Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Tesis ini membahas tentang penerbitan Surat Berharga Syariah Negara Seri IFR- 0001 dan IFR-0002 yang diterbitkan pada tahun 2008. Sebagai salah satu surat berharga negara, Surat Berharga Syariah Negara merupakan satu-satunya yang menggunakan prinsip syariah dalam penerbitannya. Penulisan ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan menggunakan metode kepustakaan dan lapangan. Hasil penelitan persoalan-persoalan yang terdapat pada penelitian ini menghasilkan kesimpulan bahwa, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2008 mengalami defisit. Untuk menutupi defisit tersebut diterbitkan surat berharga negara, termasuk didalamnya adalah Surat Berharga Syariah Negara Seri IFR-0001 dan IFR-0002. Dalam perkembangan penerbitan Surat Berharga Syariah Negara di masa yang akan datang, jabatan Notaris harus dilibatkan didalamnya.

---

The focus of this study is the issuing of Sharia Sovereign Bond IFR-0001 and IFR-0002 Series issued on 2008. As one of Sovereign Bonds, Sharia Sovereign Bond was the only sovereign bond which issued based on Sharia principle. This writing is using the qualitative approach and using dictum and field method. The research result answers for the problems that contain in this thesis. The results are that Government Budget on 2008 was in deficit situation. To fund the deficit, Government decided to issued Sovereign Bonds, inciuded the Sharia Sovereign Bond IFR-0001 and IFR-0002 Series. In the future, a Notary must be involved in issuing Sharia Sovereign Bond."

"Tesis ini membahas tentang penerbitan Surat Berharga Syariah Negara Seri IFR-0001 dan IFR-0002 yang diterbitkan pada tahun 2008. Sebagai salah satu surat berharga negara, Surat Berharga Syariah Negara merupakan satu-satunya yang menggunakan prinsip syariah dalam penerbitannya. Penulisan ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan menggunakan metode kepustakaan dan lapangan. Hasil penelitan persoalan-persoalan yang terdapat pada penelitian ini menghasilkan kesimpulan bahwa, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2008 mengalami defisit. Untuk menutupi defisit tersebut diterbitkan surat berharga negara, termasuk didalamnya adalah Surat Berharga Syariah Negara Seri IFR-0001 dan IFR-0002. Dalam perkembangan penerbitan Surat Berharga Syariah Negara di masa yang akan datang, jabatan Notaris harus dilibatkan didalamnya.

---

The focus of this study is the issuing of Sharia Sovereign Bond IFR-0001 and IFR-0002 Series issued on 2008. As one of Sovereign Bonds, Sharia Sovereign Bond was the only sovereign bond which issued based on Sharia principle. This writing is using the qualitative approach and using dictum and field method. The research result answers for the problems that contain in this thesis.

The results are that Government Budget on 2008 was in deficit situation. To fund the deficit, Government decided to issued Sovereign Bonds, included the Sharia Sovereign Bond IFR-0001 and IFR-0002 Series. In the future, a Notary must be involved in issuing Sharia Sovereign Bond."

"Sukuk Negara atau Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) diterbitkan untuk membiayai anggaran negara, termasuk pembiayaan pembangunan untuk pengembangan proyek-proyek negara. Sesuai dengan Undang-Undang No.19 Tahun 2008 tentang SBSN, penerbitan dan penjualan SBSN membutuhkan berbagai organ, yaitu agen pembayar, agen penata usaha, dan terutama agen penjual. Undang-Undang No.21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah memungkinkan Bank Umum Syariah untuk melakukan aktivitas bukan hanya sebagai agen penjual, tetapi juga sebagai agen pembayar dan agen penata usaha. Pengaturan mengenai peran Bank Umum Syariah sebagai agen telah sukses diimplementasikan sesuai dengan Undang-Undang dan peraturan terkait. Namun, tanggung jawab hukum Bank Umum Syariah sebagai agen penjual terbatas pada tanggung jawab terhadap pemerintah. Pemerintah bertanggung jawab atas penerbitan dan penjualan SBSN, dan oleh karena itu membebaskan agen penjual dari segala tuntutan yang mungkin timbul dari pihak ketiga atau pemilik SBSN. Oleh karena itu, pemerintah diharapkan dapat menyusun dan memberlakukan peraturan yang berisi ketentuan tentang tanggung jawab hukum agen penjual terhadap investor, mengingat kurangnya ketentuan yang mengatur kewajiban agen penjual terhadap investor. Skripsi ini ditulis menggunakan pendekatan hukum normatif yang memberikan analisis deskriptif dari data sekunder dan didukung oleh data primer yang diperoleh melalui wawancara.

