Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Pengembangan e-government merupakan upaya pemerintah Indonesia dalam rangka meningkatkan kualitas layanan publik serta kinerja birokrasi menuju terwujudnya pemerintahan yang baik (good governance). E-government di Indonesia telah diperkenalkan melalui Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2001 tentang telematika (Telekomunikasi Media dan Informatika) yang menyatakan bahwa aparat pemerintah harus menggunakan teknologi telematika untuk mendukung good governance dan mempercepat proses demokrasi. Egovernment juga wajib diperkenalkan untuk tujuan yang berbeda dikantor-kantor pemerintahan. Layanan informasi dan administrasi publik merupakan salah satu area dimana internet dapat digunakan sebagai sarana akses bagi masyarakat untuk mendapatkan layanan dan menciptakan hubungan masyarakat dengan pemerintah secara lebih mudah dan transparan.Direktorat Jenderal Pajak telah meletakkan dasar pembangunan sistem perpajakan yang lebih baik pada implementasi e-government, yaitu dengan menerapkan pembentukan jaringan informasi dan transaksi pelayanan publik, pembentukan hubungan interaktif dengan dunia usaha dan pembentukan mekanisme dan saluran komunikasi dengan lembaga-lembaga negara serta penyediaan fasilitas dialog publik bagi masyarakat seperti dengan dimulainya wajib pajak menilai aset dan penerimaan dapat dikenai pajak, penyederhanaan pengisian formulir serta penggunaan teknologi informasi dan komunikasi untuk kemudahan layanan dan reformasi administrasi perpajakan yang dapat mengurangi kontak antara wajib pajak dengan petugas pajak.Data yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh dengan metode observasi, dan juga studi kepustakaan. Pokok permasalahan dalam penelitian ini yaitu yang pertama bagaimana tingkat sevice maturity implementasi egovernment pada situs www.pajak.go.id, kemudian bagaimana tingkat delivery maturity implementasi e-government pada situs pajak.go.id dan yang terakhir bagaimana tingkat overall maturity implementasi e-government pada situs www.pajak.go.id ?Hasil penelitian, menunjukkan bahwa tingkat kematangan e-government situs pajak.go.id masih berada pada level Innovative Leader menunjukkan kejelasan yang kuat akan layanan online yang disediakan, tapi memiliki kesempatan yang signifikan untuk tumbuh berkembang dengan memaksimalkan potensi layanan online dan meningkatkan layanan delivery maturity.

---

Development of e-government is an effort of the government of Indonesia in the framework of enhancing the quality of public services and performance of the bureaucracy toward realization of the (good governance). E-government in Indonesia has been introduced by Presidential Instruction No. 6, 2001 on telecommunications service (Telecom Media and Information), which states that government officials should use technology to support the telecommunications service of good governance and accelerate the process of democracy. E-government also introduced mandatory for a different purpose-examination of government offices. Information services and public administration is one area where the Internet can be used as a means of community access to services and create public relations with the government in a more simple and transparent.The General Directorate of Taxation has put the development of the basic system of taxation is better in the implementation of the e-Government, namely the establishment of a network by applying information and transaction services to public, establishing an interactive relationship with the business world and the establishment of mechanisms and channels of communication with state institutions and provision of dialogue public for the community as the beginning of compulsory tax rate assets and revenues can be subject to tax, the simplification of the form and use of information and communication technology for the convenience of the service and tax administration reform, which can reduce contact between taxpayers with tax officials.Data used in this research was obtained with methods of observation, and also study literature. Main problems in this research is the first how the level of service maturity implementation of the e-government on the site www.pajak.go.id, and how the level of delivery maturity implementation of the e-government on the site www.pajak.go.id and how the level of overalls maturity implementation of the e-government on the site www.pajak.go.id?The results of the research, it is known that the level of maturity egovernment site pajak.go.id still at the level of clarity inovative leader shows a strong online service will be provided, but has a significant opportunity to grow with the growing maximize the potential of online services and improve service delivery maturity."

"Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) mempengaruhi berbagai aspek kehidupan termasuk aktivitas pemerintahan. Pemerintah berupaya menyediakan layanan berkualitas yang selalu tersedia serta dapat diakses kapan dan dimana saja melalui optimalisasi TIK. Upaya tersebut dikenal dengan e-government atau sistem pemerintahan berbasis elektronik (SPBE). Direktorat Jenderal Perhubungan Udara menerapkan e-government untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi. Organisasi berharap mengetahui maturitas e-government yang telah dikembangkan dan mendapat rekomendasi guna meningkatkan e-government serta pertimbangan menentukan kebijakan dan strategi TIK. Namun, e-government belum pernah dievaluasi sehingga menimbulkan kekhawatiran berdampak pada ketidaktepatan dalam menentukan kebijakan dan strategi. Penelitian menganalisis maturitas e-government (kapabilitas proses dan layanan) menggunakan Pedoman Pemantauan dan Evaluasi SPBE yang disesuaikan. Kuesioner digunakan sebagai instrumen penelitian, pendekatan kuantitatif untuk mendapat nilai indeks, dan pendekatan kualitatif untuk menyusun rekomendasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa indeks maturitas e-government adalah sebesar 2,35 dengan predikat “Cukup”. Capaian tersebut dipengaruhi oleh maturitas domain yang merepresentasikan kapabilitas masing-masing. Domain “Layanan SPBE” sebagai representasi kapabilitas layanan memenuhi target dan memiliki maturitas lebih tinggi dibanding domain yang merepresentasikan kapabilitas proses, artinya kemampuan pada aspek teknis lebih dominan dari pada aspek proses bisnis. Secara umum e-government mampu menjalankan operasi dari berberapa sumber daya dalam satu transaksi tetapi belum didukung oleh kebijakan internal sebagai landasan tata kelola dan manajemen. Rekomendasi disusun pada domain-domain yang belum memenuhi target, yaitu “Kebijakan Internal SPBE”, “Tata Kelola SPBE” dan “Manajemen SPBE” yang direfleksikan dengan analisis e-government saat ini dan studi literatur agar terwujud keterpaduan.

---

The development of information and communication technology (ICT) has affected various aspects of life including government activities. The government strives to provide quality services that are available and accessed anytime and anywhere by optimizing ICT. This effort is known as e-government or electronic-based government system (SPBE). The organization has implemented e-government to increase effectiveness and efficiency. The organization expects to analyze the maturity of e-government and obtain recommendations for improving e-government and considerations in determining ICT policies and strategies. However, there has never been an evaluation of e-government which raises concerns about inaccuracies in determining ICT policies and strategies. This research analyzes the maturity of e-government on process and service capability using the assessment structure of Pedoman Pemantauan dan Evaluasi SPBE with adjustments. A questionnaire is used as an instrument, a quantitative approach to obtain a maturity level index, and a qualitative approach to formulating recommendations. The results show e-government maturity index is 2.35 (index scale of 1 to 5). This achievement is influenced by domain maturity that represents capabilities. Domain “Service” which represents service capability has reached target expectation and has a higher index than the domains which represent process capability, which means the technical aspect is more dominant than the business process aspect. In general, e-government can carry out operations from several resources in one transaction but is not supported by internal policies as a basis for governance and management. Recommendations are formulated to improve e-government for domains that have not met expectations, namely “Internal Policies”, “Governance”, and “Management” which are reflected by an analysis of current implementation and literature studies to realize integration

"

"DKI Jakarta sebagai pemerintah daerah pertama yang memiliki inisiasi Open Data masih menghadapi sejumlah permasalahan mulai dari terbatasnya jumlah data yang tersedia, tampilan portal yang masih terbatas, hingga kompetensi dan komitmen dari pegawai yang terlibat dalam pengelolaan portal Open Data DKI Jakarta. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tingkat kematangan Open Government Data pada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta pada tahun 2022 dengan menggunakan teori Open Government Data Maturity Model melalui pendekatan penelitian post-positivist. Sumber data dalam penelitian ini berasal dari wawancara mendalam dan studi kepustakaan. Temuan penelitian menunjukkan bahwa kematangan Open Government Data di DKI Jakarta berada pada level 3 atau existent capacities yang mana masih banyak memerlukan optimalisasi di berbagai aspek, utamanya pada tata kelola kelembagaan, pengembangan teknologi yang digunakan, dan pemberian ruang yang lebih luas bagi masyarakat, sehingga melahirkan sebuah knowledge management untuk tata kelola data yang berkelanjutan serta tercapainya tujuan dari Open Data DKI Jakarta yaitu dapat dimanfaatkan oleh masyarakat luas.

