Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Meskipun lingkungan internasional relatif damai dengan berakhirnya Perang Dingin yang ditandai dengan runtuhnya negara komunis terbesar dunia yaitu Uni Soviet, konflik di Semenanjung Korea tidak turut mereda bahkan cenderung meningkat, dimana terjadi persaingan dalam peningkatan dan pengembangan kekuatan militer baik senjata konvensional maupun senjata nuklir diantara kedua Korea. Hal ini sangat menganggu stabilitas keamanan kawasan Asia Pasifik, dan bagaimana peran serta kebijakan luar negeri Amerika Serikat sebagai negara super power yang mempunyai kepentingan di kawasan tersebut, bersikap dan bertindak dalam penyelesaian konflik yang terjadi di Semenanjung Korea.Politik luar negeri mengandung tujuan dan strategi untuk mencapai tujuan tersebut, sesuai dengan kepentingan nasionalnya. Oleh Cecil V. Crabb, Jr. dinyatakan bahwa politik luar negeri merupakan sintesa dari tujuan (kepentingan nasional} dan sarana (kemampuan) dari suatu negara. Jadi dalam politik luar negeri terdapat dua elemen, yaitu tujuan-tujuan nasional (national objectives) yang hendak dicapai dan sarana-sarana (means) untuk mencapainya.Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dan jenis penelitian yang digunakan adalah deskriptif-analitis. Teknik yang digunakan dalam pengumpulan data adalah riset kepustakaan (library research) atau studi dokumen dengan menggunakan data - data sekunder dalam berbagai bentuk. Dalam penelitian ini, penulis menyimpulkan bahwa setelah runtuhnya Uni Soviet dan berakhirnya Perang Dingin, hubungan militer bilateral Amerika Serikat - Korea Selatan tetap dipertahankan karena hubungan ini tidak dapat dipisahkan dari konteks hubungan Korea Selatan dengan Korea Utara. Kehadiran militer Amerika Serikat di Semenanjung Korea adalah untuk menghadapi ancaman, khususnya ancaman nuklir dari Korea Utara. Dan dalam rangka mempertahankan stabilitas dan keamanan di Semenanjung Korea, Amerika Serikat bersama beberapa negara sekutunya (Jepang dan Korea Selatan) bertekad melanjutkan upaya mencari jalan keluar guna mengurangi ketegangan kawasan dan mempertahankan kesiap siagaan. Pemerintahan Bill Clinton pada saat itu mengarahkan kebijakannya pada tiga tujuan utama di Semenanjung Korea, yaitu menerapkan perjanjian Agreed Framework sebagai hasil Perjanjian Jenewa 1994, mengurangi ketegangan di Semenanjung Korea melalui berbagai dialog Inter-korea, dan memperbanyak kontak dengan Korea Utara guna meningkatkan stabilitas dan keamanan."

"Tesis ini membahas kebijakan luar negeri Amerika Scrikat yang ingin dicapai melalui doktrin Clinton atau humanitarian inzerventionism di Kosovo. Pokok pemmalahan yang di bahaa dalam tesis ini adalah terdapamya dua kepentingan dalam kebijakan luar negeri Amerika Serikat di masa pemerimahan Presiden Bill Clinton, yaitu upaya pengembangan dcmokrasi kc scluruh dunia dan upaya menjaga keamanan nasionalnya. Adanya dua kcpentingan tersebut Amerika Serikan menghadapi dilcma dalam upayanya mewujudkan peranan kepemimpinan dunianya. Agenda politik luar negeri Amerika Serikat paska -Perang Dingin mendorongnya untuk Letap pro aktif di dunia intcmasional. Namun rakyat Amerika Serikat sendiri mendambakan suasana normal sebagai bangsa yang tidak terbebani oleh keterlibatannya yang terlampau eksesif di dunia.Sebagui kerangka pemikiran tesis ini menggunakan pendekatan politik yang menggabungkan realisme dan idealisme (realistic-idealism). Kcrangka pemikiran ini diambil karena sumber dan prinsip dari politik luar negeri Amerika Serikat merupakan gabungan dari kcpcntingan nasional yang merupakan dasar dari pendckatan rcalis dcngan nilai-nilai moral yang merupakan dasar dari pendckatan idealis. Karena kajian wilayah Amerika merupakan kajian amar hidang, maka selain menggunakan pendckatan politik khususnya hubungan inlcmasional, penulisan tesis ini juga akan