Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Latar belakang penelitian ini adalah karena tugas notaris yang terkait dengan pendirian Partai Politik yang merupakan kewenangan yang diberikan oleh pemerintah. Dalam pelaksanaannya terdapat hal-hal yang harus dipelajari dan diteliti lebih lanjut mengenai seberapa jauh peranan notaris dalam proses pendirian Partai Politik dan alasan mengapa Partai Politik sebagai suatu perserikatan atau organisasi harus berbadan hukum. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi dokumen dan bersifat yuridis normatif, dengan mengacu pada sumber-sumber seperti buku, majalah, dan media internet Semua sumber tersebut diolah dan dikaitkan dengan peraturan perundang-undangan yang ada. Permasalahan utama penelitian ini adalah mengenai pentingnya peranan notaris dalam proses pendirian Partai Politik sesuai dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik. Setelah meneliti berbagai sumber, diperoleh hasil bahwa dengan adanya ketentuan dalam Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang pendirian Partai politik yaitu pendirian Partai Politik harus dengan akta notaris maka peran notaris sebagai pejabat umum yang diberi kewenangan oleh pemerintah untuk membuat akta otentik mutlak diperlukan, hal ini sesuai dengan ketentuan yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris Pasal 15 ayat 2, dimana didalamnya disebutkan bahwa notaris memiliki kewenangan lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan termasuk didalamnya kewenangan untuk membuat akta pendirian Partai Politik. Berkaitan dengan peranan notaris tersebut dapat dikatakan bahwa tujuan dari disyaratkannya akta notaris dalam proses pendirian partai politik adalah agar Partai Politik sebagai suatu organisasi memiliki status sebagai badan hukum, yang artinya bahwa Partai Politik telah memiliki landasan hukum yang kuat sehingga dapat memperoleh jaminan kepastian dan perlindungan hukum. Tetapi bagaimanapun juga agar peranan notaris yang berkaitan dengan kewenangan notaris dalam pembuatan akta pendirian Partai Politik dapat berjalan dengan maksimal, maka diperlukan keijasama antara pihak pemerintah bersama-sama dengan organisasi notaris dalam rangka sosialisasi wewenang baru notaris sebagai pejabat umum yang berwenang membuat akta pendirian Partai Politik.

---

Background of this research is because the task associated with the government for the establishment of Party Politics is the authority given by the government In practice there are things that must be examined and leamed more about how far the role of government in the process of Party Politics and Party Politics of reasons why as a league or organization must be incorporated. Method used in this research is the study of documents and juridical normative, with draws on sources such as books, magazines, internet and media. AH sources are processed and associated with the laws and regulations that exist. Main problem of this research is the importance of the role of government in the process of establishment in accordance with the Political Party Law Number 2 Year 2008 about Political Parties. After examining a variety of sources, that the results obtained with the provisions of Law Number 2 Year 2008 About the establishment political parties, namely the establishment of Party Politics should be the role of teaching license notary notary as public officials who are given authority by the government to make the absolute authenticity of teaching license is required, it this is in accordance with the provisions mandated in Law No. 30 of 2004 on Office Notary Article 15 paragraph 2, which is mentioned there in that the notary has the authority stipulated in other laws and regulations including the authority to make the establishment of teaching license Party Politics. Regarding the role of government can be said that the goal of teaching license required to its from the notary in the process of establishing a political party is to make as a Political Party organization has status as a legal entity, which means that Party Politics has a strong legal foundation so that they can obtain security and protection of legal certainty . But however that the role of government in relation to the authority of government in the making of the Party Politics of teaching license can be run with the maximum, the required cooperation between the government together with the notary organization in the socialization of the new authority as a notary public officer authorized to make the establishment of teaching license Party Politics."

