Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"An electronic transaction becomes more atractive to draw attention of business actors and consumers. Efficiency , speed and with coverage of the electronic transaction are prime appealing factors of this media...."

"The rapid development of information technology has been totally changed a conventional trading system. With convention trading system is meant that papers and signature are important substances and uses as authentic proven of a trading transaction, whilst in the case of electronic commerce is meant that documents and massages sent by electronic mail or website are used as legal basis as authentic proven of a trading transaction. Therefore, electronic information in the e-com became an important substance of legal ground of trading transaction. The Information and Electronic Transaction Law No. 11 year 2008 declares that electronic information and/or electronic document and/or the print-out of electronic information have become a valid avident for legal proven. The question is how to know technically that the documents of electronic information are proven as authentic document in the legal point of view. There are at least five eminent requisites for proving electronic document such as, authenticity, integrity, reliability, secrecy, and genuiness/originality of the electronic information."

"Sumber daya alam yang tersimpan di dasar laut samudra dalam telah ditetapkan dalam Konvensi Hukum Laut Internasional sebagai warisan untuk seluruh umat manusia, yang eksplorasi, eksploitasi, produksi, dan distribusinya memerlukan ilmu pengetahuan dan teknologi. Hal ini didasari oleh kenyataan bahwa ilmu pengetahuan dan teknologi terbatas dikuasai oleh beberapa Negara industri maju, sedangkan sumber daya alam tersebar dengan tidak merata secara geografis di dunia, terutama sebagian besar dikandung dalam wilayah yurisdiksi Negaranegara berkembang.Untuk menghindari monopoli penguasaan sumber-sumber daya alam oleh Negara-negara industri maju dengan ilmu pengetahuan dan teknologi serta modal, maka sebagai kompensasi eksploitasi dan eksplorasi diajukan 1 (satu) syarat adanya alih teknologi dengan harapan suatu saat dapat terdistribusi secara adil kepada Negara-negara berkembang.Melalui Konvensi Hukum Laut Internasional, diaturlah hak dan kewajiban negara-negara industri maju untuk mengalihkan teknologinya kepada negara-negara berkembang sebagai penerima alih teknologi. Indonesia sebagai anggota Konvensi Hukum laut Internasional sudah tentu harus mengadopsinya ke dalam peratuan perundangundangan nasionalnya. Aspek-aspek hukum alih teknologi antara Investor Perintis yang menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi dengan Perusahaan Patungan sebagai perusahaan tersendiri yang sengaja dibentuk dalam rangka mengekslorasi dan mengeksloitasi sumber daya alam dan implikasinya sudah tentu harus ditinjau dari kepentingan nasional dalam rangka mensejahterakan rakyat.

---

Natural resources in oceanic seabed has been declared in International Maritime Law Convention as heritage for all people, which it exploration, exploitation, production, and distribution, required science and technology. This thing constituted by reality that limited science and technology mastered by several advanced industrial states, while natural resources, geographically not spread over widely in the world, most often the biggest natural resources spread in several developing countries. To avoid domination monopolies the source of natural resources by developed countries (industrial states ) with their science, technological and capital, required the compensation for exploitation and exploration with 1 (one) term and condition which is the existence of transfer of technology with hope can be distributed fairly among developing countries.Through International Maritime Law Convention, arranged rights and obligations of developed countries (industrial states ) to transfer of their technology to developing countries as receiver.Indonesia as member of International Maritime Law Convention has adopted the convention into national legislation. Transfer of technology aspects between Investor that mastering science and technological with Join Company to be certain company, intentionally formed for the agenda to explored and exploited the natural resources and implication must be evaluated from national importance for the agenda of wealthy people."

