Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"This paper examines and empirically test theories of media expousure, cultural capital, government intervention and social disorganization to predict geographic variation in social capital nationally at the country scale of analysis...."

"Abstract. This experimental study aims to examine the impact of distributive and procedural justice towards affective commitment in every context or situation that is configurational. The meta-analysis, concluded by Hartman, Yale, and Galle (1999), explained that researches on fairness in general was conducted in the context of unfairness. This particular study examined various situations to form a configuration of distributive justice, procedural justice, and subjective perspective of social capital as moderating variable. This study involved 268 subjects in one class relation to performance appraisal's policy. The findings show that both distributive and procedural justice are vital predictors. Similarly, the configuration of these variables play a role in explaining affective commitment. Another important finding is that social capital, as a subjective perspective, plays a significant role in explaining affective commitment.Abstrak. Penelitian eksperimen ini bertujuan menguji pengaruh keadilan distributif dan keadilan prosedural terhadap komitmen afektif dalam berbagai konteks/ situasi yang bersifat konfigurasional. Meta análisis yang dilakukan Hartman, Yale & Galle, (1999) menjelaskan bahwa penelitian keadilan pada umumnya dilakukan dalam konteks ketidakadilan. Penelitian ini melakukan pengujian dari berbagai situasi sehingga membentuk konfigurasi keadilan distributif, keadilan prosedural dan perspektif subjektif modal sosial sebagai variabel moderasi. Penelitian melibatkan 268 subjek dalam kelas terkait dengan kebijakan penilaian kinerja. Hasil menunjukkan bahwa keadilan distributif dan keadilan prosedural merupakan prediktor penting. Demikian pula konfigurasi kedua variabel tersebut berperan dalam menjelaskan komitmen afektif. Hal penting lainnya, modal sosial sebagai perspektif subjektif berperan signifikan dalam menjelaskan komitmen afektif."

"Abstract. This paper aims to analyze the importance of legitimacy aspect for a government, related to the existence of indigenous people, in the context of local election as the manifestation of democracy. Generally, legitimacy is interpreted in a normative understanding, particularly in its relation to the legal fulfillment of formal requirements that produces a legitimate government. Legitimacy is required to ensure that a government has justifications to implement all of its functions. Moreover, legitimacy is also necessary to ensure the compliance and support of people. Nevertheless, in terms of indigenous peoples, though formal legitimacy is indeed important, it is not the only legitimacy required by the local government. The legitimacy shall also be related to local values upheld by people. Based on the research conducted on the Toraja ethnic group in Tana Toraja, in the perspective of legal pluralism, there are two crucial intersecting governing norms. This study shows the importance of adat values to obtain legitimacy, in the context democratization in Indonesia, and the existence of adat in the implementation of local autonomy. By using several different principles as the bases, the existence of adat and formal law in the implementation of local election show that there is a collaboration effort to make the process of democracy and adat go along well, conferring a legitimacy for the local government despite the uniqueness of the Toraja people.Abstrak. Tulisan ini bertujuan untuk menganalisis pentingnya aspek legitimasi bagi pemerintah terkait dengan keberadaan masyarakat adat dalam konteks pemilihan kepala daerah sebagai perwujudan demokrasi. Pada umumnya legitimasi ditafsirkan dalam pemahaman yang bersifat normatif terutama dalam kaitannya dengan upaya pemenuhan persyaratan formal berdasarkan hukum dalam menghasilkan suatu pemerintahan yang dianggap sah. Legitimasi dibutuhkan guna memastikan suatu pemerintahan memiliki justifikasi dalam melaksanakan semua fungsinya. Selain itu, legitimasi diperlukan juga untuk memastikan kepatuhan dan dukungan dari masyarakat. Namun terkait dengan keberadaan masyarakat adat, legitimasi formal memang penting namun bukanlah satu-satunya legitimasi yang dibutuhkan oleh pemerintah daerah. Legitimasi juga akan terkait dengan nilai-nilai lokal yang diyakini dalam masyarakat. Berdasarkan penelitian yang dilakukan pada komunitas etnis Toraja di wilayah Tana Toraja, dalam perspektif “legal pluralism”, terdapat dua norma penting yang mengatur yang saling bersinggungan. Tulisan ini menunjukkan pentingnya nilai-nilai “adat” dalam upaya menghasilkan legitimasi dalam konteks demokratisasi Indonesia serta eksistensi keberadaan adat dalam pelaksanaan otonomi daerah. Dengan beberapa prinsip dasar yang berbeda namun tetap di jadikan landasan, maka keberadaan “adat” dan hukum formal dalam pelaksanaan pilkada, menunjukkan adanya upaya kolaborasi agara proses demokrasi dan “adat” tetap dapat berjalan bersama dalam yang memungkinkan adanya legitimasibagi keberadaan pemerintah daerah dalam konteks keunikan masyarakat Toraja."

