Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"[ABSTRAKSalah satu tujuan utama dari investigasi kecelakaan adalah untuk memberikan rekomendasi perbaikan dan pencegahan agara dapat mencegah kecelakaan yang sama terulang di kemudian hari. Adanya kecelakaan berulang di PT.X mengindikasikan bahwa investigasi kecelakaan yang dilakukan belum efektif. Salah satu yang menjadi faktor penting dalam investigasi kecelakaan adalah kualitas investigator, karena investigator lah yang akan menjalankan seluruh rangkaian proses investigasi kecelakaan kerja. Berdasarkan hasil wawancara awal, pihak investigator menjelaskan bahwa para investigator belum pernah mendapatkan pelatihan khusus mengenai investigasi kecelakaan. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menilai kualitas investigator kecelakaan kerja di PT.X . Kualitas investigator dilihat dari tiga variabel yaitu kompetensi, konsistensi, dan open minded. Metode yang digunakan adalah kualitatif bersifat deskriptif melalui wawancara mendalam, observasi, dan telaah dokumen. ku Hasil penelitian menunjukkan bahwa kualitas investigator di PT.X masih kurang baik. Dimana, aspek kompetensi masih kurang baik, aspek konsitensi berada pada tingkatan yang baik dan open minded berada pada tingkatan cukup baik.ABSTRACTOne of the main purpose of accident investigation is to create recommendations for corrective actions in order to prevent the recurrent accident in the future. Some reccurent accidents at PT.X indicating that the previous accident investigations have not done effectively. One of the main factors in accident investigation is the quality of investigators, because investigators conduct the whole steps of accident investigation. Based on an early interview with some of the investigators, they said that they‟ve never been trained about accident investigation. Thus, this qualitative study aims to assess the quality of accident investigators at PT.X. The aspects of quality that will be assessed in this study are competency, consistency, and the ability of investigators to be open minded. The method used in this study is descriptive qualitative with in-depth interviews, observations, and secondary data. The result showed that the overall quality of accident investigators at PT.X is categorized not good, in which the competency aspect is poor, consistency aspect is good, and the ability of investigators to be open minded aspect is good enough.;One of the main purpose of accident investigation is to create recommendations for corrective actions in order to prevent the recurrent accident in the future. Some reccurent accidents at PT.X indicating that the previous accident investigations have not done effectively. One of the main factors in accident investigation is the quality of investigators, because investigators conduct the whole steps of accident investigation. Based on an early interview with some of the investigators, they said that they‟ve never been trained about accident investigation. Thus, this qualitative study aims to assess the quality of accident investigators at PT.X. The aspects of quality that will be assessed in this study are competency, consistency, and the ability of investigators to be open minded. The method used in this study is descriptive qualitative with in-depth interviews, observations, and secondary data. The result showed that the overall quality of accident investigators at PT.X is categorized not good, in which the competency aspect is poor, consistency aspect is good, and the ability of investigators to be open minded aspect is good enough., One of the main purpose of accident investigation is to create recommendations for corrective actions in order to prevent the recurrent accident in the future. Some reccurent accidents at PT.X indicating that the previous accident investigations have not done effectively. One of the main factors in accident investigation is the quality of investigators, because investigators conduct the whole steps of accident investigation. Based on an early interview with some of the investigators, they said that they‟ve never been trained about accident investigation. Thus, this qualitative study aims to assess the quality of accident investigators at PT.X. The aspects of quality that will be assessed in this study are competency, consistency, and the ability of investigators to be open minded. The method used in this study is descriptive qualitative with in-depth interviews, observations, and secondary data. The result showed that the overall quality of accident investigators at PT.X is categorized not good, in which the competency aspect is poor, consistency aspect is good, and the ability of investigators to be open minded aspect is good enough.]"

