Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Masalah kerusuhan suporter sepak bola dalam tragedi Kanjuruhan melebihi dari sekedar urusan sepak bola. Tragedi Kanjuruhan merupakan tragedi kemanusiaan yang tidak dapat diselesaikan hanya oleh Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia (PSSI) menyebabkan dilakukanlah suatu proses collaborative governance dalam mengatasi masalah kerusuhan suporter sepak bola di Kanjuruhan. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis penerapan collaborative governance dalam mengatasi masalah kerusuhan suporter sepak bola pada peristiwa Stadion Kanjuruhan Malang. Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan post-positivist dan teknik pengumpulan datanya menggunakan wawancara mendalam dan studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dari 11 (sebelas) sub dimensi collaborative governance terdapat 7 (tujuh) sub dimensi collaborative governance yang sudah terpenuhi, dan terdapat 4 (empat) sub dimensi collaborative governance yang belum terpenuhi pada penerapan collaborative governance dalam mengatasi tragedi Kanjuruhan. Sub dimensi collaborative governance yang sudah terpenuhi yaitu: Multiple Actor, Common Goals, Inclusive Deliberative Process, Commitment to the Collaboration Process, Trust Building, Internal and External Relationships, Knowledge Management. Sedangkan, sub dimensi collaborative governance yang belum terpenuhi yaitu: Consensus Building, Preliminary Rules, Accountability, dan Discourse and Practice. Penerapan sub dimensi tersebut telah membantu mengungkapkan fakta dan memberikan solusi terhadap tragedi Kanjuruhan. Langkah selanjutnya adalah menindaklanjuti fakta yang telah terungkap melalui kesadaran dan komitmen seluruh pihak untuk menjunjung tinggi nilai sportivitas dan menjalankan prinsip good governance dalam transformasi sepak bola Indonesia sehingga permasalahan tragedi Kanjuruhan dapat terselesaikan.

---

The problem of football fans riot in the Kanjuruhan tragedy is more than just football. The Kanjuruhan tragedy is a human tragedy that cannot be resolved only by the Indonesian Football Association (PSSI) causing a collaborative governance process to be carried out in overcoming the problem of football supporter riots in Kanjuruhan. The purpose of this research is to analyze the implementation of collaborative governance in overcoming the problem of football fan riots at the Malang Kanjuruhan Stadium incident. This research was conducted using a post-positivist approach and data collection techniques used in-depth interviews and literature studies. The results showed that of the 11 (eleven) collaborative governance sub dimensions, there were 7 (seven) collaborative governance sub dimensions which had been fulfilled, and there were 4 (four) collaborative governance sub dimensions which had not been fulfilled in the application of collaborative governance in overcoming the Kanjuruhan tragedy. The sub dimensions of collaborative governance that have been fulfilled are: Multiple Actors, Common Goals, Inclusive Deliberative Process, Commitment to the Collaboration Process, Trust Building, Internal and External Relationships, Knowledge Management. Meanwhile, the sub dimensions of collaborative governance that have not been fulfilled are: Consensus Building, Preliminary Rules, Accountability, and Discourse and Practice. The application of these sub dimensions has helped reveal facts and provide solutions to the Kanjuruhan tragedy. The next step is to follow up on the facts that have been revealed through the awareness and commitment of all parties to uphold the value of sportsmanship and implement the principles of good governance in the transformation of Indonesian football so the problem of Kanjuruhan tragedy can be resolved."

