Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh pelayanan terhadap kepatuhan wajib pajak pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Cikarang Satu. Grand theory yang digunakan untuk variabel pelayanan adalah teori Zeithaml, Parasuraman, & Berry (1990) yang meliputi dimensi: bukti fisik, kehandalan, daya tanggap, jaminan dan empati, sedangkan untuk variabel kepatuhan adalah teori Salamun AT yang mencakup aspek penyetoran dan pelaporan.Penelitian menggunakan pendekatan kuantitatif dan desain korelasional dengan melibatkan 100 sampel yang diambil secara acak sederhana. Pengumpulan data dilakukan dengan penelusuran dokumen dan kuesioner yang telah diuji validitas dan reliabilitasnya. Uji validitas menggunakan rumus korelasi Rank Spearman dan uji reliabilitas menggunakan Spearman Brown. Data yang diperoleh dianalisis dengan menggunakan formula statistika, yakni korelasi Rank Spearman dan t-test yang pengolahannya dilakukan dengan program SPSS versi 12.Hasil analisis deskriptif menunjukkan bahwa pelayanan pada KPP Cikarang Satu tergolong baik, sedangkan kepatuhan wajib pajak relatif kurang. Sementara itu hasil pengujian hipotesis menunjukkan bahwa pelayanan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dengan nilai koefisien korelasi = 0,7.Dengan kondisi seperti itu, maka pelayanan pada KPP Cikarang Satu pertu ditingkatkan dan disempurnakan secara terus menerus yang mencakup semua indikator (bukti fisik, kehandalan, daya tanggap, jaminan dan empati) dengan tekanan pada aspek-aspek yang pelaksanaanya masih belum maksimal, misalnya: pelayanan sejak awal secara profesional kepada wajib pajak dan perhatian aparat pajak secara personal; dan dilakukan penelitian lanjutan dengan pendekatan serupa tetapi dengan obyek penelitian yang berbeda dan jumlah sampel yang lebih besar, sehingga dimungkinkan terjadinya generalisasi yang Iebih luas dan meyakinkan yang pada gilirannya dapat memperkaya dan memperkukuh hasil penelitian ini.

---

This research was aimed to analyze the influence of service toward taxpayers' obedience at Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Cikarang Satu. Grand theory used for service variable was Zeithaml, Parasuraman, & Berry (1990) which covered several dimensions such as: physical evidence, reliability, responsiveness, assurance, and empathy, whereas theoretical foundation for obedience variable was Salamun AT theory which included several aspects such as: and reporting.Quantitative approach and correlation design were deployed by participating 100 samples obtained from simple random sampling technique. Documents analysis and valid and reliable questionnaires were used to get data. Rank Spearman and Spearman Brown were utilized as validity and reliability testing. Obtained data then were analyzed using Rank Spearman Correlation and f-test with SPSS Ver. 12.Descriptive analysis indicated that service at KPP Cikarang Satu was in good condition, whereas taxpayers' obedience relatively low. Moreover, hypothesis testing showed that there was positive and significant correlation between service and obedience of taxpayers (0.7).Based on this condition, service performance of KPP Cikarang Satu needs improving continuously which covers all indicators such as physical evidence, reliability. responsiveness, assurance, and empathy focused on factors which its implementation not in good condition, for example: early professionally service to taxpayers and the personal attention of tax officers; and it takes further research with similar approach but implemented in different research objects using bigger sample size, so that generalization will be broader which lead to the improvement of this field of research."

