Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Tesis ini membahas mengenai perlakuan PPN bagi Kontraktor PKP2B Generasi Pertama. Dilatarbelakangi oleh sengketa antara Kontraktor dengan Pemerintah karena Kontraktor menahan sebagian Dana Hasil Produksi Batubara sebagai kompensasi atas tidak digantinya PPN yang dibayar oleh Kontraktor. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan desain deskriptif.Hasil penelitian menunjukan bahwa PPN bukan merupakan pajak baru sehingga pemerintah tidak perlu menggantinya. Namun ternyata penyelesaian sengketa dimana kedua pihak sepakat kembali kepada kontrak menyatakan pemerintah harus membayar kembali PPN tersebut kepada kontraktor dan kontraktor diwajibkan membayar Pajak Penjualan sampai habis masa kontrak. Penelitian ini menyarankan kepada Pemerintah agar menetapkan batubara sebagai Barang Kena Pajak.

---

This thesis is discussed about the treatment of the Value Added Tax for the Contractor of Coal Co-operation Agreement. Based on the lawsuit between the Contractor and the Government which is caused by the Contactor who kept the half of Government Part of Coal Production, as a compensation of the VAT, which has paid by the Contractor but has not been reimbursed by the Government. This research is a qualitative research using a descriptive design.The result of this research is shown that the Government thought that VAT is not a new tax so that they do not need to reimburse it. However, it turned out into a lawsuit solution that both of parties have agreed to go back to the contract which declared that the Government has to repay the VAT to the Contractor, whereas the Contractor has an obligation to pay the Sales Tax until the end of the contract. This research suggests the Government to determine the Coal as a Taxable Goods."

"ABSTRAKPenelitian ini bertujuan menganalisis perlakuan pengenaan Pajak Pertambahan Nilai atas penyerahan batubara oleh Kontraktor PKP2B Generasi ke III. Pokok permasalahan adalah DJP melalui Tim Quality Assurance Pemeriksaan Kanwil DJP, tidak konsisten dalam pengenaan PPN atas penyerahan batubara oleh Wajib Pajak Kontraktor PKP2B Generasi ke III. Penelitian ini adalah penelitian studi kasus. Metode penelitian yang digunakan adalah observasi langsung, analisis percakapan melalui wawancara dan studi pustaka. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyerahan batubara oleh PKP2B Generasi III terutang PPN karena batubara adalah barang kena pajak. DJP harus melakukan penyempurnaan terkait tata kerja Tim Quality Assurance Pemeriksaan Kanwil DJP. DJP seharusnya membuat penegasan agar perlakuan pengenaan PPN atas penyerahan batubara oleh Kontraktor PKP2B Generasi ke III konsisten. Renegosiasi kontrak PKP2B Generasi III diperlukan agar pemungutan pajak terhadap kontraktor sesuai dengan asas-asas pemungutan pajak

---

ABSTRACTThe purpose of this research is to analyze the treatment of value added tax VAT on the supply of coal by contractor of PKP2B Generation III. The subject matter is DJP Indonesian Tax Autority through the Quality Assurance Team of Tax Audit of DJP Regional Office inconsistent in the imposition of VAT on the supply of coal by Contractor PKP2B Generation III. The research is case study research. The research method used is direct observation, conversation analysis through interview and literature study.The results showed that the supply of coal by PKP2B Generasi IIIsubject to VAT because coal is taxable goods. DJP must make improvements to the working procedures of the Quality Assurance Team of Tax Audit of DJP Regional Office. DJP should make an affirmation about treatment of VAT imposition on the supply of coal by contractor of PKP2B Generation III is consistent. Contract renegotiation of PKP2B Generation III is required to collect tax on contractors in accordance with the principles of tax collection"