"Tesis ini merupakan penelitian dengan studi kasus melalui pendekatan kualitatif. Tujuan dari skripsi ini adalah untuk mendeskripsikan kondisi dan situasi kekerasan kolektif, sehingga dapat dijelaskan bentuk-bentuk dan faktor-faktor penyebab kekerasan kolektif yang dilakukan oleh kelompok suporter sepak bola. Jak Mania. Penelitian ini mengenai kasus kekerasan kolektif yang dilakukan dan melibatkan kelompok suporter sepak bola The Jak Mania. Kasus tersebut terjadi pada tahun 2003-2007. Dalam tesis ini, perkelahian besar-besaran antar kelompok suporter sepak bola dipandang sebagai salah satu bentuk kekerasan kolektif. Berbagai bentuk kekerasan kolektif dihasilkan, baik kekerasan yang menimbulkan luka fisik, maupun perusakan fasilitas umum. Kemudian berdasarkan data penelitian lapangan ditemukan faktor-faktor yang dapat menyebabkan terjadinya kekerasan kolektif masif antar kelompok suporter sepak bola.Tesis ini merupakan penelitian dengan studi kasus melalui pendekatan kualitatif. Tujuan dari skripsi ini adalah untuk mendeskripsikan kondisi dan situasi kekerasan kolektif, sehingga dapat dijelaskan bentuk-bentuk dan faktor-faktor penyebab kekerasan kolektif yang dilakukan oleh kelompok suporter sepak bola. Jak Mania. Penelitian ini mengenai kasus kekerasan kolektif yang dilakukan dan melibatkan kelompok suporter sepak bola The Jak Mania. Kasus tersebut terjadi pada tahun 2003-2007. Dalam tesis ini, pertarungan besar-besaran antar kelompok suporter sepak bola dianggap sebagai salah satu bentuk kekerasan kolektif. Berbagai bentuk kekerasan kolektif dihasilkan, baik kekerasan yang menimbulkan luka fisik, maupun perusakan fasilitas umum. Kemudian berdasarkan data penelitian lapangan ditemukan faktor-faktor yang dapat menyebabkan terjadinya kekerasan kolektif masif antar kelompok suporter sepak bola.

---

This thesis is a research with case study through qualitative approach. The object of this thesis is to describe the condition and collective violence situation, so that can be explained forms and factors that cause collective violence which done by the football supporter group. The Jak Mania. The research is about collective violence cases which is done and involved by the football supporter group, The Jak Mania. The cases occurred during 2003-2007. In this thesis, massive fight between football supporter group is seen as one of the form of collective violence. Various forms of collective violence is produced, the violence which caused physically injured, also the destructions of the public facility. Then, based on the data from the field research is found the factors that can cause massive collective violence between football supporter group. There are many things that can caused massive fight done by The Jak Manja, such as unwilling to accept the defeat of their team, bad performance of the referee, unsportif players so can trigger the emotion of the other supporter team also the vengeance to the other supporter group. Bad stadium condition and bad performance of the event organizer can also become the cause. Various form of violence then to be happened, such as physical conflict, massive fight, fire starter and also destructions to the public facility. Those things showed the violence that have been done by The Jak Mania is tend to disturb public safety and order. These violence also give bad impacts to the nation for the broader effects. Research about supporter massive tight is one of the context of collective behavior. Analysis model which is used in this thesis based on the collective behavior by Smelser and McPhail. Where based on that theories I found the factors that cause massive fight between football supporter, involving The Jak Mania."

"Tesis ini tentang pelayanan dan perlindungan kepolisian oleh Polres Metro Jakarta Barat dalam menangani kegiatan massa. Kegiatan massa yang dimaksudkan adalah suatu kegiatan yang melibatkan massa dalam jumlah yang besar, baik yang berijin maupun yang tidak berijin, kegiatan massa yang sifatnya rutin maupun insidentil.Perhatian utama tesis ini adalah manajemen pelayanan dan perlindungan kepolisian yang dilakukan oleh Polres Metro Jakarta Barat dalam menangani kegiatan massa khususnya yang bersifat insidentil, dengan fokus pada kesimpangsiuran dan overlapping dalam kegiatan pelayanan dan perlindungan kepolisian. Dalam kajian tesis ini, kegiatan pelayanan dan perlindungan kepolisian dilihat dari perspektif rangkaian kegiatan dalam proses manajemen maupun peran petugas kepolisian dalam kegiatan massa disesuaikan dengan fungsinya.Penelitian dilakukan di wilayah Polres Metro Jakarta Barat karena berdasarkan data yang di dapat bahwa, di wilayah tersebut seringkali dijadikan sebagai tempat atau lokasi untuk kegiatan massa, baik yang bersifat lokal maupun nasional.Metode penelitian yang digunakan adalah metode etnografi dengan menggunakan tehnik pengamatan, wawancara dengan pedoman, serta pengamatan terlibat guna mencari dan mengumpulkan data serta informasi yang berhubungan dengan kegiatan pelayanan dan perlindungan kepolisian dalam menangani kegiatan massa khususnya yang besifat insidentil.Dari hasil penelitian didapatkan bahwa tidak ada kejelasan dalam hal pemberian pelayanan perijinan atau overlapping dalam pemberian pelayanan kepolisian serta tindakan tanpa proses manajemen dalam hal pemberian perlindungan kepolisian khususnya dalam menangani kegiatan massa, baik itu oleh Polda, Polres, atau pun Polsek. sehingga, seringkali dijadikan lahan atau dimanfaatkan oleh anggota dilapangan untuk mencari keuntungan pribadi. Kegiatan perlindungan kepolisian lebih didasarkan pada kebiasaan yang seringkali telah dilakukan atau berdasarkan pada petunjuk lapangan, petunjuk pelaksanaan maupun petunjuk tehnis yang seringkali kurang-relevan untuk dijadikan patokan. Sehingga, hal tersebut akan menimbulkan penyalahgunaan kewenangan oleh anggota di lapangan. Khususnya jika tidak ada dana atau anggaran dalam kegiatan perlindungan kepolisian tersebut."