melibatkan bcbcrupu bidang scperti budaya dan sejarah. Peranan budaya dan sejai-ah mclihal pada peranan nilai-nilai yang dianut suatu bangsa sebagai bagian dari kebuclayaannya yang turut mempengaruhi penenluan kebijakan politik luar ncgerinya.Penelitian tesis ini merupakan penelitian kepustakaan yang didasarkan pada bahan-bahan tertulis seperti buku, surat kabar, majalah, dokumen, karya ilmiah, tcrmasuk data dan informasi penting melalui internet yang ada kaitannya dengan penelitian ini. Kcbijakan Amerika Scrikal mcnyebarluaskan dcmokrasi mendapat posisi penting dalam pelaksanaan politik luar negeri ppmerintahan Presiden Bill Clinton. Pemerintahan Clinton mclihat teijadinya pembunuhan massal dan bcrbagai pclanggaran hak asasi manusia yang dilakukan oleh pemerintahan Slobodan Milosevic dan etnis Serbia lainnya lerhadap ernis Albania Kosovo merupakan pengingkaran terhadap aspirasi liberal bangsa Amerika yang sangat menghormati kehidupan dcmokrasi. Oleh karena ilu, perncrintahsm Clinton mcrasa pcrlu mclakuican upaya pemulihan demokrasi di KOSOVO melalui kcbijakan humanitarian intervention. Implementasi dari kebijakan demokrasi dalam politik luar negeri pemerintahan Presiden Bill Clinton dalam kasus konflik Kosovo murupakan conloh upaya Amerika Serikat mcmpromosikan demokrasi. Misi Amerika di Kosovo tidak terlopas dari kepentingan kekuasaan untuk menguasai kawasan slratcgis demi terciptanya perdamaian, dan kepentingan ekonomi."

"ABSTRAKLetak geografis kawasan Asia Tenggara yang sangat strategis baik secara geogrfis, strategi militer maupun potensi ekonominya, telah menjadikan kawasan ini sebagai kawasan sengketa dari kepentingan kepentingan global negara-negara besar selam Perang Dingin. Sebagai akibatnya, stabilitas keamanan di kawasan ini sering goncang bahkan dapat membahayakan perdamaian dunia. Konflik intern suatu bangsa atau negara dalam mencari identitasnya sebagai bangsa dan negara yang merdeka, sering dimanfaatkan oleh negara-negara adikuasa sebagai kesempatan untuk menenamkan pengaruhnya. Itulah sebabnya, persaingan adikuasa di Asia Tenggara yang sering diiringi dengan konflik senjata itu, telah mempengaruhi arah perkembangan negara-negara di kawasan Asia Tenggara ini.Perkembangan keadaan di Asia Tenggara dimana persaingan antara negara adikuasa semakin meningkat di era 1970-an, telah menyebabkan negara-negara ASEAN menambahkan politik sebagai bidang kerja sama disamping bidang ekonomi, sosial dan budaya. Melalui deklarasi Zone of Peace, Freedom and Neutrality (ZOPFAN), ASEAN juga memperjuangkan untuk mewujudkan Asia Tenggara sebagai wilayah damai, bebas dan netral."

"ABSTRAKKebijakan Amerika Serikat menyebarluaskan nilai-nilai demokrasi menempati posisi penting dalam kebijakan politik luar negeri pemerintahan Presiders Bill Clinton. Kebijakan pemerintahan Clinton terhadap Haiti pada tahun 1993-1994 adalah contoh kasus yang nyata dan terang-terangan dalam upaya Amerika mempromosikan demokrasi. Pemerintahan Clinton memandang bahwa rejim militer Haiti yang melakukan kudeta terhadap pemerintahan sipil yang sah hasil pemilihan demokratis merupakan pengingkaran terhadap aspirasi liberal bangsa Amerika yang sangat menjunjung tinggi kehidupan demokrasi. Oleh karena itu, pemerintahan Clinton merasa perlu melakukan upaya pemulihan dan promosi demokrasi di negara Kawasan Karibia tersebut. Misi Amerika di Haiti tersebut tidak semata-mata menyangkut promosi demokrasi, tapi juga dikaitkan dengan upaya Amerika memperluas pasar bebas (free market). Karena bagi pemerintahan Clinton, kebijakan demokrasi harus dikaitkan Pula secara terpadu dengan upaya memperluas pasar bebas. Pelaksanaan kebijakan ini sesungguhnya terkait dengan kepentingan nasional Amerika Serikat dan juga merupakan bagian dari strategi Amerika untuk menciptakan perdamaian di dunia yang didasarkan atas terciptanya pemerintahan demokratis di mana-mana."

