Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"This article addresses two contested issues of crucial importance to policy, namely : formal labour regulations as a cause informal employment and so-called "voluntary" informal employment...."

"ABSTRAKPenduduk merupakan modal dasar pembangunan. Tingginya jumlahpenduduk yang tidak disertai dengan kemampuan penyediaan kesempatan kerjayang memadai menyebabkan munculnya masalah pengangguran. Kota Bandung,sebagai satu-satunya Kota Kreatif di Indonesia, berupaya peningkatan penyerapantenaga kerja tidak hanya pada sektor formal tetapi juga informal guna menekanangka penangguran. Skripsi ini membahas strategi Disnaker Kota Bandung dalammeningkatkan penyerapan tenaga kerja pada sektor formal dan informal.Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan desain deskriptif.Hasil penelitianini menunjukan bahwa terdapat dua strategi yaituStrategi Penyerapan TenagaKerjadi DalamHubungan Kerja dan Strategi Penyerapan Tenaga Kerja di LuarHubungan Kerja.Tiap-tiap strategi memiliki kekuatan, kelemahan, kesempatan,dan ancaman yang berbeda-beda. Terlepas dari pelaksanaan strategi tersebutyangsudah baik atau tidak, pada akhirnya implementasi dari strategi tersebuttelahmemberikan kontribusi pada pencapaian sasaran strategis.

---

ABSTRACTPopulation is a pivotal element of development. The high number ofpeople in coexistence with the lack of job opportunities has lead to the rise ofunemployment. Bandung, as the only Creative City in Indonesia, is seeking waysto improve employment absorption not only at the formal but also informal sectorin order to reduce the number of unemployment. This study discusses thestrategies used by Dinas Tenaga Kerja Kota Bandung in increasing employmentabsorption in the formal and informal sectors. This study is a qualitative researchwith descriptive design. The results indicate that there are two strategies, namelythe Employment Absorption in Work Relationgship Strategy and EmploymentAbsorption Outside of Work Relationship. Each strategies have their ownstrengths, weaknesses, opportunities and threats. Regardless of whether theimplementation of the strategies is successful or not, in the end theimplementation of the strategies have contributed in achieving strategicobjectives."

"ABSTRAKPerbedaan pendapat mengenai efek upah minimum terhadap lapangan kerja membuat penelitian di bidang ini masih menarik. Di samping itu, hanya sedikit penelitian yang mempelajari pengaruh kebijakan upah minimum terhadap lapangan kerja sektoral secara menyeluruh. Menggunakan data Sakernas tahun 2004 – 2013 pada level provinsi dan level sektor, penelitian ini mengindikasikan bahwa secara umum kebijakan upah minimum memberi efek positif terhadap penyerapan tenaga kerja. Penelitian ini juga menunjukkan bahwa kebijakan upah minimum manguntungkan dalam penciptaan lapangan kerja bagi pekerja yang tinggal di pedesaan, pekerja wanita, pekerja yang menikah, dan pekerja berpendidikan rendah. Upah mimimum secara empiris terbukti menarik penduduk usia kerja untuk bekerja sebagai karyawan daripada menjadi seorang pengusaha. Efek berbeda dari kebijakan upah minimum juga terjadi pada lapangan kerja sektoral. Sektor pertanian, kehutanan, perikanan, dan perburuan, sektor konstruksi, sektor perdagangan besar dan eceran, restoran, dan akomodasi, sektor keuangan, real estate, asuransi, dan jasa perusahaan, serta sektor yang meliputi jasa kemasyarakatan, sosial, dan perorangan, secara positif dipengaruhi oleh kebijakan upah minimum. Di lain pihak, sektor transportasi, penyimpanan, dan komunikasi tidak diuntungkan dengan adanya kebijakan upah minimum. Analisis terhadap lapangan kerja tertentu menyimpulkan bahwa kebijakan upah minimum kurang bersahabat dengan tenaga kerja berpendidikan rendah untuk memperoleh perkerjaan di tujuh dari sembilan sektor ekonomi di Indonesia.

---

ABSTRACTThe absence of consensus of minimum wage effect on employment engenders study on this field remains a favour. Yet, little researches studied the functioning of minimum wage policy on sectoral employment comprehensively. Exploring Sakernas data of 2004-2013 in province level and sectoral-province level, this study notifies positive impact of minimum wage on general employment. This study also maintains that minimum wage is beneficial for rural, female, married, low educated employment. Minimum wage is empirically proved attractive for workforce to become a worker rather than an entrepreneur. Divergent effects of minimum wage on economic sectors appear regarding to characteristics of economic sector. Agricultural, forestry, hunting, and fishing sector; construction sector; wholesale trade, retail trade, restaurant and accommodation sector; finance, real estate, insurance, and business services sector; and community, social, and personal services sector, which are labour intensive, positively affected by minimum wage increases. In contrast, transportation, storage, and communication sector is adversely affected by minimum wage hikes."