"Tesis ini tentang membahas tentang Peran Satlantas Polres Metro Tangerang Kabupaten dalam penertiban kendaraan omprengan di wilayah Kabupaten Tangerang (Studi kasus Trayek Balaraja-Tomang) Perhatian utama dalam penuiisan tesis ini adalah bahwa kegiatan penertiban yang dilakukan Satlantas Polres Metro Tangerang Kabupaten terhadap kendaraan omprengan trayek Balaraja-Tomang dibagi menjadi dua bagian yaitu: (1) penegakan hukum secara preventifi dan (2) penegakkan hukum secara represitf Pendekatan yang digunakan adalah metodc kualitatif` dengan metode etnografi. Pengumpulan data dilakukan melalui pengamatan, pengamatan terlibat dan wawancara berstruktur dan tidak berstmktur. Hasil penclitian menunjukan: I) kegiatan kendaraan omprengan di wilayah Tangerang khususnya trayek Balaraja-Tomang dimulai sekitar tahun 1999. 2) Bentuk-bentuk hubungan/interaksi sosial yang terjadi antara pengemudi dengan pengemudi angkutan lainnya di jalur Balarja-Tomang meliputi: (1) hubungan kerjasama (cooperalion), (2) persaingan (competition, dan (3) perseiisihan (corylicy. 3) Terdapai beberapa faktor yang dijadikan penimbangan oleh Polantas Metro Tangcrang dalam menertibkan kendaraan omprengan, yaitu faktor pertimbangan melakukan penindakan dengan tilang dan faktor pertimbangan tidak melakukan pcnertiban. Faktor pertimbangan melakukan penindakan dengan tilang yaitu (1) atensi pimpinan, (2) operasi khusus, dan (3) individu petugas. Sedangkan faktor pertimbangan tidak ditertibkan kcndaraan omprengan tersebut yaitu: (1) kepentingan penumpang, (2) kebijakan pimpinan, (3) individu petugas Polantas dan (4) tidak adanya protes dari kendaraan umum resmi lainnya. Implikasi kajian dari tesis ini adalahz 1) Satlantas Polres Metro Tangerang harus banyak mclibatkan instansi lain selain Dinas Perhubungan dan Organda agar pemecahan masalah mengenai kendaraan ornprengan di wilayah Tangcrang dapat dilakukan secara terintegrasi antar instansi tersebut; 2) perlu adanya pemikiran dari Polres Metro Tangerang Kabupaten dalam memperbanyak jumlah petugas yang ditempatkan pada titik~titik rawan kemacetan lalu lintas seiring dengan makin banyaknya kendaraan omprengan terutama trayek Balaraja-Tomang; 3) perlunya menghidupkan kcmbaii keberadaan Bakorlantas yang dibentuk oleh Polri, Dinas Perhubungan dan Organda, sebagai badan yang menangani masaiah kendaraan omprengan diwilayah Kabupaten Tangerang.

