Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Penelitian ini menjelaskan tentang strategi stasiun televisi dalam merespons pasar, Metodologi yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan structure, conduct. performance. Data diperoleh melalui wawancara mendalam, observasi dan studi dokumentasi. Dalam penelitian ini ditemukan pemetaan struktur pasar industry penyiaran televisi yang berbentuk oligopoly dan adanya keterkaitan antara struktur, prilaku dan performa dari yang dilakukan objek penelitian. Peneliti menyarankan agar pelaku industry lebih responsif terhadap pasar. Pengenalan struktur pasar sangat menentukan strategi yang akan diambil dalam merespon pasar. Peneliti juga menyarankan adanya penelitian lanjutan mengenai pola persaingan antar pemain dalam pasar ataupun persaingan dalam relung yang sama.

---

This research explained about television station strategy in response the market. The method of this research use qualitative with approached of structure, conduct and performance. Data obtained through deep interview, observation and documentation study. In this research found cartography of market structure industry broadcast television with oligopoly form and also a connection between structure, conduct and performance from the object research. Researcher suggests that industry performer can be more responsive to the market. Introduction of market structure very determine the strategy that taken in response the market. Researcher also suggest that there should have an advanced research about competitive system between player on market or competitive on the same path."

"Komik terjemahan luar negri dari Jepang adalah yang mendominasi dan menjadi market leader pada saat ini. Seperti yang di muat dalam Koran Tempo bahwa saat ini pasar komik di Indonesia didominasi oleh komik-komik terjemahan dari Jepang, manga. Komik Indonesia yang diterbitkan oleh PT Gramedia ada pada posisi market nichers. Dari penelitian yang dilakukan, mengangkat kasus pemasaran komik di indonesia dengan studi kasus pada studi komparasi komik terjemahan Jepang dengan komik Indonesia di PT Gramedia, terungkap bahwa komik terjemahan jepang memiliki beberapa keunggulan dari beberapa faktor.Kesimpulan akhimya adalah ada beberapa faktor yang menyebabkan mengapa komik terjemahan Jepang dapat menjadi market leader, dibandingkan dengan komik Indonesia adalah, pertama karena perbedaan kualitas dari kedua komik tersebut yang dilihat komik sebagai media hiburan secara keseluruhan. Yang kedua adalah perbedaan dalam berpromosi secara intern yang telah dilakukan oleh PT Gramedia untuk kedua komik tersebut dari sisi informasi yang dibutuhkan dan nilai bagi konsumen komik. Dan secara ektemal secara tidak langsung dengan adanya anima pada tahun 1982 dan penayangan serial animasi secara nasional juga memberikan pengaruh pada penjualan komik yang bertemakan Jepang. Selain itu juga didukung dengan merchandise karakter komik terjemahan jepang yang scat ini mudah dijumpai di pasar.Signifikansi akademis jawaban analisa faktor-faktor yang mempengaruhi pemasaran komik di Indonesia yang ditinjau dengan konsep 4P. Dengan uraian pertama yaitu produk dimana perbandingan secara mendetail mulai dari proses produksi hingga kekuatan produk tersebut sebagai media hiburan. Komparasi harga yang terkait dengan proses produksi dan sumber daya. Promosi untuk produk yang dirancang secara sengaja oleh internal perusahaan untuk mendukung produk terkait maupun secara eksternal yang secara tidak lansung mendukung promosi produk, dan yang terakhir adalah ternpat Asumsi tentang komparasi yang telah dilakukan oleh penulis dapat menjadi input untuk penelitian selanjutnya.Sedangkan Signifikansi praktis output penelitian sebagai masukan dalam memproduksi komik dengan memperhatikan konsep produk yang sangat essensial dengan acuan komik adalah sebagai media hiburan untuk konsumsi masyarakat. Sebagai masukan dalam merancang hal terkait untuk mempromosikan produk komik baik secara internal perusahaan dan eksternal dengan asumsi yang perlu dibuktikan lebih Ianjut."

