Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang nomor 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. Dalam menjalankan tugasnya Notaris mendapatkan penghasilan berupa honorarium, sehingga timbul suatu kewajiban lain bagi notaris yaitu membayar pajak atas penghasilan yang diperolehnya sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 36 tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan. Dalam menghitung besamya Pajak Terutang Notaris sebagai Wajib Pajak dapat memilih untuk menggunakan metode Pembukuan atau menggunakan metode Norma Penghitungan Penghasilan Neto. Bagaimana mekanisme penghitungan Pajak Penghasilan menurut keteniuan Undang-Undang Pajak Penghasilan Nomor 36 tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan guna menentukan besamya Penghasilan Kena Pajak bagi Notaris. Dan apa saja permasalahan yang timbul di dalam praktek bagi Notaris tentang penghitungan Pajak Penghasilan, serta bagaimana penyelesaiannya. Untuk menjawab permasalahan ini maka penulis menggunakan penelitian yang bersifat yuridis empiris dimana lebih menekankan kepada apa yang terjadi di lapang. Data yang digunakan adalah data sekunder dan analisis yang dilakukan secara kualitatif. Data yang dianalisa adalah Peraturan perundang-undangan dan data-data yang didapat dari para narasumber. Diperoleh gambaran bahwa penghasilan Notaris yang termasuk Objek Pajak adalah jasa yang dilakukan berkaitan dengan tugas dan wewenangnya. Notaris dalam menghitung pajak terutangnya lebih memilih untuk menggunakan metode Norma Penghitungan Penghasilan Neto karena dirasakan lebih mudah dan sederhana daripada metode Pembukuan yang dianggap lebih memberatkan karena biaya pengeluaran yang cukup tinggi tidak dapat dimasukkan dalam item (Biaya) pengurangan karena tidak memiliki bukti pengeluaran yang resmi

---

Notary is a public official who is authorized to make authentic deeds and other authorities as referred to in Law number 30 of 2004 concerning Notary Positions. In carrying out their duties, the Notary receives income in the form of an honorarium, so that another obligation arises for the Notary, namely paying taxes on the income he earns in accordance with the provisions of Law Number 36 of 2008 concerning Income Tax. In calculating the amount of Tax Payable, a Notary as a Taxpayer can choose to use the Bookkeeping method or use the Net Income Calculation Norm method. What is the mechanism for calculating Income Tax according to the provisions of the Income Tax Law Number 36 of 2008 concerning Income Tax in order to determine the amount of Taxable Income for Notaries. And what are the problems that arise in practice for Notaries regarding the calculation of Income Tax, and how to solve them.

To answer this problem, the author uses empirical juridical research which emphasizes what is happening in the field. The data used is secondary data and the analysis is done qualitatively. The data analyzed are statutory regulations and data obtained from sources. An illustration is obtained that the income of a Notary which is included in the Tax Object is a service performed in relation to his duties and authorities. Notaries in calculating their tax payable prefer to use the Norms for Calculation of Net Income because it is felt to be easier and simpler than the Bookkeeping method which is considered more burdensome because high expenditure costs cannot be included in the item (Cost) reduction because they do not have official proof of expenditure."

"Pengajuan Banding adalah salah satu hak yang diberikan oleh Undang-Undang Perpajakan kepada Wajib Pajak untuk menyelesaikan sengketa pajak yang dialaminya dengan Fiskus di hadapan badan peradilan pajak. Langkah ini merupakan upaya lanjutan yang dapat ditempuh Wajib Pajak apabila upaya penyelesaian sengketa pajaknya dengan Fiskus di tahap keberatan tidak dapat terselesaikan sesuai keinginan Wajib Pajak. Namun untuk dapat mengajukan Banding ke Pengadilan Pajak, ada beberapa ketentuan dan persyaratan formal yang telah ditetapkan oleh Undang-Undang yang harus dipenuhi Wajib Pajak. Diantaranya seperti yang diatur pada ketentuanPasal 36 ayat (4) Undang-Undang Pengadilan Pajak bahwa dalam hal Banding diajukanterhadap besarnya jumlah pajakyang terutang, banding hanya dapat dilakukan apabila jumlah yang terutang dimaksudtelah dibayar sebesar 50 % (lima puluh persen). Sejak 1 Januari 2008, dengan diberlakukan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan (KUP) terjadi perubahan terhadap penerapan ketentuan tersebut diatas, penerapan ketentuan Pasal 36 ayat (4) dikaitkan dengan Undang- Undang KUP baru menjadi kurang efektif. Masih dalam Undang-Undang yang sama juga diatur ketentuanPasal 45 yang mengatur tentang masa peralihan, yang mengatur bahwa terhadap pajak-pajak yang terutang pada suatu saat, untuk Masa Pajak,Bagian Tahun Pajak, atau tahun Pajak yang berakhir sebelum saat berlakunya Undang-Undang ini, tetap berlaku ketentuan peraturan perundangundangan perpajakan yang lama sampai dengan tanggal 31 Desember 1988. Dari uraian tersebut diatas menimbulkan pengertian yang multitafsir terhadap penyelesaian penetapan pajak-pajak terutang, dan berpotensi menyebabkan terjadinya kesalahan penerapan peraturan perpajakan oleh Fiskus, yang pada akhirnya akan merugikan Wajib Pajak.