"Latar belakang penelitian ini adalah karena tugas notaris yang terkait dengan pendirian Partai Politik yang merupakan kewenangan yang diberikan oleh pemerintah. Dalam pelaksanaannya terdapat hal-hal yang harus dipelajari dan diteliti lebih lanjut mengenai seberapa jauh peranan notaris dalam proses pendirian Partai Politik dan alasan mengapa Partai Politik sebagai suatu perserikatan atau organisasi harus berbadan hukum. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi dokumen dan bersifat yuridis normatif, dengan mengacu pada sumber-sumber seperti buku, majalah, dan media internet. Semua sumber tersebut diolah dan dikaitkan dengan peraturan perundang-undangan yang ada. Permasalahan utama penelitian ini adalah mengenai pentingnya peranan notaris dalam proses pendirian Partai Politik sesuai dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik.Setelah meneliti berbagai sumber, diperoleh hasil bahwa dengan adanya ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang pendirian Partai politik yaitu pendirian Partai Politik harus dengan akta notaris maka peran notaris sebagai pejabat umum yang diberi kewenangan oleh pemerintah untuk membuat akta otentik mutlak diperlukan, hal ini sesuai dengan ketentuan yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris Pasal 15 ayat 2, dimana didalamnya disebutkan bahwa notaris memiliki kewenangan lain yang diatur dalam peraturan perundangundangan termasuk didalamnya kewenangan untuk membuat akta pendirian Partai Politik.Berkaitan dengan peranan notaris tersebut dapat dikatakan bahwa tujuan dari disyaratkannya akta notaris dalam proses pendirian partai politik adalah agar Partai Politik sebagai suatu organisasi memiliki status sebagai badan hukum, yang artinya bahwa Partai Politik telah memiliki landasan hukum yang kuat sehingga dapat memperoleh jaminan kepastian dan perlindungan hukum. Tetapi bagaimanapun juga agar peranan notaris yang berkaitan dengan kewenangan notaris dalam pembuatan akta pendirian Partai Politik dapat beijalan dengan maksimal, maka diperlukan keijasama antara pihak pemerintah bersama-sama dengan organisasi notaris dalam rangka sosialisasi wewenang baru notaris sebagai pejabat umum yang berwenang membuat akta pendirian Partai Politik.

---

Background of this research is because the task associated with the government for the establishment of Party Politics is the authority given by the government. In practice there are things that must be examined and learned more about how far the role of government in the process of Party Politics and Party Politics of reasons why as a league or organization must be incorporated. Method used in this research is the study of documents and juridical normative, with draws on sources such as books, magazines, internet and media. All sources are processed and associated with the laws and regulations that exist. Main problem of this research is the importance of the role of government in the process of establishment in accordance with the Political Party Law Number 2 Year 2008 about Political Parties.After examining a variety of sources, that the results obtained with the provisions of Law Number 2 Year 2008 About the establishment political parties, namely the establishment of Party Politics should be the role of teaching license notary notary as public officials who are given authority by the government to make the absolute authenticity of teaching license is required, it this is in accordance with the provisions mandated in Law No. 30 of 2004 on Office Notary Article 15 paragraph 2, which is mentioned there in that the notary has the authority stipulated in other laws and regulations including the authority to make the establishment of teaching license Party Politics.Regarding the role of government can be said that the goal of teaching license required to its from the notary in the process of establishing a political party is to make as a Political Party organization has status as a legal entity, which means that Party Politics has a strong legal foundation so that they can obtain security and protection of legal certainty. But however that the role of government in relation to the authority of government in the making of the Party Politics of teaching license can be run with the maximum, the required cooperation between the government together with the notary organization in the socialization of the new authority as a notary public officer authorized to make the establishment of teaching license Party Politics."