---

This thesis about works through about Role Satlantas Polres Regency Tangerang Metro in order hackney vehicle at tenitorial Regency Tangerang(Balaraja Tomang's Route case study). Main attention in inscriptive this thesis is that order activity that done by Satlantas Polres Regency Tangerang Metro to route hackney vehicle Balaraja Tomang is divided as two a part which is: (1) Alae jurisdictional regulation preventif; and (2) Alae jurisdictional regulation repressive. Approaching that is utilized is kualitatifs method by methodics ethnography. Data collecting is done through watch, engaged watch and interview gets structure and not get structure. Observational result as follows: 1) Hackney vehicle activity at territorial Tangerang in particular route Balaraja Tomang is begun about year 1999. 2) Subjective forms/happening social interaction among driver with another transportation driver at Balaraja Tomang band covers; (1) Cooperative relationship (Cooperation), (2) Emulation (Competition) and (3) Dispute fcorgflicd. 3) There are some factor which made by judgment by Polantas Tangerang Metro in disciplinize hackney vehicle, which is judgment factor does discipline by tickets and factor judgment not do order. Judgment factor do order by tickets which is: (1)/ttensi is lead, (2) Special Operations, and (3) Officer Individuals. Meanwhile judgment factor be not been disciplinized that haekney vehicle which is: l)Passenger behalf; 2) Lead policy, 3) PoIantas's officer individual and 4) Don't mark sense to protest fiom another oH?icial common vehicle. Study implication of this thesis is: 1) Satlantas Pokes is Tangerang Metro shall there are many involve institution any other besides on duty communication and Organda that trouble-shooting hits hackney vehicle at territorial Tangerang gets to be done by integrated ala among that institution; 2) Need to mark sense thinking fiom Polres Regency Tangerang Metro in increases total resident ofiicer on the dot traiiic jam gristle along with becoming a lot of hackney vehicle especially route Balaraja Tomang; 3) lt need to reanimate formed Bakorlantas existence by Police, On duty communication and Organda, as body that handle hackney vehicle problem at territorial Regency Tangerang."

"Menyadari peranan transportasi dalam pembangunan nasional sangat penting, maka lalu lintas dan angkutan jalan harus ditata dalam satu sistim transportasi nasional secara terpadu dan mampu mewujudkan tersedianya jasa transportasi yang serasi dengan tingkat kebutuhan lalu lintas dan pelayanan angkutan yang tertib, nyaman, cepat, tepat, teratur, lancar dan dengan biaya yang terjangkau oleh daya beli masyarakat. Mengingat pentingnya sarana jasa transportasi tersebut dimanfaatkan oleh sebagian orang untuk menyediakan sarana angkutan umum.Terbatasnya angkutan umum yang mendapatkan izin oleh pemerintah, mendorong sebagian orang untuk menyediakan sarana tersebut. Hal ini dimungkinkan karena permintaan kebutuhan angkutan umum yang dibutuhkan oleh masyarakat semakin hari semakin bertambah. Di dalam menyediakan sarana angkutan umum yang disediakan oleh sebagian orang itu, karena izinnya tidak ada, maka angkutan tersebut tidak dilengkapi dengan saran atau syarat-syarat yang telah ditentukan sebagai kendaraan umum. Sarana angkutan umum yang tidak memenuhi syarat tersebut dikenal dengan istilah omprengan.Dengan adanya omprengan yang jelas-jelas telah melanggar peraturan perundang-undangan lalu lintas tersebut, merupakan tugas dari Polantas untuk melakukan tugas penegakan hukum . Penegakan hukum terhadap pelanggaran peraturan perundang-undangan lalu lintas dilakukan dengan menggunakan tilang atau bukti pelanggaran.Berkaitan dengan adanya omprengan yang melayani jalur Tangerang - Kalideres - Kota yang khususnya pada jalur Tangerang - Kalideres yang mempunyai kewajiban untuk melakukan penindakan adalah Sat Lantas Polres Metro Tangerang. Namun dalam kenyataannya para petugas Polantas Polres Metro Tangerang tidak melakukan penindakan dengan tilang, tentunya hal ini merupakan pertanyaan yang perlu dijawab dalam penelitian.Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan memahami serta memberikan gambaran mengenai pertimbangan dalam memberikan suatu kebijakan dalam penegakan hukum yang dilakukan oleh Polantas Polres Metro Tangerang terhadap omprengan. Dengan demikian akan diketahui dan dipahami serta diperoleh gambaran tentang pertimbangan-pertimbangan dalam memberikan kebijakan dalam penegakan hukum yang dilakukan oleh Polantas.Metodologi penelitian yang digunakan adalah dengan mempergunakan pendekatan kualitatif dan metode pengumpulan data yaitu metode pengamatan, pengamatan terlibat terbatas terhadap adanya interaksi sosial antara pengemudi omprengan dengan pemilik omprengan, penumpang, petugas ngetem, petugas Polantas, pengemudi angkutan umum lainnya dan pelaksanaan penegakan hukum oleh Polantas serta didukung dengan mengadakan wawancara.Kebijakan yang dilakukan oleh Polantas Polres Metro Tangerang dalam melakukan penindakan terhadap pelanggar lalu lintas dengan menggunakan tilang terhadap omprengan pada jalur Tangerang - Kalideres - Kota terdapat beberapa pertimbangan. Pertama karena adanya kepentingan masyarakat pengguna jasa angkutan akan kebutuhan angkutan yang belum terpenuhi oleh angkutan umum yang resmi, sehingga masyarakat menggunakan jasa angkutan omprengan. Kedua adalah untuk menghindari resiko yang lebih besar apabila melakukan penindakan dengan menggunakan tilang terhadap omprengan, yaitu dapat terjadinya unjuk rasa dan demontrasi dari pengemudi omprengan yang dapat mengarah terjadinya kerusuhan. Hal ini dilakukan agar petugas Polantas tidak menjadi faktor pemicu, sedangkan kalau tidak ditindak manfaatnya dapat dirasakan oleh masyarakat pengguna jasa angkutan umum yang belum terpenuhi yang mendapatkan izin dari pemerintah.Disamping adanya penyimpangan yang dilakukan oleh oknum petugas Polantas Polres Metro Tangerang yaitu dengan mendapatkan keuntungan dari kegiatan omprengan tersebut. Hal ini tentunya mempengaruhi petugas Polantas lainnya dalam melakukan penindakan dengan tilang terhadap omprengan tersebut. Tetapi penyimpangan ini tidak melibatkan satuan lalu lintas Polres Metro Tangerang.Tesis ini terdiri dari VI bab yaitu : bab I berisi latar belakang, permasalahan, tujuan tesis, hipotesis, ruang lingkup , metode penelitian dan kajian kepustakaan. bab II berisi gambaran umum Sat Lantas Polrestro Tangerang, bab III berisi kegiatan omprengan jalur Tangerang - Kalideres, bab IV berisi interaksi sosial dan keteraturan sosial pengemudi omprengan , bab V berisi pelaksanaan penegakan hukum dengan tilang terhadap Omprengan dan bab VI berisi kesimpulan."