"Tesis ini membahas perlindungan hukum bagi pembeli dalam kontrak akuisisi saham perusahaan kontraktor Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (?PKP2B?) terkait dengan beberapa pengaturan baru dalam Undang-Undang No. 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara ("UU No. 4 Tahun 2009") yang memiliki dampak signifikan bagi kegiatan usaha perusahaan kontraktor PKP2B. Pembeli (acquiror) yang berencana melakukan transaksi akuisisi saham perusahaan kontraktor PKPB sejak tahap uji tuntas, perundingan, perancangan sampai dengan pelaksanaan kontrak akuisisi saham wajib memperhatikan dan merefleksikan pengaturan baru dalam UU No. 4 Tahun 2009 besertaperaturan pelaksananya selain ketentuan-ketentuan dalam Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 1998 tentang Penggabungan, Peleburan, dan Pengambilalihan Perseroan Terbatas yang mengatur khusus tentang akuisisi saham dalam kontrak akuisisi saham tersebut. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif yang menitikberatkan pada studi dokumen dalam penelitian kepustakaan untuk mempelajari data sekunder yang terkumpul, berupa bahan-bahan hukum yang ada kaitannya dengan permasalahan yang diteliti.

---

This study focuses on legal protection to the buyer (acquiror) in a shares acquisition contract of a company holding Coal Contract of Work ("CCOW") in relation to some new provisions under the Law No. 4 Year 2009 regarding Mineral and Coal Mining (?Law No. 4 Year 2009?) which have significant impacts to the business of the CCOW company. The buyer (acquiror) who intends to acquire a CCOW company from the stage of due diligence, negotiation, drafting, up until the implementation of the share acquisition contract shall consider and reflect the new provisions under the Law No. 4 Year 2009 and its implementing regulations in addition to the Law No. 40 Year 2007 regarding the Limited Liability Company and the Government Regulation No. 27 year 1998 regarding Merger, Consolidation, and Acquisition of Limited Liability Company in such shares acquisition contract. The approach of this study is juridical normative which focuses on the collected secondary data, such as legal material in relation to identified issues."

"Our country is rich with its natural resources. One of its biggest is in Mining Field. To process this mining resource we need a very big investment. Therefore, we need an investor, whether it?s local investor or foreign investor. In order to invite investor to invest, our government should provide some easy access and legal assurance.

One of government?s action in exploiting this natural resource (coal mine) is in form of Perjanjian Karya Pengusaha Pertambangan Batubara (PKP2B) / (Agreements of Coal Mining Organizations). This PKP2B is Lex Specialist, so that the legal assurance for Contractor will be fulfilled. Even though, in action this condition / situation are more likely to be neglected.

The main problem in this thesis is how to consider Value Added Tax in Tax Regulation/Law for PKP2B companies, and what obstacles there are upon the implementation. In discussing/reviewing the problem, first we will lay out some opinions from experts in regards to the collection of VAT. We will then relate this theory to the research method used in this thesis, which is analysis descriptive, with library approach on consideration. In actual/in real, the implementation of this Value Added Tax is not as theory that can cause the unbalanced/unfairness to tax payer and can make investor have doubt of government interest in giving assurance of law.

The summary showed that VAT policy on PKP2B formally has gone in accordance to current laws. Even so, in actual, the implementation still has many uncertainty for Contractors of PKP2B, this situation can distract the economic growth, in specific will be in the field of mining.

As a suggestion, tax collection should give an assurance of law, neutral and fair. Therefore, the government should make some changes and make perfect to it. Also in applying VAT to contractor of PKP2B, attention should be given to the regulations and rules used by PKP2B, so there would be no parties getting out of business."

"PKP2B generasi III menerupakan suatu bentuk kerjasama antara Pemerintah dan kontraktor pertambangan batubara yang bertujuan untuk membuat suatu keterikatan hukum di mana kontraktor memiliki tugas pokok dalam usaha peningkatan produksi batubara dan pemenuhan kebutuhan batubara baik untuk kepentingan dalam negeri maupun ekspor. Dari sisi perpajakan, seringkali terjadi dispute antara Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dan Wajib Pajak Konyraktor PKP2B Generasi III mengenai pengkreditan pajak masukan terkait kegiatan produksi batubara. Terjadinya perbedaan penggunaan acuan UU PPN menyebabkan terjadinya perbedaan tersebut. Menurut DJP, pajak masukan terkait kegiatan produksi oleh kontraktor PKP2B Generasi III tidak dapat dikreditkan karena batubara adalah non BKP sesuai UU PPN yang berlaku saat ini. Sedangkan menurut Wajib Pajak batubara adalah BKP sesuai UU PPN 11/1994 sehingga pajak masukannya menjadi acuan kontraktor PKP2B Generasi III dalam melaksanakan kewajiban kontraktor PKP2B Generasi III, serta apakah UU PPN yang berlaku pada kontraktor PKP2B Generasi III telah memenuhi asas pemungutan pajak. Penelitian ini menggunakan pendekatan studi eksploratif dan studi deskriptif. Proses penelitian diawali dengan observasi dan studi literatur, dilanjutkan wawancara dan kuesioner, dan kemudian dilakukan analisis atas wawancara, kuesioner, serta studi literatur."