---

DKI Jakarta as the first local government to have an Open Data initiative is still facing various problems such as limited amount of data, limited services on the portal’s website, and the competence and commitment of employees involved in managing DKI Jakarta's Open Data portal. This study aims to analyze the maturity level of Open Government Data in DKI Jakarta in year 2022 using the theory of the Open Government Data maturity model through a post-positivist research approach. Sources of data in this study came from in-depth interviews and literature studies. The research finding shows that the government's Open Data in DKI Jakarta is at maturity level 3 or the existent capacity which still requires optimization in numerous aspects, such as institutional governance, development of the technology used, and providing wider space for the citizen, so that knowledge management will be created for sustainable data management and will help achieve the goal of Open Data for DKI Jakarta itself, which can be useful for the society."

"Indonesia merupakan salah satu negara yang memiliki potensi bencana yang cukup tinggi di mana berdasarkan data World Risk Report di tahun 2020 Indonesia menduduki posisi ke-35 di dunia. E-government menjadi salah satu upaya BMKG dalam memberikan pelayanan publik berupa informasi melalui Aplikasi InfoBMKG. Namun, dalam pelaksanaanya Aplikasi InfoBMKG menemui berbagai masalah, yaitu tidak bisa diakses, error, tidak dapat memuat data, tidak bisa diakses (blank page/force close), pencarian lokasi gagal, informasi tidak menyeluruh, dan tampilan aplikasi yang kurang menarik serta terkesan berantakan. Penelitian ini dilakukan untuk menganalisis tingkat kematangan Aplikasi InfoBMKG dalam perspektif bisnis internal COBIT 4.1. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah pelayanan publik, e-service, e-maturity level, dan COBIT 4.1. Penelitian ini menggunakan pendekatan post-positivist dengan tujuan deskriptif melalui teknik pengumpulan data wawancara mendalam dan studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sub-dimensi fungsionalitas proses bisnis, mengelola perubahan bisnis, dan produktivitas operasional dan staf berada di level 2 yaitu repeatable but intuitive yang dapat dikategorikan bahwasanya di tingkat ini BMKG sudah melakukan beberapa upaya untuk aplikasi InfoBMKG namun belum terdapat standar prosesnya. Sedangkan untuk sub-dimensi kebijakan internal mendapatkan skor level 1 yaitu non existing di mana di level atau tingkat tersebut menunjukkan bahwa sub dimensi kebijakan internal masih dalam tahap paling awal sehingga setiap proses yang terjadi belum terdefinisi dengan baik. Melihat dari tingkat atau level di setiap sub-dimensi di atas, maka dari itu dapat disimpulkan bahwa tingkat kematangan Aplikasi InfoBMKG dalam perspektif bisnis internal COBIT 4.1 mendapatkan nilai 1.8 yang berarti Aplikasi InfoBMKG belum mencapai tingkat kematangan level 2 (repeatable but intuitive).

---

Indonesia is one of the countries that has a fairly high potential for disasters where based on World Risk Report data in the previous year Indonesia was in the 35th position. E-government is one of BMKG's efforts in providing services in the form of public information through the InfoBMKG Application. However, in its implementation, the InfoBMKG application encountered various problems, namely inaccessibility, errors, unable to load all data, inaccessibility (blank page/force close), failed location search, incomplete information, and the appearance of the application was less attractive and impressed. untidy. This research was conducted to analyze the maturity level of the InfoBMKG application in the perspective of COBIT 4.1 internal business. The theory used in this research is public service, e-service, e-maturity level, and COBIT 4.1. This study uses a post-positivist approach with descriptive objectives through in-depth data collection techniques and literature study. The results show that the sub-dimensions of business process functionality, managing business change, and operational and staff productivity are at level 2, namely repeatable but intuitive which can be categorized that at this level BMKG has made several efforts for the InfoBMKG application but there is no standard process yet. Meanwhile, for the internal policy sub-dimension, the score is level 1, namely the non-existing level, which indicates that the internal policy sub-dimension is still in the early stages so that every process that occurs is not well defined. Looking at the level or levels in each of the sub-dimensions above, it can be said that the maturity level of the InfoBMKG Application in the internal business perspective of COBIT 4.1 gets a score of 1.8, which means that the InfoBMKG application has not yet reached maturity level 2 (repeatable but intuitive)."