"Di Indonesia implementasi secondary market pada lembaga penyiaran swasta televisi secara tidak langsung telah terjadi dalam bentuk pengalihan saham perusahaan sehingga Ijin Penyelenggaraan Penyiaran IPP yang didalamnya terdapat alokasi spektrum frekuensi radio ikut berpindahtangan. Dampaknya terjadi monopoli dan broker spektrum frekuensi radio, tidak ada manfaat untuk pemerintah dan membatasi pemilik modal yang potensial. Ini terjadi karena belum ada regulasi yang mengatur secondary market pada lembaga penyiaran swasta televisi di Indonesia. Oleh karena itu pada penelitian ini diharapkan menghasilkan usulan model implementasi secondary market pada lembaga penyiaran swasta.Dalam penelitian ini usulan model secondary market diperoleh dengan benchmarking implementasi secondary market di Amerika Serikat, Australia, Guatemala dan Selandia Baru. Untuk menentukan parameter penilaian dilakukan Indepth Interview dengan stakeholder dalam industri penyiaran. Selanjutnya untuk memberikan penilaian yang rinci dan sistematis terhadap potensi dampak dari usulan model dan mencapai tujuan yang diinginkan dari aspek manfaat, biaya dan efeknya maka dianalisa menggunakan metode Regulatory Impact Analysis RIA . Dalam penelitian ini diperoleh 3 usulan model secondary market yaitu model status quo tidak ada secondary market , model secondary market dengan mekanisme langsung dan model secondary market dengan mekanisme melalui badan pengawasan independen. Setelah dinilai dari aspek biaya dan manfaat dengan metode Plus-Minus Implication PMI didapatkan hasil model 1 mendapatkan nilai -10, model 2 mendapatkan nilai -2 dan model 3 mendapatkan nilai = 8, sedangkan dengan metode Multi Criteria Analysis MCA didapatkan hasil model 1 mendapatkan nilai 129, model 2 mendapatkan nilai 239 dan model 3 mendapatkan nilai = 180.Hasil analisis RIA terhadap 3 usulan model secondary market, usulan 3 dipilih sebagai opsi terbaik berdasarkan keunggulan penilaian dari parameter penataan spektrum frekuensi, pengendalian spektrum, kompetisi dan transparansi yang dapat mencegah monopoli spektrum frekuensi radio serta dari sisi konten yang isinya lebih beragam dengan adanya pengawasan dari badan independen dalam proses secondary market.

---

Secondary market has been implemented in Indonesia television private broadcasting institutions indirectly by stock acquisition including Ijin Penyelenggaraan Penyiaran IPP and allocation of radio frequency spectrum. The impacts is spectrum monopoly and no benefit for government. This happens because there are no regulations governing the secondary market in Indonesia television private broadcasting institutions. Therefore, this research is expected to produce proposal of secondary market implementation model at private broadcasting institution .The proposed secondary market model obtained by benchmarking the implementation of secondary markets in the United States, Australia, Guatemala and New Zealand. To determine the assessment parameters conducted Indepth Interview with stakeholders in the broadcasting industry. To provide a detailed and systematic assessment of the potential impact of the proposed model and to achieve the desired objectives from the aspects of benefits, costs and effects it is analyzed using the method of Regulatory Impact Analysis RIA.

This research proposed 3 secondary market model that is status quo model no secondary market , direct secondary market model and secondary market model through independent agency. After assessed from cost and benefit aspect with Plus Minus Implication PMI method, the result of model 1 get value 10, model 2 get value 2 and model 3 get value 8, whereas with Multi Criteria Analysis MCA method model 1 get value 129, model 2 get value 239 and model 3 get value 180.After analyzed by RIA method, the secondary market model through independent agency choosed as the best option based on the superiority of the assessment of frequency spectrum arrangement parameters, spectrum control, competition and transparency that can prevent the radio frequency spectrum monopoly as well as from a more diverse content side with the supervision of independent bodies in the secondary market process"