"Pajak merupakan tumpuan pemerintah dalam menjalankan roda pemerintahan. Penerimaan dari pajak merupakan sumber penerimaan negara terbesar saat ini yang merupakan salah satu pilar utama dalam komponen penerimaan negara yang tertuang dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Menyadari hal itu, reformasi perpajakan yang telah dilakukan beberapa kali sejak dari tahun 1983 adalah upaya pemerintah dalam membangun kesadaran dan kepatuhan Wajib Pajak. Reformasi menuntut perubahan menuju paradigma baru yang dianggap ideal, karena adanya perubahan kehidupan di segala bidang termasuk politik, ekonomi dan sosial. Namun, harus diakui bahwa masih banyak yang tidak beres dengan birokrasi kita. Oleh karena itu, tuntutan terhadap tata kelola pemerintah yang baik (good government governance) tidak habis-habisnya menjadi buah bibir. Penerapan prinsip good government governance sebagai perwujudan program dan kegiatan reformasi perpajakan berkaitan dengan modernisasi prosedur organisasi dan struktur organisasi memiliki pengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak.Dari hasil penelitian, diketahui bahwa penerapan prinsip accountability masih perlu diperhatikan, hal ini dikarenakan adanya grey area yang masih menyulitkan kepada Wajib Pajak untuk menjalankan hak dan kewajiban perpajakannya. Hasil penelitian menyarankan pendidikan kepada aparat pajak sangat diperlukan yang menyangkut kompetensi dan etika aparat pajak serta membangun komunikasi yang tepat kepada Wajib Pajak. Sehingga dapat meningkatkan integritas dan moral Pegawai Pajak dan dapat mendorong komitmen Wajib Pajak dalam pemenuhan kewajiban perpajakannya serta meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap administrasi perpajakan di Indonesia. Selain itu, pemerintah sebagai regulator harus membuat suatu peraturan perpajakan yang tepat guna, jelas dan pasti serta tidak saling tumpah tindih. Sehingga kemungkinan terjadinya perbedaan kepentingan dan penafsiran antara pembayar pajak dan otoritas pajak dapat dikurangi.

---

Tax is a source of government revenue in running the government. Income from the tax represents the largest source of revenue for the current state which is one of the main pillars of the state revenue components contained in the State Budget (APBN). Realize it, tax reform that has been done several times since the year 1983 is the government's efforts in building awareness and compliance of taxpayers. Reform requires a shift towards a new paradigm that is considered ideal, due to changes in all areas of life including political, economic and social. However, it must be admitted that much remains to be wrong with our bureaucracy. Therefore, the demands on the good governance government is not inexhaustible became a byword. Application of principles of good governance as the embodiment of government programs and activities related to the modernization of tax reform organization procedures and organizational structure have an influence on taxpayers' compliance.From the result, noted that the application of the principle of accountability still must be considered, this is because the grey area that still makes it difficult to taxpayers to run the taxation of rights and obligations. The results suggest education is very important to the tax authorities concerning the competence and ethics of tax officials and to establish appropriate communication to taxpayers. Thereby, increasing the integrity and moral Employee Tax and could encourage taxpayers in fulfilling the commitments of tax liability and increase public trust in tax administration in Indonesia. Furthermore, government as regulator must make an appropriate tax legislation, clearly and decisively and not overlapping each other. So the possibility of different interests and interpretations between taxpayers and tax authorities can be reduced."