"Metode penelitan yang digunakan dalam penulisan ini adalah penelitian yuridis normatif. Dalam hal notaris berwenang dalam membuat akta pertanahan sebagaimana pasal 15 ayat 2 huruf F Undang-Undang Jabatan Notaris tersebut, yaitu akta pertanahan juga merupakan kewenangan Pejabat Pembuat Akta Tanah seharusnya tidaklah menjadi masalah, karena selain yang disebutkan dalam pasal 15 ayat 2 huruf F tersebut bahwa notaris berwenang membuat akta pertanahan, dalam prakteknya sekarang ini, Jabatan notaris sekarang ini merangkap jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah. Jadi, notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah sama-sama berwenang dalam membuat akta pertanahan. Pasal 15 ayat 2 F tersebut belumlah dapat dilaksanakan sepenuhnya tanpa melibatkan Pejabat Pembuat Akta Tanah. Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah secara bersama-sama memilki kewenangan yang sama dalam membuat akta terkait di bidang pertanahan sesuai dengan kapasitasnya masing-masing. Akta-akta yang dibuat oleh Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah adalah akta otentik yang memiliki kekuatan hukum yang tetap. Jadi, akta pertanahan tersebut dapat dibuat oleh pejabat lain termasuk notaris itu sendiri.

---

Research methods used in this paper is a normative juridical research. in the case of the notary in charge of a deed of land as well as Article 15 paragraph 2 letter F Law Notary, namely the deed of the land is also an authority Deed Official Land should not be a problem, because other than those mentioned in article 15 paragraph 2 letter F such that notaries authorized to make the land deed, in practice today, Position notary present concurrent positions Land Deed Officer. Thus, the notary and the Land Deed Official equally competent in making the land deed. Article 15, paragraph 2 F are not yet fully implemented without involving the Land Deed Officer. Notary and Land Deed Officer jointly have the same authority to make the relevant deed in the land sector in accordance with their respective capacities. Acts of Notary and Land Deed Official is authentic act which has binding legal force. Thus, the land deed can be made by other officials including the notary itself."

"ABSTRAKYayasan yang berdiri sebelum Undang-undang Yayasan, harus menyesuaikan anggaran dasarnya, apabila tidak Yayasan tidak boleh menggunakan kata ldquo;Yayasan rdquo; didepan namanya dan/atau Yayasan tersebut dapat dibubarkan.Yayasan RJ didirikan pada tahun 1993. Sejak tahun 2008 sampai tahun 2015 Yayasan RJ tidak berbadan hukum. Baru pada tanggal 30 oktober 2015 Yayasan RJ, kembali didirikan dengan menggunakan aset dari Yayasan tahun 1993, tanpa melakukan proses likuidasi terlebih dahulu. Pokok permasalahan tesis ini adalah bagaimana ketentuan pengalihan aset dari Yayasan yang sudah tidak berbadan hukum menurut Undang-undang Yayasan, bagaimana pendirian Yayasan baru dengan nama maksud dan tujuan yang sama, dan bagaimana akibat hukum dari akta Yayasan RJ yang tidak memenuhi ketentuan yang berlaku. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif, dengan menganalisis data sekunder secara kualitatif. Simpulan tesis ini adalah ketentuan mengenai peralihan aset Yayasan yang tidak berbadan hukum tidak diatur secara rinci. Pendirian Yayasan yang sudah tidak berbadan hukum dengan nama, maksud dan tujuan yang sama, mengikuti ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Yayasan. Akibat hukum dari akta pendirian Yayasan RJ yang dibuat tidak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, akta Notaris tersebut batal demi hukum dan Notaris yang membuat akta tersebut dapat dikenai sanksi administratif atau sanksi perdata.

---

ABSTRACTFoundations were established before the Law Foundation, have to adjust their statutes, otherwise the foundation should not use the word foundation in front of its name and or the Foundation can be dissolved. RJ Foundation was founded in 1993. Since 2008 to 2015 RJ was an unincorporated foundation. On the 30th of October 2015 the RJ Foundation, was re established by using the assets of the Foundation in 1993, without making the process of liquidation first. The subject matter of this thesis is how the provisions of the transfer of assets from the foundation that has no legal status under the Law Foundation, how the establishment of new foundation with the name of the same aims and objectives, and how the legal consequences of the deed of RJ Foundation that does not meet the applicable provisions. The research method used juridical normative, by analyzing secondary data qualitatively. The conclusions of this thesis are the provision of transitional asset of the unincorporated Foundation is not regulated in detail. The establishment of the foundation that have no legal entities in the name, purpose and the same objectives, follow the provisions regulated in the Law Foundation. The legal consequences of the deed of establishment of the RJ Foundation made not in accordance with the provisions of applicable law, the notary deed was void by the law and notary who made such deed to sanction administrative or civil sanctions. "

