Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Tesis ini membahas mengenai tanggung jawab direksi bank sebagai pengurus atas usaha bank, khususnya dalam hal penyaluran kredit perbankan. Perbankan memiliki peranan penting dalam pembangunan perekonomian nasional. Peranan yang dimaksud yaitu sebagai penghimpun dana dan pengalokasian dana yang digunakan untuk menjalankan roda perekonomian baik secara mikro maupun makro. Berkaitan dengan perannya ini perbankan juga mengalami masalah yang menuntut perhatian besar agar perbankan dapat menjalankan perannya dengan baik. Masalah terbesar yang dihadapi oleh perbankan adalah kredit, masalah tersebut bertambal) rumit sejalan dengan seringnya debitur-debitur bank mengalami kredit macet (Insolven). Masalah ini sangatlah serius untuk diperhatikan, karena kredit macet merupakan salah satu faktor utama yang mempengaruhi kondisi perekonomian bank, bahkan terkadang menjadi faktor utama dilikuidasinya sebuah bank. Oleh karena itu, bank sebagai most regulated industry, sangat ketat dalam mengatur usaha bank, khususnya mengenai penyaluran kredit bank. Dalam penyaluran kredit bank tersebut, bank dituntut untuk selalu menerapkan prinsip kehati-hatian dan manajemen risiko yang benar, walaupun terkadang membutuhkan waktu yang cukup lama. Tetapi disisi lain, bank juga diharapkan untuk dapat cepat dalam melakukan pertumbuhan ekonomi bank. Hal ini tentu saja menjadi suatu dilema bagi direksi bank, sebab direksi sebagai pengurus harian bank, selain harus berhati-hati dalam menyalurkan kredit, tetapi di sisi lain, direksi juga dituntut untuk mengambil langkah dengan cepat dan tepat dalam menumbuhkan perekonomian bank. Bank Indonesia sebagai pengawas serta regulator perbankan Indonesia, juga dituntut untuk selalu mengawasi serta mengatur usaha perbankan serta seluruh tindakan pengurus bank dalam hal ini direksi sebagai pengurus harian, khususnya dalam hal penyaluran kredit bank. Penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif. Hasil penelitian menyarankan bahwa regulator sebagai pencipta peraturan, diharapkan untuk terus memperketat peraturan perbankan Indonesia, khusunya dalam usaha bank menyalurkan kredit; direksi bank diharapkan menerapkan Good Corporate Governance dengan baik dan benar agar terhindar dari tanggung jawab atas kerugian bank akibat kredit yang disalurkannya kepada debitur, dimana dikemudian hari debitur tersebut mengalami kredit macet.

---

This thesis will discuss the Board of Bank Responsibility as the managing committee in the banking industry, specifically in the credit distribution. Banking has an important role in the national economic development, that is to accumulate and allocate fund used to run the micro and macro economy. In carrying out the role, banking experienced problems. The biggest problem faced is credit. This problem becomes even complicated with lots of discharge liabilities (insolvent) happened in banking. And it will turn into a serious matter since insolvent can affect the economics affair in banking. Moreover insolvent can also be the main factor of bank liquidation. For this reason, banking as the most regulated industry, needs to strictly control the business, especially in its credit. In distributing credits, banking ought to be very cautious and correctly implement the right management risk Such action needs a long time to carry out, but at the same time banking has to move fast in their economic growth. This is a dilemmatic situation for the board of director. Bank of Indonesia as the comptroller and regulator in banking, needs to regularly Controls and regulates the banking business and every action taken by the management especially in credit distribution. This research is a juridical normative pattern research. The result of the research will suggest Bank of Indonesia, as the one that constitute the regulation, to strictly implement the banking regulation in Indonesia, especially in distributing banking credits. The board of director needs to correctly enforce the Good Corporate Governance to avoid the responsibility of loss caused by insolvent."