"Dewasa ini isu keselarasan strategi TI dengan strategi bisnis menjadi perhatian bagi organisasi-organisasi yang memanfaatkan TI untuk mendukung tujuan bisnisnya. Begitu juga BMKG sebagai lembaga pemerintah non kementerian yang mempunyai fungsi pelayanan informasi meteorologi, klimatologi dan geofisika yang memanfaatkan peranTI dari pengumpulan data, analisa hingga diseminasi informasi. Sadar Pentingnya peranan TI bagi organisasi, BMKG merencanakan investasi yang relatif besar untuk investasi TI hal ini dapat dilihat pada rekapitulasi pendanaan pada matrik rencana strategis BMKG 2010-2014, terlihat bahwa Deputi bidang Instrumentasi Kalibrasi Rekayasa dan Jaringan Komputer mendapatkan anggaran yang cukup besar dibanding deputi bidang lain akan tetapi ada indikasi bahwa investasi yang besar tersebut kurang dikelola dengan baik. Terbukti berdasarkan hasil kajian investasi yang menghasilkan bahwa investasi TI masih berjalan secara ad-hoc dan belum terstruktur dan terencana. Pengkajian tingkat kematangan keselarasan strategi TI dengan strategi organisasi menggunakan model keselarasan strategic alignment model (SAM) dan model keselarasan Luftman. Analisis dengan model SAM dilakukan untuk melakukan kajian keselarasan domain strategi bisnis, infrastruktur organisasi, strategi TI dan infrastruktur TI. Analisis dengan model Luftman digunakan untuk mengukur tingkatan kematangan keselarasan strategi TI dengan strategi organisasi. Proses yang dilakukan dalam penelitian ini yaitu pertama melakukan identifikasi masalah, melakukan studi pustaka, menetapkan metodologi penelitian, pengambilan data yaitu dengan melakukan wawancara dan penyebaran kuisioner, analisa hasil kuisioner. Selanjutnya dilakukan penilaian tingkat kematangan keselarasan TI dengan bisnis, setelah diketahui tingkat kematangan dilakukan perbaikan tingkat kematangan keselarasan TI dengan bisnis. Tingkat kematangan keselarasan strategi TI dengan strategi organisasi di BMKG berada pada tingkat 3 dengan nilai 3,08. Ini menunjukkan bahwa BMKG berada dalam kondisi establish focuses process. Hal ini menunjukkan BMKG telah memusatkan tata kelola, proses-proses dan komunikasi terhadap tujuan bisnis yang spesifik, sudah mulai focus terhadap keselarasan strategis TI dan bisnis.

---

Nowadays issue of alignment of IT strategy with business strategy is a concern to the organizations that use IT to support business objectives. Likewise BMKG a non-ministerial government agency which has the function of information services meteorology, climatology and geophysics utilizing IT role of data collection, analysis to dissemination of information. Aware of the importance of the IT’s role for organization, BMKG relatively large investment plans for IT investments this can be seen in the recapitulation funding matrix BMKG strategic plan 2010-2014, seen that Deputy Calibration Instrumentation Engineering and Computer Networking have a budget large enough compared to the other deputy but there are indications that a large investment is less well managed. Proved by the results of studies that yield investments that IT investment is still running on an ad-hoc and not structured and planned. Assessment of the maturity level of the IT strategic alignment with organizational strategy alignment using models strategic alignment model (SAM) and model alignment Luftman. Analysis of the model SAM conducted to assess the domain alignment of business strategy, organizational infrastructure, IT strategy and IT infrastructure. Analysis Luftman model used to measure the level of maturity of the alignment of IT strategy with organizational strategy. The process is done in this research is the first to identify the problem, perform literature study, setting research methodology, data collection is by conducting interviews and distributing questionnaires, analysis of the results of questionnaires. Then performed assessment of the alignment maturity level of IT with the business, having known the level of maturity made improvements to the maturity level of IT business alignment. The maturity level of the IT strategy alignment with the organization's strategy in BMKG are at level 3 with a value of 3.08. This shows that in a state BMKG establish process focuses. This shows BMKG has focused governance, processes and communications to specific business goals, already the focus on strategic alignment of IT and business."

