Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Pembinaan Teritorial yang dilaksanakan beberapa waktu yang lalu, utamanya pada masa Orde Baru telah memberikan bekas yang mendalam bagi masyarakat, bahwa pada saat itu pembinaan teritorial telah menjadi kepanjangan tangan dari politik penguasa untuk melanggengkan kekuasaan. Hal ini menyadar-kan para pemimpin TNI untuk melakukan pembenahan ke dalam agar TNI yang berasal dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat ini, tidak tercabut dari akarnya yaitu rakyat itu sendiri; untuk itu kemudian lahirlah berbagai upaya reformasi atau penataan kembali yang salah satunya kemudian lahirlah Undang-Undang Nomor 34/2004 tentang TNI. Berpedoman pada peraturan inilah kemudian TNI melaksanakan Pembinaan Teritorial, yang diharapkan dapat membantu pemerintah dalam penyiapan potensi pertahanan khususnya dan membantu meningkatkan ketahanan nasional pada umumnya.Tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan dan menganalisis peran pembinaan teritorial oleh satuan komando kewilayahan, mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan pembinaan teritorial (Binter) dan bagaimana sebaiknya pembinaan teritorial dimasa yang akan datang. Penelitian dilaksanakan dengan pendekatan kualitatif melalui studi dokumen yang diambil dari catatan, buku dan dokumen lainnya yang memuat data pelaksanaan pembinaan teritorial oleh Satuan Komando Teritorial dan dilengkapi dengan wawancara dengan beberapa nara sumber.Melalui serangkaian analisis secara kualitatif dihadapkan pada prinsip ketahanan nasional menunjukkan bahwa terdapat kontribusi yang signifikan dari pelaksanaan pembinaan teritorial terhadap upaya peningkatan ketahanan nasional, walaupun tidak bisa dikatakan sebagai satu-satunya faktor yang mendorong meningkatnya ketahahan nasional. Dengan dilaksanakannnya pembinaan teritorial oleh TNI AD di berbagai daerah telah membuka peluang bagi meningkatnya kegiatan perekonomian serta meningkatnya kesejahteraan dan keamanan yang pada gilirannya akan menunjang ketahanan nasional. Berbagai kegiatan Binter telah memberikan kontribusi yang signifikan bagi meningkatnya ketahanan nasional.Namun demikian dalam pelaksanaanya masih saja ada beberapa faktor-faktor yang mempengaruhi terutama adalah masalah payung hukum atau undang-undang yang sampai saat ini belum ada yang mengatur, pembinaan teritorial belum tersosialisasi secara luas di kalangan masyarakat dan adanya rasa trauma dari sebagian kalangan atas pelaksanaan pembinaan teritorial pada masa lalu. Oleh sebab itu dimasa yang akan datang pembinaan teritorial, sebaiknya Binter direvitalisasi sehingga cocok dan sesuai dengan situasi dan kondisi saat ini. Binter agar dimasukkan menjadi bagian dari OMSP, dan dijalankan dengan menetapkan skala prioritas, misalnya untuk daerah konflik, daerah rawan konflik, daerah perbatasan dan daerah tertinggal/terbelakang, serta dengan menetapkan prioritas permasalahan dengan disertai jangka waktu pelaksanaan dan target yang akan dicapai sebagai ukuran keberhasilan serta harus memperhatikan aspek non militer di daerah.

---

Being the continuation of the rulers power politic during the New Order Era, pervasive image of territorial command has entrenched for quite sometime within the Indonesian society. Given this fact, leaders of TNI, clearly grasp the counter productive results of such legacy, have initiated internal reform within the institution. This particular reform is aimed at refurbishing the flawed image of TNI so that its original identity remain rooted as the soldiers of the people, originated from the people, manned by the people and devoted for the sake of the people. Subsequently, this endeavour leads to reformation and transformation within the TNI, which eventually grounded the passing of the National Legislation Act No.34/2000 on TNI. This very legislation eventually enacts as a legal umbrella for the TNI in performing territorial function in preparing the national defence potentials in particular and bolstering national resilience in more broad sense.This research was held to provide, inter alia, clear-cut description and analysis to the role of territorial function executed by territorial command, firm comprehension of affecting factors during the process and possible best practice in the future. Further, this research was conducted through qualitative approach which drawn from numerous resources ranging from official notes, books a long with other form of documents containing data of territorial activities performed by territorial command, in addition to records of interviews with some subject matter expert figures.Even tough territorial management does not deserve all the tribute of being the only factor held accountable for the rise of the level of national resilience, scores of qualitative analysis in term of national defence principles have clearly shown that territorial function does produce significant contribution toward the effort in strengthening national defence. The Indonesian Army territorial management, which has been conducted in some regions within the Indonesian territory, has opened the door of opportunity in stimulating economics activities which eventually boost up national prosperity and security in lead up to further enhancement in the level of national resilience. Equally, significant contribution in procurement of national resilience is resulted from series of territorial management?s efforts which cover several methods of approach, ranging from geography, demography, social condition, civic mission to social communication.Some urgent issues which may affected the application of territorial management are the absence of legal umbrella and constitutional ground, limited dissemination of the idea of territorial management to the society and traumatic experience in some parts of the society for the possibility of abuse in the practice of territorial management as happen in the past. Given that, future territorial management should be revitalised to fit in to the present situation and condition. The territorial management, as part of Military operation Other Than War (MOOTW), is applied with clear scale of priority to give clear distinction in its practices, i.e., conflict zones, possible conflict zones, border zones, and less developed regions. Another way to further enhance the effectiveness of this effort is by setting problems? priority along with clear time frame and target to measure the level of success while still paying considerable attention toward non-military aspects in the regions."

