credit program (KUR). This loan guarantee is awarded to viable MSMEs businesses (feasible) but they are not qualified to access credit/financing from banks (nonbankable). The implementation of the micro credit program involves three parties, namely the government, corporate underwriters, and banking. Based on this background, the formulation of the problem in this study are as follows (i) how is the KUR program implementation in the context of contract law? (ii) is the MSMEs credit guarantee policy already reflected the state's responsibility? To answer these problems the author uses normative legal research methods and this research is descriptive and evaluative, which is a study that is intended to provide data about human as precisely as possible, circumstances, and other symptoms and to assess the implemented programs.

Results of this study is that the position of the government as the representative of the state in the context of business contracts included in the public legal action. On the other hand, the government's actions, including in the context of civil law. The status of government's position as the subject of civil law is equal with other subjects, it could lose immunity in litigating public so that it can be sued in a court as well as common people. Furthermore, public expenditure charged to the budget of income and expenditure (budget) in the form of state capital participation (PMN) and underwriting compensation (IJP) cause the transformation of the juridical laws from the state finances as public finance to privat finance of other legal entity. Fiscal risk would occur if the IJP increased funding requirements and the addition of PMN in guarantor state-owned enterprises (SOEs) are not sufficient so that resulting in the addition of a greater allocation of funds from the state budget. Under the provisions of the legislation of social welfare, fiscal risk status is a consequence of the law of state responsibility which has value, given the weighting of fiscal risk that promotes the interests and welfare of the community."

"Berdasarkan hasil studi Uchida, Udell dan Watanabe (2007) dikatakan bahwa bank kecil di Jepang memiliki keunggulan komparatif yaitu strategi penyaluran kredit kepada Small Medium Enterprises (SMEs) yang didasarkan pada relationship lending yaitu kedekatan hubungan yang lebih kuat antara bank dengan debiturnya bila dibandingkan dengan bank besar. Pengukuran relationship lending dilakukan dengan menggunakan variabel: (i) kedekatan hubungan, (ii) kedekatan lokasi, (iii) frekuensi pertemuan bank dengan debiturnya, dan (iv) eksklusifitas bank. Selanjutnya keunggulan komparatif bank dengan keempat pengukurannya tersebut dilakukan analisis terhadap penyaluran kredit mikro dan kecil di Indonesia. Hasilnya dapat dibuktikan bahwa bank dan koperasi di Indonesia juga menerapkan pendekatan relationship lending dengan debiturnya dalam penyaluran kredit mikro dan kecil.Melalui pendekatan relationship lending diharapkan penyaluran kredit mikro dan kecil meningkat, tetapi berdasarkan hasil analisis data kredit mikro dan kecil dari bank umum di Indonesia, diketahui bahwa kredit mikro justru menurun, kredit kecil naik dan secara bersama-sama (kredit mikro + kredit kecil) mengalami sedikit kenaikan atau relatif stabil. Oleh karena itu, untuk meningkatkan penyaluran kredit mikro dan kecil diusulkan suatu pola kerjasama pembiayaan antara bank dan koperasi yang diatur spesifik skim pembiayaannya.

---

Based on a study conducted by Uchida, Udell and Watanabe?s (2007) which stated that small banks in Japan have comparative advantage, i.e. strategy of credit extended to Small Medium Enterprises (SMEs) is based on relationship lending of which there is a stronger relationship between small banks and their borrowers than with big banks. Measurements of relationship lending are done using the following variables: (i) the scope of relationship, (ii) the distance from the borrower, (iii) the frequency of contact with their borrower, and (iv) the exclusivity of lender. Comparative advantage of the banks with the four measurements is also used to analyze micro and small credits in Indonesia. The outcome shows that bank and cooperative in Indonesia also implement relationship lending with their borrowers in channeling their micro and small credit.By using relationship lending approach, it is expected that micro and small credits in Indonesia will increase. However, based on data analysis of micro and small credit from commercial banks in Indonesia, it appears that micro credit tend to decline, small credit tend to rise and at the same time both micro credits and small credits experience a slight increase or relatively stable. Thus, in order to increase micro and small credits, a pattern of finance cooperation between bank and cooperative arranged by specific financing scheme is advisable."

"Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh kompetisi terhadap kredit UMKM. Menggunakan data dari bank yang beroperasional di Indonesia pada tahun 2009 hingga 2016, penelitian ini melakukan regresi data panel. Persaingan memiliki efek yang tidak signifikan pada kredit UMKM, sementara faktor-faktor spesifik bank seperti ROE dan LDR memiliki pengaruh yang signifikan terhadap tingkat kredit UMKM. NPL kredit UMKM memainkan peran penting dalam mengurangi kredit UMKM. Indeks lerner dengan peraturan memiliki efek positif yang signifikan terhadap persentase pinjaman UMKM. Hasil ini menunjukkan bahwa secara umum, bank lebih cepat bereaksi terhadap peraturan daripada kondisi industri dalam hal pinjaman UMKM kepada perusahaan besar ketika pertumbuhan ekonomi meningkat.

---

This study aims to analyze the effect of the competition on MSME credit. Using data from Indonesia banks in 2009 until 2016, this research performed panel data regression. Competition has an insignificant effect on MSME credit, while bank-specific factors such as the ROE and LDR have a significant effect on the level of MSME Credit. The NPL of MSME Credit plays a significant role in reducing MSME credit. Lerner index with regulation has significant positive effects on the percentage of MSME loans. This result indicates that, in general, banks are faster reacting to regulations than industry conditions in terms of MSME lending to big firms when the economic growth is increasing."

"Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tingkat literasi keuangan (financial literacy) dan self control serta pengaruhnya terhadap pengambilan keputusan kredit pada pengusaha Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) di DKI Jakarta. Financial literacy pada penelitian ini diukur melalui kemampuan berhitung dan pengetahuan keuangan responden, sedangkan self control diukur melalui perilaku keuangan responden. Sampel penelitian ini terdiri dari 202 responden yang memenuhi kriteria sebagai usaha menengah berdasarkan omset/pendapatan atau kekayaan usahanya, pernah melakukan kredit dan berdomisili di DKI Jakarta. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dan diolah dengan metode analisis regresi probit ordinal. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat literasi keuangan pada pengusaha UMKM golongan menengah tergolong sedang dan tingkat literasi keuangan berpengaruh terhadap pengambilan keputusan kredit bagi pengusaha UMKM walaupun bukan merupakan penentu utama untuk mengambil keputusan kredit. Pengambilan keputusan kredit pengusaha dapat dipengaruhi oleh beragai faktor seperti pendidikan, kurangnya pengetahuan tentang kredit, kondisi keuangan perusahaan, dan faktor-faktor lainnya. Sedangkan self control pada kredit produktif tidak memiliki pengaruh pada pengambilan keputusan kredit

---

This study aims to determine the effect of financial literacy and self control on credit decision making made by Micro, Small and Medium Enterprises (MSMEs) owners in DKI Jakarta. Financial literacy in this study is measured through the cognitive ability of respondents to count and the financial knowledge of respondents and self control measured through the financial attitude respondents. The sample of this study consists of 202 middle class entrepreneurs in DKI Jakarta. This research uses quantitative methods and is processed with ordered probit regression analysis methods. The results show that the level of financial literacy among middle class entrepreneurs in MSMEs varies from low, medium and high. The level of financial literacy affects frequency of credit decision making for MSMEs entrepreneurs. Therefore, it is not the main determinant of entrepreneurs to take credit. The credit decision making can be influenced by various factors such as education, lack of knowledge about credit, the company's financial condition, and other factors. Whereas self control on productive credit has no influence on credit decision making."

"Berkembangnya financial technology di Indonesia telah melahirkan alternatif pendanaan baru bagi UMKM, yaitu melalui peer to peer lending P2P lending . P2P lending mempermudah UMKM untuk dipertemukan dengan pemberi pinjaman. Bagi pemberi pinjaman, keberadaan P2P lending disebut juga sebagai alternatif investasi baru. Penelitian ini membahas mengenai pengaturan P2P lending berdasarkan hukum di Indonesia dan tanggung jawab hukum para pihak yang terlibat dalam pendanaan pinjaman pada P2P lending. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis-normatif, dengan tipologi penelitian yang menitikberatkan pada sifat eksplanatoris. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa pengaturan P2P lending di Indonesia berpedoman pada POJK dan KUHPER. Pada praktiknya, pelaksanaan dari aturan-aturan tersebut dilakukan penyesuaian. Kemudian, oleh karena di POJK tidak diatur secara rinci mengenai hak dan kewajiban yang harus diatur pada perjanjian, tanggung jawab hukum yang diemban oleh para pihak juga berbeda-beda di tiap penyelenggara. Akan tetapi, pada praktiknya, pemberi pinjaman tidak mengetahui tanggung jawab hukumnya terhadap penerima pinjaman.