"ABSTRAKTesis ini menggunakan model hubungan State, Market & Society untuk melihat bagaimana media televisi komunitas sebagai public sphere coba dikembangkan dibawah tekanan dominasi televisi komersial nasional dalam industri televisi, serta kecenderungan penerapan kebijakan penyiaran yang masih lemah oleh negara. Hasilnya sebagaimana diperkirakan, prospek perkembangan televisi komunitas masih suram dan jauh dari gambaran sebagai sarana pemberdayaan yang efektif terhadap khalayak. Televisi komunitas sebagai media alternatif hanya ibarat sapu kecil dan ringkih dihadapan gunungan sampah visual yang dihasilkan sebagai ekses dominasi market dalam industri televisi. Secara sosiologis televisi komunitas bisa menjadi media tempat interaksi dan tempat bertemunya kepentingan dan makna bersama warga komunitas. Idealnya, dengan demikian televisi komunitas bisa menjadi public sphere karena eksistensinya ditentukan oleh partisipasi warganya. Namun, sebagaimana juga yang terjadi pada kasus PAL TV, karena kondisi eksternal sosio-kultural masih kurang mendukung, ditambah kelemahan internal manajemen penyiarannya, televisi komunitas masih kurang signifikan peran dan sumbangannya terhadap tugas-tugas pemberdayaan khalayak.

---

ABSTRACT

This Tesis uses relationship model of State, Market & Society to study how the community television is developed under constraint of domination of national commercial television in television industry, and also about the weak implementation of broadcasting policy by state. As the predicted result, prospect of community television development has uncertainty and far from the image as an effective tool to empower audience. Community television as an alternative media is just like a wisk broom against a bulk of visual rubbish produced by market whose dominance in television industry. Sociologically, community television is suitable to be a medium where the interaction of common interests and meanings among community members can be realized. Ideally, thus community television can be a public sphere due to its existence determined by community members? participation. However, as happened on PAL TV, due to its external socio-cultural environment which still unsupporting, and its internal broadcasting management which still weak, community television has unsignificant role and contribution on audience empowerment tasks."

"Penelitian ini merupakan studi kasus terhadap program televisi anak bermuatan edukasi, yaitu program “Jalan Sesama”. Penelitian berfokus pada analisis dinamika yang dihadapi “Jalan Sesama” dalam proses produksi dengan sistem co-production dan distribusi program melalui industri penyiaran televisi. Proses penelitian dilakukan dengan pendekatan kualitatif dan pengumpulan data berupa wawancara serta dokumentasi rekaman arsip. Hasil penelitian menemukan gambaran proses dinamika yang di dalamnya terdapat sejumlah permasalahan yang dihadapi oleh program “Jalan Sesama”. Permasalahan itu ditemukan dalam tahap praproduksi, produksi, pascaproduksi, dan distribusi program. Permasalahan dalam tahap praproduksi adalah kesulitan merumuskan konsep tentang nilai-nilai yang merepresentasikan Indonesia. Permasalahan dalam tahap produksi adalah tantangan untuk dapat merumuskan ide cerita bermuatan edukasi dengan tetap menjaga aspek yang menghibur dan menyenangkan bagi anak. Permasalahan dalam tahap pascaproduksi adalah memastikan bahwa program yang diproduksi memiliki dampak positif bagi anak serta memenuhi kriteria karya audiovisual yang berkualitas. Selanjutnya, penelitian ini menemukan permasalahanutama yang cukup signifikan dalam tahap distribusi program. Permasalahan yang dihadapi adalah kondisi media penyiaran televisi di Indonesia yang masih sangat berorientasi komersial. Sementara “Jalan Sesama” adalah program edukasi yang bersifat non-profit oriented dan tidak menyetujui adanya penayangan iklan. Permasalahan lainnya timbul karena peran lembaga penyiaran publik yang tidak dapat diharapkan oleh adanya kebijakan tertentuyang tidak wajar dalam biaya tayang program. Permasalahan yang ada semakin rumit ketika peran pihak regulator dan regulasi yang mengatur bidang penyiaran televisi di Indonesia saat ini, belum memadai untuk mendukung keberlanjutan program televisi anak bermuatan edukasi seperti “Jalan Sesama”.