---

The filing of Appeal is one of the rights provided by the Taxation Law to a Taxpayer to settle Taxation disputes between taxpayer and the tax authorities in a taxation court body. This step constitutes the firther effort that can be made by a Taxpayer in case the settlement of tax dispute with the tax authorities in the objection stage cannot be reached in accordance with the Taxpayer?swish. However in order to file an Appeal to the Taxation Court, there are several formal provisions and requirements that have been fixed by the Laws ang that have to be observed by the Taxpayer. These provisions are among others the provisions of article 36 paragraph (4) of theTax Proceeding Law which stipulates that in case an Appeal is filed against the amount of payable tax, the appeal can only be realized if 50 % (fifty percent) of the payable amount as mentioned has been paid. Since January 1, 2008, with the enactment of Law Number 28 of 2007 concerning the third Amendment on Law Number 6 of 1983 Concerning the General Provisions and Procedures of taxation (KUP), a change has been made on the application of the provision as mentined above, so that the application of the provision of article 30 paragraph (4) as related to the new KUP Law becomes ineffective. Still in connectionwith the same Law, a provision of Article 45 has also been promulgated, which regulates the period of transition, namely that the taxes that are payable at a certain moment, for the Tax Periode, part of tax year, or Tax Year that ends before this Law starts to be effective, will remain to be subyect to the provisions of the former taxation laws until December 31, 1988. The above description might result in an ambivalent understanding concerning the establishment of the amount of payable taxes, and will have the potential of creating inaccuracies in the implementation of taxation regulations by the tax authorities, which would eventually harm the Taxpayers."

"Banyak tindakan atas nama institusi pajak yang berdalih untuk menggali sumber keuangan negara, diimplementasikan para oknum pajak dengan penetapan pajak yang mengabaikan ketentuan hukum. Kalangan dunia usaha dan investor asing di sektor minyak dan gas (migas) kini menjadi sasaran praktek kebijakan pengenaan pajak yang tidak berdasarkan perundang-undangan itu. Salah satu permasalahan yang timbul saat ini ialah uplift. Dari ketentuan perpajakan dalam Undang-undang Pajak Penghasilan tidak dijelaskan secara khusus tentang pengenaan pajak atas uplift serta upaya hukumnya. Pa d a kasus yang terjadi antara Pertamina dalam Joint Operating Body yaitu BUT Seaunion Energy (Limau) Ltd.,dan BUT. HED (Indonesia) Inc. melawan Kepala Kantor Pelayanan Pajak Badan dan Orang Asing Dua dikarenakan diterbitkannya Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) sehubungan dengan adanya objek pajak berupa uplift tersebut.

---

Many measures do in the name of tax institution that equivocate to intensify source of state finance, implemented by a person in a certain capacity on tax (tax apparatus) with tax assessment in an underestimate law order. Entrepreneur and foreign investor become practice targets of this tax policy without based on rules. Nowadays, tax policy of uplift in gas oil sector became a problem. From the rules of Income Tax, there is no one of tax rules can explain uplift and legal efforts surely. The cases between Seaunion Energy (Limau) Ltd. and HED (Indonesia) Inc. versus Tax Office of Foreign Firm and Expatriate (KPP Badora Dua) because the issued of assessment bill of tax (SKPKB) from tax object, which is uplift."