"ABSTRACTThis thesis will discuss the Board of Bank Responsibility as the managing committee inthe banking industry, specifically in the crcdit distribution. Banking has an important rolein the national economic development, that is to accumulate and allocate fund used to runthe micro and macro economy. In carrying out the role, banking experienced problems.The biggest problem faced is credit. This problem becomes even complicated with lots ofdischarge liabilities (insolvent) happened in banking. And it will turn into a seriousmatter since insolvent can affect the economics affair in banking. Moreover insolvent canalso be the main factor of bank liquidation. For this reason, banking as the most regulatedindustry, needs to strictly control the business, especially in its credit. In distributingcredits, banking ought to be very cautious and correctly implement the right managementrisk Such action needs a long time to carry out, but at the same time banking has to movefast in their economic growth. This is a dilemmatic situation for the board of director.Bank of Indonesia as the comptroller and regulator in banking, needs to regularly controlsand regulates the banking business and every action taken by the management especiallyin credit distribution. This research is a juridical normative pattern research. The result ofthe research will suggest Bank of Indonesia, as the one that constitute the regulation, tostrictly implement the banking regulation in Indonesia, especially in distributing bankingcredits. The board of director needs to correctly enforce the Good Corporate Governanceto avoid the responsibility of loss caused by insolvent."

"ABSTRAKPerbankan Indonesia dalam menjalankan fungsinya berasaskan prinsip kehati-hatian. Dalam rangka menjalankan fungsi tersebut, bank membutuhkan kepercayaan masyarakat untuk menggunakan jasa bank namun akhir-akir ini banyak kasus pembobolan bank yang terjadi justru oleh perbuatan pekerja bank itu sendiri. Berdasarkan hal itu penelitian ini mengambil judul ‘Tanggung Jawab Hukum Bank Atas Kerugian Nasabah Yang Disebabkan Oleh Perbuatan Pekerjanya’. Permasalahan yang diteliti adalah terkait tanggung jawab hukum bank atas kerugian yang disebabkan perbuatan pekerjanya dalam hubungannya selaku pemberi kerja dan pekerjanya dilihat dari segi hukum perdata dan hukum perbankan yang berlaku di Indonesia dan penerapan hukum terkait tanggung jawab bank atas kerugian yang disebabkan perbuatan pekerjanya dalam hubungannya selaku pemberi kerja dan pekerjanya pada beberapa putusan. Penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori-teori terkait pertanggung jawaban berdasarkan hukum perdata akibat perbuatan melawan hukum. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa pertanggung jawaban bank dalam hal ini dari segi hukum perdata adalah berdasarkan perbuatan melawan hukum baik karena kelalaian maupun karena pertanggung jawaban majikan atas perbuatan pekerjanya. Dari segi hukum perbankan, bank memiliki kewajiban untuk menjalankan prinsip kehati-hatian dan good corporate governance dalam menjalankan usahanya. Oleh sebab itu, bank wajib bertanggung jawab atas kerugian yang timbul akibat perbuatan pekerjanya.

---

ABSTRACTIndonesian Banking should considered precautionary principles in carrying out its functions. In order to perform its functions, bank needs public trust in using its service. However, numbers of Indonesian bank fraud cases nowadays are caused by the acts of the banks employees themselves. Furthermore based on those cases, this research is entitled "Bank Liability on Customer’s Loss Caused By Bank’s Employee Action”.The researcher analyzes the research problems; how does bank’s legal liability on the loss caused by its employee in their relationship as employee-employer analyzed based on Indonesian private law and banking law and the application of relevant legal liability for losses caused by bank employees act as employer and employee in several verdicts.This research is a normative juridical research. Theories used in this research are liability theories on private law caused by torts. The results of this study concluded that the bank's liability in terms of the private law is an unlawful act either due to negligence or due to employer liability for the actions of their employees. In terms of the banking law, banks have the obligation to follow the principles of prudence and good corporate governance in running their business. Therefore, the banks have to take liability on the customer’s loss caused by the bank’s employee."

