Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Penelitian ini dimaksudkan untuk menganalisis Perubahan Pola Bagi Hasil Rumah Makan Minang (RMM) di Jakarta dari pola musyarakah menjadi pola campuran dengan memfokus pada faktor-faktor yang menyebabkannya dan implikasi dari perubahan itu terhadap pengelolaannya. RMM yang sejak semula dikelola secara musyarakah kini berubah menjadi campuran yaitu campuran antara pola musyarakah dan konvensional. Dalam pola musyarakah, semua anggota terlibat adalah kerabat danbertanggung jawab penuh terhadap operasi perusahaan dan keuntungan dinikmati bersama dan kerugian ditanggung bersama pula dalam suatu pola bagi hasil (profit and loss sharing). Dalam pola campuran anggota dan pegawai (bukan kerabat) berbagi dalam tanggung jawab; dari sisi penghasilan anggota mengikuti pola bagi hasil sedangkan pegawai (bukan anggota) mengikuti pola penggajian konvensional. Faktor-faktor yang menyebabkan perubahan pola yang dianalisis adalah variabel ekonomi dan variabel sosial yang terkait dengan perubahan pola usaha RMM. Variabel ekonomi RMM menyangkut pendapatan, biaya, dan keuntungan usaha dan pola pembagiannya; sedangkan variabel sosial menyangkut pengaruh perubahan tersebut terhadap: perubahan peran para aktor RMM dan hubungan antar mereka, efisiensi dan efektivitas pengelolaan RMM, penghasilan anggota dan pegawai, dan pola pengambilan keputusan. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif; data dikumpulkan dengan cara wawancara mendalam, pengamatan, dan kuesioner. Triangulasi dilakukan terhadap setiap data yang dikumpulkan dengan maksud memvalidasi data itu, hasilnya adalah data dengan validitas yang tinggi, kemudian kesimpulan ditarik dari data yang telah valid itu.

---

This research is aimed to analyze the Sharing Pattern Changing On the Rumah Makan Minang (RMM) in Jakarta, from Musyarakah (partnership) pattern to mixed pattern that focuses on factors that contribute to it and its implications on its management. RMM was first managed using Musyarakah and then changed into mixed pattern as a combination between Musyarakah and conventional pattern. In Musyarakah pattern members involved are relatives and fully responsible for any operational affairs of the company and profit and loss are shared equally in a pattern called profit-and-loss sharing. In mixed pattern members and employees (not relatives) share responsibilities; members apply profit-and-loss sharing in revenue whereas employees (not relatives) apply conventional payment of wages. Factors that contribute to pattern changing of which analyzed are economic and social variables, relating to business pattern changing in RMM. RMM economic variable includes revenue, cost and business profit and its sharing pattern; while social pattern includes effect of the changing on: the role changing among RMM actors and the relationship among them, efficiency and effectivity of RMM management, revenue for members and employees and the decision making pattern. This is a qualitative research; data are collected through deep interviews, observations and questionnaires. Triangulation applies on collected data by means of validating the data, resulting high-validated data and eventually conclusions can be drawn."

"Kebijakan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBH CHT) adalah salah satu bentuk penerapan konsep earmarking di Indonesia. Sebagai penerima DBH CHT terbesar di Jawa Barat, Kabupaten Karawang berhasil memanfaatkannya untuk meningkatkan fasilitas kesehatan seperti pembangunan Rumah Sakit Khusus Paru dan Puskesmas Rawat Inap. Namun demikian, pemanfaatan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau tidak ada yang mencapai target anggaran dalam lima tahun terakhir. Oleh karena itu, penelitian ini mengevaluasi kebijakan pemanfaatan alokasi kebijakan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau di Kabupaten Karawang dengan harapan hasil penelitian ini dapat memberikan pengetahuan baru baik untuk pemerintah pusat maupun pemerintah daerah sehingga pemanfaatan DBH CHT kedepannya dapat direalisasikan lebih maksimal sesuai dengan regulasi yang berlaku. Penelitian ini dilaksanakan dengan pendekatan post-positivist dengan teknik pengumpulan data kualitatif. Penelitian ini menganalisis dengan enam kriteria evaluasi kebijakan yang dikemukakan oleh Dunn, yaitu efektivitas, efisiensi, responsivitas, kecukupan, perataan, dan ketepatan. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa pemanfaatan DBH CHT untuk aspek kesehatan telah dilaksanakan cukup baik. Namun demikian, untuk aspek kesejahteraan masyarakat dan penegakan hukum masih belum maksimal pemanfaatannya. Aspek kesejahteraan masyarakat, sulit untuk dimanfaatkan karena karakteristik Kabupaten Karawang belum sesuai dengan peraturan yang berlaku. Kemudian, penegakan hukum sulit dimanfaatkan karena belum terjalinnya komunikasi yang baik antara pemerintah daerah dan Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai setempat.