"Tesis ini menganalisis apakah terdapat pengaruh yang sangat signifikan, pemeriksaan terhadap tingkat kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. Bahwa Kebijakan pemerintah dalam meningkatkan penerimaan dalam negeri untuk pembiayaan pembangunan dan pelayanan publik dari sektor pajak, antara lain melalui perubahan sistem pungutan Official assesment menjasi self assesment dengan memberikan kepercayaan kepada wajib pajak untuk menghitung, memperhitungkan, menyetor serta melaporkan sendiri pajak yang terutang sesuai perarturan perpajakan melalui penyampaian surat pemberitahuan tahunan sebagai sarana untuk bagi wajib pajak untuk melaporkan seluruh kegiatan usaha wajib pajak selama periode tertentu. Oleh karena itu SPT tidak hanya berfungsi sebagai data saja, tetapi merupakan sarana komunikasi antara wajib pajak dan fiskus untuk mempertanggungjawabkan pemenuhan seluruh kewajiban perpajakan bagi wajib pajak. Sebagai konsekuensinya Direktorat Jenderal Pajak berkewajiban untuk melakukan pelayanan, pengawasan, pembinaan, dan penerapan sanksi perpajakan. Salah satu bentuk pengawasan dan pembinaan bagi wajib pajak adalah melalui pemeriksaan pajak. Pemeriksaan pajak merupakan sistem pengimbang dari kepercayaan penuh yang diberikan kepada wajib pajak untuk menghitung, melaporkan dan membayar sendiri pajak terutang tersebut. Karena dari penelitian yang dilakukan para ahli pajak, ditemukan indikasi bahwa wajib pajak melakukan penghindaran dan penyelundupan pajak dengan beberapa sebab, yaitu : tarif pajak yang tinggi, tidak adanya keadilan dimana terdapat kecenderungan dan persepsi dari wajib pajak yang sudah lapor malah dicurigai dan diawasi terus sementara yang tidak pernah lapor malah tidak ada sanksi, pelayanan yang tidak baik, dan pengisian formulir perpajakan yang sulit. Pengertian pemeriksaan menurut undang-undang Nomor 6 tahun 1983 sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2000 tentang Ketentuan Umum Perpajakan adalah Serangkaian kegiatan untuk mencari, engumpulkan dan mengolah data/dan atau keterangan lainnya untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Dalam rangka mengetahui pengaruh pemeriksaan terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Jakarta Tebet, dilakukan penelitian berupa pengumpulan data dari responden melalui pengisian kuisioner, wawancara dengan pihak-pihak terkait serta studi kepustakaan dan data-data statistik yang relevan. Dalam peneltian ini digunakan metode penelitian kuantitatif karena metode ini dipandang tepat untuk menggambarkan variable dalam penelitian. Variabel variabel dalam peneltian ini yang diduga mempunyai pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak adalah efektifitas , prosedur, obyektivitas, tindak lanjut dan edukasi dalam pemeriksaan. Untuk menguji validitas kuisioner dan analisis digunakan perangkat statistika yang dibantu oleh program sofware SPSS (Statistical Package for Social Scientiist). Melalui analisis statistik ini diharapkan terdapat indikator yang dapat dapat digunakan untuk validitas alat ukur apakah sesuai, apakah variabel tersebut terbukti reliable. Dari pengujian validitas dan reliabilitas jika hasil penelitian memenuhi persyaratan untuk dilakukan pengukian statistik lebih lanjut berupa analisa regresi. Dari R square diperoleh angka sebesar .453, mengindikasikan bahwa kelima variabel tersebut, sebagai aspek dari pemeriskaan dapat menjelaskan 45,5 % variansi variabel kepatuhan wajib pajak. Jumlahnya kurang 50 % menunjukkan bahwa terdapat faktor-fator lain yang mempengaruhi pemeriksaan. Berdasarkan hasil penelitian ini dapat disimpulkan pengaruh dari masing masing variabel independen terhadap kepatuhan Wajib Pajak adalah sebagai berikut Tidak terdapat pengaruh signifikan dari efektivitas dalam pemeriksaan pajak terhadap kepatuhan Wajib Pajak Pribadi, berarti responden menilai pemeriksaan belum mampu mendeteksi pelanggaran yang dilakukan oleh Wajib Pajak secara sengaja dan rangkaian langkah dalam pemeriksaan belum direncanakan dan terorganisir dengan baik. Akibatnya dari segi efektivitas pemeriksaan, tidak mampu mempengaruhi kepatuhan Wajib Pajak. Terdapat pengaruh signifikan dari prosedur dalam pemeriksaan pajak terhadap kepatuhan Wajib Pajak Pribadi. Berdasarkan hasil penelitian ini, menunjukkan responden menilai bahwa pemeriksa pajak yang menjalankan tugas telah memiliki kemampuan memadai dan prosedur pemeriksaan dinilai dapat mencapai tujuan pencegahan (preventive) terhadap Wajib Pajak lain yang bermaksud melakukan pelanggaran. Terdapat pengaruh signifikan dari obyektivitas dalam pemeriksaan pajak terhadap kepatuhan Wajib Pajak Pribadi.Berdasarkan hasil penelitian ini, menunjukkan bahwa proses pemeriksaan yang dijalankan saat ini memungkinkan adanya opini pihak ketiga yang independen, agar dapat memberikan second opinion yang obyektif atas hasil pemeriksaan pajak. Tidak terdapat pengaruh tindak lanjut dari pemeriksaan pajak terhadap kepatuhan Wajib Pajak Pribadi.Berdasarkan hasil penelitian ini, responden menilai bahwa proses pemeriksaan pajak belum diiringi pemberian kepastian hukum, akibatnya tidak sesuai dengan maksud dilaksanakan pemeriksaan. Terdapat pengaruh signifikan dari edukasi dalam pemeriksaan pajak terhadap kepatuhan Wajib Pajak Pribadi.Berdasarkan hasil penelitian ini, responden menilai bahwa pemeriksaan yang dilakukan mengandung aspek pendidikan, yaitu agar Wajib Pajak tidak melakukan kesalahan karena kurang memahami ketentuan ketentuan perpajakan. Penelitian ini dapat ditindaklanjuti untuk mendapatkan gambaran yang lebih menyeluruh tentang kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. Hal ini mengingat, lima variabel dalam pemeriksaan pajak hanya mampu menerangkan 45,3%. Artinya masih terdapat 54,7% faktor di luar pemeriksaan yang mampu menerangkan kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Jakarta Tebet. Terlebih jika dilihat variabel-variabel yang berpengaruh signifikan yang menerangkan 38,8% kepatuhan Wajib Pajak, berarti terdapat 61,2% faktor di luar ketiga variabel tersebut yang mampu menerangkan kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Jakarta Tebet. Untuk mendapatkan gambaran yang lebih menyeluruh atas kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi, penelitian ini juga dapat dilakukan di KPP yang lain.

