Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis representasi Muhammad dalam novel The Satanic Verses karya Salman Rusdhie. Analisis dilakukan dengan dua cara, yaitu: (1) memeriksa bagaimana sejarah Muhammad direpresentakan dalam teks novel, (2) memeriksa posisi pengarang dalam menciptakan representasi tersebut. Penelitian tidak hanya dilakukan terhadap representasi sosok Muhammad lewat tokoh Mahound, tetapi juga berkembang kepada representasi penggunaan nama istri-istri Nabi sebagai pelacur, representasi ayat-ayat suci, dan representasi tokoh Imam (yang dianggap mempunyai kemiripan dengan Ayatullah Khomeini), dan penggunaan nama Ayesha bagi nama dua tokoh perempuan jahat yaitu qesh-Ayesha dan Indian-Ayesha.Analis dilakukan dengan bantuan perangkat teori representasi oleh Stuart Hall dan olth Foucault. Analisis secara keseluruhan menunjukkan bahwa teks ini menawarkan wacana `keraguan' sebagai sebuah alternatif terhadap agama yang dianggap memaksakan wacana tunggal kebenaran.Wacana 'keraguan' dalam prakteknya muncul dalam teks melalui pelampauan oposisi biner. Teks menunjukkan besarnya kekuasaan pengarang dalam tindakan representasi.

---

This research aims to analyse the representation of Muhammad in The Satanic Verses by Salman Rusdhie. The analysis is done by two ways; first, how the history of Muhammad is represented in the text, second, the position of the author in creating the representation. The analysis not only focuses on Mahound who represents Muhammad, but also on the representation of the use of the prophet's wives names as whores, the satanic verses, the character of imam (who is considered bearing the resemblance with Ayatollah Khomeini), and the use of the name Ayesha in two devilish female characters, Desh-Ayesha and Indian-Ayesha.

This analysis uses the theory of representation by Stuart Hall and Foucault. At the end, analysis shows that the text offers a discourse of `doubt' as alternatives to religion, which is considered as the sole truth. In practice, the discourse emerges beyond binary opposition. The text shows how the author has absolute control over representation."

"Dalam cerita detektif, insiden kematian seorang tokoh merupakan titik awal penyuguhan kemisterian cerita kepada para pembaca. Penelitian ini membahas konspirasi kejahatan yang terjadi dalam novel Manekin (2011) karya Abdullah Harahap. Metode yang digunakan adalah deskriptif kualitatif dengan pendekatan struktural, yakni pada alur, tokoh, dan latar. Hasil analisis mengungkapkan bahwa konspirasi kejahatan diungkap oleh pihak kepolisian dengan menggunakan metode investigasi standar dan memanfaatkan kekuatan supernatural tokoh. Dalam novel ini, terdapat dua tokoh yang memiliki kekuatan supernatural. Pihak kepolisan memanfaatkan kekuatan supernatural dua tokoh tersebut untuk menangkap para pelaku kejahatan. Para tokoh yang menjalankan konspirasi kejahatan dipimpin oleh seorang tokoh yang memiliki jabatan tinggi di masyarakat. Motif konspirasi kejahatan diungkap dengan cara menelusuri relasi tokoh, alur, dan latar insiden. Demikian, bahwa kekuatan supernatural yang dimiliki dua tokoh tersebut sangat membantu pihak kepolisian dalam mengungkap konspirasi kejahatan dalam novel ini.

---

In detective stories, the character’s death incident is the starting point for presenting the mystery story’s mystery to the readers. This study discusses the conspiracy of crimes that occurred in a novel titled Manekin (2011) by Abdullah Harahap. The method used in this research is a descriptive qualitative method with a structural approach, including the plot, character, and setting. The result from the analysis found that the crime conspiracy was revealed by the police, using standard investigative methods, and exploiting the character supernatural powers. In this novel, there are two characters who have supernatural powers. The police used the supernatural powers of the two figures to arrest the perpetrators. The characters who run the crime conspiracy are led by a figure who has a high position in society. The motive of the crime conspiracy is revealed by tracing the relationship of the characters, plot, and incident background. Thus, the supernatural powers possessed by these two figures greatly helped the police in uncovering the crime conspiracy in this novel."

"Adanya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 diharapkan mampu untuk memberantas praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Sayangnya, hingga saat ini masih banyak terjadi praktik usaha yang tidak sehat dikarenakan ada banyaknya persaingan yang semakin kompleks serta tuntutan untuk mendapatkan keuntungan yang semaksimal mungkin dari kegiatan usahanya, salah satunya berkaitan dengan kegiatan persekongkolan tender yang dilakukan dalam pengadaan barang maupun jasa. Salah satu putusan KPPU yang berkaitan dengan persekongkolah tender dalam tulisan ini adalah putusan KPPU nomor 05/KPPU-L/2018. Adapun persekongkolan tender secara khusus diatur dalam Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 yang kemudian dilengkapi melalui diterbitkannya Pedoman Pasal 22 oleh KPPU. Dalam penulisan artikel ini menggunakan metode penelitian yuridis normative, yang mana seluruh penelitian hingga penulisan dilakukan secara kepustakaan dengan menekankan pada kaidah-kaidah dan norma-norma hukum yang berlaku. Artikel ini bertujuan untuk menganalisis penerapan hukum dalam Putusan a quo dan menganalisis akibat hukum terkait dengan putusan a quo. Selain itu, artikel ini membahas mengenai pemenuhan rumusan unsur-unsur dalam praktik persekongkolan tender pada perkara a quo, beserta dampak dan implementasinya. Kesimpulan yang dapat ditarik dari penelitian ini adalah dimana pertimbangan Majelis dalam perkara a quo terkait dengan persekongkolan horizontal sudah benar. Namun, yang perlu digarisbawahi adalah dimana Majelis tidak memutus pihak Terlapor dalam perkara a quo yang terbukti melanggar ketentuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 untuk dimasukkan ke dalam daftar hitam. Selain itu, pendapat berbeda dalam putusan yang menyatakan bahwa Pokja bertindak terlalu pasif adalah dapat dibenarkan, karena Pokja seharusnya bersifat aktif sebagai penyaring agar indikasi persaingan tidak sehat tidak terjadi.

---

Law Number 5 of 1999 is expected to eradicate monopolistic practices and unfair business competition. Unfortunately, until now there are still many unhealthy business practices due to increasingly complex competition and demands to obtain the maximum possible profit from business activities, one of which is related to bid rigging activities carried out in the procurement of goods and services. One of the KPPU decisions relating to tender rigging in this article is KPPU decision number 05/KPPU-L/2018. Tender rigging is specifically regulated in Article 22 of Law Number 5 of 1999 which was then supplemented through the publication of Article 22 Guidelines by the KPPU. In writing this article, a normative juridical research method was used, in which all research and writing were carried out in the literature, emphasizing applicable legal rules and norms. This article aims to analyze the application of law in the verdict and analyze the legal consequences related to such verdict. Apart from that, this article discusses the fulfillment of the formulation of elements in the practice of bid rigging in such case, along with its impact and implementation. The conclusion that can be drawn from this research is that the Tribunal's considerations in such case related to horizontal conspiracy are correct. However, what needs to be underlined is that the Tribunal did not decide that the Reported Party in such case was proven to have violated the provisions of Law Number 5 of 1999 to be blacklisted. Apart from that, the different opinion in the decision which states that the Working Group acted too passively is justified, because the Working Group should be active as a filter so that indications of unfair competition do not occur."