"Persoalan pertanggungjawaban pemegang saham perseroan terbatas pada mulanya merupakan masalah yang kontroversial, karena tanggung jawab pemegang saham dalam perseroan terbatas tidak boleh lebih dari nilai saham yang diambilnya, sebagaimana tertuang dalam Pasal 3 ayat (1) UU No.1/1995 (UUPT). Akan tetapi dalam keadaan tertentu tabir pemisah antara perseroan terbatas dan para pemegang saham dapat disingkap oleh hakim (piercing the corporate veil) sesuai dengan Pasal 3 ayat (2) jo. Pasal 110 UUPT. Pemegang saham dapat bertanggung jawab secara tidak terbatas atau terbatas adalah melalui suatu proses pemeriksaan di pengadilan. Hakim akan menentukan apakah pemegang saham perseroan terbatas melanggar norma Pasal 3 ayat 2 UUPT. Proses pengadilan inilah yang akan membuktikan apakah ada piercing the corporate veil pada PT bank apabila terjadi likuidasi PT bank akibat kredit macet dan asset yang ada tidak mencukupi untuk membayar kepada kreditur. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis normatif. Terdapat dua pendekatan yang dapat digunakan dalam penyelesaian pertanggungjawaban pemegang saham PT bank, yaitu pertama, menggunakan hukum perusahaan melalui mekanisme piercing the corporate veil, dan kedua, melalui hukum perbankan. Apabila terbukti pemegang saham secara langsung atau tidak langsung menyebabkan PT bank mengalami kebangkrutan maka pemegang saham dapat bertanggung jawab secara pribadi. Namun apabila tidak terbukti tetapi PT bank tetap bermasalah, pemegang saham pengendali PT bank secara pribadi tetap dapat dituntut untuk bertanggung jawab atas dasar pernyataan kesanggupan pemegang saham pengendali sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 9 hurup a angka 4) Undang-undang Nomor 24 Tahun 2004 dan Pasal 25 ayat (2) hurup c PBI Nomor 5/25/PBI/2003. Dengan demikian, pemegang saham PT bank dapat dituntut pertanggungjawaban secara pribadi walaupun tidak ada piercing the corporate veil."

"

Sebagai salah satu sarana penerapan prinsip kehati-hatian dan upaya pencegahan terjadinya risiko kredit seperti kredit macet, Sistem Layanan Informasi Kredit (SLIK) akan berfungsi secara efektif pada saat diselenggerakan sesuai prosedur dan ketentuan yang telah diatur. Dalam penyelenggaraan SLIK, diketahui terdapat risiko-risiko yang dapat menyebabkan kerugian bagi debitur yang salah satunya adalah adanya kesalahan pelaporan informasi debitur dalam SLIK yang menyebabkan kerugian berupa ditolaknya pengajuan permohonan kredit oleh debitur bersangkutan. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana tanggung jawab bank terhadap nasabah terkait kesalahan informasi debitur yang mengakibatkan kegagalan pengajuan kredit dan bagaimana bentuk perlindungan debitur terkait kegagalan pengajuan kredit akibat kesalahan informasi debitur oleh bank. Metode dalam penelitian ini adalah yuridis normatif yaitu penelitian hukum yang mengacu kepada norma dan asas hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan yang dikaitkan dengan permasalahan hukum yang dibahas. Hasil dari penelitian ini adalah kesalahan pelaporan informasi debitur dalam SLIK tidak sesuai dengan Pasal 4 POJK Nomor 18/POJK.03/2017 bahwa Pelapor wajib menyampaikan Laporan debitur secara lengkap, akurat, terkini, utuh dan tepat waktu. Kesalahan tersebut merupakan tanggung jawab dari Bank sebagai Pelapor untuk memberikan ganti rugi serta mengoreksi kesalahan informasi debitur yang dilakukan. Kedua, nasabah perlu mendapatkan perlindungan hukum yang dilakukan oleh OJK sebagai perantara penyelesaian perlindungan konsumen sektor jasa keuangan dalam bentuk mekanisme pelayanan dan pengaduan konsumen berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.07/2013.