---

This thesis is to analyze whether there is a significant effect on tax audit of Individual Personal Taxpayer Attachment Level. That government policy in increasing domestic income in order to finance development and public service from taxation sector, for example, by make change on tax levied on official assessment into self assessment and to provide fully trust to taxpayer in order to self calculate, estimate, pay and report their debted taxes according to taxation regulation on annual notification letter as a means to report all business activities of taxpayer for certain periods. Therefore, annual tax report is not only function as data, however, it is a communicating tool between taxpayer and tax collector in order to make accountable fulfillment of all taxation obligations.

As its consequences, Directorate General of Taxation is required to maintain service, supervision, management and application for taxation sanctions. One of close supervision and management for taxpayer is by tax audit. Tax audit is a balancing system of full trust that to be provided to taxpayer in order to self calculate, report and pay their debted taxes. As researches done by tax experts, it found an indication that taxpayers hinder and smuggle their taxes with certain causes for example : higher tax tariff, there is no justice which there is a tendency and perception from reported taxpayer has been suspected and watched, while there is no sanction to non-reported taxpayer, less good service, and complicated taxation form filling.

Comprehension of tax audit according to Act Number 6 / 1983 as recent amended on Act umber 16 / 2000 pertaining to General Condition for Taxation is a series of activities in order to find, gather and process data and/or other information to examine attachment on taxation fulfillment and also to maintain requirements of taxation regulations.

In order to find tax audit effect on individual personal taxpayer attachment level at Taxation Service Office of Jakarta Tebet, it has been made a study by data gathering from respondents to fill questionnaires, interviews with related parties and also maintain relevant library study and statistical information.

This study is used qualitative research method as this method seems appropriate to describe study variable. Variables in this study which assumed have effects to taxpayer attachment is effectiveness, procedures, further action and education of tax audit.

