Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Pemdukaan Undang-Undang dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa : "Kemudian dari pada itu untuk membentuk suatu Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum ,mencerdaskan, kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia : "Negara sebagai sebuah entitas dimana meliputi sebuah kawasan yang diakui (Kedaulatan) ,mempunyai pemerintahan, serta mempunyai rakyat...."

"Penelitian ini membahas mengenai prinsip tanggung jawab hukum maskapai penerbangan dalam melakukan pengangkutan udara yang dikenal oleh masyarakat internasional seperti yang diatur dalam Konvensi Warsawa, Konvensi Chicago, Konvensi Roma, dan Konvensi Montreal. Pengaturan mengenai prinsip tanggung jawab hukum dalam pemberian ganti kerugian kepada pihak penumpang dan/atau pihak ketiga yang dikenal dalam konvensi tersebut akan dibandingkan Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan di Indonesia. Skripsi yang dibuat dengan metode yuridis normatif ini menganalisis mengenai perbandingan pengaturan tanggung jawab maskapai penerbangan kepada pihak penumpang.

---

This thesis discusses the legal liability concept of airlines in air transportation known by the international community as set forth in the Warsaw Convention, Chicago Convention, Rome Convention and Montreal Convention. Arrangements regarding the legal liability concept in awarding damages to the passenger and/or the third parties are known in the conventions will be compared to Indonesia Aviation Law, which is Law No. 1 of 2009 about Aviation in Indonesia. This thesis is made by the method of juridical normative study analyzes the comparison of legal liability of airlines to passenger."

"Penelitian ini membahas mengenai sistem pemberian ganti kerugian yang dapat diberikan kepada Pemberi Pinjaman apabila terjadi gagal bayar dalam peer to peer lending. Belum adanya kewajiban pemberian ganti kerugian dalam risiko gagal bayar peer to peer lending dapat menimbulkan potensi masalah ke depannya. Permasalahan tersebut berkaitan dengan hubungan hukum dan tanggung jawab para pihak terhadap potensi risiko yang terjadi dalam peer to peer lending. Tujuan dari penelitian ini ialah untuk mengatur mengenai sistem pemberian ganti kerugian dalam risiko gagal bayar peer to peer lending. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dimana keseluruhan data yang diperoleh diolah dengan metode kualitatif. Penelitian ini menemukan bahwa Pemberi Pinjaman dapat mensyaratkan jaminan atau asuransi dalam perjanjian pinjam meminjam. Selain itu Pemberi Pinjaman atau Penyelenggara juga dapat mengajukan gugatan wanprestasi terhadap Penerima Pinjaman berdasarkan perjanjian pinjam meminjam dan mengajukan gugatan terhadap Penyelenggara berdasarkan perjanjian pemberian kuasa. Sedangkan Pemberi Pinjaman juga dapat mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum apabila diketahui bahwa gagal bayar tersebut timbul karena akibat kelalaian Penyelenggara dalam menyeleksi Penerima Pinjaman. Penelitian ini menyarankan agar sebaiknya OJK melakukan perbaikan terhadap POJK 77/2016 atau membentuk suatu aturan baru guna dapat mengatur ketentuan-ketentuan mengenai kewajiban penggunaan Sistem Layanan Informasi Keuangan pada Pengguna dan Penyelenggara dalam sistem peer to peer lending, kewajiban Penyelenggara untuk bekerja sama dengan perusahaan yang bergerak dalam penjaminan kredit atau asuransi kredit dan pengaturan suku bunga pada Penyelenggara peer to peer lending.