"Penelitian ini bertujuan untuk melihat dan menganalisis kondisi administrasi kepolisian Polres Metro Tangerang Kota sekarang, yang berkaitan dengan manajemen operasional dan manajemen pembinaan dalam mencapai tujuan tugas pokoknya pada kondisi pembangunan kota Tangerang saat ini, sehingga bermanfaat bagi pengembangan ilmu kepolisian dan pembenahan kesatuan Polri khususnya Polres sebagai komando operasional dasar (KOD) di waktu yang akan datang. Perkembangan administrasi kepolisian dipengaruhi oleh lingkungan. Oleh karena itu dalam membahas administrasi kepolisian Polres Metro Tangerang Kota harus pula diperhatikan pula perkembangan lingkungan yang terjadi di kota Tangerang. Administrasi kepolisian Polres Metro Tangerang Kota mensyaratkan bahwa pencapaian tujuan tugas kepolisiannya ditentukan oleh manajemen operasional yang menyangkut tugas pokok, tugas-tugas dan wewenang yang di atur dalam undang-undang, yang dilaksanakan oleh unsur-unsur operasional (Sabhara, Intelkam, Polantas, Reserse, Binmas), dan didukung oleh manajemen pembinaan (sumber daya manusia, material, anggaran dan pengawasan). Paradigma Polri yang berorientasi pada perlindungan dan pelayanan, mengedepankan tugas-tugas pre-emtif dan prefentif sesuai dengan tuntutan masyarakat, dijadikan kerangka berfikir di dalam menganalisis fenomena dan praktek tugas kepolisian di Polres Metro Tangerang Kota. Penelitian ini dilakukan di Polres Metro Tangerang Kota sebagai unit analisisnya dengan metode kualitatif yang berfokus pada kedalaman mengungkap dan mengekplorasi berbagai fenomena dan praktek tugas bidang operasional dan pembinaan di Polres Metro Tangerang Kota. Oleh sebab itu teknik pengamatan terlibat (complete participant observation) dan wawancara mendalam (indepth-interview) kepada informan kunci, dengan mengandalkan peneliti sebagai instrument penelitian diharapkan mampu mengeksplorasi kedalaman data yang lebih komprehensif. Triangulasi dan pemaknaan terhadap temuan penelitian merupakan pendekatan yang dikedepankan di dalam melakukan analisis.