"Tesis ini membahas mengenai penerapan Pasal 66 Undang-Undang Jabatan Notaris berkaitan dengan tanggung jawab Notaris sebagai saksi di Pengadilan. Tanggung jawab yang harus dipikul oleh Notaris sehubungan dengan tindakan Notaris dalam menjalankan kewenangan dan kewajibannya mempergunakan prinsip tanggung jawab berdasarkan kesalahan (liability based on fault) yaitu prinsip tanggung jawab atas prinsip umum yang berlaku dalam hukum pidana dan perdata. Menjadi saksi dalam perkara perdata ataupun dalam perkara pidana adalah merupakan suatu kewajiban karena dengan jelas diatur dalam Undang- Undang. Notaris sebagai saksi dalam perkara perdata dan pidana ternyata menurut penelitian terdapat perbedaan dalam pengaturannya yaitu berdasarkan ketentuan Pasal 66 Undang-Undang Jabatan Notaris dan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.03.HT.03.10. Tahun 2007. Pemberlakuan Peraturan Menteri ini dapat dipandang memperlemah pelaksanaan Pasal 66 karena jangka waktu pemberian persetujuan sejak diterimanya permohonan untuk Majelis Pengawas Daerah itu menjadi kendala bagi Majelis Pengawas Daerah dalam menjalankan tugasnya.

---

This thesis aimed to review all implementation aspects of Article 66 of Act No. 30/2004 about Notary Function regarding to their responsibilities as witness in a court where concerned on duty and authorities of all their law action uses liability based on fault principle. This principle means there is any notary responsibilities on common principle of criminal and civil laws where become witness is a mandatory and also ruled by Minister of Law and Human Rights Ordinance No. M.03.HT.03.10/2007. Conclusion of this thesis explains that above stated Minister of Law and Human Rights Ordinance could be diluting effectiveness of Article 66 implementation regarding in any time delays to approval for LocalSupervision Board (MPD) starting their jobs."

"Notaris sebagai pejabat umum satu-satunya yang berwenang dalam pembuatan akta yang bersifat otentik merupakan lembaga kepercayaan dari masyarakat yang tidak boleh terlepas dari rambu-rambu peraturannya, yaitu Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris (dahulu Peraturan Jabatan Notaris yang termuat dalam Ordonantie Staatblad 1860 Nomor 3). Sebagai pejabat umum, dalam menjalankan tugasnya Notaris juga harus diawasi agar tidak menyimpang dari peraturan perundang-undangan yang berlaku baginya dan juga harus mampu bertanggung jawab dalam pembuatan suatu akta otentik yang berlaku bagi masyarakat yang membutuhkannya. Pengawasan yang dilakukan terhadap Notaris pada saat berlakunya Peraturan Jabatan Notaris berada pada Hakim Pengawas yang ditunjuk oleh Pengadilan Negeri untuk melakukan pengawasan terhadap segala perbuatan dan tingkah laku dari Notaris. Akan tetapi untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas dari Notaris sebagai pejabat umum maka kewenangan Pengadilan Negeri sebagai pengawas Notaris dalam menjalankan tugasnya berakhir yang kemudian digantikan oleh Pengawas yang disebut Majelis Pengawas. Sehubungan dengan itu maka timbul permasalahan bagaimana pengawas melakukan pengawasan bagi Notaris dalam pelaksanaan tugasnya sebelum dan sesudah berlakunya Undang-undang Jabatan Notaris, dan apakah kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan fungsi pengawasan tersebut serta upaya mengatasinya.

---

Notary is known as one only public official which power by authority in producing a deed that is authentically constitute a trusted agent by public however unable releassed from its regulation rules, namely the Acts Number 30 of 2004 about Notary Official (formerly named official regulation contained within state gazette 1860 Number 3). As a public official, in implementing his duties Notary also must be controlled that not deviated from the regulation rules apply from him and also must be capable with responsibility in provide an authentically deed that applied to those community required it. The control that was effected to the Notary while adopting a regulation to the Notary official set upon a supervisor judge appointed by State Court perhaps in relating with controlling on all acts and behave of Notary. In order to improve quality and quantity on Notary as public official, it was issued a new regulation that effective for all Notaries, namely the Acts No. 30 of 2004. By effective that Acts so the authority of State Court as Notary Supervisor named as the Supervision Assembly. In referring with the above matter there emerged a certain problem how an supervisor hold its control to those Notaries in doing their duties before and after effective the Acts No. 30 of 2004, problems during the supervision function and solutions for those."