---

The Policy Revenue Sharing of Tobacco Excise is one of the implementation concept of earmarking in Indonesia. As the largest recipient of the CHT DBH in West Java, Karawang Regency has succeeded in utilizing it to improve health facilities such as the construction of a Special Pulmonary Hospital and Inpatient Health Center. However, the utilization of the Revenue Sharing of Tobacco Excise has not reached the budget target in the last five years. Therefore, this study will evaluate the policy on the utilization of Revenue Sharing of Tobacco Excise Sharing Fund allocation in Karawang Regency with the hope that the results of this study can provide new knowledge for both the central government and local governments so that the utilization of DBH CHT in the future can be realized more optimally in accordance with the regulation. This study analyzes the six policy evaluation criteria proposed by Dunn which are effectiveness, efficiency, responsivity, adequacy, appropriateness, and equity. The results of this study indicate that the utilization of Revenue Sharing of Tobacco Excise for the health aspect has been implemented quite well. However, for the aspect of community welfare and law enforcement, the utilization is not optimal yet. The aspect of community welfare is difficult to utilize because the characteristics of Karawang Regency are not inline with the regulation. Moreover, Law enforcement is difficult to utilize because the communication between the local government and the local Customs and Excise Supervision and Service Office is not yet sufficient enough."

"ABSTRAKDalam pelaksanaan desentralisasi fiskal di Indonesia terdapat fenomena kurang/lebih bayar dana bagi hasil sumber daya alam mineral dan batubara yang menimbulkan utang dan piutang antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Penelitian ini bertujuan untuk menjawab bagaimana fenomena tersebut bisa terjadi serta dampaknya. Penelitian studi kasus dilakukan dengan pendekatan kualitatif terhadap data keuangan, peraturan, dan wawancara dengan responden terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa fenomena tersebut secara umum disebabkan oleh kebijakan dan perencanaan yang kurang memadai. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran penyebab, kondisi dan dampak fenomena tersebut sehingga dapat mengurangi potensi kurang/lebih bayar dana bagi hasil, serta peningkatan transparansi antar pemerintah.

---

ABSTRACTIn implementing fiscal decentralization in Indonesia there is a phenomenon of less/over payment revenue sharing funds from mineral and coal resources that create debt and receivables between the Central Government and the Regional Government. This study aims to answer how this phenomenon can occur and its effects. Case study research is conducted with a qualitative approach towards financial data, regulations, and interviews with related respondents. The results of the study indicate that this phenomenon is generally caused by inadequate policies and planning. This study is expected to provide an overview of the causes, conditions and impacts of this phenomenon so that it can reduce the potential for less/over payment revenue sharing funds, as well as increase transparency among governments."

"Laporan Skripsi ini bertujuan membahas proses mekanisme perolehan pendapatan Nilai Strategis Reklame NSR bagaimana proses pengakuan dan pencatatanya dalam laporan keuangan kendala kendala yang dihadapi oleh Biro Tata Ruang dan Lingkungan Hidup terkait perolehan NSR serta apa saja upaya upaya yang dapat direkomendasikan untuk mengatasi permasalahan yang ada Hasil laporan ini menunjukkan bahwa pengakuan dan pencatatan Nilai Strategis Reklame telah sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku Namun masih terdapat berbagai kendala dalam perolehan NSR diantaranya adalah penentuan titik piutang yang belum jelas belum adanya unsur penagihan dan proses rekonsiliasi pendapatan yang memakan waktu cukup lama