---

This research aims to study the system of compensation payment that could be paid to the Lenders in case of default within peer-to-peer lending, where the default risks could inflict potential problems in the future for the obligation on the compensation payment has not existed yet. The problem is linked with the legal relations and the responsibilities of the involved parties towards the potential risks occurred within peer-to-peer lending. This research aims to regulate the compensation payment system of the Default Risks within peer-to-peer lending. The research method applied for this research is normative and juridical, where the overall data obtained have been analyzed through qualitative method. It then discovers that the Lenders could require collateral or insurance at loan agreement. In addition, the Lenders or the Operator may also propose lawsuit of default against the Borrower based on a loan agreement. The Lenders may also propose lawsuit of default based on a loan agreement or tort lawsuit based on powe of attorney agreement against the Operator. The tort suit may be proposed as long as the loss caused by the negligence of the Operator when selected the Borrower. This research suggest that OJK should improve POJK 77/2016 or compose a new regulation to regulate the provisions on the obligation to use of Financial Information Service System to the users and the organizers within peer to peer lending system, the responsibility of organizers to cooperate with credit guarantee or insurance companies, and interest rate arrangement to the peer-to-peer lending organizers."

"Kehadiran industri membuka peluang terdapatnya pencemaran lingkungan. Kajian ini menyebarkan informasi tentang pola mengenai tata cara mengatasi pencemaran lingkungan yang sebagai pola awal masukan dalam pembuatan model penghitungan ganti rugi sebenarnya. Adapun tujuan penelitian adalah: menentukan cara penghitungan ganti rugi, menetapkan komponen yang harus dipulihkan. Pembatasan terkait dengan rona lingkungan air. Pelaksanaan penelitian dilakukan dengan studi kepustakaan. Dasar kerangka pikiran yang digunakan adalah interaksi keterkaitan tiga komponen lingkungan: ekosistem manusia, ekosistem alam, dan keterkaitan dalam ekosistem. Bahwa interaksi antara manusia dengan lingkungannya adalah untuk mempertahankan dan meningkatkan kualitas keberadaannya. Kajian ini mengikuti pemikiran mengenai campur tangan manusia dalam memodifikasi lingkungan serta pemikiran mengenai daya dukung lingkungan. Karena manusia selalu menjadi penyebab munculnya pencemaran lingkungan. Area tercemar yang dimaksudkan dalam penelitian ini adalah kawasan persawahan, pertambakan dan sumur penduduk yang dibatasi pada air permukaan saja. Dengan mempergunakan dinamika interaksi antar komponen lingkungan, maka dapat diketahui bahwa antara Area Tercemar dengan Media Pencemar merupakan kesatuan. Dalam hal Industri, yang menjadi sumber pencemar adalah: a. Jenis bahan bakar yang dipergunakan dalam proses produksi; dan b. Jenis bahan baku dan bahan penunjang yang dipakai dalam proses produksi. Dalam kajian ini, kawasan industri dianggap sebagai satuan yang berperan mempengaruhi kehidupan manusia dan lingkungan kimia, fisik dan biologi karena adanya zat pencemar yang dialirkan melalui air permukaan sungai. Model pemberian ganti rugi adalah: 1. Pengujian Komponen Kimia, Fisik, dan Biologi, 2. Identifikasi zat pencemar, 3. Penentuan masa pemulihan, 4 Identifikasi fungsi area tercemar. Kajian ini mencantumkan peraturan perundangan yang menyatakan secara tersurat tentang "Pencemaran Lingkungan" dan "Pencemaran Air". Penelitian ini merupakan Kajian lebih lanjut dan penyebaran hasil penelitian Cara Penghitungan Pencemaran Lingkungan yang telah dilakukan oleh Puslit Pranata Pembangunan Universitas Indonesia."