"Perusahaan pertambangan batubara dalam menjalankan kegiatan usahanya di Indonesia didasarkan atas suatu Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B) dengan Pemerintah Indonesia dengan yang memiliki sifat lex specialis derogat lex generalis. Di dalam PKP2B tersebut mengatur segala hak dan kewajiban bagi kedua pihak atas kegiatan usaha termasuk mengenai pajak-pajak dan lain-lain kewajiban perusahaan.Latar belakang penulisan ini didasari karena adanya perubahan kebijakan publik dalam perpajakan atas pengenaan PPN atas hasil tambang batubara sejak reformasi perpajakan tahun 2000 dengan diterbitkannya suatu kebijakan dalam PP Nomor 144 Tahun 2000 yang mengubah status batubara menjadi Barang Tidak Kena Pajak (BTKP). Dalam implementasinya, proses kebijakan tersebut melalui ketentuan dan peraturan perundang-undangan perpajakan (instrument fiscal arrangements) menimbulkan perubahan persepsi antara otoritas perpajakan dengan Wajib Pajak sehingga menyulitkan administrasi PPN. Selain itu, diterbitkannya PP tersebut kurang memenuhi asas-asas perpajakan dan perundang-undangan maupun konsepsi dari PPN atas nilai tambah dari hasil tambang batubara. Usaha-usaha dari Wajib Pajak sendiri berupaya kepada pemerintah untuk menunda PP tersebut karena akan merugikan investor maupun harga batubara Indonesia di pasar internasional.Oleh karena itu atas dasar permasalahan-permasalahan tersebut, maka dalam penulisan ini bertujuan untuk melakukan kajian atau analisis terhadap perubahan kebijakan PPN atas pengusahaan pertambangan batubara di Indonesia. Adapun metode penelitian yang digunakan adalah deskripsi analisis dengan teknik pengumpulan data melalui penelitian kepustakaan dan dokumen serta penelitian lapangan melalui kuesioner dan wawancara kepada pihak-pihak yang berhubungan dengan penelitian.Berdasarkan analisis, bahwa perumusan kebijakan dalam PP tersebut sebagai pelaksana UU PPN hendaknya tidak mengubah atau mengesampingkan ketentuan pada undang-undang yang memiliki kedudukan lebih tinggi dalam mengatur hal yang sama (lex superiors derogat lex inferior). Demi menciptakan kepastian hukum, penyempitan atau perluasan materi tidak dibenarkan menambah norma-norma baru serta tidak dapat mengganti ketentuan perundangan-undangan lama sepanjang mengatur hal yang tidak sama (lex posteriori derogat lex priori). Bagi PKP2B yang terbagi dalam tiga generasi (Generasi I, II dan III), adanya kebijakan tersebut akan membawa konsekuensi pada masing-masing generasi mengalami perlakukan pengenaan PPN yang tidak sama.Pada akhir tulisan ini, penulis memberikan input bagi pemerintah sebagai tax policy maker , sovereign tax power dan government as resources owner dalam menetapkan kebijakan PPN atas hasil tambang batubara demi memaksimalkan penerimaan negara sehingga menimbulkan keadilan (equality), kepastian (certainty), kemudahan (convenience) dan tidak menimbulkan biaya tambahan ekonomi (economy) bagi masing-masing generasi."