In order to test questionnaire validity and this analysis is using statistical tools that assisted by SPSS (Statistical Package for Social Scientist) Program. On this statistical analysis, hopely there will be indicators to be measuring validity whether it is adjusted, whether its variable is reliably proved. From testing on validity and reliability, if result of study fulfilled its requirements to make further statistical testing on regression analysis. From R square, it procured for .453, this indicates that those five variables as tax audit aspects can explain 45.5% of taxpayer attachment variable variance. The quantity is less than 50%, it showed that there is another factor that influencing the tax audit.

Based on results of this study, it concluded that effect of each independent variable to taxpayer attachment is as follows. There is no significant effects from effectiveness of tax audit to Personal Taxpayer attachment, this means respondents evaluated that examination has not able to detect deliberate violations by taxpayer and it has not been planned yet for a series of examination steps and it has not been planned well.

There is a significant effect on procedures of tax audit to Personal Taxpayer attachment. Based on this study, it showed that respondents evaluated that tax audit officials have appropriate capability and its examination procedure shall reach preventive purposes to other taxpayer who intended to make violations.

There is a significant effect from objectivity in tax audit on Personal Taxpayer attachment. Based on this study, it showed that currently maintained examination processes is likely to make opinion from other independent third parties, so it shall give an objective second opinion on tax audit results.

There is no effect on the further action of tax audit to Personal Taxpayer attachment. Based on this study, respondents evaluated that tax audit process has not been coupled by legal assuredness, as its consequences, it is not matched to purpose of tax audit.

There is a significant effect from education of tax audit to Personal Taxpayer attachment. Based on this study, respondents evaluated that maintained tax audit has contained education aspects, so Taxpayer shall make mistake as less comprehend to requirements of taxation.

This study can take further action to have greater description on Personal Taxpayer attachment. This is to consider that five variables in tax audit has only informed for 45.3%. It means that the remaining factor for 54.7% beyond tax audit that capable to provide information on Individual Personal Taxpayer attachment at Taxation Service Office of Jakarta Tebet. If it seen from significant variables that to inform 38.8% for taxpayer attachment, it means that the remaining factor for 61.2% beyond other three variables that capable to provide information on Individual Personal Taxpayer attachment at Taxation Service Office of Jakarta Tebet. In order to have greater description on Individual Personal Taxpayer attachment, this study can also be done at other Taxation Service Offices."

"Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan kualitas pelayanan pajak Kantor Pelayanan Pajak Jakarta Pulogadung dilihat dari kesenjangan (gap) antara ekspektasi wajib pajak (pelanggan) dan kinerja pelayanan rill yang diberikan Kantor Pelayanan Pajak Jakarta Pulogadung. Untuk sampai pada tujuan itu digunakan instrumen SERVQUAL (service quality) yang meliputi lima dimensi pelayanan, yakni: daya tanggap, bukti fisik, jaminan, keandaian, dan empati.Metode yang digunakan dalam penelitian adalah metode deskriptif-kuantitatif, yaitu metode ini penelitian yang diarahkan untuk menguraikan atau menjelaskan secara rinci apa yang menjadi permasalahan dan tujuan penelitian. Sampel penelitian terdiri atas 90 orang wajib pajak yang selama ini membayar pajak di Kantor Pelayanan Pajak Jakarta Pulogadung. Sementara analisisnya menggunakan analisis gap dengan bantuan perhitungan statistika deskriptif.Hasil penelitian menunjukkan masih terdapat kesenjangan pelayanan antara harapan wajib pajak dengan persepsi wajib pajak terhadap pelayanan rill (kinerja) Kantor Pelayanan Pajak Jakarta Pulogadung. dimulai dari yang paling penting, dimensi-dimensi pelayanan Kantor Pelayanan. Pajak Jakarta Pulogadung adalah keandalan, jaminan, daya tanggap, empati, dan bukti fisik. Berdasarkan perbandingan tingkat kepentingan wajib pajak dan SERVQUAL Score setiap dimensi, diketahui Pula teriadi ketidaksesuaian antara prioritas kepentingan wajib pajak dengan kualitas pelayanan.Dengan hasil demikian maka untuk meningkatkan kualitas pelayanan, perlu melakukan perbaikan pelayanan dengan mengacu pada kepentingan para wajib pajak berdasarkan skala prioritas dengan urutan: keandalan, jaminan, daya tanggap, bukti fisik, dan empati. Selain itu, perlu dilakukan penelitian lebih lanjut tentang kualitas pelayanan dengan menggunakan indikator lain seperti 7S dari Mc-Kinsey yang dianalisa dengan menggunakan pendekatan kualitatif atau dengan menggunakan teknik analisis Diagram Kartesius."