"Isu pembatasan jumlah pembuatan akta ini merupakan usulan Pengurus Daerah dan Pengurus Wilayah INI kepada Dewan Kehormatan Pusat. Berdasarkan usulan tersebut kemudian hal tersebut dibahas dalam pertemuan Dewan Kehormatan dalam kegiatan Rapat Pleno Diperluas INI yang diselenggarakan di Surakarta, pada tanggal 23-25 Oktober 2014. Dalam Rapat Pleno tersebut disepakati jumlah wajar akta yang dapat dibuat oleh Notaris sebanyak dua puluh akta dalam sehari. Hasil pertemuan tersebut kemudian dibawa dan diputuskan dalam Kode Etik Notaris hasil Kongres Luar Biasa INI yang diselenggarakan di Banten pada tanggal 29-30 Mei 2015. Kode etik tersebut membatasi jumlah pembuatan akta Notaris dengan mewajibkan Notaris maupun orang lain selama yang bersangkutan menjalankan jabatan Notaris membuat akta dalam batas kewajaran dan melarang Notaris membuat akta melebihi batas kewajaran yang ditentukan oleh Dewan Kehormatan, yaitu sebanyak dua puluh akta melalui Peraturan Dewan Kehormatan Pusat Ikatan Notaris Indonesia Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Batas Kewajaran Jumlah Pembuatan Akta Perhari. Bahwa dengan adanya aturan tersebut, Notaris tidak perlu khawatir karena sesungguhnya tidak ada pembatasan jumlah pembuatan akta Notaris. Notaris masih boleh membuat akta melebihi dua puluh akta sehari, sepanjang dapat dipertanggungjawabkan. Dipertanggungjawabkan disini maksudnya akta yang dibuat Notaris tidak ada masalah, tidak melanggar peraturan dan pembuatannya memenuhi tata cara pembuatan akta dan ketentuan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Jabatan Notaris. Aturan ini dibuat agar Notaris membuat akta dengan memenuhi standar pembuatan akta yang baik dan bagi Notaris yang membuat akta melebihi dua puluh akta dalam sehari dan setelah diperiksa Dewan Kehormatan ditemukan adanya pelanggaran maka sanksi yang dikenakan terhadap Notaris menjadi lebih berat.

---

The issue of restriction of the number of deeds made by Notary was initiated at a meeting of the Honorary Board in the INI Expansive Plenary Meeting held in Surakarta on 23 25 October 2014. In the Plenary Meeting it was agreed that a fair amount of deeds may be made by Notary as many as twenty deeds in a day. The result of the meeting was brought and resolved in the Notary Ethics Code of the Extraordinary Congress held in Banten on 29 30 May 2015. The code limits the number of Notary deeds by requiring Notary or other person as long as the person performs the Notary make a deed within the limits of fairness and prohibit Notary to make the deed exceed the limit of fairness determined by the Honorary Board, that is as much as twenty deeds through the Regulation of the Central Honorary Board of the Association of Indonesian Notary No. 1 of 2017 on the Fairness Limit Number of Permanent Deed Performance. Whereas with the existence of such regulation, Notary do not have to worry because there really is no limitation on the amount of Notary deed. Notary can still make the deed exceeding twenty deeds a day, as long as it can be accounted for. Accountable here means that the deed made by Notary there is no problem, does not violate the rules and fulfill standard of procedure of making deed and the provisions as regulated in the Law of Notary. This rule was made so that a Notary makes a deed by fulfilling the standards of making a good deed and for Notary which makes the deed exceeds twenty deeds in a day and after examined by the Honorary Board found the existence of violation, the sanction imposed on Notary becomes more severe."