"Tesis ini membahas mengenai aspek pertahanan dan keamanan dart kebijakan luar negeri AS terhadap Irak dengan fokus pada upaya pencegahan pengembangan Weapons of Mass Destruction atau yang dikenal dengan senjata pemusnah massal pada periode tahun 1991-2000.Pada tesis ini penulis menggunakan negara sebagai unit analisa. Adapun yang menarik bagi penulis adalah mekanisme dan kebijakan AS terhadap pengembangan WMD Irak dan tanggapan masyarakat international atas mekanisme kebijakan AS tersebut yang berupa penggunaan kekuatan militer.Secara konsisten, kebijakan AS terhadap Irak berfokus pada tiga area utama, yaitu : 1) upaya untuk menghadapi tantangan dari rezim Saddam Hussein yang menurut AS melanggar dasar HAM terhadap suku syiah dan kurdi. 2) masalah tantangan terhadap kebijakan AS pada sistem keamanan regional dan gelombang supplai minyak. 3) masalah tantangan AS pads upaya pencegahan pengembangan WMD yang dilakukan Irak. AS melihat potensi pengembangan WMD di Irak sebagai sebuah ancaman yang cukup serius. Irak dianggap AS sebagai salah satu negara yang memiliki potensi besar bagi pengembangan dan penggunaan WMD. Hal ini nampak dari kepemilikan Irak atas unsur-unsur yang berkaitan dengan pembuatan dan pengembangan WMDnya yang melebihi batas-batas yang ditentukan oleh aturan international.Dalam upaya meneegah pengembangan WMD Irak ini, AS menggunakan media antara lain : sanksi ekonomi berupa penghentian ekspor minyak Irak dan isolasi diplomatik yang sejauh ini dianggap kurang efektif, sehingga kebijakan AS pun terus berkembang sampai pada penggunaan kekuatan militer yang dilakukan secara berkala.Metode penelitian yang digunakan adalah desciptive research dengan memaparkan data-data yang ada dan menganalisa data-data tersebut melalui pendekatan kualitatif. Adapun kerangka pemikiran menggunakan pendapat antara lain dari Crabb, yang membagi kebijakan luar negeri menjadi dua elemen yaitu : tujuan nasional dan cara-cara mencapainya, teori Rosseau mengenai variabel yang mempengaruhi fondasi politik luar negeri, Kegley dan Wittkopft serta Holsti mengenai komponen kebijakan luar negeri. Ditambahkan dengan konsep Hartman dan Wendzel mengenai mengukur ancaman, Russet mengenai pengaruh belief system pada kebijakan luar negeri, serta teori propaganda yang dikemukakan oleh Qualter dan Young.Hasil dari penulisan ini adalah bahwa upaya penggunaan kekuatan militer yang dilakukan AS terhadap Irak dalam isu WMD pada tiga fase kepemimpinannya yaitu: George Bush (senior), Clinton I dan Clinton II memiliki tingkat kesuksesan sebagai berikut penyerangan yang dilakukan AS dapat dikatakan sukses hanya pada tingkatan jangka pendek, yakni penggunaan kekuatan militer tersebut mampu membuat Irak berjanji untuk mau bekerja sama dengan UNSCOM dan mematuhi resolusi yang ditetapkan oleh PBB, walaupun kemudian Irak selalu mengingkari janjinya tersebut, namun untuk jangka panjang belum bisa dikatakan sukses, melihat tujuan AS yang utama adalah menurunkan rezim Saddam Hussein karena dianggap sebagai ujung dari hapusnya potensi WMD Irak.Adapun tanggapan yang datang baik dari negara-negara besar maupun negara-negara tetangga Irak sendiri sedikit unik. Negara-negara tersebut berpedoman bahwa isu terpenting di Irak adalah bagaimana menghilangkan potensi ancaman WMD yang ada di Irak. Namun pada penggunaan kekuatan militer yang dilakukan AS secara berkala itu, membuat negara-negara tersebut merasa bahwa penggunaan kekuatan militer tersebut tidak membuahkan hasil yang sesungguhnya tetapi hanya merupakan usaha propaganda bagi pemenuhan kepentingan nasional AS sendiri, yaitu penurunan rezim Saddam Hussein dan penggunaan minyak di Irak."