"Dalam rangka merangsang iklim investasi di bidang pertambangan di Indonesia, menurut perundang-undangan Penanaman Modal Pengusaha Pertambangan Umum, salah satunya diatur melalui Kontrak Karya yang dibuat berdasarkan persetujuan antara pengusaha pertambangan dengan Pemerintah Indonesia. Di Indonesia saat ini sudah ada sebanyak 7 Generasi. Didalam Kontrak Karya diatur mengenai hak dan kewajiban bagi kedua belah pihak termasuk di dalam bidang perpajakan khususnya Pajak Pertambahan Nilai.Dalam kaitannya dengan Kontrak Karya Generasi IV, Pemerintah mengeluarkan kebijakan Pajak Pertambahan Nilai, Reformasi perpajakan dari Undang-undang Nomor 18 tahun 2000 dengan terbitnya petunjuk pelaksanaan yang tertuang dalam PP Nomor 144 Tabun 2000 mengubah status barang hasil tambang berupa emas batangan dari Barang Kena Pajak menjadi Barang Tidak Kena Pajak. Didalam pelaksanaan, proses kebijakan tersebut menimbulkan perbedaan persepsi antara otoritas pajak dengan wajib pajak pertambangan Kontrak Karya Generasi IV dalam hal PPN atas barang hasil tambang.Kebijakan Perpajakan yang diatur didalam Kontrak Karya Generasi IV disesuaikan dengan Undang-undang Pajak dan Peraturan-peraturan yang berlaku (prevailing law). Sehingga menimbulkan perbedaan interpretasi mengenai aspek Pajak Pertambahan Nilai antara pemerintah dengan wajib pajak.Tujuan dilakukan penelitian ini adalah, untuk menganalisis perubahan kebijakan Pajak Pertambahan Nilai. Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif analisis dengan teknik pengumpulan data melalui penelitian kepustakaan dan dokumen serta dilakukan melalui kuesioner dan wawancara.Dari hasil penelitian dapat diperoleh gambaran bahwa kebijakan yang dibuat oleh Pemerintah melalui Peraturan Pemerintah hendaknya tidak mengubah ketentuan di dalam Kontrak Karya yang kedudukannya lebih tinggi dalam mengatur hal yang sama.Dengan adanya kebijakan tersebut membawa dampak pada Perusahaan Kontrak Karya Generasi IV terhadap perlakuan PPN masukan yang berkaitan dengan kegiatan perusahaan pertambangan dibidang produksi, pemasaran, distribusi, dan manajemen menjadi tidak dapat dikreditkan.

---

In order to encourage investment climate in mining in Indonesia, according to the laws of the capital investment of general mining entrepreneurs, one of many ways to do it is managed by a Contract of Work which was made based on the agreement between the mining entrepreneurs and Indonesian's government. At the moment there are 7 Generations in Indonesia. Contract of Work manage the right and the obligation for both sides including the tax, especially the Value Added Tax.

In the connection with the Contract of Work fourth Generation, the government launched the Value Added Tax policy, the tax reform from laws number 18 year 2000 by releasing the direction of execution which is stated in government regulation number 144 year 2000 changing mining product status from Taxable Goods into Non-Taxable Goods. In its application, this policy creates different perception between the tax authorities and the mine tax payer of the fourth Generation of The Contract of Work in the subject of Value Added Tax on mining product.

Taxation policy, which is regulated under the fourth Generation of The Contract of Work, is adjusted to the Taxation laws and the prevailing law. This gives rise to different interpretation about Value Added Tax aspect between the government and taxpayer.

The objective of this research is to analyze the changes of Value Added Tax policy. The research method used is descriptive analytic method with data collecting technique through library and document research as well as questionnaire and interviews.

From the result of the research we conclude that the policy, which was made by the government through government regulation, should not change the points in the Contract of Work which has higher legal footing 1 position in regulating tax issues.

The existence of that policy brings the effect to the Contract of Work fourth Generation's company to the treatment of Value Added Tax as a input which is connected to the activity of mining companies; production, marketing, distribution, management, making it unpredictable."