---

Sovereign Sukuk or State Sharia Bonds (SBSN) is issued in order to finance state budget, including financing construction for development of state projects. In accordance with Law No.19 Year 2008 on Sovereign Sukuk, the issuance and sales of sovereign Sukuk require the assistance of various organs, namely; paying agent, administrative agent and especially a selling agent. Law No.21 Year 2008 on Sharia Banking allows Sharia Commercial Bank to perform not only as a selling agent, but also a paying agent and an administrative agent. The provision of the role of Sharia Commercial Bank as agents has been successfully implemented in accordance with related laws and regulations. However, the legal responsibility of Sharia Commercial Bank as a selling agent is limited to the responsibility towards the government. The Government is responsible for the issuance and sales of the Sovereign Sukuk, and therefore free the selling agent of any possible claims arising from third parties or Sovereign Sukuk holders. Hence, the government shall draft and enact regulation which contained the provision on selling agents legal responsibility towards the investors, considering the lack of provision governing the liability of selling agent towards investors. This thesis is written in a normative legal approach providing descriptive analysis from secondary data and supported by primary data obtained through interviews. "

"Tesis ini membahas tentang akad yang digunakan dalam transaksi repurchase Agreement (repo) SBSN berdasarkan ketentuan yang terdapat dalam peraturan SEBI No. 14/32/DPM 7 November 2012 perihal Tata Cara Transaksi Repurchase Agreement (Repo) Surat berharga Syariah Negara (SBSN) dengan Bank Indonesia Dalam Rangka Operasi Pasar Terbuka Syariah. Repo adalah transaksi keuangan yang biasanya dilakukan oleh para pelaku pasar keuangan untuk mendapatkan pinjaman dana dengan menjaminkan surat berharga miliknya dalam bentuk jual beli, baik di pasar modal maupun di pasar uang. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis jenis akad jual beli yang terdapat dalam peraturan tersebut apakah sesuai atau justru bertentangan dengan Hukum Islam, baik dari sifat janji (wa‟d) jual beli SBSN maupun mekanisme penyelesaian transaksi repo SBSN. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif yang menggunakan data sekunder yang dianalisis secara kualitatif. Dengan menggunakan pendekatan maqashid syariah, fiqh prioritas dan istihsan, penulis menyimpulkan bahwa sifat wa‟d yang terdapat dalam peraturan tersebut tidak mengikat secara hukum selama bank syariah yang bersangkutan belum melakukan penjualan SBSN pada saat BI membuka waktu lelang repo SBSN. Sehingga kedudukan wa‟d dalam transaksi repo SBSN adalah sebagai syarat untuk melakukan repo SBSN dengan BI. Transaksi repo SBSN tidak bisa dikatakan sebagai transaksi jual beli menurut hukum Islam, karena akad jual beli yang terdapat dalam transaksi ini hanyalah terminasi yang digunakan untuk mendapatkan pinjaman dengan agunan surat berharga yang umumnya dipraktekkan oleh perbankan konvensional, di mana penentuan besaran accrued repo dan marjin repo SBSN yang ditentukan dalam peraturan ini masih mengacu kepada sistem bunga yang menjadikan satuan waktu sebagai komponen perhitungan harga.

---

This thesis discusses the contract used in SBSN repurchase agreement (repo SBSN) based on the provisions contained in SEBI No. 14/32/DPM set on November 17, 2012 concerning the Procedures for Syariah Government Securities Repurchase Agreement (Repo SBSN) with Bank Indonesia in the framework of Syariah Open Market Operations. Repo is a financial transaction that is usually practiced by financial market participants to obtain load by pledging securities owned in the form af buying and selling, either in the capital market and money market. The purpose of this study is to analyse the type of purchase contract contained in the regulation is appropriate or even contrary to Islamic law, both from the nature of the promise (wa‟d) in SBSN purchase and settlement mechanism of repo SBSN transaction. This study uses the normative legal research using secondary data were analyzed qualitatively. By using maqashid syariah, fiqh priority, and istihsan approachs, the researcher conclude that the nature of the promise (wa‟d) contained in this regulation is not legally binding as long as Islamic banks in question have not been selling SBSN during opening times for repo SBSN auction. So that the position of wa‟d in repo SBSN transaction is as a requirement to undertake repo SBSN with BI. Repo SBSN transaction can not be regarded as sale and purchase transactions according to Islamic law, because the sale and purchase agreement contained in this transaction only a termination used to present a load with collateral securities that is usually practiced in conventional banking, where the determination of the amount of accrued repo and repo margin determined in this regulation still refers to the concept of interest that include the time as a component unit in calculating the price."