"Tesis ini merupakan hasil penelitian tentang identifikasi dan analisis peran penyidik Ditreskrimsus Polda Metro Jaya dalam praktik pengungkapan jaringan kejahatan di bidang merek di wilayah hukum DKI Jakarta dan sekitarnya. Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan kualitatif dan berjenis eksploratif, metode pengambilan data yang dilakukan melalui cara wawancara dengan Penyidik, Kanit, Kasubdit pada Subdit 1 Industri dan Perdagangan serta Dirreskrimsus Polda Metro Jaya sebagai informan primer, observasi dan telaah dokumen. Hasil penelitian menunjukkan, pertama, peran penyidik Ditreskrimsus Polda Metro Jaya dalam pengungkapan jaringan kejahatan di bidang merek tanpa izin di wilayah DKI Jakarta dan sekitarnya belum optimal dikarenakan penyidikan dilakukan secara terbatas (tidak terintegrasi), yang dilaksanakan oleh Penyidik dan Panit. Kedua, faktor-faktor yang dapat mempengaruhi SDM Penyidik Ditreskrimsus Polda Metro Jaya untuk dapat berperan penting dalam mengungkap jaringan kejahatan pidana di bidang merek terdiri dari faktor eksternal (seperti kerja sama dengan instansi lain, faktor perilaku dan budaya masyarakat Indonesia) maupun internal (antara lain seperti masalah pengendalian SDM, keterbatasan kemampuan, jumlah personel maupun sarana pendukung). Untuk mengatasi hambatan peran Penyidik Ditreskrimsus Polda Metro Jaya pada manajemen penyidikan, maka perlu ditingkatkan peran atasan secara berjenjang dari Panit, Dirreskrimsus sampai Kapolda, dan pejabat pengawas, agar pelaksanaan penyidikan lebih terintegrasi. Dalam mengatasi kendala pengendalian SDM Penyidik Ditreskrimsus Polda Metro Jaya, maka dapat dilakukan peningkatan peran pengawas dan lembaga Assessment Centre agar penilaian kinerja penyidik dapat dilakukan secara transparan dan akuntabel.

---

The thesis is the result of a research on the identification and analysis of the role of human resources of investigators of Special Crimes Directorate (Ditreskrimsus) of Jakarta Metropolitan Police Region (Polda Metro Jaya) in uncovering the crime networks related to brands in the jurisdiction of DKI Jakarta and its surroundings. The research employs the exploratory-qualitative method and data is obtained through interviews with investigators, head of unit, head of Sub-Directorate of lndustry and Trade of Sub-Directorate 1 of lndustry and Trade as well as Direskrimsus of Polda Metro Jaya as the primary informants, observations and document reviews. The results of the study show that (i) the roles of the investigators of Ditreskrimsus of Polda Metro Jaya in uncovering the crime networks related to brands in DKI Jakarta and its surroundings have not been optimal because the investigation is carried out in a limited (not integrated) manner, and (ii) factors that can influence the human resources of investigators of Ditreskrimsus of Polda Metro Jaya to be able to play an important role in uncovering the crime networks related to brands consist of external factors (e.9., collaboration with other agencies, behavioural and cultural factors of lndonesian people) and internal factors (e.9., human resources controlling problems, limited capabilities, number of personnel and supporting facilities). To overcome the obstacles concerning the roles of the investigators of Ditreskrimsus of Polda Metro Jaya in investigation management, it is necessary to increase the roles of superiors in stages from the officer units, director of Ditreskrimsus to the chief of Polda Metro Jaya and supervisory officials so that the implementation of the investigation is more integrated. Moreover, to overcome the obstacles in controlling the management of human resources of Ditreskrimsus of Polda Metro Jaya, the supervisory roles and the roles of the Assessment Centre should be increased so that the assessment of the performance of investigators can be carried out in a transparent and accountable manner."