"Pendidikan Sekkau merupakan pendidikan pengembangan umum tingkat awal bagi Perwira TNI Angkatan Udara. Tujuan pendidikan ini untuk membekali Perwira TNI AU terpilih agar memiliki kemampuan dasar staf dan komando, sehingga dapat bertugas pada jabatan staf dan komando di satuan dasar TNI AU. Tesis ini meneliti tentang pendidikan Sekkau di masa depan untuk meningkatkan ketahanan nasional dengan tiga tujuan penelitian, yaitu : 1) Mendeskripsikan dan menganalisa proses pendidikan Sekkau yang ada sekarang. 2) Mengestimasi pendidikan Sekkau di masa depan. 3) Membuat skenario pendidikan Sekkau masa 2004-2014. Dalam mengestimasi pendidikan Sekkau di masa depan mengacu pada enam kriteria yaitu, kriteria kurikulum, pengajar, siswa, fasilitas pendidikan, administrasi, dan iptek.Metode penelitian yang digunakan untuk mendeskripsikan dan menganalisa proses pendidikan Sekkau saat ini adalah Tabel Distribusi Frekwensi Relatif. Untuk mengestimasi dan membuat skenario pendidikan Sekkau di masa depan, digunakan metode Analytical Hierarchy Process (AHP). Input utama untuk data primer adalah persepsi seseorang yang ekspert dalam bidang pendidikan khususnya pendidikan Sekkau.Hasil pengolahan data menunjukan bahwa, secara kumulatif tingkat persetujuan responden terhadap pendidikan yang ada sekarang sebesar 73%. Skenario yang perlu diterapkan guna mewujudkan pendidikan Sekkau di masa depan untuk meningkatkan ketahanan nasional, mengacu pada rencana prioritas sebagai berikut : a) Alternatifiskenario pertama adalah Status Quo (sedikit perubahan dari masa sekarang) merupakan prioritas pilihan dominan dengan nilai 0,337. b) Altematiflskenario kedua adalah Orientasi Kemampuan Staf merupakan prioritas pilihan kedua dengan nilai 0,159. c) Aitematifl skenario ketiga adalah Orientasi Kemampuan Operasi merupakan prioritas pilihan ketiga dengan nilai 0,125.

---

Sekkau as general development education for the Officers of Indonesian Air Force. The objective of this program is to produce Officers selected, so they have ability and skill to do job on i ground staff and command duty in Indonesian Air Force services. This thesis analyze the Sekkau education program in the future to increase the National Resistance. There are three research objectives include, 1) Desribe and analyze Sekkau education program at this moment. 2) Estimate Sekkau education program in the future. 3) Design scenario Sekkau education program for 2004 - 2014 period. To estimate Sekkau education program in the future based on six criterias such as curriculum, teacher, student, education facility, administration, and science and technology.

Research Method to describe and analyze Sekkau education program at this moment using Table of Relative Frequency Distribution. While to estimate and design scenario Sekkau education program in the future using method of Analytical Hierarchy Process (AHP). The main input to primary data from expert respondens who understand about Sekkau education program.

In accordance with result processing data, shows that agreement responder for Sekkau education program at this moment get score 73%. While alternative scenario for Sekkau education program in the future that able to increase National Resilience, based on priority plane as follow : a) First alternative scenario is Status Quo (gradual change from this moment condition) get score 0,337. b) Second alternative scenario is Orientation of Staff Ability with score 0,159. c) Third alternative scenario is Orientation of Operation Ability with score 0,125."