"Kondisi dilematis Infrastruktur Indonesia akibat keterbatasan kemampuan keuangan negara. Salah satu upaya Pemerintah adalah pembiayaan proyek infrastuktur melalui SBSN. Tesis ini bertujuan mengidentifikasi kendala pembiayaan proyek infrastruktur melalui SBSN dengan Analytic Network Process dan menganalisa kelayakan finansialnya. Berdasarkan ANP, kendala pembiayaan proyek infrastruktur melalui SBSN yaitu kendala aspek penunjang (0,471; W=0,36). Kendala yang paling dominan pada masing-masing aspek adalah: 1) aspek produk, Batas maksimal nilai (0,271; W=0,55); 2) aspek penunjang, kriteria kesiapan (0,33; W=0,37); 3) aspek pasar, pengetahuan pelaku pasar (0,343; W=0,28). Kendala tanggung jawab adalah DJPU-Bapepam (0,44; W=0,19) dan Kendala aturan adalah Peraturan lainnya (0,553; W=0,86). Berdasarkan analisis kelayakan finansial, NPV lebih besar adalah metode pembiayaan konvensional, IRR lebih besar dan Payback Period lebih baik adalah SBSN akhir periode. Sedangkan imbal hasil lebih besar adalah metode pembiayaan SBSN.

---

Condition of the infrastructure dilemma Indonesia due to limited financial capacity of the state. One of the efforts of the government is financing infrastructure projects through SBSN. This thesis aims at identifying the constraints of financing infrastructure projects through SBSN by Analytic Network Process and analyze the financial feasibility. According to ANP, the constraints of financing infrastructure projects through SBSN such as aspect support constraints (0,471; W=0.36).

The most dominant constraint in each aspect is: Produk aspect, maximal limit value (0,271; W=0,55); 2) Support aspect, readiness criteria (0,33; W=0,37); 3) Market aspect, knowledge of market participants (0,343; W=0,28). Liability constraint is DJPU-Bappepam (0,44; W=0,19) and constraint rules is another regulations (0,553; W=0,86). Based on the financial feasibility analysis, the biggest NPV is conventional financing, the biggest value of IRR and Payback Period that show a better return is maturity of the SBSN period. Whereas the value for greater results is financing metode sovereign syariah securities."

"Studi ini dilakukan untuk meneliti dampak dari variabel makroekonomi yaitu inflasi, tingkat suku bunga bank sentral, dan nilai tukar USD/IDR terhadap yield Surat Berharga Syariah Negara (SBSN). Dampak yang ditimbulkan dari pengaruh perubahan masing-masing variabel makroekonomi tersebut berbeda-beda. Hal ini akan mempengaruhi keputusan investor dalam memilih SBSN. Model vector autoregression yang digunakan dalam penelitian ini membantu untuk dapat memberikan informasi atas hubungan dari variabel makroekonomi dan yield obligasi pemerintah syariah dalam jangka pendek.Hasil penelitian menyimpulkan bahwa faktor pergerakan yield itu sendiri menjadi faktor yang paling signifikan dalam perubahan yield sukuk ritel, diikuti oleh variabel tingkat suku bunga, perubahan kurs, dan inflasi.This study was conducted to examine the impact of macroeconomy variables such as inflation rate, central bank interest rate, and exchange rate to Surat Berharga Syariah Negara (SBSN)?s yield. Impacts arising from the effects of changes in each of these macroeconomic variables vary. It will affect of the investor decision on choosing SBSN. Using a vector autoregression (VAR) help us to identify relationship between sharia government bonds yield and macro economy variables in short-run.

The study concluded that the factor of yield movement itself becomes the most significant factor in the changing retail sukuk yield, followed by a variable interest rate, exchange rate changes and inflation."