---

As the appliance of the precautionary principles and efforts to prevent credit risk such as the non-performing loans, Sistem Layanan Informasi Kredit (SLIK) will function effectively when it is carried out according to the procedures and regulations that have been stipulated. In carrying out SLIK, it is known that there are risks that can cause losses to debtors. One of the problems that may arise is an error in reporting debtor information in SLIK which causes losses in the form of a refusal to a credit application by the debtor. The formulation of the problem in this study is how the bank's responsibility to customers related to debtor's misinformation that results in credit application failure and what forms of debtor protection are related to credit application failure due to debtor's misinformation by the bank. The method used in this thesis is normative juridical approach and supported by legal research that refers to legal norms and principles contained in legislation relating to the legal issues discussed. The result of this research is the error in reporting debtor information in SLIK are not in accordance with Article 4 POJK Number 18 / POJK.03 / 2017 that the reporting party must submit a complete, accurate, current, complete and an on time report. These faults are the responsibility of the Bank as the reporting party to provide compensation and to correct the errors from the debtor’s information. Then, the customers need to get legal protection carried out by OJK as an intermediary for the dispute settlement of financial services sector consumer protection through service mechanisms and consumer complaints based on Financial Services Authority Regulation Number 1 / POJK.07 / 2013.

"

"ABSTRACTThis Research used normative juridical methodewith secondary data as its data resources, wereobtained by study document. The problems were howdistinguished between Normal Non Performing Loan(NPL) and Criminal Non Performing Loan (NPL) and howdetermined bank director responsibility on NormalNon Performing Loan (NPL) and Criminal NonPerforming Loan (NPL). From the result, can beconcluded that ; first, Normal Non Performing Loan(NPL) was Non Performing Loan (NPL) wasn't caused bybad will from bank and debtor, but Criminal NonPerforming Loan (NPL) was Non Performing Loan (NPL)was caused by bad will from bank and debtor. Second,on Normal Non Performing Loan (NPL) , bank directorcould justified as civil, but on Criminal NonPerforming Loan (NPL), bank director could justifiedas criminal."

"Dalam masyarakat yang hidup dan berkembang, tidaklah dapat dicegah terjadinya suatu perkembangan yang menuju terwujudnya suatu persekutuan (maatschap) di antara anggota-anggota masyarakat. Tujuannya dapat beraneka ragam, yang bahkan, juga dapat sampai pada suatu tujuan untuk mencapai keuntungan bagi mereka yang bersekutu tersebut.Sejarah telah menunjukkan, bahwa sejak manusia mengenal peradaban, sudah dikenal bentuk-bentuk persekutuan yang paling sederhana untuk mencari keuntungan, yakni dimana dua orang atau lebih bersama-sama menjalankan suatu usaha.Persekutuan demikian dengan tujuan melakukan perniagaan telah merupakan suatu kenyataan sejarah sejak jaman manusia mengenal peradaban. Keadaan tersebut dimulai dengan bentuk-bentuk yang paling sederhana, yaitu dalam bentuk kerjasama dimana dua atau beberapa orang menjalankan suatu usaha dengan tanpa membeda-bedakan antara kepentingan sekutu orang perorangan secara individual dengan persekutuannya.Perkembangan selanjutnya adalah keadaan dimana harta persekutuan itu dipisahkan dari harta milik pribadi masing-masing sekutu peserta. Selain itu dipisahkan juga kualitas tindakan masing-masing para peserta yakni apakah tindakan yang dimaksudkan sebagai tindakan khusus yang hanya mengikat persekutuan ataukah tindakan itu sifatnya di luar pengikatan persekutuannya. Jadi yang dengan perkataan lain, khusus hanya mengikat diri peserta sendiri secara pribadi.Dengan tingkat perkembangan yang demikian itu, maka terciptalah suatu bentuk persekutuan yang mempunyai "pribadi" sendiri, yaitu mempunyai identitas tersendiri yang terlepas dari identitas masing-masing peserta secara perorangan. Artinya, persekutuan kini diperlukan menjadi "sesuatu" yang mempunyai jiwa sendiri, yang menjadi suatu badan yang mandiri, yang dapat mempunyai dan menjalani suatu kehidupan sendiri.Atas dasar itu, maka muncullah kemudian suatu pengertian yang selanjutnya dikenal dengan nama "badan hukum", yang dalam bahasa asing disebut sebagai suatu "rechtspersoon", ataupun suatu "corporate body"?"