"Literasi informasi selain dipandang sebagai sekumpulan kompetensi individu dapat juga dipahami dari sudut pandang kemasyarakatan dan hak asasi manusia. Hal ini sejalan dengan kebebasan untuk memperoleh dan menyampaikan informasi sebagai salah satu hak asasi manusia. Dalam konstitusi Republik Indonesia hak asasi ini diakui dalam Pasal 28F amandemen UUD 45. Informasi itu sendiri telah dipahami sebagai sesuatu yang sangat penting sehingga perlu diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan. Namun perundang-undangan yang ada lebih banyak menekankan pada kepentingan asing, terutama untuk menjaga nilai keekonomian dari informasi. Perpustakaan Nasional RI sebagai lembaga pemerintah non-departemen, menjalankan tugas dan fungsi pemerintah dalam bidang perpustakaan. Salah satu tujuannya adalah untuk menjalankan amanat konstitusi UUD 45 terkait dengan informasi dan pengetahuan."

"Literasi informasi selain dipandang sebagai sekumpulan kompetensi individu dapat juga dipahami dari sudut pandang kemasyarakatan dan hak asasi manusia. Hal ini sejalan dengan kebebasan untuk memperoleh dan menyampaikan informasi sebagai salah satu hak asasi manusia. Dalam konstitusi Republik Indonesia hak asasi ini diakui dalam Pasal 28F amandemen UUD 45. Informasi itu sendiri telah dipahami sebagai sesuatu yang sangat penting sehingga perlu diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan. Namun perundang-undangan yang ada lebih banyak menekankan pada kepentingan asing, terutama untuk menjaga nilai keekonomian dari informasi. Perpustakaan Nasional RI sebagai lembaga pemerintah non-departemen, menjalankan tugas dan fungsi pemerintah dalam bidang perpustakaan. Salah satu tujuannya adalah untuk menjalankan amanat konstitusi UUD 45 terkait dengan"

"Prinsip kebebasan hakim merupakan bagian dari kekuasaan kehakiman. Kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan pancasila dan UUD 1945, demi terselenggaranya negara hukum RI, sebagaimana yang dikehendaki pasal 24 UUD 1945. Prinsip kebebasan hakim dalam menjalankan tugasnya sebagai hakim, maka dapat memberikan pengertian bahwa hakim dalam menjalankan tugas kekuasaan kehakiman tidak boleh terikat dengan apapun dan atau tertekan oleh siapapun, tetapi leluasa untuk berbuat apa pun. Prinsip kebebasan hakim merupakan suatu kemandirian atau kemerdekaan yang dimiliki oleh lembaga peradilan demi terciptanya suatu putusan yang obyektif dan imparsial. Para hakim di Indonesia memahami dan mengimplementasikan makna kebebasan hakim sebagai suatu kebebasan yang bertanggung jawab, kebebasan dalam koridor ketertiban peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan menjalankan tugas pokok kekuasaan kehakiman sesuai hukum acara dan peraturan perundang-undangan yang berlaku tanpa dipengaruhi oleh pemerintah, kepentingan, kelompok penekan, media cetak, elektronik, dan individu yang berpengaruh."

"ABSTRAKTesis ini bersifat kualitatif, yang menggunakan konsep Bourdieu sebagai pisauanalisis dengan metode analisis fenomenologis interpretatif untuk menjelaskanstrategi bahasa yang digunakan auditor BPK RI dalam arena pemeriksaan.Penelitian ini mengambil sudut pandang auditor sebagai bentuk kekhasanpenelitian, untuk menggali kekerasan simbolik yang dilakukan oleh pihak yangdidominasi. Perlawanan terhadap dominasi muncul dalam bentuk tindakansubversi, melalui pemberian dan ancaman kekerasan baik fisik maupun non fisik.Dalam menghadapi tindakan subversi, auditor memanfaatkan strategi bahasasebagai bentuk resistensi terhadap kekerasan simbolik dan fisik, sekaligusmenunjukkan kekuasaan simbolik yang dimilikinya. Dalam konteks akademisperlu kajian lebih mendalam mengenai strategi komunikasi auditor, dan dalamkonteks praktis, auditor perlu memahami konsep kekerasan simbolik