"Magang merupakan salah satu syarat bagi calon Notaris magang untuk dapat diangkat menjadi seorang Notaris, dan dengan magang maka dapat mengetahui seluk beluk dunia Notaris serta mengaplikasikan ilmu-ilmu yang diperoleh saat menempuh perkuliahan di Magister Kenotariatan. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui implementasi dari pasal 16A ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris, bagaimana sanksi yang diterima oleh calon Notaris magang apabila tidak melaksanakan ketentuan pasal 16A ayat (2) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris dan bagaimana peran Notaris serta bentuk perlindungan yang diberikan Notaris kepada calon Notaris magang saat melaksanakan magang.Tesis ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan analisis data secara kualitatif. Dari hasil analisis dapat ditarik kesimpulan bahwa calon Notaris saat melaksanakan magang haruslah diajarkan atau dibina untuk berpegang teguh kepada Kode Etik Notaris, Undang-Undang Jabatan Notaris dan Sumpah Jabatan Notaris, selain itu sampai sekarang belum diatur mengenai sanksi terhadap calon Notaris Magang apabila tidak melaksanakan kewajiban menurut Undang-Undang Jabatan Notaris, dan dalam proses magang peran Notaris sangat penting untuk mengajarkan calon Notaris magang serta memberikan perlindungan hukum baik antara Notaris dengan calon Notaris Magang dengan membuat Perjanjian tertulis mengenai Magang.

---

Internship is one of the requirements for Candidate Notary apprentice to be appointed as a Notary, in addition to the Candidate Notary, apprentice can find out the ins and outs of the world Notary and apply knowledge that has been obtained by lectures in masters of law. The purpose of this study was to know about Implementation Article 16A paragraph (1) of Law Number 2 Year 2014 concerning the Amendment to Law Number 30 Year 2004 on Notary, about how the sanctions adopted by the Candidate Notary apprentice if not carrying out the provisions of article 16A (2) of Law Number 2 Year 2014 concerning the Amendment to Law Number 30 Year 2004 on Notary, and how the role of the Notary and the form of protection that given to Candidate Notary apprentice when carrying out an internship.

This thesis using normative juridical research method with qualitative data analysis. From the discussion of this thesis can be concluded that when Candidate Notary apprentice doing apprentice must taught or nurtured to adhere to the Code of Conduct Notaries, Notary Law and Oath Notary, until now there is no sanctions has to be set to Candidate Notary apprentice if no obligations Internship according to Law Notary, and when in the process of apprenticeship role of the Notary is very important to teach Candidate Notary internships and provide better legal protection between the Notary and Candidate Notary apprenctice by making a written agreement regarding Intern."

"Tesis ini membahas mengenai pentingnya penyuluhan hukum bagi seorang Notaris sebelum dan saat pembuatan aktanya. Ketentuan mengenai Penyuluhan hukum bagi seorang Notaris terdapat pengaturannya dalam Pasal 15 ayat (2) huruf e Undang- Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang jabatan Notaris dan Kode Etik Notaris. Dalam penulisan tesis ini penulis menggunakan metode penelitian kepustakaan utamanya dengan menggunakan data sekunder dan wawancara tertulis dengan informan guna mendapat keterangan mengenai fungsi penyuluhan hukum bagi Notaris baik sebelum dan saat pembuatan aktanya dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Yang menjadi dasar pembuatan suatu Akta Notaris adalah adanya kehendak atau keinginan para pihak untuk dapat memformulasikan maksud dan tujuannya ke dalam akta yang notaril. Notaris dalam hal ini berwenang untuk memberikan penyuluhan hukum dengan tetap memperhatikan batasan bahwa saran maupun pendapat yang diberikan notaris baik sebelum dan saat pembuatan aktanya tidak menyalahi kewenangan yang dmilikinya dalam artian saran atau pendapat yang diberikan notaris tetap berada di luar para pihak atau bukan sebagai pihak dalam akta yang dibuatnya. Notaris dalam pelaksanaan tugas dan jabatannya senantiasa harus bertindak jujur, mandiri, tidak berpihak dan netral sehingga akta yang dibuatnya dapat melindungi kepentingan dari kedua belah pihak. "