"This thesis discusses the NPL Resolution Preview at PT. Bank X. Where the provision of loans from Bank X, the debtor can not fulfill its obligation to repay their debts, because it resolved in a way which the author discussed the Voluntary Submission Assurance (AYDA). Repossessed assets are Fore closed Assets. Debt or must submit assurances to be made as a deed of settlement guarantees areas follows: 1.Akta Delivery Guarantee Agreement For Debt Settlement, 2.Akta Sale and Purchase Agreement, the Agreement Discharging 3.Akta Land and Building, Selling Power 4.Akta Power of Sale. This study uses a form of normative research is research that emphasizes the use of legal norms in writing, and supported by deed Bank X lending. From the results of the case study it can be concluded that the bank must apply the principle 5C: Character, Capacity, Capital, Collateral, Conditions of Economic, For the bank confidence in the ability and willingness to pay of debtor is very important to note."

"ABSTRAKFungsi utama perbankan adalah sebagai penghimpun dana masyarakat dalambentuk simpanan dan disalurkan kepada masyarakat juga dalam bentuk kredit.Dalam menjalankan fungsi bank tersebut diperlukan direksi bank sebagai salahsatu organ bank untuk menjalankan fungsi bank sebagai badan hukum, dalammenjalankan tugas tersebut direksi diberikan kepercayaan yang besar dan luasdan dari kepercayaan itu timbul suatu bentuk kewajiban direksi untuk bertindakuntuk mengelola kekayaan bank sesuai diskresi direksi tersebut dengan itikadbaik, tanggung jawab dan penuh kehati hatian. (Fiduciary Duty) Kelalaian dalammenjalankan tugas sebagai seorang direksi bisa berdampak perdata (dalam bentukdenda) dan pidana (kurungan penjara), oleh karena itu direksi harus bisamengambil keputusan yang cepat, tepat, tidak ada intervensi dan sesuai denganfiduciary dutynya, apabila keputusan yang diambil ternyata menimbulkankerugian, direksi tidak bisa langsung dipersalahkan (business judgment rule).Hal hal tersebut diatas akan dibahas dalam tesis ini dengan menggunakan metodepenelitian yuridis normatif, yaitu penelitian kepustakaan dengan menggunakandata sekunder.

---

ABSTRACTThe primary function of banks is as a collector of public funds in the form ofdeposits and redistributed to the public in the form of credit. In carrying out thenecessary functions of the bank requires the directors of the bank to enable bankto function as a legal entity, in carrying out the tasks directors are entrusted with awide variant of trust and from the belief that there is a continual form of liabilityof directors to act to manage the bank according discretion of directors with thegood faith, responsibility and prudent. (Fiduciary Duty) Failure to perform dutiesas a board of directors could affect civil (in the form of fines) and punishment(imprisonment), therefore the directors should be able to take decisions quickly,precisely, with no intervention, and in accordance with his fiduciary duty, if thedecision taken turned out to cause any profit loss , directors can not be directlyblamed (business judgment rule).The above matter will be discussed in this thesis using normative juridicalresearch, the research literature by using secondary data."