---

ABSTRACTThis qualitative study using Bourdieu concepts to analyze, and interpretativephenomenological analysis as a method, to explain the language strategy used byBPK auditor in audit field. This study takes the BPK auditor viewpoint as a formof distinctiveness of this study, to explore the symbolic violence committed by thedominated parties. Opposition to dominance appears in the form of subversion,auditor using language strategy as a form of resistance to the symbolic andphysical violence, as well as showing its symbolic power. In the academiccontext, needed deeper study on auditor communication strategy, and in apractical context, auditors need to understand the concept of symbolic violence"

"Pembentukan Lembaga Pengelola Investasi (LPI) atau Indonesia Investment Authority sebagai pengelola sovereign wealth fund di Indonesia telah menghadirkan beragam diskusi. Secara teoretis lembaga ini memiliki keuangan yang terpisah dengan keuangan negara yang berimplikasi pada pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangannya. Persoalan muncul ketika Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara masih mendefinisikan keuangan negara secara luas, dimana kekayaan negara yang dipisahkan termasuk di dalamnya. Hal ini memunculkan diskursus perihal kewenangan BPK sebagai pemeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara, untuk ikut melakukan pemeriksaan atas keuangan LPI. Pada tesis ini akan diteliti apakah BPK memiliki kewenangan untuk melakukan pemeriksaan atas keuangan LPI dan bagaimana bentuk pemeriksaan yang dapat dilakukan terhadap keuangan LPI. Tesis ini menggunakan metode penelitian hukum dengan tipologi penelitian eksplanatoris. Kesimpulan yang diperoleh dari penelitian ini adalah, pertama, ditinjau dari segi teoretis maupun normatif BPK tidak berwenang untuk melakukan pemeriksaan keuangan LPI. Kedua, bentuk pengawasan terhadap pengelolaan dan tanggung jawab keuangan LPI dilakukan melalui mekanisme pemeriksaan keuangan oleh Akuntan Publik berdasarkan standar pemeriksaan internasional yang berlaku bagi badan hukum pengelola investasi. Sedangkan dari sisi pengelolaan, kontrol negara terhadap penyertaan modal pada LPI dilakukan melalui pengendalian internal dengan ditempatkannya wakil-wakil Pemerintah dalam organ Dewan Pengawas LPI dan kewajiban penyampaian laporan tahunan kepada Presiden. Namun demikian, diperlukan pengaturan lebih lanjut mengenai tindak lanjut terhadap laporan pertanggungjawaban yang disampaikan kepada Presiden, sehingga mekanisme pengawasan keuangan Lembaga dapat dilakukan lebih akurat dan efektif.

---

The establishment of Indonesia Investment Authority (INA) as a manager of sovereign wealth fund in Indonesia has presented various discussion, especially regarding its institutional and financial status. Theoretically, INA’s finance is separated from state finance so it’s implicates the audit mechanism from this institution. Problems arise when Law Number 17 of 2003 concerning State Finance still defines state finance broadly, which separated state assets are included in. This gave rise to a discourse regarding the authority of the BPK as an examiner of state finances, to participate in conducting audit of INA’s finance. This theses will be investigated whether BPK has the authority to conduct audits on INA’s finance or not, and what forms of audits can be carried out on INA’s finance. This research uses legal research method with an explanatory typology. The conclusions obtained from this study are, first, based on theory and normative perspective analysis, BPK is not authorized to conduct INA’s financial audit. Second, the supervision of INA’s finance is conducted by public accountant based on international audit standards which applicable to investment management legal entity. Meanwhile, the form of state supervision for state equity participation in INA is carried out through internal control by placing government representatives in the INA’s Supervisory Board and obligate it institution to submit annual reports to President. However, further regulation is needed regarding the follow-up to the accountability reports submitted to the President, so that the institutional financial supervision mechanism can be carried out accurately and effectively."