"Untuk mengatasi kebutuhan akan perumahan yang semakin meningkat, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sejak tahun 1980-an telah mulai membangun Rumah Susun Sederhana (Rusuna) dengan konsep milik atau sewa. Seiring dengan semakin banyaknya persoalan dalam pengelolaan rusunami, maka mulai tahun 2001, Pemprov. DKI Jakarta hanya membangun rusunawa untuk pemenuhan hunian Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR). Saat ini telah terbangun sekitar 14ribu unit Rusuna yang tersebar di lima wilayah kota adminstrasi Jakarta. Dalam memenuhi kebutuhan rumah bagi MBR hasilnya terkadang tidak memberi dampak kepuasan terhadap penyewa. Beberapa kasus yang terjadi akibat lokasi rusunawa yang jauh dari kegiatan penghuni. Begitu juga kekurangan beberapa fasilitas rusunawa yang tidak dilengkapi atau dipenuhi oleh pengelola rusunawa.Penelitian ini secara umum dilakukan untuk mengetahui bagaimana kebijakan Pemprov. DKI Jakarta dalam pembangunan rusunawa untuk pemenuhan perumahan orang miskin sedangkan secara khusus dilakukan untuk mengetahui persepsi tingkat kepuasan penghuni rusunawa terhadap 23 variabel rusunawa yang mempengaruhi kepuasan tinggal penghuni. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dan kuantitatif dengan melakukan wawancara semi terstruktur dan kuisioner.Dari hasil penelitian terungkap bahwa: Pemprov. DKI Jakarta saat ini sedang meningkatkan pembangunan rusunawa sebanyak 50 ribu unit hingga tahun 2017 dengan penyediaan anggaran pembangunan rusunawa yang maksimal, melakukan kerjasama dengan pemerintah pusat dan pihak swasta serta berbagai upaya dilakukan dalam penyediaan lahan untuk pembangunan Rusunawa. Secara keseluruhan persepsi penghuni rusunawa puas dengan layanan rusunawa yang ditunjukkan dengan nilai CSI 79%. Ada enam variabel rusunawa yang perlu ditingkatkan layanannya, yaitu: kamar mandi/toilet; layanan pengumpulan dan pengangkutan sampah; layanan listrik; pasar; sekolah dan angkutan umum.

---

To address the need for housing is increasing, Jakarta Provincial Government since the 1980s have begun to build simple Flats (Rusuna) with the concept of ownership or lease. Along with the many problems in the management of rusunami, starting in 2001, the provincial government. Jakarta only build residential high-rise apartments for the fulfillment of Low-Income Communities (MBR). When this has been awakened around 14ribu Rusuna units in 13 locations across five regions of Jakarta city administration. In meeting the needs of low-income homes are sometimes the result does not give effect to the tenant satisfaction. Some cases that occur due rusunawa location away from the activities of residents. So is the shortage of public housing facilities that are not equipped or met by the manager rusunawa.This study is generally performed to determine how the provincial government policy. DKI Jakarta in the construction of public housing for the poor housing fulfillment while specifically conducted to determine the perception of the level of occupant satisfaction rusunawa rusunawa to 23 variables that affect the living occupant satisfaction. The method used in this research is qualitative and quantitative methods to conduct semi-structured interviews and questionnaires.From the results of the study revealed that: the provincial government. Jakarta is currently increasing public housing development of 50 thousand units by 2017 with the provision of public housing development budget maximum, cooperating with the central government and the private sector as well as the efforts made in the provision of land for the construction of Rusunawa. Overall perception of the occupants rusunawa satisfied with the service rusunawa indicated by the value of 79% CSI. There are six variables that need to be improved rusunawa services, namely: bathroom / toilet; garbage collection and transportation services; electrical services; market; schools and public transit."

"Tesis ini membahas pengaruh kebijakan womenomics terhadap tenaga kerja wanita Jepang di Prefektur Saitama. Dengan metodologi wawancara dan kajian pustaka, penelitian ini menemukan bahwa kebijakan womenomics yang dijalankan oleh pemerintah Prefektur Saitama mendapat respon positif dari perusahaan-perusahaan yang berada di Saitama dan bersama-sama, pemerintah dan perusahaan, bekerja sama untuk menciptakan lingkungan kerja yang ramah wanita. Selain itu penelitian ini juga menemukan bahwa dukungan dari keluarga, baik suami dan orang tua, memiliki peran penting dalam mendukung partisipasi aktif wanita sebagai tenaga kerja. Walaupun demikian, kebijakan womenomics mendapat kritikan karena dianggap tidak menyentuh inti permasalahan dari tenaga kerja wanita di Jepang, yaitu kesetaraan gender.

---

This study examine the influence of womenomics policy towards women workers in Saitama Prefecture. With interviews and literature review as methodology, this study found that womenomics policy, that conducted by the Saitama Prefecture Government, received a positive response from companies that are in Saitama and government and companies work together to create women-friendly working environment. In addition, this study also found that support from family, both husband and parents, have important role in supporting the active participation of women workers in Japan. Nevertheless, womenomics policy criticized because they did not touch the core issue of women’s employment in Japan, which is gender equality."