"Berdasarkan pada slippery slope framework, kepatuhan Wajib Pajak dibagi menjadi dua jenis, yaitu kepatuhan pajak sukarela dan kepatuhan pajak paksaan. Saat ini, pemerintah berusaha untuk meningkatkan kepatuhan pajak sukarela melalui pemberian kualitas pelayanan yang baik. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh kualitas pelayanan otoritas pajak terhadap kepatuhan Wajib Pajak orang pribadi serta strategi layanan yang ditempuh otoritas pajak untuk meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak orang pribadi. Pendekatan penelitian ini adalah pendekatan kuantitatif. Dalam metode kuantitatif, peneliti mengumpulkan data melalui penyebaran kuesioner ke 100 respondendengan teknik pengambilan sampel non-probability sampling dan diolah dengan menggunakan uji statistik deskriptif, uji regresidan uji koefisien determinasi. Dalam metode kualitatif, peneliti mengumpulkan data melalui wawancara dan diolah untuk tujuan triangulasi serta memperkaya analisis terhadap hasil olah data kuantitatif. Penelitian ini memperoleh hasil bahwa kualitas pelayanan otoritas pajak berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak (sebesar 48,1%) di KPP Pratama Pasar Rebo.

---

Based on slippery slope framework, tax compliances determined into two types, voluntary tax compliance and enforced tax compliance. Nowadays, government is trying to increase voluntary taxes through the provision of good quality services. This research was conducted in order to analyze the impact of service quality to individual tax compliance and service strategies to increase individual tax compliance. The approach of this research is quantittave approach. In quantitative method, researcher collected data(s) using questionnaires to 100 respondents with non-probability sampling techniques and processed using descriptive statistic, regression, and coefficient of determination test. In qualitative method, researcher collected data(s) using interview then processed for triangulation purpose and enrich the analysis of the quantitative results. The results indicate that service quality have effect on individual tax compliance (48,1%) in KPP Pratama Pasar Rebo."