---

This research is a case study about children educational content television program which is “Jalan Sesama” program. This research focused on the analysis of the dynamic in the production process by co-production system and the program distribution through the television broadcasting industry. This research conduct by qualitative approach and collecting data method by the depth interview and archives documentation recording. This research find a picture of dynamic process in “Jalan Sesama” production which contain several problems. The problems are include the pra-production, production, postproduction, and distribution process. The problem in preproduction program is the difficulties to formulate the concept about any values that representing Indonesia. The problem in production process is how to formulating the educational story idea with constantly keep the fun and pleasure aspect for children. The problem in postproduction process is to ensure that the program which has been produced give positive impact for children and fill the criteria of qualified audiovisual creation. The another problem that more significant find in the process of program distribution. The problem is the condition of television broadcasting industry landscape that commercial oriented. While “Jalan Sesama” is the educational program that has non-profit oriented and do not agree with the commercial advertising. The role of public television station also cannot be hoped, because there is a certain policy that not proper for the airing program cost. The challenge become more complex when the role of regulator and regulation who is regulate the television broadcasting sector do not have serious action to support the continuity of children educational television program as “Jalan Sesama"

"Tesis ini membahas content strategy market challenger dalam menghadapi market leader industri televisi, dengan studi kasus pada Trans TV terhadap RCTI. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan menggunakan desain deskriptif. Temuan dianalisis dengan menggunakan kerangka analisis Industial organization model yang membahas market structure, conduct dan performance. Hasil temuan menunjukkan bahwa kondisi market structure yang oligopoly mempengaruhi conduct RCTI sebagai market leader dan TransTV sebagai market challanger dalam memperebutkan target audience yang sama. Sebagai market chalanger TransTV melakukan strategi frontal attack terhadap RCTI dengan content strategy yang berdeda. Performance content strategy tersebut ditunjukkan melalui rating, share dan penerimaan iklan.

---

This thesis deals with the content strategy of the market challenger against the market leader of television industry, with the case study in Trans TV towards RCTI. This is qualitative study with descriptive analysis design. The findings were analized by using the Industial Organization Model of analytical framework that explore the market structure, conduct dan performance. The analisysis shows that the condition of an oligopoly market structure influences the conduct of RCTI as the market leader and TransTV as the market challanger in competing the same target audience and advertising. TransTV as the market chalanger was successfully used the frontal attack strategy against RCTI with different content strategy. The performances of the content strategies can be showed in rating. share dan advertising revenue."

"Persaingan dalam industri penyiaran televisi di Indonesia memiliki sistem oligopolisitk yang menggambarkan dominasi beberapa pelaku pasar. Dalam hal ini, Grup MNC menjadi korporasi yang memiliki tingkat pangsa pemirsa dan pangsa iklan tertinggi dalam industri penyiaran televisi di Indonesia. Penelitian ini menganalisiss bagaimana Grup MNC berhasil mencapai tingkat pangsa pemirsa tertinggi di Indonesia. Penulis menganalisis dengan menggunakan model rantai nilai yang mencakup tahapan-tahapan yang terdiri dari content creation atau acquisition, packaging atau aggregating, scheduling, distribution platform atau conduit, dan user interface untuk menunjukkan efektivitas perumusan manajemen stratejik yang menghasilkan tingginya tingkat pangsa pemirsa. Tingginya tingkat pangsa pemirsa memberikan dampak pada pendapatan Grup MNC melalui pangsa iklan.

---

The competition of Television Broadcasting Industry in Indonesia has an oligopoly system that illustrates the dominancy of several market participants. In this regard, the MNC Group has become the corporation that has the highest audience share and advertising share in the television broadcasting industry in Indonesia. This study analyzes how the MNC Group managed to reach the highest level of audience share in Indonesia. The author analyzes by using value chain model, consisted of content creation or acquisition, packaging or aggregating, scheduling, distribution platform or conduit, and user interface to show the effectiveness of strategic management formulation that results in a high level of audience share. The high level of audience share has an impact on MNC Group revenues through advertising share."

