Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Within a two -sector general equilibrium model, women's productivity in the marketplace decreases with the amount of houselhold work they perform at home...."

"This study examines thirteen recent public dispute cases in Korea with the objective of analyzing the process of conflict resolution and thereby assessing the role of alternative dispute resolution (ADR) in public disputes...."

"Image segmentation is typically used to distinguish objects that exist in an image. However, it remains difficult to accommodate favourable thresholding in multimodal image histogram problem with specifically desired number of thresholds. This research proposes a novel approach to find thresholds in multimodal grayscale image histogram. This method consists of histogram smoothing, identifi-cation of peak(s) and valley(s), and merging process using hierarchical cluster analysis. Using five images that consisted of grayscale and converted-to-grayscale images. This method yields maximum value of accuracy, precision, and recall of 99.93%, 99.75%, and 99.75% respectively. These results are better than the similar peak finding method in multimodal grayscale image segmentation.Salah satu penggunaan segmentasi citra adalah membedakan objek-objek yang ada dalam suatu citra. Namun, untuk mengakomodasi suatu metode penentuan nilai ambang yang diinginkan dalam histo-gram multimodal citra masih sulit dilakukan. Maka dari itu, penelitian ini memberikan suatu pen-dekatan baru untuk menentukan nilai ambang dalam histogrammultimodal citra keabuan. Metode ini terdiri dari penghalusan histogram, identifikasi lembah dan puncak, dan proses penggabungan dengan analisis kluster hierarkis. Metode ini diuji dengan lima citra keabuan dan citra warna yang dikonversi ke citra keabuan dan menghasilkan nilai maksimum dari akurasi, presisi, dan recall masing-masing 99,93%, 99,75%, dan 99,75%. Hasil ini lebih baik daripada metode segmentasi citra keabuan dengan penentuan puncak yang mirip dengan metode dalam penelitian ini."

"Kesenjangan upah antar gender merupakan fenomena yang nyata adanya di Indonesia. Berdasarkan penelitian-penelitian sebelumnya, diketahui bahwa sebagian besar kesenjangan upah antar gender di Indonesia disebabkan oleh komponen yang tidak terjelaskan. Penelitian ini mencoba untuk mempertimbangkan aspek wilayah karena adanya keberagaman di tiap wilayah sehingga ingin membandingkan kesenjangan upah antar gender pada tiap pulau di Indonesia. Dengan metode dekomposisi Blinder-Oaxaca, penelitian ini menganalisis data SAKERNAS Februari 2020 sebelum pandemi Covid-19. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa kesenjangan upah antar gender pada tiap pulau di Indonesia didominasi oleh faktor yang tidak dapat dijelaskan dengan variasi yang ada. Dimana Pulau Kalimantan, Pulau Sulawesi, dan Pulau Sumatera memiliki total kesenjangan di atas nilai total kesenjangan Indonesia. Kemudian diikuti Pulau Jawa dan Bali serta pulau lainnya di bawah nilai total kesenjangan Indonesia. Pulau Sumatera, Sulawesi dan pulau lainnya menunjukkan besaran yang rendah pada faktor yang dapat dijelaskan bahkan lebih rendah dari hasil secara keseluruhan di Indonesia. Hal ini berarti bahwa di Pulau Sumatera, Pulau Sulawesi serta pulau lainnya memiliki kesenjangan upah antar gender lebih banyak disebabkan oleh faktor – faktor di luar karakteristik pekerja.

---

The wage gap between genders is a real phenomenon in Indonesia. Based on previous studies, it is known that most of the wage gap between genders in Indonesia is caused by an unexplained component. This study tries to consider the regional aspect because of the diversity in each region so it wants to compare the wage gap between genders on each island in Indonesia. Using the Blinder-Oaxaca decomposition method, this study analyzed the data for SAKERNAS in February 2020 before the Covid-19 pandemic. The results of this study indicate that an unexplained factor dominates the wage gap between genders on each island in Indonesia by existing variations. Where Kalimantan Island, Sulawesi Island, and Sumatra Island have a total gap above Indonesia's total gap value. Then followed by Java and Bali and other islands below the total gap value of Indonesia. The islands of Sumatra, Sulawesi, and other islands show low magnitudes on factors that can be explained even lower than the overall results in Indonesia. This means that on Sumatra Island, Sulawesi Island, and other islands, the wage gap between genders is mostly due to factors other than worker characteristics."

"Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan penyebab munculnya isu kerentanan dan kekerasan simbolik yang dialami perempuan dalam komunitas UI eSports Club. Dalam melihat isu kerentanan, penelitian ini mengkaji dari sudut pandang analisis gender dengan menggunakan konsep pendekatan The Social Relation milik Kabeer. Analisis gender dilakukan untuk mengidentifikasi kedudukan, fungsi, peran dan tanggung jawab antara laki-laki dan perempuan serta faktor-faktor yang mempengaruhinya. Hasil penelitian ini mengidentifikasi bahwa penyebab isu kerentanan pada perempuan di komunitas UI eSports Club disebabkan karena adanya perbedaan akses dan partisipasi. Perbedaan ini terlihat dari timpangnya distribusi sumber daya, tanggung jawab, serta kemampuan yang dilakukan komunitas dari segi peraturan dan kebijakan yang dikeluarkan. Di sisi lain, isu kekerasan berbasis simbol dengan menggunakan teori kekerasan simbolik milik Bourdieu, melihat bagaimana segala bentuk kekerasan telah dinormalisasi, sehingga pihak subdominan tidak lagi mempermasalahkan. Hasil penelitian ini mengidentifikasi bahwa kekerasan berbasis simbol terjadi ketika bermain (in-game) maupun diluar permainan (out-game) dengan berbagai bentuk kekerasan seperti lontaran kalimat agresif, merendahkan, dan perkataan bernada seksis. Dalam menggali fenomena tersebut, peneliti menggunakan komunitas UI Esports Club (UIESC) sebagai studi kasus dengan pendekatan penelitian kualitatif.

---

This study aims to explain the causes of the emergence of issues of vulnerability and symbolic violence experienced by women in the UI eSports Club community. In looking at the issue of vulnerability, this study examines it from the point of view of gender analysis using Kabeer's The Social Relations approach. Gender analysis is carried out to identify positions, functions, roles and responsibilities between men and women and the factors that influence them. The results of this study identified that the cause of the issue of vulnerability in women in the UI eSports Club community was due to differences in access and participation. This difference can be seen from the timing of the distribution of resources, responsibilities, and capabilities carried out by the community in terms of regulations and policies issued. On the other hand, the issue of symbol-based violence uses Bourdieu's theory of symbolic violence, seeing how all forms of violence have been normalized, so that the sub-dominant parties are no longer a problem. The results of this study identify that symbol-based violence occurs when playing (in-game) or outside the game (out-game) with various forms of violence such as throwing aggressive sentences, security, and sexy buttons. In exploring this phenomenon, researchers used the UI Esports Club (UIESC) community as a case study with a qualitative research approach."

"Differences in the occupations in which men and women are employed - i.e. occupational segregation - have been idenfified as a major cause of the gender wage gap...."