"Suatu pengelolaan imbalan yang balk sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan dan dipahami bersama dibahas dalam Tugas Akhir. Sistem ini menggunakan struktur dan skala imbalan/gaji/upah dengan menggunakan komponen Annual Base Salary sebagai alat pengendali dan memberikan dorongan bagi karyawan untuk rnemberikan kinerja yang lebih balk dengan pendekatan teori equity. Teori equity merupakan salah satu teori motivasi yang menekankan adanya rasa fairness bagi karyawan, baik berupa internal equity maupun external equity atau external competitiveness.Internal equity merupakan suatu upaya pemahaman pars karyawan dalam melihat dirinya terhadap karyawan lain dalam satu organisasilperusahaan, untuk itu evaluasi jabatan merupakan salah alat untuk melihat bobot tugas dan tanggung jawab seseorang dalam suatu jabatan, Evaluasi jabatan menggunakan compensable factor yang beragam, untuk tiap jenjang mempunyai bobot dan tingkat yang berbeda komposisinya sehingga pola hubungan suatu kelompok tingkatan tertentu dengan yang lain akan berbeda dan hubungannya tidak lagi linier sebagai contoh kelompok operator/operative, kelompok star, kelompok supervisor, kelompok manager, dan kelompok senior manager. Masing-masing mempunyai tingkat kebutuhan conceptual, managerial, technical, human relations skills yang beragam. Hasil pembobotan berupa angka yang kemudian dikelompokan menjadi golongan jabatan.External equity atau external competitiveness dipakai untuk memahami bagaimana para karyawan menempatkan dirinya terhadap apa yang dilakukan oleh perusahaan lain terhadap karyawannya baik dalam industri yang sama maupun secara umum. Informasi pasar imbalan merupakan alat dan external equity. Untuk dapat membandingkan dengan baik maka prinsip apple to apple & orange to orange perlu dipegang bersama, sehingga akan dapat dibandingkan dengan setara.Penyusunan struktur dan skala imbalanlgajilupah yang mengacu kepada internal equity (evaluasi jabatan, nilai, golongan, garis kebijakan perusahaan, dll.) dan external equity (informasi pasar, mekanisme pasar, karakteristik pasar imbalan/gaji/upah) akan memberikan tingkat rasa adil yang lebih baik bagi karyawan dari suatu perusahaan. Rasa adil ini diharapkan akan memberi dorongan bagi karyawan untuk meningkatkan kinerjanya, sehingga diharapkan akan mendorong peningkatan dari kinerja perusahaan."

"Skripsi ini memberikan gambaran mengenai implementasi pemberian ganti rugi dan kedudukan konsinyasi dalam pengadaan tanah untuk pembangunan guna kepentingan umum. Ganti rugi harus diberikan pada pemegang hak yang hak atas tanah, bangunan, tanaman dan benda-benda lainnya diambilalih dalam pengadaan tanah, dan merupakan bentuk suatu penghormatan pada masyarakat yang telah melaksanakan kewajibannya untuk melepaskan tanahnya untuk digunakan bagi kepentingan umum. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan desain deskriptif analitis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam praktiknya terdapat ganti rugi yang berhasil diberikan secara langsung, namun terdapat pula yang dititipkan di pengadilan negeri.

---

This thesis provides an overview of the implementation of compensation granting and consignment in land procurement for public purpose development. Compensation must be given to the rights holders of land, buildings, plants and other items which rights are taken in the land procurement, and is a form of respect for the people who had been carrying out their obligation to release the land to be used for the public purpose. This research is a qualitative descriptive analytic design.

The result showed that practically, there are some successful compensations granting which are succeed to be given directly to the right holders, while some of them are deposited in the district court."

"Skripsi ini membahas tentang salah satu masalah yang terjadi dalam penyelenggaraan jasa pengiriman barang atau jasa kurir di Indonesia. Kasus yang dianalisis adalah sengketa antara Syamsir Agus melawan PT. Birotika Semesta. Dalam kasus ini, barang milik Syamsir Agus dalam proses pengiriman barang yang dilakukan oleh PT. Birotika Semesta. Berdasarkan hasil penelitian didapat bahwa pihak PT. Birotika Semesta telah melakukan kesalahan dalam menyelenggarakan kegiatan pengiriman barang yang berakhir dengan hilangnya barang milik pengguna jasa mereka. Sebagai pengguna jasa yang dirugikan, maka Syamsir Agus berhak mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum tuntutan ganti rugi terhadap PT. Birotika Semesta.

---

This thesis discusses one of problems that might be arises on the performance of courier services in Indonesia. This study analyzes a case about dispute between Syamsir Agus and PT. Birotika Semesta. In this case, Syamsir Agus? belonging was lost in the shipment process after he used the services by PT. Birotika Semesta. Based on the results obtained that PT. Birotika Semesta has made a mistake in accomplished their service in delivery of goods that ended with the loss of the service user?s goods. As a user that had been harmed, Syamsir Agus has the right to file a lawsuit for tort and demand for a compensation towards PT. Birotika Semesta."