"Penelitian ini membahas mengenai Analisis Pajak Pertambahan Nilai Kontraktor Perjanjian Karya Pengusaha Batubara (PKP2B) Generasi Tiga. Perlakuan perpajakannya khususnya pengenaan PPN atas penjualan dan pembelian batubara terjadi inkonsistensi di lapangan, baik oleh Wajib Pajak maupun oleh Dirjen Pajak. Hasil penelitian menunjukan bahwa posisi ketentuan perpajakan sebagaimana yang tertuang dalam PKP2B harus diaplikasikan secara lex specialis.Penjualan atau pembelian batubara, seharusnya bukanlah barang kena pajak atau tidak dikenakan PPN, yang oleh karenanya tidak menimbulkan adanya kredit pajak dan berimplikasi pada tidak adanya kompensasi maupun restitusi terhadap kelebihan pembayaran pajak. Untuk lebih mengikat Wajib Pajak, Dirjen Pajak perlu untuk menerbitkan aturan yang lebih tinggi terhadap persoalan inkonsistensi ini, misalkan dalam bentuk Undang-undang, sehingga inkonsistensi tidak lagi terjadi baik di tingkat Wajib Pajak maupun Dirjen Pajak.

---

This research covers the analysis of Value Added Tax (VAT) for The Third Generation of Coal Corporation Agreement. The inconsistency in VAT imposition practice on Coal Trading is happened either by Tax Payer or Directorate General of Taxation. The research showed that the tax provisions as contained in Coal Corporation Agreement should be applied in lex specialist. Coal trading should not classified as taxable goods or subjected to VAT, therefore it would not cause the tax credit and the tax overpayment would not cause tax compensation and restitution. To bind the Tax Payer, DGT needs to publish the regulation for these inconsistencies, so this will not happen in the future, both in Tax Payer area and DGT area."

"ABSTRAKPerlakuan perpajakan, khususnya atas pengenaan PPN atas penjualan dan pembelian batubara dan pemotongan PPh Pasal 23 atas jasa pertambangan yang diserahkan kepada perusahaan pemegang konsesi PKP2B Generasi Ketiga terjadi inkonsistensi di lapangan, baik oleh Wajib Pajak maupun oleh Dirjen Pajak. Metode penelitian yang digunakan adalah studi kepustakaan yang bersifat yuridis-normatif. Hasil penelitian menunjukan bahwa posisi ketentuan perpajakan sebagaimana yang tertuang dalam PKP2B harus diaplikasikan secara lex specialis. Kemudian terhadap pemotongan PPh Pasal 23 terhadap penyerahan jasa pertambangan kepada perusahaan pemegang konsesi PKP2B tidak seharusnya dikenakan tarif sebesar 4,5% s.d. 6%, melainkan sebesar 2% sebagaimana yang merupakan kewajiban yang mengikat bagi perusahaan penyedia jasa tersebut.Selanjutnya atas penjualan atau pembelian batubara, tidak seharusnya merupakan barang kena pajak atau tidak dikenakan PPN, yang oleh karenanya tidak menimbulkan adanya kredit pajak dan berimplikasi pada tidak adanya kompensasi maupun restitusi terhadap kelebihan pembayaran pajak. Untuk lebih mengikat Wajib Pajak, Dirjen Pajak perlu untuk menerbitkan aturan yang lebih tinggi terhadap persoalan inkonsistensi ini, misalkan dalam bentuk Undang-undang, sehingga inkonsistensi tidak lagi terjadi baik di tingkat Wajib Pajak maupun Dirjen Pajak.

---

ABSTRACTThe tax treatment especially on VAT of sell and buy of coal and the withholding of Article 23 on mining service rendered to company licensed for Third Generation Work Agreement for Coal Mining Enterprises meets inconsistency, whether by taxpayer nor by Directorate General of Taxes. Method used in this research is normative juridical approach. The results shows that the position of tax clause which been stated in the Work Agreement must be applied as a lex specialis respectably. As for the withholding tax article 23 on mining service rendered to a company licensed for Work Agreement should not imposed for 4,5% to 6%, on the contrary the rate supposed to be 2% as stipulated to the service provider.Hereafter, on the selling and buying of coal, should not subjected for taxable goods or imposed for VAT, which by then credit mechanism shall not apply and compensation or VAT refund for overpaid should not exist. To have more binding for the taxpayer, the Directorate General of Taxes is necessarily stipulated the regulation in higher level manner, in the form of Law as example, so thus the inconsistency should avoidable in the level of taxpayer and the DGT itself. "