"Saat ini dunia sudah memasuki era ekonomi berbasis pengetahuan (Drucker.P, knowledge based economy atau knowledge economy). Knowledgeeconomy hadirsebagai suatu sistem ekonomi yang dikarakterisasi oleh faktor-faktor seperti globalisasi pasar dan teknologi, demokrasi dari informasi dan ekspektasi, konektifitas universal, intensitas kompetisi yang bersifat eksponensial meningkat, pergeseran penciptaan kekayaan dari uang ke manusia dan knowledge workermarket yang makin bebas. Dalam era tersebut, setiap perusahaan harus selalu belajar dan mengelola pengetahuan yang dimilikinya agar menemukan cara untuk menumbuhkan dan membangun keunggulan sebagai suatu budaya organisasi sehingga mampu untuk terus beradaptasi dan mendapatkan keuntungan. Ikujiro & Nonaka (ikujiro and nonaka, The Knowledge Creating Company,1995) mengemukakan Dalam teorinya, MODEL SECI , suatu model yang memposisikan pengetahuan sebagai sebuah proses manusiawi yang dinamis, menyangkut pembenaran terhadap keyakinan pribadi atas sesuatu yang diyakini benar adanya. Selanjutnya sebagai dasar yang fundamental dari teori tersebut, memfokuskan perhatiannya kepada aktivitas subyektif alami dari gambaran suatu pengetahuan, seperti komitmen dan kebenaran, yang berakar dari dalam sistem-sistem nilai individu. Akhirnya dapat disimpulkan bahwa baik informasi maupun pengetahuan adalah kondisi spesifik dan saling terkait yang tergantung kepada situasi serta interaksi sosial antara manusia yang terbentuk secara dinamis dalam suatu populasi seperti organisasi. Penciptaan pengetahuan dalam suatu organisasi dapat dipahami sebagai sebuah proses dimana organisasi memperbesar penciptaan pengetahuan yang dihasilkan oleh individu sebagai anggota organisasi. Dengan demikian dapat dijelaskan bahwa pengetahuan hanya diciptakan oleh individu dan organisasi tidak dapat menciptakan pengetahuan tanpa individu tersebut. Dengan Kesadaran akan hal tersebut harmonisasi antara keberadaan karyawan dan kebutuhan organisasi untuk mencapai sustainability development niscaya dapat terwujud. "

"Penggunaan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) memegang peranan penting dalam pelaksanaan tugas-tugas Kementerian Luar Negeri termasuk dalam pelaksanaan tugas perlindungan terhadap Warga Negara Indonesia di luar negeri. Hal ini disampaikan oleh Menteri Luar Negeri melalui Pernyataan Pers Tahunan Menteri (PPTM) Tahun 2017. Meningkatnya peranan TIK dalam mendukung pelaksanaan tugas Kementerian Luar Negeri membutuhkan tata kelola yang baik agar strategi TIK selaras dengan strategi Kementerian Luar Negeri. Sehubungan dengan hal tersebut maka Menteri Luar Negeri menetapkan Peraturan Menteri Luar Negeri Nomor 4 Tahun 2016 tentang Kebijakan Tata Kelola Teknologi Informasi dan Komunikasi Kementerian dan Perwakilan RI. Peraturan tersebut digunakan sebagai panduan dalam pelaksanaan tata kelola TIK di Kementerian Luar Negeri. Dengan adanya kebijakan tersebut, perlu diketahui sejauh mana tata kelola TIK di Kementerian Luar Negeri telah diterapkan dan sesuai dengan Peraturan Menteri Luar Negeri tersebut. Dengan demikian, dapat diambil tindakan untuk penerapan tata kelola TIK selanjutnya maupun dilakukan perbaikan tata kelola TIK agar sesuai dengan strategi organisasi. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dimana data dikumpulkan melalui wawancara, observasi, dan studi dokumen. Analisis data dilakukan dengan menggunakan thematic analysis. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa dari 57 pasal yang terdapat pada Peraturan Menteri Luar Negeri Nomor 14 Tahun 2016, terdapat 26 pasal yang sudah diterapkan sepenuhnya, 18 pasal baru diterapkan sebagian, dan 13 pasal belum diterapkan sama sekali. Hasil dari penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan masukan pengambilan kebijakan dalam pelaksanaan tata kelola TIK selanjutnya.

---

The use of ICT plays an important role in performing duties of Ministry of Foreign Affairs including the tasks of protecting Indonesian Citizen Abroad. This statement is conveyed by the Minister of Foreign Affairs through the Ministerial Annual Press Statement (PPTM) in the year 2017. The raise of ICT roles in supporting the execution of the MoFA's mission requires good governance in aligning both ministry and ICT strategy. In connection with that matter, Minister of Foreign Affairs stipulates the Regulation of the Minister of Foreign Affairs No. 4 of 2016 on the Policy on Information Technology and Communication Governance of Ministries and Indonesian Representatives. The regulation is then used as guidance in performing ICT governance in MoFA.

With the given policy, there is necessity to discover to what extent the ICT governance in MoFA has been implemented in accordance to the Regulation. Thus, necessary actions can be taken into account either for implementing the following ICT governance or for improving ICT governance to fit the organization strategy.

This research uses qualitative method where data are collected through interview, observation, and documentation studies. The data analysis is done by using thematic analysis.

The results of this study indicate that of the 57 articles contained in the Regulation of the Minister of Foreign Affairs No. 4 of 2016, there are 26 articles that have been fully applied, 18 new articles are applied in part, and 13 articles have not been applied at all. The results of this study can be used as input material for policy making in the implementation of subsequent ICT governance."