"ABSTRAKOrganisasi harus membangunkepercayaan secara aktif menggandeng publik baik internal maupun eksternal demi suksesnya pencapaian tujuan organisasi. Apabila fungsi komunikasi dengan publik organisasi dapat berjalan dengan baik, maka proses pencapaian tujuan organisasi akan mudah terlaksana. TNI Angkatan Darat sebagai organisasi dalam menjalankan tugasnya juga tidak luput dari pelanggaran yang dilakukan anggotanya, salah satunya peristiwa cebongan dan menjadi berita di media, sehingga opini publik terbentuk dan organisasi harus melakukan berbagai upaya agar citra organisasi tetap terjaga dengan melakukan serangkain komunikasi eksternal.Berdasarkan kerangka pikir tersebut, penelitian ini dilakukan dengan tujuan mengetahui strategi komunikasi eksternal yang dilakukan oleh TNI Angkatan Darat dalam menghadapi opini publik dengan studi kasus pemberitaan media tentang peristiwa cebongan; dan hubungan TNI Angkatan Darat dengan masyarakat.Penelitian ini menggunakan metodologi deskriptif kualitatif dan menghasilkan beberapa temuan. Pertama, strategi komunikasi eksternal yang dilakukan oleh TNI AD bertipologi reactive dengan pendekatan pada rectifying behaviour strategies berupa investigation. Strategi komunikasi tersebut masih memiliki beberapa kekurangan ditinjau dari, tidak adanya evaluasi secara khusus terhadap efektivitas kegiatan komunikasi yang telahmereka lakukan dan kurang fokusnya dalam menangani pencitraan. Kedua, peristiwa cebongan merupakan pelanggaran dan banyak di beritakan media tetapi opini publik tidak sepenuhnya negatif hal ini karena korban yang kebetulan preman dianggap meresahkan di masyarakat. Penelitian ini memberikan saran kepada TNI Angkatan darat untuk mempertahankan dan lebih membangun hubungan yang baik dengan masyarakat, karena sebagai lembaga pemerintahan TNI Angkatan Darat bekerja sepenuhnya untuk masyarakat, sehingga perlu adanya kejujuran kepada masyarakat agar kepercayaan masyarakat lebih baik.

---

ABSTRAKOrganizations must actively build trust by cooperating with their internal andexternal publics for the successful achievement of organizational goals. Whencommunication functions with the public organization going well, then the process ofachieving organizational goals, it will be easily accomplished. TNI Angkatan Daratas an Organization, in the duties also violated by its members. One of them wasCebongan Incident and this case reported by media. So, the public opinion wasformed and organization should perform the way that the image of the organization ismaintained with external communication.Based on such framework of notion, this research has several objectives, i.e.to understand the external communication strategy undertaken by TNI AngkatanDarat to face public opinion related on media coverage of cebongan incident, andknow the relationship of TNI Angkatan Darat and the external public.This research uses a qualitative descriptive method and yields on several importantfindings. First, the external communication strategy undertaken by TNI AngkatanDarat has a reactive typology by rectifying behavior strategies via investigation. Thecommunication strategy is not yet able to meet the criteria of a good communicationstrategy, which is reviewed from: first, there is no evaluation specifically about thiscommunication strategy and lack of focus in dealing with imaging. Second, cebonganincident is violation and reported by the media, but public opinion is not entirelynegative, because the victims were considered the troublemakers. This researchsuggests TNI Angkatan Darat to maintain and build good relationship with public,because as a government institution, TNI Angkatan Darat work completely to thepublc, so need honesty to the public in order to better public confidence."