---

This study aims to look at and analyze the state metropolitan Tangerang police administration now, relating to the management of operational and management guidance in achieving the main task in the conditions of the current construction of Tangerang city, making it beneficial for the development of police science and the improvement of the unity of the Police, especially police station as basic operational command (cod) in the future.

The development of police administration is influenced by the environment. Therefore, in discussing the metropolitan Tangerang police administration should also be noted also that the environmental developments happening in the city of Tangerang. Metropolitan Tangerang Police Administration requires that the achievement of goals set by management duties policing operations involving the main tasks, duties and powers that be set in legislation, implemented by the operational elements (Sabhara, Intelkam, Traffic Police, Detective, Binmas), and supported by management training (human resources, materials, budget and supervision). Paradigm Police protection and service-oriented, forward tasks and preventive pre-emtif accordance with the demands of society, the framework used in analyzing the phenomenon of thinking and practice of police duties at the police station Metropolitan Tangerang.

The research was conducted at the metropolitan Tangerang police station as the unit of analysis with qualitative methods that focused at a depth of reveal and explore the various phenomena and practices of operational and field coaching duties at the metropolitan Tangerang police station. Therefore, the observation techniques involved complete participant observation and in-depth interviews to key informants, by relying on the researcher as research instrument should be able to explore the depths of the more comprehensive data. Triangulation and interpretation of research findings are put forward approach in conducting the analysis."

"Dalam tes ini saya ingin menunjukkan pemolisian oleh Polres Bogor dalam menangani konflik yang terjadi antara warga masyarakat Bojong dengan perusahaan pengelola Tempat Pengolahan Sampah Terpadu di Kabupaten Bogor adalah penegakan hukum yang berpihak untuk meredam gejolak sosial pada masyarakat setempat. Keberpihakan Polres Bogor timbul karena warga masyarakat yang melakukan pengrusakan dan pembakaran dipandang sebagai perusuh yang menentang kebijakan pemerintah. Dalam keadaan seperti ini polisi menempatkan dirinya sebagai pihak yang harus mengatasi para perusuh yang melakukan pelanggaran hukum, dengan melakukan penangkapan dan memprosesnya secara hukum.Sebanyak 8 orang personil Polres Bogor dari Bintara sampai dengan Perwira Menengah, 5 orang Pegawai Pemerintah Daerah dan 10 orang warga masyarakat ikut berpartisipasi menjadi informan kunci dalam penelitian ini. Selain menggunakan tehnik wawancara berpedoman, penelitian juga menggunakan pengamatan, pengamatan terlibat, serta kajian dokumen Pores Bogor antara tahun 2000 sampai dengan 2005 dan dokumen proses perijinan serta pembangunan TPST dari Pemerintah Daerah Kabupaten Bogor serta perusahaan pengelola.Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketika terjadi konflik antara warga masyarakat Bojong dengan perusahaan pengelola TPST pemolisian yang dilaksanakan adalah tindakan reaktif dan represif yang acuannya adalah penegakan hukum. Penegakan hukum dilakukan dengan berpedoman pada Prosedur Tetap O1/X11998 tetang tindakan tegas bagi Satuan Pengendalian Massa (Dalmas) atau Pengendali Huru-Hara (PHH) Poiri dalam rangka penindakan kerusuhan massa atau huru-hara. Selain itu Penangakapan dilakukan dengan kekerasan terhadap orang-orang yang diduga melakukan pengrusakan dan pembakaran. Kekerasan dilakukan terhadap warga masyarakat yang tidak tertib, melakukan kerusuhan dan menentang kebijakan pemerintah serta menolak untuk ditangkap, diamankan dan dibawa ke Polres Bogor untuk diperiksa.Penegakan hukum yang menjadi acuan dalam penanganan gejolak sosial yang terjadi pada masyarakat setempat terbukti tidak efektif untuk peredaman konflik. Hal ini menggambarkan ketidaksiapan Polres Bogor dalam menangani konflik yang terjadi antara warga masyarakat Bojong dengan perusahaan pengelola TPST. Karena yang digunakan adalah cara pemolisian tradisional yang biasanya dilakukan dengan menunjukkan kekuatan polisi sebagai penegak hukum. Penegakan hukum yang dilaksanakan oleh Polres Bogor bertujuan untuk mengatasi tindakan warga masyarakat yang melakukan pengrusakan dan pembakaran TPST, yang pada kenyataannya tidak menghilangkan atau meredam konflik yang terjadi antara warga dengan perusahaan.Upaya pencegahaan kejahatan seperti tugas penyelidikan dengan tujuan untuk mendeteksi poiensi-potensi konflik kurang mendapat perhatian. Akibatnya tugas tersebut dilaksanakan dengan asal-asalan sehingga tidak menghasilkan Informasi tepat atau tidak mempunyai data yang akurat yang dapat dianalisa untuk digunakan sebagai bahan untuk membuat kebijakan dalam menangani konflik. Tugas penggalangan yang intensif baru dilaksanakan setelah terjadinya kerusuhan massa, sehingga masyarakat sangat sulit didekati karena ketidakpercayaan mereka kepada polisi yang semakin besar. Rasa tidak percaya warga masyarakat terhadap polisi terjadi karena penegakan hukum yang dilaksanakan oleh polisi dalam menangani permasalahan TPST tidak adil dan berpihak serta penangkapan yang dilaksanakan oleh petugas polisi saat terjadinya kerusuhan dilakukan dengan kekerasan.Sedangkan atensi pimpinan dalam upaya pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat hanya sebatas memberikan perintah tanpa adanya dukungan sumberdaya yang memadai. Perintah-perintah tersebut rliberikan sekedar untuk menjalankan kewajiban sebagai pemimpin tanpa dilandasi rasa tanggung jawab yang besar sebagai pemelihara keamanan dan ketertiban masyarakat. Atensi dan perhatian terhadap upaya pencegahaan kejahatan serta pemelihara keamanan dan ketertiban masyarakat baru dilaksanakan dengan lebih baik setelah terjadinya kerusuhan massa yang mengakibatkan kerusakankerusakan yang sangat merugikan."