"Setiap profesi kesehatan memerlukan suatu reugulasi yang mengatur mengenai standar dari pelayanan yang harus mereka berikan di Rumah Sakit. Sebagai salah satu dari profesi yang bekerja di bidang kesehatan, farmasis juga memerlukan standar pelayanan kesehatan di Rumah Sakit, dimana stadanda tersebut tertuang dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 72 Tahun 2016 (PMK RI). Peraturan tersebut ditujukan untuk meningkatkan mutu pelayanan kefarmasian, menjamin kepastian hukum bagi tenaga kefarmasian, serta untuk melindungi pasien dari kesalahan terkait penggunaan obat. Peraturan tersebut memuat berbagai hal yang harus dilakukan dan dipenuhi oleh Instalasi Farmasi di Rumah Sakit terkait pengelolaan perbekalan farmasi dan pelayanan farmasi klinik serta mengenai kewabijan melakukan evaluasi pelayanan dalam rangka mengendalikan mutu pelayanan kefarmasian yang sudah diberikan. Pengendalian mutu pelayanan kefarmasian dilakukan dengan tujuan untuk mengentahui sudah sejauh mana kesesuaian antara implementasi pelayanan dengan yang tertuang dalam regulasi. Terdapat beberapa metode yang dapat dilakukan untuk mengevaluasi mutu pelayanan, salah satunya adalah dengan melakukan gap analysis. Unit Farmasi dan CSSD, termasuk didalamnya depo farmasi rawat jalan dan depo Instalasi Gawat Darurat (IGD), perlu melakukan gap analysis mengenai penyimpanan dan penyerahan obati, hal tersebut karena gap analysis akan memberikan gambaran mengenai kesesuaian antara implementasi yang telah dilakukan oleh kedua depo farmasi tersebut dengan regulasi yang berlaku. Selain itu, jika terdapat gap antara implementasi dengan regulasi maka dapat dibuat penyelesaian agar Unit Farmasi dan CSSD RSUI dapat senantiasa melakukan peningkatan pelayanan kefarmasian di kedua depo Farmasi tersebut. Penelitian ini dilakukan dengan melakukan observasi dan diskusi dengan apoteker mengenai implementasi penyimpanan dan penyerahan obat di depo farmasi rawat jalan dan IGD RSUI, kemudian hasilnya akan dibandingkan dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 72 Tahun 2016 dan dihitung persentase kesesuaiannya. Hasil yang didapat adalah bahwa Nilai kesesuaian terhadap penyimpanan obat yang diperoleh oleh kedua depo farmasi tersebut adalah 93,75% sedangkan nilai kesesuaian terhadap penyerahan obat adalah 80%

---

Every health profession needs a regulation that regulates the standard of service they must provide in hospitals. As one of the professions working in the health sector, pharmacists also need health service standards in hospitals, where these standards are contained in the Regulation of the Minister of Health Number 72 of 2016 (PMK RI). The regulations are aimed at improving the quality of pharmaceutical services, guaranteeing legal certainty for pharmaceutical personnel, and protecting patients from errors related to drug use. The regulation contains various things that must be carried out and fulfilled by Pharmacy Installations in Hospitals related to the management of pharmaceutical supplies and clinical pharmacy services as well as regarding the obligation to evaluate services in order to control the quality of pharmaceutical services that have been provided. Pharmaceutical service quality control is carried out with the aim of knowing how far the implementation of services is in conformity with what is contained in regulations. There are several methods that can be used to evaluate service quality, one of which is to do a gap analysis. The Pharmacy Unit and CSSD, including the outpatient pharmacy depot and the Emergency Room (IGD) depot, need to carry out a gap analysis regarding the storage and delivery of medicines, this is because the gap analysis will provide an overview of the suitability between the implementations that have been carried out by the two pharmacy depots with the regulations in force. In addition, if there is a gap between implementation and regulations, a settlement can be made so that the RSUI Pharmacy Unit and CSSD can continuously improve pharmaceutical services at the two Pharmacy depots. This research was conducted by observing and discussing with pharmacists regarding the implementation of drug storage and delivery at outpatient pharmacy depots and the RSUI emergency room, then the results will be compared with the Regulation of the Minister of Health Number 72 of 2016 and the percentage of conformity is calculated. The results obtained were that the suitability value for drug storage obtained by the two pharmacy depots was 93.75% while the suitability value for drug delivery was 80%"

"Conducting a front-end analysis (FEA) will help determine performance or training solutions. This Infoline will show the important link between performing a comprehensive FEA and determining the most effective training or performance solution. "