"Krisis di selat Taiwan merupakan peristiwa yang dapat membawa hubungan antara dua negara besar di kawasan Asia Pasifik mengarah ke dalam konflik. Kedua negara tersebut yakni Amerika Serikat -- yang merupakan satu-satunya kekuatan global dan negara adi daya yang masih tersisa pasca perang dingin -- dan RRC -- yang merupakan kekuatan regional yang mulai tumbuh menjadi negara yang mempunyai potensi menjadi negara adi daya. Karena itu, isu Taiwan merupakan salah satu isu yang dapat mempengaruhi hubungan kedua negara besar tersebut, selain masalah-masalah lainnya seperti, hak-hak asasi manusia, proliferasi senjata nuklir dan senjata pemusnah massal lainnya, perdagangan dan sebagainya.Taiwan secara de facto merupakan negara berdaulat tetapi secara de jure bukanlah negara yang merdeka, karena Taiwan tidak mendapat pengakuan intemasional sebagai negara yang merdeka dan berdaulat, terutama dari PBB. Ditambah lagi, Amerika Serikat telah memutuskan hubungan diplomatik dengan Taiwan dan pindah ke RRC, walaupun tetap mempertahankan hubungan informalnya dengan Taiwan melalui Taiwan Relations Act.Sebagai negara adi daya, Amerika Serikat mempunyai peranan dalam menentukan masa depan Taiwan. Tetapi politik domestik Amerika Serikat yang mempunyai banyak kelompok kepentingan yang selalu berusaha mempengarnhi proses pengambilan kebijakan luar negeri Amerika Serikat sehingga turut menentukan apa yang akan terjadi di lintas selat Taiwan.Di lain pihak, RRC juga ikut menentukan masa depan Taiwan dengan menyatakan bahwa Taiwan merupakan "bagian" dari wilayah RRC dan untuk mempertahankannya bila perlu dengan menggunakan kekuatan militer,Krisis di selat Taiwan pada tahun 1995/1996 dan tahun 1999/2000 mendapat reaksi yang berbeda dari pemerintah Amerika Serikat. Dalam krisis pertama, pemerintah Amerika Serikat menempatkan dua kapal induknya ke lokasi krisis sehingga dapat memicu perang terbuka, sedangkan pada krisis yang kedua pemerintah Amerika Serikat hanya menyampaikan keprihatinannya saja kepada RRC. Dalam dua krisis tersebut, pemerintah Amerika Serikat mengarnbil tindakan yang bertolak belakang, di mana pada krisis pertama tindakannya menyampaikan pesan lebih tegas kepadaRRC sedangkan yang kedua lebih lunak.Pengaruh dari dalam negeri Amerika Serikat seperti Kongres, Media Massa, Civil Society, Lobby Taiwan dan kepentingan kelompok lainnya yang tentunya mempengaruhi perbedaan tersebut. Selain itu, kondisi domestik RRC sendiri turut pula mempengaruhi kebijakan yang diambil pemerintah Amerika Serikat terhadap RRC dalam menghadapi dua krisis yang terjadi di selat Taiwan tersebutPenulis menerapkan kerangka pemikiran dari Kegley dan Wittkopf mengenai proses pengambilan kebijakan luar negeri Amerika Serikat. Menurut Kegley dan Wittkopf, proses pengambilan kebijakan luar negeri Amerika Serikat dipengaruhi faktor-faktor internal (domestik) dan faktor-faktor ekstemal. Kedua sumber tersebut merupakan input yang masuk ke dalam Decision Making Process politik luar negeri Amerika Serikat. Kemudian, dari input tersebut akan keluar output berupa kebijakan Amerika Serikat terhadap RRC.Dapat disimpulkan bahwa faktor-faktor internal (domestik) seperti KCongres, Media Massa, Civil Society, Lobby Taiwan, kepentingan kelompok lainnya dan sebagainya, ditambah faktor-faktor eksternal yakni perubahan yang terjadi di RRC telah merubah sikap pemerintah Amerika Serikat pada krisis yang terjadi di selat Taiwan 1999-2000. Karena pada krisis tahun 1995/1996, pemerintah Amerika Serikat berani berisiko terjadi konflik dengan RRC."