"Abstract. The development concept applied so far has received criticisms since it is too sectoral- and growth-oriented. This study offers a proposition that social development must – instead, get a central emphasis through developing the fundamental aspects of society, i.e.: structure, culture, and social process. By using data from qualitative research (document study, in depth interview, FGD, and observation) the writing attempts to give an illustration on how Solo Government Central Java Province conducts social development especially for street vendors. The study shows that the inclusive value- and participatory-based social development has been practiced at a certain level in Solo. The article concludes that the local government of Solo has conducted social development by relying more on structural development, through which cultural and social processes are also developed. Furthermore, there have also been dynamic, reciprocal interactions among all aspects in the social development (self-reinforcing) process in Solo. It is the basic message of this writing that, any policy study must direct its concern more towards fundamental elements of societal life, i.e. “structure, culture, and social process” ."

"Abstract. Social accountability has been believed as an approach to overcome the deficit of the formal accountability (both horizontal and vertical accountability). Social accountability is percieved as a public accountability which is initiated by and aimed for the society. Several studies found the effectiveness of social accountability in encouraging a more transparent government and a wider public involvement. Those studies identified variables which contribute to the social accountability, i.e. the degree of government openness; the density of community organizations and their advocation capability; social, political, and cultural environment; and the public information accessibility. Data for this paper is collected through in-depth interviews and focused group discussion with the major players in the budget policy making process, including local government officers, members of local house of representatives (DPRD), and activists of the local community groups in the Regency of Karanganyar. This paper argues that despite its effectiveness, social accountability also produce some counterproductive excesses. The term social accountability paradox is used in this paper to represent the abuse of social accountability and it risks. This paper aims to identify the practices of social accountability abuse in the local budget policymaking process, with the case of the Regency of Karanganyar. Based on the study, there are some requirement to be fulfilled In order to increase the social accountability of the public budget policy making process, i.e. (1) revision of regulations to encourage a more transparency in the budget public information; (2) the development of community-based monitoring and dialogues forums; and (3) the increasing of the capability of community groups in conducting social accountability audit.Abstrak. Akuntabilitas sosial dalam perkembangan wacana akuntabilitas diyakini sebagai pendekatan untuk menambal defisit akuntabilitas formal, baik akuntabilitas horisontal maupun akuntabilitas vertikal. Akuntabilitas sosial adalah akuntabilitas publik yang secara langsung atau tidak langsung diinisiasi masyarakat atau ditujukan kepada masyarakat. Banyak studi menemukan bahwa akuntabilitas sosial efektif untuk mendorong pemerintah lebih transparan dan membuka ruang pelibatan publik lebih luas. Variabel yang ditemukan berkontribusi membangun akuntabilitas sosial adalah derajad keterbukaan pemerintah; densitas organisasi/kelompok komunitas dan tingkat kapasitasnya melakukan advokasi; lingkungan sosial, politik, dan budaya, serta keterbukaan akses informasi publik. Data untuk tulisan ini dikumpulkan melalui wawancara mendalam dan diskusi terfokus dengan para aktor utama yang terlibat dalam proses pengambilan keputusan anggaran, baik dari pemerintah, DPRD, dan kelompok warga/komunitas lokal di Kabupaten Karanganyar. Tulisan ini berpendapat bahwa di samping keefektifannya, akuntabilitas sosial juga menimbulkan beberapa dampak yang kontraproduktif. Tulisan ini menggunakan istilah paradoks akuntabilitas untuk mewakili penyalahgunaan dan resiko dari akuntabilitas sosial. Tulisan ini bertujuan untuk mengidentifikasi praktek penyalahgunaan akuntabilitas sosial dalam proses penganggaran daerah, dengan kasus di Kabupaten Karanaganyar. Berdasar hasil dari kajian ini, ada beberapa persyaratan yang harus dipenuhi untuk meningkatkan akuntabilitas sosial dalam proses penganggaran daerah, yaitu: (1) revisi kebijakan untuk mendorong transparansi informasi anggaran daerah; (2) pengembangan forum monitoring dan dialog berbasis masyarakat; dan (3) peningkatan kapabilitas kelompok warga masyarakat untuk melakukan audit akuntabilitas sosial. "