"ABSTRAKUpaya percepatan migrasi penyiaran televisi dari analog ke dijital di Indonesia harus mempertimbangkan banyak perspektif guna mendapatkan hasil kajian yang komprehensif dan bahan kajian akademis yang pemanfaatan hasil penelitiannya dapat digunakan oleh pihak-pihak yang terkait seperti Kementerian Kominfo RI, Lembaga Penyiaran Publik, Lembaga Penyiaran Swasta dan para stakeholder terkait. Pada penelitian ini, analisis dampak penyiaran dijital yang digunakan adalah analisis STEP.Dalam hal dampak sosial, hal ini dapat diamati pada masyarakat yang semakin tercerahkan dan tercerdaskan oleh adanya baik konten-konten menarik maupun informasi yang beragam dan inovatif. Dalam hal dampak teknologi, frekuensi yang digunakan pada penyiaran televisi dijital semakin efisien, sedangkan sisa frekuensinya lainnya dapat digunakan untuk digital dividend. Selain itu, untuk menikmati siaran dijital masyarakat perlu membeli perangkat set top box.Dalam hal dampak ekonomi, pemerintah mendapatkan pendapatan yang besar dari pemanfaatan optimalisasi digital dividend. Selain itu, industri penyiaran akan tumbuh, penyedia konten juga akan berkembang dan pada akhirnya akan ada banyak lapangan pekerjaan yang tersedia akibat tumbuhnya industri penyiaran yang menggerakkan ekonomi kreatif di Indonesia. Dalam hal dampak kebijakan, pemerintah memberikan jaminan bagi masyarakat untuk mendapatkan siaran dijital yang berkualitas, dengan kualitas video dan audionya setara dengan HD. Pembuatan peraturan terkait dengan Standard Operational Prosedur penyiaran televisi dijital memberikan kepastian hukum kepada para pelaku usaha industri penyiaran, sehubungan dengan standarisasi konten penyiaran dijital dan kebijakan-kebijakan lainnya.Dalam hal dampak biaya, pemerintah menghitung biaya langsung yang menjadi tanggungjawabnya, biaya bersama yang bisa ditanggung bersama antara pemerintah dengan para pelaku industri penyiaran, dan biaya umum yang harus disediakan oleh masing-masing para pelaku industri penyiaran. Dalam hal dampak feasibility, hal ini terkait dengan pemanfaatan frekuensi penyiaran televisi dijital serta opportunity cost adanya pengembangan teknologi terbaru. Dalam hal dampak acceptability, kepiawaian pemerintah dalam mengakomodir semua kepentingan para pihak terkait (stakeholder), sehingga pengimplementasian penyiaran televisi dijital di Indonesia dapat diterima oleh semua pihak dan tentunya masyarakat Indonesia secara umum.

---

ABSTRACTEfforts to accelerate the migration of television broadcasting from analog to digital in Indonesia must consider many perspectives in order to obtain comprehensive study results and academic study materials which can be used by related parties such as the Ministry of Communication and Information Technology, Public Broadcasting Agency, Private Broadcasting Agency and relevant stakeholders. In this study, the analysis of the impact of digital broadcasting used is the STEP analysis.In terms of social impact, it can be observed in communities that are increasingly enlightened and educated by the presence of both interesting content and diverse and innovative information. In terms of technological impact, he frequency used in digital television broadcasting is more efficient, while the remaining frequency can be used for digital dividends. In addition, to enjoy digital broadcasting, the public needs to buy a set top box device.In terms of economic impact, the government gets a large income from the utilization of digital dividend optimization. In addition, the broadcasting industry will grow, content providers will also develop and in the end there will be many jobs available due to the growth of the broadcast industry which drives the creative economy in Indonesia. In terms of policy impacts, the government guarantees the public to get quality digital broadcasts, with video and audio quality equivalent to HD. Regulations relating to Standard Operational Procedures for digital television broadcasting provide legal certainty to broadcasting business agents, in relation to the standardization of digital broadcasting content and other policies.In terms of cost impact, the government calculates the direct costs that are its responsibility, the joint costs that can be shared between the government and broadcasting industry agents, and general costs that must be provided by each broadcasting industry agents. In terms of feasibility impacts, it is related to the utilization of digital television broadcasting frequency and opportunity cost for the development of the latest technology. In terms of acceptability, it can be seen by the government's expertise in accommodating all the interests of related parties (stakeholders), so that the implementation of digital television broadcasting in Indonesia can be accepted by all parties and of course the Indonesian people in general."