"Masyarakat Cina dipercaya telah melakukan migrasi sejak abad ke-1 Masehi ke seluruh penjuru dunia, tak terkecuali Pulau Jawa. Kedatangan para imigran Cina ke Nusantara menyebabkan terbentuknya suatu kebudayaan baru dalam masyarakat, antara kelompok etnis Cina dengan penduduk lokal. Di Batavia, para imigran Cina yang kebanyakan menghuni perkampungan kawasan Tangerang, kemudian membentuk komunitas yang dikenal dengan nama “Cina Benteng”. Komunitas ini merupakan hasil akulturasi melalui perkawinan antara para imigran etnis Cina dengan penduduk lokal dari etnis Betawi. Salah satu yang menjadi penanda khas masyarakat Cina Benteng adalah Rumah Kawin, sebuah tempat pernikahan yang terus dilestarikan hingga saat ini. Dengan objek penelitian yaitu Rumah Kawin Melati, penelitian ini akan menggunakan metode studi lapangan dan wawancara terhadap beberapa responden keturunan etnis Cina di kawasan Tangerang untuk mengetahui tanggapan mereka terkait eksistensi dari Rumah Kawin.

---

The Chinese community is believed to have migrated since the 1st century AD to all corners of the world, including Java. The arrival of Chinese immigrants to the Nusantara led to the formation of a new culture in society, between the Chinese ethnic group and the local population. In Batavia, Chinese immigrants who mostly lived in the Tangerang area then formed a community known as "Benteng Chinese". This community is the result of acculturation through marriage between ethnic Chinese immigrants and local residents of the Betawi ethnicity. One of the distinctive markers of the Benteng Chinese community is the Rumah Kawin, a wedding venue that has been preserved to this day. With the object of research, namely Rumah Kawin Melati, this research will use the method of field study and interviews with several respondents of Chinese ethnic descent in the Tangerang area to find out their responses regarding the existence of Rumah Kawin."