"Abstract. In order to effectively align corporate social responsibility (CSR) with the poverty reduction agenda, corporations need to be more inclusive and collaborative with other actors. Cross-sector partnerships in the implementation of CSR have been an emerging approach and practice, as promoted by public administration scholars. Key actors in the partnerships may come from the government, civil society represented by non-governmental organizations (NGOs), and corporations. However, designing successful effective partnerships that are relevant to cross-sector dynamics and political contexts has been proven to be particularly challenging, especially in emerging economies and new democracies, such as Indonesia. This paper provides key characteristics of effective cross-sector partnerships that have been derived from an examination of three case studies in Indonesia and Tanzania. They represent cross-sector partnerships with differing scope and depth. Throughout this paper, one can observe and extract key characteristics of effective partnerships based on three case studies of which a model for each is described. In particular, characteristics utilized for assessing the effectiveness of the models include ownership, alignment and synchronization, accountability, reduced dependency, resource sharing, along with representation and legitimacy.Abstrak. Agar tanggung jawab sosial dan lingkungan (TJSL) perusahaan semakin relevan dengan agenda pengurangan kemiskinan, perusahaan perlu lebih inklusif dan kolaboratif dengan aktor-aktor lain. Kemitraan lintas-pihak (cross-sector partnership) dewasa ini telah menjadi tren pendekatan dan praktik TJSL, sebagaimana dipromosikan para ahli administrasi publik. Aktor-aktor kunci yang potensial sebagai mitra perusahaan bisa berasal dari elemen pemerintah, dan masyarakat sipil yang dalam hal ini organisasi non-pemerintah. Meski demikian, mendesain kemitraan yang efektif dan relevan bagi suatu konteks dan dinamika politik ternyata merupakan tantangan tersendiri, khususnya bagi Negara seperti Indonesia sebagai kekuatan ekonomi dan demokrasi baru. Sebagai upaya menjawab tantangan itu, artikel ini membahas karakteristik kunci kemitraan lintas sektor yang efektif, yang dielaborasi dari dua studi kasus di Indonesia dan satu kasus di Tanzania. Ketiganya mewakili model kemitraan dengan jangkauan lingkup dan kedalaman keterlibatan yang berbeda. Dalam tulisan ini, karakteristik kunci dari kemitraan yang efektif ditelaah dan diperas dari pembahasan tiga studi kasus tersebut. Hasilnya adalah karakteristik-karakteristik kunci yang meliputi rasa kepemilikan, keterkaitan dan sinkronisasi, akuntabilitas, berkurangnya ketergantungan, pembagian sumber daya, serta representasi dan legitimasi."