"The requirements of the community for information presently have become the major requirements in the daily living.

The existing information media, both newspapers and radio broadcast like the television broadcast must be able to meet the requirements on information in accordance with the era. With the sophisticated technology, satellites for broadcast relays, both radio and television broadcast have been developed. Furthermore, telecommunication technology and computer (digital technology) have set up an internet information media.

The competition has occurred between the television broadcasting industries, since the establishment of the television station RCTI in 1989, and later followed by SCTV, Indosiar and so forth. Until 2004, there are already 15 national private television stations.

The development of business industries on television broadcasting conducted competitively among these television broadcasts, had brought forth the issuance of Constitution No. 32 year 2002 on Broadcasting.

With the validity of the constitution, there has occurred a number of responses both pro and contra, due to the impact on the private television industries.

From the results of research, this had motivated the writer to further know the impact of Constitution No. 32 year 2002 on Broadcasting towards the business industries on television broadcast. The writer had carried out a Field Research through the distribution of questionnaires on 30 respondents in the program and technical divisions, and HRD of PT, RCTI.

In order to know the impact on the Constitution on Broadcasting No. 32 year 2002, some articles were considered very crucial, and the questionnaire data showed an independent variable, i.e. the crucial articles that influence the dependent variables (Broadcasting Program) having 15 articles. These articles will influence the development of the broadcasting stations and working outlines (DPK) of RCTI as the National Television.

With the issuance of the Constitution on Broadcasting No. 32 year 2002, this will influence the performance of RCTI, particularly in obtaining the competition of the market segments on advertisements already available. Conversely, Constitution on Broadcasting No. 32 year 2002, will protect the local programs and become a information and entertainment media adjusting with the Indonesian culture in supporting the Regional Autonomy Constitution."

"[Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan peran Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) dalam pengawasan isi siaran televisi lembaga penyiaran swasta sesuai dengan Pedoman Perilaku Penyiaran Dan Standar Program Siaran. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data studi kepustakaan dan wawancara mendalam. Penelitian menggambarkan mekanisme yang diterapkan KPI merupakan pengawasan internal dan eksternal yaitu pemantauan langsung dan menerima aduan masyarakat Peran KPI dalam pengawasan belum maksimal karena sejumlah hambatan antara lain kurangnya sosialisasi kepada pihak terkait sanksi yang kurang tegas kewenangan pemberian Izin tidak dimiliki KPI kurangnya partisipasi masyarakat Lembaga Penyiaran Swasta kurang kooperatif dan rekrutmen komisioner KPI tidak transparan.

---

This research aims to describe the Role of KPI in controlling television broadcast content from private tv station according to P3SPS. This research use qualitative approach with literature study and in depth interview. This research describes that the control mechanisms applied are internal and external control which are direct control and receiving public complaints KPIs role in controlling television broadcast content has not maximized yet because a number of obstacles which are lack of sozialitation to stakeholders less strict sanctions lack of public participation the broadcasting lisence does not owned by KPI and recruitment of KPI commissioners is not transparent., This research aims to describe the Role of KPI in controlling television broadcast content from private tv station according to P3SPS This research use qualitative approach with literature study and in depth interview This research describes that the control mechanisms applied are internal and external control which are direct control and receiving public complaints KPI rsquo s role in controlling television broadcast content has not maximized yet because a number of obstacles which are lack of sozialitation to stakeholders less strict sanctions lack of public participation the broadcasting lisence does not owned by KPI and recruitment of KPI commissioners is not transparent ]"