"ABSTRAK

Untuk mewujudkan pemerintahan daerah yang baik harus dimulai dari menciptakan pemimpin daerah yang memiliki kompetensi dan kualitas yang baik, hal demikian tercermin dari pembinaan atau kaderisasi. Dalam hal ini, partai politik memiliki peran penting untuk menjalankan fungsi rekrutmen politiknya, yang di dalamnya terdapat pula kontribusi dalam melakukan kaderisasi, seleksi, dan menawarkan calon pemimpin daerah kepada rakyat melalui pilkada. Calon pemimpin daerah yang ditawarkan kepada rakyat melalui pilkada harusnya merupakan produk dari kaderisasi yang berjenjang dan berkesinambungan. Oleh karenanya, materi muatan dari Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 sebagai payung hukum pemilihan kepala daerah, khususnya pasal yang mengatur mengenai persyaratan calon kepala daerah, juga harus memasukkan ketentuan-ketentuan yang menunjang partai politik untuk melakukan fungsi kaderisasi yang berjenjang dan berkesinambungan terhadap calon kepala daerah yang akan diusung.

---

ABSTRACT

---

In order to embody a good local governance must start from creating governors who have good competence and quality, this is reflected in training or caderization. In this case, political parties have an important role to carry out their political recruitment functions, in which there are also contributions in caderizationing, selecting, and offering prospective regional leaders to the people through the elections. Prospective regional leaders who are offered to the people through the elections should be a product of a gradual and continuous caderization. Therefore, the contents of the Law number 10 of 2016 as a legal platform for the election of regional heads, in particular the article governing the requirements of candidates for regional head, must also include the rules which supports political parties to carry out the gradual and continuous caderization function of the regional head candidates to be promoted.

"

"Tesis ini membahas eksistensi Majelis Kehormatan Notaris dalam memberikan perlindungan terhadap Notaris sebagai pejabat umum. Majelis Kehormatan terdapat dalam Pasal 66 dan 66A Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-undang 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris. Majelis Kehormatan Notaris mempunyai kewenangan untuk melaksanakan pembinaan Notaris dan kewajiban memberikan persetujuan atau penolakan untuk kepentingan penyidikan dan proses peradilan, atas pengambilan fotokopi minuta akta dan pemanggilan Notaris untuk hadir dalam pemeriksaan yang berkaitan dengan akta atau protokol Notaris yang berada dalam penyimpanan Notaris. Kewenangan memberikan persetujuan atau penolakan ini sebelumnya dimiliki oleh Majelis Pengawas Notaris. Namun kewenangan tersebut dihapuskan oleh Mahkamah Konstitusi berdasarkan putusan No. 49/PUU-X/2012. Dalam hal persetujuan atau penolakan atas permintaan penyidik, penuntut umum dan hakim untuk pengambilan fotokopi minuta akta dan pemanggilan Notaris diperlukan keobjektifitasan Majelis Kehormatan Notaris dan memberikan indikator yang jelas berkaitan dengan kewenangannya tersebut.

---

This thesis discusses the existence of Honorary Council of Notary in giving protection to Notary as public official. The Honorary Council is contained in Articles 66 and 66A of Law Number 2 Year 2014 Concerning Amendment to Law No. 30 Year 2004 Concerning Position of Notary. The Honorary Council of Notary has the authority to perform the notary's guidance and the obligation to grant approval or refusal for the interest of the investigation and judicial process, for taking photocopies of the deed ministry and the calling of a Notary to attend the examination relating to the Notary's deed or protocol. The authority to grant this approval or refusal was previously owned by the Notary Supervisory Board. However, the authority was abolished by the Constitutional Court based on the decision. 49 / PUU-X / 2012. In the case of approval or rejection at the request of the investigator, the public prosecutor and judge for taking photocopies of the Minutes of Notary and Notary's invocation are required to objectify the Notary Public Council and provide clear indicators in relation to such authority."