"Abstract. Towards the end of implementation period of Millennium Development Goals (MDGs), it is important to understand how far we have achieved it, what the best practice is and what has gone wrong. Looking at the achievement figure, it describes that we have not been far away from our starting point. Lack of power and ability are the main reasons. So it is time to look around. The country has many huge industries that have power and competency. The country has legal protection to ask the industries to cooperate, to coordinate and work together towards achieving MDGs. Industries, obligatory by law, and also some of them motivated by altruism must perform corporate social responsibility activities. This research describes the ongoing synergies that occurred in many ways in order to create better society and environment, which will lead to MDGs achievement.Abstrak. Menjelang akhir periode pelaksanaan Tujuan Pembangunan Milenium (Millenium Development Goals-MDGs), penting untuk mengetahui seberapa jauh pencapaiannya, hal terbaik yang telah dilakukan, dan apa saja yang keliru. Grafik pencapaian menampilkan bahwa sebenarnya kita masih berada dekat dengan titik awal ketika program dicanangkan. Kurangnya kekuatan dan kemampuan adalah alasan utama, maka sekarang ini adalah saatnya melihat lingkungan sekitar. Negara ini memiliki banyak industri besar yang memiliki kekuatan dan kompetensi. Negara juga memiliki payung hukum untuk mendorong sektor industri agar mau bekerjasama, berkoordinasi dan bahu membahu mencapai tujuan-tujuan yang terangkum dalam MDGs. Sektor industri, diwajibkan oleh hukum, dan beberapa juga termotivasi oleh aliran altruistik, harus menunjukkan kinerja kegiatan tanggung jawab sosial. Penelitian menjabarkan sinergi yang terlaksana dalam berbagai kegiatan, dalam rangka menciptakan kondisi masyarakat dan lingkungan yang lebih baik. Sehingga, pada akhirnya akan berujung pada pencapaian MDGs."

"Abstract. Researches on bureaucratic reform based on cultural value (cultural approach) are rarely found. In fact, the combining use of structural and cultural approaches in government bureaucratic reform can be expected to encourage the achievement of bureaucratic reform objectives. This study chose the location in North Halmahera Regency, where the community still uphold the cultural values as represented in its cultural symbol of "Hibua Lamo." The research uses a qualitative method and the technique of content analysis. "Hibua Lamo" gives birth to various cultural values and social norms that are formally enacted, putting "Hibua Lamo" into a pattern of organization in society and government. The Regent of North Halmahera implemented a bureaucratic reform in his local governance based on the considerations of balance between "institutional power" according to legislation and social norms institutionalized in "Hibua Lamo". The combined consideration of balance between the legislation and the institutionalized social norms made the Regent of North Halmahera capable to implement the policies of bureaucratic reform in North Halmahera, thereby building an efficient, effective and well-performed bureaucracy as well as reducing poverty from 57.16% to 9.97%, increasing annual per capita income of about 30%, and encouraging economic growth in North Halmahera Regency approximately 6.04%.Abstrak. Penelitian tentang reformasi birokrasi berbasis pada nilai-nilai budaya (pendekatan budaya) masih jarang ditemukan. Padahal, perpaduan pendekatan struktural dan budaya dalam reformasi birokrasi pemerintahan bisa diharapkan mendorong pencapaian tujuan reformasi birokrasi. Penelitian ini memilih lokasi di Kabupaten Halmahera Utara, dimana masyarakatnya masih sangat menjunjung tinggi nilai-nilai budaya yang tersimpul dalam simbol budaya "Hibua Lamo", dengan menggunakan metode kualitatif dan teknik analisis isi. Dalam "Hibua Lamo" lahir berbagai nilai-nilai budaya dan norma-norma sosial yang secara formal diberlakukan, menempatkan "Hibua Lamo" menjadi pola pengaturan dalam kehidupan masyarakat dan pemerintahan. Bupati Kabupaten Halmahera Utara dalam penyelenggaraan reformasi birokrasi pemerintahan daerahnya berdasarkan pertimbangan keseimbangan "kekuasaan kelembagaan" menurut peraturan perundang-undangan dengan norma-norma sosial yang melembaga pada "Hibua Lamo". Perpaduan pertimbangan keseimbangan antara peraturan perundang-undangan dengan norma-norma sosial yang telah melembaga menjadikan Bupati Halmahera Utara mampu mengimplementasikan berbagai kebijakan reformasi birokrasi Kabupaten Halmahera Utara sehingga terbangun birokrasi yang efisien, efektif dan berkinerja serta mampu menurunkan penduduk miskin dari 57,16% menjadi 9,97%, meningkatkan pendapatan perkapita pertahun masyarakat sekitar 30%, serta mendorong pertumbuhan ekonomi Kabupaten Halmahera Utara sekitar 6,04%."