"Electronic Government atau e-Government merupakan pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) oleh pemerintah dalam memberikan pelayanan yang lebih efisien kepada masyarakat. Implementasi e-Government di Indonesia telah dimulai sejak tahun 2003 dan masih terus berkembang hingga saat ini. Direktorat Jenderal Imigrasi Republik Indonesia merupakan salah satu instansi pemerintah yang mengimplementasikan e-Government melalui situs Imigrasi.go.id. Kendati telah dikembangkan selama lebih dari satu dekade, keluhan terkait situs Imigrasi.go.id masih banyak disampaikan oleh para penggunanya. Penelitian ini berupaya untuk memberikan solusi atas permasalahan pada situs Imigrasi.go.id melalui evaluasi dan pengembangan desain alternatif dengan metode Design Thinking. Adapun pengumpulan data dilakukan melalui kuesioner daring, wawancara, usability testing, dan heuristic evaluation. Sebanyak 31 solusi desain diajukan untuk menyelesaikan masalah-masalah yang ditemukan. Melalui usability testing terhadap situs saat ini dan desain alternatif, diperoleh peningkatan persentase kesuksesan pengerjaan task dari 73,6% menjadi 92,4%.

---

Electronic Government or e-Government is the use of Information and Communication Technology (ICT) by a government in providing services that are more efficient for the public. The implementation of e-Government in Indonesia has started since 2003 and is continuously being developed until present time. The Directorate General of Immigration Republic of Indonesia is one of the government agencies which implement e-Government through the Imigrasi.go.id website. Although it has been developed for more than a decade, the Imigrasi.go.id website is still receiving many complaints from its users. This study attempted to provide solutions for the problem within Imigrasi.go.id site through the evaluation and the development of alternative design using Design Thinking method. The data was collected through online questionnaires, interviews, usability testing, and heuristic evaluations. A total of 31 design solutions were proposed to solve the problems found. Through usability testing of the current site and alternative designs, the percentage of successful tasks increased from 73.6% to 92.4%."

"Tuntutan masyarakat akan terwujudnya tata pemerintahan yang baik (good governance) dalam waktu yang singkat memotivasi pemerintah untuk dapat segera menentukan strategi yang tepat guna mempercepat pencapaian tujuan tersebut. Salah satu strategi yang dilaksanakan adalah melakukan pengembangan e-government. Hal ini tertuang dalam Instruksi Presiden No.3 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan e-Government. Kerangka kerja yang dijadikan alat ukur penilaian tingkat implementasi dan pengembangan e-government pada instansi pemerintah adalah PeGI (Pemeringkatan e-Government Indonesia). Untuk dapat melakukan implementasi dan pengembangan e-government secara tepat dan efektif diperlukan adanya strategi. Penelitian ini bertujuan untuk merancang strategi pengembangan e-government berdasarkan kerangka kerja PeGI dengan melakukan studi kasus di Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (LAPAN). Metodologi yang digunakan adalah kualitatif yang bersifat deskriptif dengan metode pengumpulan data berupa analisis dokumen, observasi, dan focus group discussion (FGD). Berdasarkan hasil analisis yang dilakukan, didapat bahwa level implementasi e-government di LAPAN saat ini adalah 1,88 sedangkan level implementasi e-government yang diharapkan adalah 3,18. Penelitian ini akan menjabarkan strategi pengembangan e-government di lingkungan LAPAN dalam upaya mencapai level implementasi e-government yang diharapkan.