"Rendahnya tingkat kepatuhan perpajakan menjadi masalah serius di beberapa Negara berkembang. Keberhasilan berjalannya sistem self assessment, sangat terpengaruh oleh tinggi rendahnya kesadaran masyarakat terhadap pajak Jika suatu tingkat kepatuhan pajak di suatu negara relatif rendah, yang harus dilakukan pertama kali oleh pemerintah adalah mencari tahu mengapa hal tersebut terjadi. Mencari akar permasalahan yang sebenarnya jauh lebih baik daripada menggalakkan penagihan, tetapi tidak mengimbanginya dengan pelayanan yang memuaskan. Pelayanan seharusnya tidak boleh lagi dilakukan "ala kadar"nya karena akan membentuk citra yang kurang baik, yang pada akhimya akan merugikan pemerintah jika image tersebut ternyata membentuk sikap "tax phobia". Masyarakat sebagai pembayar pajak berhak mendapat Iayanan yang cepat, bersih dan memuaskan. Kualitas pelayanan mempunyai dimensi reliabilitas (Reliability), daya tanggap (Responsiveness), jaminan (Assurance), empati (Empathy) dan bukti fisik (Tangibles). Peningkatan kualitas pelayanan perlu dilakukan secara terus menerus dalam rangka menjaga kepuasan Wajib Pajak. Demikian halnya dengan Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Bogor, sebagai kantor pelayanan publik yang berhubungan langsung dengan masyarakat tidak terlepas dari masalah pelayanan.Penelitian mempunyai tujuan untuk mendeskripsikan tingkat kepuasaan Wajib Pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya yang diukur dari dirnensidimensi kualitas pelayanan dan untuk mengidentifikasi pengaruh Kepuasan Wajib Pajak atas Pelayanan Kantor Pelayanan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.Jumlah sampel dalam penelitian ini, berdasarkan rumus Slovin berjumlah 393 orang. Sedangkan jumlah responden yang mengisi dan mengembalikan kuesioner penelitian ini berjumlah 186 orang. Menurut Sekaran, umumnya tingkat pengembalian kuesioner adalah rendah. Tingkat pengembalian sebesar 30 % dapat dipertimbangkan untuk diterima. Di dalam penelitian ini jumlah responden yang mengembalikan kuesioner sebanyak 186 prang (47,33%). Dengan tingkat pengernbalian kuesioner sebesar 47,33% maka jumlah responden dalam penelitian ini dapat diterima. Sedangkan untuk menentukan anggota sampel penulis menggunakan Convenience Sampling.Kepuasan Wajib Pajak yang ada di Kantor Pelayanan Pajak Bogor dibentuk oleh kelima dimensi pelayanan yaitu Reliabilitas, Daya Tanggap, Jaminan, Empati dan Bukti Fisik. Dari hasil analisis kepuasan Wajib Pajak diperoleh basil, Pelayanan yang ada pada Kantor Pelayanan Pajak Bogor belum memenuhi harapan Wajib Pajak. Hal ini terlihat dari rata-rata harapan Wajib Pajak lebih besar dari rata-rata yang dirasakan Wajib Pajak untuk kelima dimensi kepuasan. Dari kelima dimensi Kepuasan Wajib Pajak, dimensi Empati mempunyai korelasi terbesar terhadap Kepatuhan Wajib pajak dan dimensi Reliabilitas mempunyai korelasi terkeeil terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Dengan demikian Kepuasan Wajib Pajak secara keseluruhan mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

---

Low tax compliance is a matter of serious concern in many developing countries. The success of the self assessment system, depend on high and low of consciousness of people to tax. If level of tax compliance in one state is relative low, the first it is done by government is looking for solution why it happens. To looking for of the root problem which the better than incite the pressing a claim but not equal with satisfaction for servicing. The servicing is not done with careless because it will form the bad image, and at the last will inflicted a loss upon the government if the image will form "tax-phobia". The people as the taxpayers reserve the right, quickly service, clear, and satisfied. Dimension of service quality are reliability, responsiveness, assurances, empathy, and tangibles. Raising the service quality must do continuous to keep the taxpayers satisfaction. Thus, in Bogor of Tax Office Service, as the public service office has direct relationship with the taxpayers are not apart from the service problem.

This research has goals to description the level of taxpayers satisfaction will be able to pay their obligation is measured from service quality dimension and identification influence of taxpayers satisfaction on services to taxpayers compliance,

The total of samples in this research based on Slovin formula is 393 respondents. But, the totals of respondents who fill and return the questionnaires are 186 respondents. Base on Sekaran's opinion that the return rate of questionnaires is typically low. A 30% of response rate is considered to accept. In this research the total of respondents who return the questionnaires are 186 (47,33%), so the total of respondents in this research can be accepted. While to determine of samples, the researcher used the convenience sampling.

Taxpayers satisfaction in Bogor of Tax Office Service is composed from fives dimension of services which are reliability, responsiveness, assurances, empathy, and Tangibles. As result of analysis from taxpayer?s satisfaction, the servicing in Bogor of Tax Office Services has not got good services to taxpayers. This is shown by average taxpayers expectation is more than average taxpayers perceived for the fifth services dimension. From fifth dimension of services, the empathy dimension has greater correlation to taxpayer?s compliance and the reliability dimension has smallest correlation to taxpayer?s compliance. So, taxpayer?s satisfaction has influence very significant to taxpayer?s compliance."