"ABSTRACTSkripsi ini membahas tiga hal yaitu perbandingan pengelolaan surat utang negara di Indonesia, Amerika Serikat dan Italia, pengaturan hukum mengenai sovereign bond default dan signifikansi pengaturan mengenai sovereign bond default. Perbandingan dikhususkan pada proses penerbitan dan ada atau tidaknya sinking fund khusus untuk surat utang Negara. Berdasarkan Undang Undang No. 24 Tahun 2002 tentang Surat Utang Negara, Negara menjamin pembayaran pokok dan bunga surat utang negara dengan menganggarkan dananya dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara setiap tahun. Undang-Undang No. 24 Tahun 2002, Undang Undang Amerika Serikat dan Undang Undang Italia terkait surat utang negaranya tidak memiliki ketentuan mengenai sovereign bond default. Penyelesaian sovereign bond default adalah dengan mengaktifkan satu klausula yang dikenal dengan collective action clause dalam terms and conditions surat utang Negara. Penulisan ini juga membandingkan praktek dan peraturan perundang-undangan Indonesia, Amerika Serikat dan Italia dalam penggunaan collective action clause pada surat utang Negara.

---

ABSTRACTThis undergraduate thesis reviews three matters inter alia the comparative study on the management of sovereign bond under Indonesian Law, United States Law and Italian Law, the regulations to resolve sovereign bond default, and the significance to establish regulations pertaining sovereign bond default. The comparative study is confined to the issuance process and the existence of sinking fund designated for sovereign bond purposes. Pursuant to Indonesian Law No. 24 of 2002 regarding sovereign bond, the state guarantees the payment of principal and interest of sovereign bond by allocating the fund in the state’s annual budget. However, Law No. 24 of 2002, United States and Italian laws do not contain any provisions to resolve sovereign bond default. Sovereign bond default is resolved by activating the collective action clause within the terms and conditions of sovereign bond. This research seeks to review the practice, the laws and regulations of Indonesia, United States and Italy of using the collective action clause in the sovereign bond."

"Kajian dalam Skripsi ini membahas mengenai ObligasiSyariah (Sukuk) Negara Sebagai Instrumen PembiayaanPembangunan Infrastruktur dalam suatu tinjauan prospektif.Kajian prospektif karena Sukuk Negara belum pernahditerbitkan di Indonesia dan Rancangan Undang-undangTentang Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) yang menjadidasar hukum untuk penerbitan Sukuk Negara masih dalampembahasan di Dewan Perwakilan Rakyat. Pembangunaninfrastruktur di Indonesia mengalami kendala karenaterbatasnya anggaran negara untuk membiayai pembangunaninfrastruktur, sehingga proyek infrastruktur terhambatpembangunannya. Sukuk Negara merupakan salah satu InstrumenInvestasi dan Pembiayaan dengan berbasis syariah dan telahberkembang pesat di berbagai negara di dunia. Penulis akanmemperlihatkan bagaimana penerapan skim pembiayaan denganmenggunakan instrumen Sukuk Negara dalam pembiayaanpembangunan infrastruktur di Indonesia. Penerbitan SukukNegara merupakan suatu kebutuhan yang mendesak untukmengatasi keterbatasan anggaran negara dan sebagaialternatif serta diversifikasi sumber pembiayaan anggarannegara khususnya untuk pembiayaan pembangunaninfrastruktur. Pemerintah dan DPR harus segeramenyelesaikan pembahasan dan mengesahkan RUU SBSN menjadiundang-undang, sehingga penerbitan Sukuk Negara mempuyaidasar hukum yang kuat dan menjadi sumber pembiayaanpembangunan infrastruktur."

"Penelitian ini bertujuan untuk (1) mengkaji volatilitas Indeks Surat Berharga Negara (SBN) Seri FR0040: (2) menganalisis hubungan BI Rate dengan perubahan harga Indeks Surat Berharga Negara (SBN) Seri FR0040. Penelitian ini menggunakan Model GARCH dan regresi linier berganda. Dari hasil penelitian yang dilakukan dapat disimpulkan bahwa: (1) volatilitas Indeks SBN Seri FR0040 mempunyai persistensi yang tinggi; serta (2) PDB dan Return IHSG secara signifikan berpengaruh positif terhadap perubahan harga Indeks SBN Seri FR0040. Sementara BI Rate, Inflasi dan Kurs tidak secara signifikan berpengaruh terhadap perubahan harga (return) Indeks SBN Seri FR0040.

---

This study aims to (1) examine the volatility of Government Securities Index FR0040 Series,(2)analyze the relationship between The BI Rate and The Index changes. This study uses GARCH models and multiple linear regression. From the research conducted it can be concluded that: (1) volatility of the Government Securities Index FR0040 Series has a high persistence, and (2) GDP and Return of Jakarta Composit Index (JCI) are significantly positive effect the Index changes. While The BI Rate, Inflation and Exchange Rate did not significantly affect the Index changes."