Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"This article elaborates concerning Indonesia secured transaction that focused on Hak tanggungan (Indonesian mortgage) in anxious practical perspectives. The Origin of the apprehension is rooted on the regulation method of foreclosure hak tanggungan the regulation itself that abide by prior Dutch law (HIR dan Rbg) has reflected inconsistency on Indonesian secured transaction law reform"

"The author does figures and analyze about criminal conduct and the punishment pattern in Aceh region during 16th and 17th centuries that be done by historical approach. The substance is explores regarding punishment was applied by Aceh Sultans that be developed by ultimate sources from both local and foreign visitor testimony who come from Europe and Asia to Aceh regions. By those sources then the author is confidence to doing clear description regarding punishment system was applied during those centuries is adat law or Islamic law ones by adequate historical facts and not only blind claim.The author proposes thesis that Aceh Kingdom (kesultanan) that claimed as islamic government system but using adat law to govern and regulate their people and was not islamic law as recent common perceptions continuing"

"disajikan dalam seminar nasional "cybercrime dan cybersex/cyberporn dalam perspektif hukum teknologi dan hukum pidana kerja sama BPHN & S2 hukum Undip, semarang 6-7 juni 2007."

"Keseimbangan kedudukan antar suami isteri diartikan sebagai segala sesuatu dalam kehidupan berumah tangga harus di rundingkan dan di putuskan bersama oleh suami isteri yang bersangkutan. Dalam rumah tangga walaupun secara fisik laki-laki memang pada umumnya lebih kuat di bandingkan dengan perempuan, namun mereka adalah sama. Kedudukan mereka adalah sama, dalam pengertian bahwa masing-masing sama-sama mempunyai kewajiban yang harus di tunaikan, dan sama-sama mempunyai hak yang tidak boleh diabaikan. Kelalaian di suatu pihak berarti menelantarkan hak dari pihak lain yang pada gilirannya akan mengakibatkan keretakan dalam rumah tangga dan terjadi perceraian. Permasalahan yang akan diuraikan dalam tesis ini berkenaan dengan masalah (1) Apakah Hukum Islam dan Hukum Perkawinan Nasional menganut prinsip keadilan bagi kedudukan isteri dalam perkawinan. (2) Kedudukan seimbang suami isteri bagaimanakah yang diterapkan dalam Hukum Islam dan Hukum Perkawinan Nasional bagi isteri dalam kasus vasektomi. Metode penelitian yang di gunakan dalam penulisan tesis ini adalah dengan melakukan metode kepustakaan atau metode literatur (Library Research) yang bersifat yuridis normatif. Kedudukan seimbang suami isteri dan prinsip keadilan dalam perkawinan, pengaturannaya dan penerapanya telah diterapkan secara seimbang dalam Hukum Islam, Kompilasi Hukum Islam serta Undang Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, khususnya dalam penyelesaian kasus vaksetomi yang akan dibahas pada bab II tesis ini."

"This article engages Indonesian land fiscal cadastre disharmony to giving legal certainty and land title security. The issues itself doesnot free from historical background regarding both land tax and land registration system wich has applied until recent time. Many land disputes such as Meruya Jakarta Barat"

"Penyalahgunaan keadaan merupakan alasan pembatalan perjanjian yang belum diatur dalam perundangan Indonesia namun sudah dikenal melalui doktrin dan yurisprudensi. Di Belanda, negara yang menganut sistem hukum yang sama dengan Indonesia, dengan lahirnya Nieuw Burgerlijk Wetboek, telah mengatur penyalahgunaan keadaan dalam perundangannya. Namun, ajaran ini pada awalnya bukan berasal dari sistem hukum civil law, melainkan melalui paham equity dalam sistem hukum common law. Singapura, yang menganut sistem hukum tersebut, juga telah mengatur mengenai penyalahgunaan keadaan dalam perundangannya. Penelitian ini bermaksud untuk membandingkan bagaimana perkembangan penyalahgunaan keadaan dalam hukum perjanjian negara Indonesia dan Singapura.

---

Undue influence is the vitiating factor on contract that has not been regulated in Indonesian legislation but has been recognized through doctrine and jurisprudence. In Netherlands, a country with the same legal system as Indonesia, through the birth of Nieuw Burgerlijk Wetboek, has regulated undue influence in its legislation. However, the doctrine of undue influence was not originally derived from the civil law system, but through the notion of equity in the common law legal system. Singapore, which adheres to common law system, has also regulated undue influence in its legislation. This study intends to compare the development of undue influence in contract law in Indonesia and Singapore."