"Program diversifikasi untuk mengurangi ketergantungan pada Sumber Daya Energi Minyak dan Gas. Sumber Daya Energi Nuklir merupakan salah satu sumber daya energi alternatif yang mungkin dapat digunakan untuk mengurangi ketergantungan pada sumber daya minyak dan gas. Pemanfaatan sumber daya energi nuklir perlu dipertimbangkan secara mendalam karena mendapat penolakan dari masyarakat. Penolakan masyarakat bila tidak ditangani secara bijaksana dapat (berpotensi) untuk menimbulkan permasalahan pada bidang keamanan dan selanjutnya dapat mengganggu kestabilan nasional.Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis peran sumber daya energi nuklir untuk mensubstitusi sumber daya energi minyak dan gas, factor-faktor kendala pemanfaatan sumber daya energi nuklir, dan dampak pemanfaatan sumber daya energi nuklir pada ketahanan nasional. Analisis dimulai dengan menghitung prosentasi peran sumber daya energi nuklir untuk mensubstitusi sumber daya energi minyak dan gas. Faktor-faktor kendala dirumuskan dari tuntutan masyarakat dibandingkan dengan implementasinya pada PLTN. Tuntutan yang belum dapat diselesaikan merupakan faktor kendala. Dampak pada keamanan dirumuskan sebagai faktor-faktor kendala yang sampai saat ini belum dapat diselesaikan dan dapat (berpotensi) menimbulkan gangguan keamanan.Kesimpulan dari penelitian ini menunjukkan bahwa peran sumber daya energi minyak dan gas yang dapat di substitusi oleh sumber daya energi nuklir menurut rencana adalah 3.39%. Faktor-faktor yang menjadi kendala adalah teknologi yang menyangkut kemungkinan kebocoran radiasi, bahan bakar bekas, dan kemungkinan terjadinya kecelakaan; politik yang menyangkut persepsi masyarakat (masyarakat awam, ahli energi, ahli lingkungan, LSM dalam dan luar negeri, dan media massa); ekonomi yang menyangkut investasi awal yang sangat besar dan kemungkinan terjadinya pembengkaan oleh Studi Tapak dan Studi Kelayakan (STSK) PLTN, dekontaminasi PLTN purna operasi, dan dekontaminasi pada kecelakaan; dan kebudayaan yang menyangkut pengoperasian reaktor (operator reaktor), pengawasan dan perawatan terhadap seluruh peralatan, dan komparasi untuk mengetahui karakteristik peralatan khususnya yang berkaitan langsung dengan sistem keselamatan.Dampak pada keamanan kemungkinan terjadi karena adanya penolakan dari masyarakat, kerawanan sosial dalam masyarakat dan terjadinya kecelakaan yang menjadi bencana kemanusiaan dan bencana finansial serta akhirnya dapat menghancurkan perekonomian negara. Bila PLTN benar-benar akan dibangun dan dioperasikan perlu dilaksanakan penelitian untuk menentukan PLTN yang aman, ekonomis, dan ramah lingkungan; perlu lokakarya yang melibatkan pihak yang pro (BATAN, BAPETEN, DEPARTEMEN ESDM, dan ahli energi) dan kontra (masyarakat awam, ahli lingkungan, LSM, dan lain-lain) PLTN dengan mediator yang netral (Perguruan Tinggi); pengembangan kedisiplinan operator reaktor, pengawasan dan pemeliharaan terhadap seluruh peralatan, dan studi banding untuk lebih mengenal karakteristik peralatan terutama yang berkaitan dengan keselamatan PLTN; dan pengembangan sistem keselamatan dan sistem keamanan supaya PLTN beroperasi secara optimal dan aman.

---

Diversification program aims to reduce national dependence on Oil and Gas energy resources. Nuclear Energy Resource forms an alternative energy resource that is likely to be exploited for reducing the national dependence on oil and gas resources. Making use of nuclear energy resource would be profoundly considered due to general public complaint. The complaint of this type, if not properly resolved, may cause any problem in the national stability.This research identifies and analyzes roles which the nuclear energy resource plays in the distribution of oil and gas energy resources, barriers to their use and their impacts upon the national stability. The analysis begins with calculating percentage of nuclear energy resource that may substitute oil and gas energy resources. They are based on formula of public demand and compared to their implementation in the PLTN ('the Nuclear Power Plant'). Unsatisfied demand serves as a constraint. Its impact on the national stability deems barrier that is, thus far, not settled and that it is likely to result in the national upset.Conclusions derived from this research reveal that the percentage or portion of the oil and gas energy resources which are substituted for the nuclear energy resource is projected 3.39%. The barrier is technology relating to leakage of radiation, spent fuel and potential accident; political policy concerning public perception (general public, energy experts, environmentalists, local and foreign NGOs, mass media); economy relating to large primary investment and possible marking up by the PLTN's Site and Feasibility Study, PLTN's post-operating decontamination, and accidental decontamination, equipment control and maintenance, and comparison in order to identify equipment characteristics especially those directly related to the Safety system.The impact upon security is likely to happen owing to large public complaint, complic social, potential accident that may harm mankind, financial loss and eventually the national economic upset. When the PLTN ('Nuclear Power Plant') shall be properly developed and operated, it needs carrying out a research in order to specify safe, economic, environmental-friendly PLTN; requiring any workshop to involve the proponents (BATAN or 'the National Nuclear Energy Agency' , BAPETEN or 'The Nuclear Energy Controlling Agency', DEPARTEMEN ESDM or 'the Ministry of Energy and Mineral Resources' and energy experts) and PLTN opponents (including general public, environmentalists, NGOs and many others) and neutral mediator(s) (such as Universities); reactor operator discipline development, equipment control and maintenance, comparative study for better recognition of equipment's characteristics particularly those that are related to PLTN's safety; and safety system development to make PLTN operate to an optimum safety."

"Prinsip yang telah diketahui secara luas tentang negara adalah bahwa sebuah negara harus memiliki rakrakyat, wilayah dan pemerintahan. Dalam montivideo on the rights and duties of states, 1933 pasal 1 di tetapkan bahwa sebagai suatu kesatuan , negara harus memiliki empat kualifikasi, yaitu : ..."

"Prinsip yang telah diketahui secara luas tentang negara adalah bahwa sebuah negara harus memiliki rakyat, wilayah, dan pemerintahan. Dalam montevideo convention on the rights and duites of states, 1933, pasal 1, ditetapkan bahwa sebagai suatu kesatuan, negara harus memiliki empat kualifikasi..."