"A rapid decline of Indonesia's economy during the crisis of 1998-1998, has widely affected the quality of people life, including the declining labour demand, massive lay-offs, and shrinking formal employment. This situation will continue confirming Indonesia as a labour surplus country, due to limited productive working opportunities can be created by slower economic growth against the growing of the entrance in the labour market. This paper which is based on the secondary data mainly SAKERNAS data (1996-2004) from BPS Statistics Indonesia, of the unemployment trends, some issues on unemployment and related aspects, and how the development policies address the challenges of unemployment. The official open unemployment rate has been slowly increasing, even during the economics boom (1995-1996), and continues rising up to about 10% in 2004. The include of open unemployment has ben more pronounced among women, more educated, and in the urban areas. Other issues concerning unemplyment deal with particularly vulnerable groups such as women, youth and migrant workers. Underemployment is more serious concern which is indicated as underutilizing peoples's potential, and the main factor of working poor. Almost half of Indonesia's labourforce has faced big challanges to find way out in reducing the unemployment rate as well as poverty. The employment policy should focus on creating more full productive jobs and priorities the policy and protection for the more vulnerable groups."

"Dalam pelaksanaan pembangunan ekonomi terjadi proses akumulasi, alokasi, dan transformasi struktur produksi yang disebabkan antara lain oleh pergeseran pola konsumsi masyarakat dan perkembangan teknologi. Pada proses transformasi struktur produksi menunjukkan penurunan kontribusi sektor pertanian terhadap produk domestik bruto. Sedangkan sektor non-pertanian (industri dan jasa) cenderung meningkat. Terkait dengan transformasi struktur produksi juga terjadi transformasi dalam struktur ketenagakerjaan, yaitu penurunan distribusi tenaga kerja menurut lapangan pekerjaan pertanian terhadap total tenaga kerja. Transformasi ketenagakerjaan dari sektor pertanian ke non-pertanian tersebut disinyalir dipengaruhi oleh beberapa faktor. Oleh karena itu, maka tujuan utama dari penelitian ini adalah ingin mengidentifikasi faktor-faktor dimaksud.Berkaitan dengan pencapaian tujuan tersebut, maka secara teoritis dan praktis menunjukkan bahwa terdapat 2 faktor utama yang mempengaruhi, yaitu faktor ekonomi dan non-ekonomi. Motif ekonomi merupakan faktor yang dominan seperti tingkat upah atau pendapatan yang lebih baik. Analisis lain untuk menjelaskan fenomena ini dengan pendekatan mobilitas secara geografis, yaitu antara daerah pedesaan yang mewakili sektor pertanian dengan daerah perkotaan yang didominasi kelompok sektor industri dan jasa. Selain itu alasan-alasan berikut yang dapat digunakan untuk menjelaskannya adalah adanya daya dorong sebagai faktor negatif dan daya tarik sebagai faktor positif.Untuk mengupas transformasi ketenagakerjaan dalam kajian ini digunakan metode dengan membandingkan antara pekerja yang melakukan transformasi pekerjaan dari sektor pertanian ke sektor non-pertanian dengan pekerja yang tidak melakukannya. Lokasi penelitiannya di 2 wilayah perdesaan yaitu kel. / desa Pagentan kec. Singosari dan Kalirejo kec. Lawang Kabupaten Malang - Jawa Timur. Penentuan sampel sebagai responden menggunakan metode stratified random sampling berdasarkan lapangan pekerjaannya, kemudian dipilih secara simple random sampling dengan bantuan tabel angka random. Survai lapangan dilakukan untuk mendapatkan data baik sekunder maupun primer yang diupayakan dengan mewawancarainya secara langsung yang berpedoman pada kuesioner. Data I informasi yang diperoleh selanjutnya dianalisis secara kuantitatif (statistika dan ekonometrika), serta secara kualitatif (deskriptif).Berdasarkan data sekunder, karakteristik di lokasi penelitian yang dilihat secara geografi, demografi, dan ekonomi pada umumnya tergolong kondusif. Selanjutnya karakteristik sosial ekonomi pekerja yang dilihat dari usia, pendidikan dan pendapatannya secara statistik menunjukkan perbedaan antara pekerja yang melakukan transformasi dengan tidak. Sedangkan jumlah keluarga yang menjadi tanggungan pekerja antara dua kelompok tersebut tidak terbukti berbeda secara signifikan. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi pekerja untuk melakukan transformasi sesuai hasil estimasi dengan model probabilitas liner, logit, dan probit, yaitu usia, pendapatan dan luas lahan yang dimiliki pekerja. Sedangkan tingkat pendidikan dan lingkungan tempat tinggal pekerja signifikan hanya pada model pertama, serta jumlah keluarga yang ditanggung pekerja tidak signifikan di semua model. Tetapi seluruh faktor-faktor tersebut secara serentak berpengaruh terhadap keputusan untuk melakukan transformasi pekerjaan. Penelitian ini juga mengidentifikasi bahwa pekerja yang melakukan transformasi pekerjaan mengalami hambatan dalam proses tersebut. Selain itu terdapat manfaat lain sebagai faktor non-ekonomi yang tidak / sulit diukur (intangible benefit)."