"Perkembangan teknologi yang menggunakan perangkat spektrum frekuensi mengakibatkan penggunaan frekuensi radio akan terus meningkat. Kepadatan penggunaan spektrum frekuensi yang tinggi serta permintaan yang terus meningkat akan kanal-kanal frekuensi radio, menuntut pihak pengelola spektrum frekuensi untuk menerapkan sistem pengelolaan yang efisien dan efektif. Direktorat Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika (Ditjen SDPPI) yang mempunyai fungsi pengawasan dan pengendalian di bidang spektrum frekuensi radio mengembangkan Sistem Monitoring Frekuensi Radio (SMFR) mulai tahun 2009 untuk menjamin pemakaian spektrum frekuensi yang tertib dan pengguna sah frekuensi terlindungi dari gangguan interferensi radio. Untuk menjamin bahwa SMFR tepat guna maka diperlukan evaluasi oleh stake holder seperti Pihak Otoritas Manajemen Spektrum Frekuensi dan Operator Pengendali Frekuensi Radio. Analisa pada penelitian ini menggunakan Gap Analysis untuk mengetahui kesenjangan sasaran kinerja Manajemen Monitoring Frekuensi Radio serta Kano Model untuk merumuskan kebutuhan fungsi Sistem Monitoring Frekuensi Radio. Dengan melakukan indepth interview kepada Otoritas Manajemen Spektrum Frekuensi dan 50 kuesioner Kano Model kepada Operator Pengendali Frekuensi Radio didapatkan Kinerja Perangkat khususnya kehandalan perangkat merupakan suatu keharusan dalam Sistem Monitoring Frekuensi Radio. Pada jenis atribut Fungsi yang dibutuhkan adalah fitur monitoring VHF-UHF, fitur pencari arah VHF-UHF dan fitur spectrum occupancy. Sedangkan pada jenis atribut Integrasi tidak mempunyai pengaruh terhadap kepuasan responden. Untuk menaikkan kinerja Sistem Monitoring Frekuensi Radio diperlukan pembinaan sumber daya manusia dan perubahan pola kerja lama yang menggunakan perangkat analog menjadi perangkat SMFR yang otomatis dan terintegrasi dengan database Sistem Informasi Manajemen Spektrum (SIMS). Perubahan bisnis proses monitoring juga diperlukan untuk memaksimalkan seluruh fungsi dalam Sistem Monitoring Frekuensi Radio.

---

The development of technology which uses the frequency spectrum resulting in the use of radio frequency will continue to increase. The density of the high frequency spectrum usage and demand will continue to increase the radio frequency channels, frequency spectrum requires the manager to implement management systems that efficiently and effectively. Directorate General of Resources and Equipment Post and Information Technology (DG SDPPI) which has the function of monitoring and control in the field of radio frequency spectrum develops Radio Frequency Monitoring System (SMFR) began in 2009 to ensure the orderly use of the frequency spectrum and the frequency legitimate users are protected from interference radio. To ensure that SMFR is appropriated, it?s require evaluation by stakeholders such parties Frequency Spectrum Management Authority and Radio Frequency Control Operator.

The analysis in this study using a Gap Analysis to determine performance gaps targets and Radio Frequency Monitoring Management Kano Model to formulate functional requirements of Radio Frequency Monitoring System. By conducting in-depth interview to the Frequency Spectrum Management Authority and 50 Kano Model questionnaires to Radio Frequency Control Operator gained that device reliability is a necessity in Radio Frequency Monitoring System. On the type of function required attributes are VHF-UHF monitoring features, VHF-UHF direction finder feature and spectrum occupancy feature. While the type of attribute integration has no effect on respondent's satisfaction.

To increase the performance of Radio Frequency Monitoring System required human resource development and changes in work patterns that use the old analog devices into SMFR device that automated and integrated with Spectrum Management Information System database (SIMS). Changes in the monitoring business process is also necessary to maximize all the functions in the Radio Frequency Monitoring System."