---

People's demands for the establishment of good governance in a short time, motivating the government to be able quickly determine the right strategy in order to accelerate the achievement of these goals. One of strategy that was implemented for these goals are developing e-government. This was stated in President Instruction No. 3 of 2003 on National Policy and Strategy Development of e-Government.

The framework that used to measure level of development and implementation of e-government in the government institution is PeGI (The ranking of e-Government of Indonesia). To be able perform the implementation and development of e-government in a timely and effective need some strategy.

This research aims to devise an e-government development strategy based on PeGI framework by doing a case study on the National Institute of Aeronautics and Space (LAPAN). The methodology used is descriptive qualitative with data collection methods such as document analysis, observations, and focus group discussion (FGD).

Based on the analysis, found that the level of e-government implementation in LAPAN today is 1.88 while the level of e-government implementation expected was 3.18. This study will describe how the development of e-government strategies in LAPAN to reach the level of implementation of e-government that expected."

"Many people assume that e-Government is merely a technological problem while in fact non-technological factors also influence it, even tend to be more dominant. Without a comprehensive evaluation covering non-technological aspects, e-Government implementation will fail. This study aims to determine the various factors that affect the implementation of e-Government. The research method used is a survey of several government agencies and the data is analyzed by a quantitative approach, namely factor analysis to confirm success factors that have been obtained in previous synthesis studies (Napitupulu, 2014). The results of the empirical statistical research indicate there are 39 valid and reliable success factors, both technological and non-technological factors in e-Government implementation. Furthermore, these success factors can be classified into four components, namely resource components, levers, values, and impacts. It is expected that all the success factors that have been proven empirically can be accommodated by government agencies, especially in the district/city level to support the successful implementation of e-Government in Indonesia."

"ABSTRAK<>br>Salah satu program Jakarta Smart City yang diluncurkan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta adalah sistem e-participation yang bernama Qlue, yaitu sebuah layanan pengaduan masyarakat secara elektronik. Namun sampai saat ini jumlah pengguna Qlue masih rendah, yaitu berkisar 8 dari jumlah penduduk DKI Jakarta. Untuk mengatasi permasalahan ini, salah satu dimensi yang bisa dianalisis adalah dimensi politik yaitu dengan menggunakan teori partisipasi politik. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis apakah faktor-faktor kesukarelaan warga civic voluntarism dan incentives untuk berpartisipasi dalam politik mempengaruhi penerimaan warga terhadap e-participation. Model penelitian dibangun menggunakan teori Civic Voluntarism Model CVM dan General Incentives Model GIM , digabungkan dengan Theory of Reasoned Action TRA . Data diolah menggunakan metode PLS-SEM. Hasil penelitian adalah unsur resources dan political engagement dari CVM, incentives dari GIM, dan subjective norms dari TRA atau social networks dari CVM berpengaruh terhadap niat menggunakan e-participation. Penelitian juga menemukan bahwa resources secara signifikan dibentuk oleh faktor money dan skill/knowledge, political engagement secara signifikan dibentuk oleh political interest, political efficacy, dan political awareness, sementara incentives dibentuk secara signifikan oleh collective incentives dan selective process incentives.

---

ABSTRACT<>br>Qlue is an e participation system, in the form of an electronic public complaints service, owned by the Provincial Government of DKI Jakarta. The low number of Qlue users, makes it necessary to conduct research to find out what factors influence the citizen in using Qlue as a form of e participation in DKI Jakarta. This study aims to analyze the factors of citizen acceptance of e participation from the political dimension by using the theory of political participation, namely Civic Voluntarism Model CVM and General Incentives Model GIM , combined with Theory of Reasoned Action TRA . The data is processed using PLS SEM method. The analysis result of 173 respondents demonstrate that resources, political engagement, social network, and incentives have an effect on the intention of using e participation. The study also found that resources are significantly influenced by money and skill knowledge, political engagement significantly influenced by political interest, political efficacy and political awareness, while incentives are significantly influenced by collective incentives and selective process incentives."