---

The development of financial technology in Indonesia has created a new alternative funding resource for small and medium enterprises SME , which called peer to peer lending P2P lending. P2P lending has made it easier for SME to get connected with the potential lender or funder. On the lender rsquo s side, the presence of P2P lending also called as the new alternative investment method.

This thesis discusses about the P2P lending regulation based on Indonesian law and the legal responsibilities of the parties involved in the credit funding through P2P lending host. The research method used in this study is juridical normative, with the typology focuses on the explanatory nature.

The result of this study shows that P2P lending in Indonesia regulated by Financial Services Authority of Indonesia Rules and Civil Code of Indonesia. In practice, there are several adjustments in the implementation of those rules. Furthermore, because of the unspecified regulation, each party holds different legal responsibilities when involved in credit funding through different P2P lending host. Yet, in practice, the lenders usually remain unknown of their legal responsibilities towards the borrower whom they lend their money to."

"Tesis ini membahas pengaruh makroekonomi dan konsenterasi perbankan terhadap penyaluran kredit UMKM di 33 provinsi di Indonesia selama periode 2007-2012. Penelitian kuantitatif ini menggunakan teknik estimasi data panel dengan metode Fixed Effect. Hasilnya menunjukkan konsentrasi perbankan, inflasi, dan suku bunga kredit modal kerja (SBMK) berpengaruh signifikan, sedangkan PDRB tidak berpengaruh signifikan. Tesis ini menyarankan Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memperlonggar regulasi kredit bagi UMKM. Bank sentral juga perlu menjaga stabilitas inflasi dan tingkat suku bunga pada level yang rendah. Pemerintah daerah perlu membantu meningkatkan kualitas UMKM melalui pelatihan usaha dan keuangan, serta mendorong BPD meningkatkan alokasi kredit UMKM.

---

This thesis analyses the influence of macroeconomic and banking concentration towards loan disbursement for MSME in 33 provinces in Indonesia during 2007-2012. The quantitative approach of this research uses data panel estimation with Fixed Effect method. The result shows that banking concentration, inflation and working capital lending rate (SBMK) have significant impact, while GDP has smaller impact. It suggests the central bank and Financial Service Authority (OJK) to ease credit regulation for MSME. The central bank also needs to maintain inflation stability and interest rate at a low level. The regional government must enhance the MSME quality through business and financial training, and urge regional development banks to increase credit allocation for MSME."

"ABSTRAKPenelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh kehadiran bank asing terhadap aksesibilitas bank yang diilustrasikan melalui jumlah ATM dan kantor cabang serta alokasi kredit oleh bank untuk usaha mikro, kecil dan menengah di Indonesia. Penelitian ini menggunakan 63 bank umum di Indonesia sebagai sampel selama 8 tahun dari 2010 hingga 2017 dan melalui metode pengolahan data panel. Kehadiran bank asing diilustrasikan melalui persentase kepemilikan asing di bank dimana bank asing kemudian dibedakan menjadi dua jenis berdasarkan metode masuk mereka, yaitu akuisisi dan greenfield. Kehadiran bank asing yang dijelaskan melalui persentase kepemilikan asing di bank ditemukan tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap jumlah ATM yang dimiliki oleh bank, namun, ditemukan efeknya signifikan dan negatif untuk jumlah kantor cabang bank dan alokasi kredit kepada UMKM. Metode masuknya bank asing melalui akuisisi bank domestik tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap jumlah ATM dan kredit UMKM tetapi tidak pada jumlah kantor cabang, sedangkan metode greenfield ditemukan memiliki pengaruh signifikan pada jumlah ATM tetapi tidak pada jumlah kantor cabang dan kredit UMKM.

---

ABSTRACTThis study aims to analyze the effect of the presence of foreign banks on bank accessibility illustrated through the number of ATMs and branch offices and the allocation of credit by banks for micro, small and medium enterprises in Indonesia. This study used 63 commercial banks in Indonesia as samples for 8 years from 2010 to 2017 and through panel data processing methods. The presence of foreign banks is illustrated by the percentage of foreign ownership in banks where foreign banks are then divided into two types based on their entry methods, acquisition and greenfield. The presence of foreign banks explained through the percentage of foreign ownership in banks was found to have no significant effect on the number of ATMs owned by banks, however, the effect was found to be significant and negative for the number of bank branches and credit allocation to MSMEs. The method of entry of foreign banks through the acquisition of domestic banks did not have a significant effect on the number of MSMEs and ATMs but not on the number of branch offices, while the greenfield method was found to have a significant influence on the number of ATMs but not on the number of MSME branch offices and loans."