---

The objective of this research is describe the process of mechanism of obtaining revenue of Billboard Strategic Value BSV to explain the calculation and recognition in the financial statements Constrains that faced by Biro Tata Ruang dan Lingkungan Hidup related on obtaining BSV and any attempts that can be recommended to overcome the constrains The results show that the calculation and recognition of BSV had compatible requirements of the regulation that stand However there are several constraints on obtaining BSV revenue the constraints are determine receivables recognition there is no billing system and the process of revenue reconciliation which takes a long time"

"ABSTRACTKonsep earmarking di Indonesia salah satunya diterapkan pada Kebijakan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau. Kabupaten Pasuruan merupakan salah satu pelaksana kebijakan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau di Indonesia. Penelitian ini membahas mengenai Implementasi Kebijakan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau di Kabupaten Pasuruan. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Penelitian ini menganalisis dari sisi isi implementasi dan sisi lingkungan implementasi. Hasil penelitian ini menujukkan bahwa pada sisi isi kebijakan berhubungan dengan perubahan Peraturan Menteri Keuangan yang tadinya dianggap lebih memiliki keuntungan bagi daerah penerima Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau sekarang menyebabkan pelaksanaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembaku terlalu ketat, sedangkan dari sisi lingkungan implementasi adanya perbedaan interpretasi Peraturan Menteri Keuangan dan kurangnya komunikasi antara organisasi perngkat daerah pelaksana kebijakan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau di Kabupaten Pasuruan menjadi penyebab tidak terserapnya Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau dengan optimal.Konsep earmarking di Indonesia salah satunya diterapkan pada Kebijakan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau. Kabupaten Pasuruan merupakan salah satu pelaksana kebijakan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau di Indonesia. Penelitian ini membahas mengenai Implementasi Kebijakan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau di Kabupaten Pasuruan. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Penelitian ini menganalisis dari sisi isi implementasi dan sisi lingkungan implementasi. Hasil penelitian ini menujukkan bahwa pada sisi isi kebijakan berhubungan dengan perubahan Peraturan Menteri Keuangan yang tadinya dianggap lebih memiliki keuntungan bagi daerah penerima Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau sekarang menyebabkan pelaksanaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembaku terlalu ketat, sedangkan dari sisi lingkungan implementasi adanya perbedaan interpretasi Peraturan Menteri Keuangan dan kurangnya komunikasi antara organisasi perngkat daerah pelaksana kebijakan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau di Kabupaten Pasuruan menjadi penyebab tidak terserapnya Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau dengan optimal.

---

ABSTRACTThe concept of earmarking in Indonesia is applied to the Revenue Sharing of Tobacco Excie. Pasuruan regency is one of the implementers of Revenue Sharing of Tobacco Excise in Indonesia. This research disscusses regarding The Implementation of the Revenue Sharing of Tobacco Excise in Pasuruan regency. The approach used is qualitative descriptive method. This study analyzes of the content of policy and the context of implementation. Results of this study is on the content of the policy related to the change of the Minister of Finance Regulation that was considered more advantageous for the recipent before than the new one because the new one is too tight, while from the context of policy has a difference of Minister of Finance Regulation on the interpretation between the local government and the central government who implement the regulation in Pasuruan regency is the cause of the absorption of funds that are not maximal. "

"ABSTRAKPenelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi kontrak bagi hasil tersebut dilihat dari sisi penerimaan negara dan beban yang harus ditanggung kontraktor K3S. Metode penelitian ini adalah kualitatif. Tujuan penelitian ini bersifat deskriptif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kebijakan ini memberikan kenaikan yang signifikan pada penerimaan negara dan beban yang harus ditanggu kontraktor. Selain itu, penelitian ini juga menunjukkan bahwa masih adanya ketidakpastian hukum atas peraturan pelaksana. Saran yang dapat diberikan adalah harus adanya peraturan pelaksana yang jelas serta harus ada insentif baru yang diberikan kepada kontraktor.

---

ABSTRACTThis research has goals to analyze the implementation of the new PSC gross split in terms of state revenue and the burden that must be borne by the contractors. The method of this research is qualitative. The purpose of this study is descriptive. The results of this study indicate that the policy gives significant increasement on state revenues and contractors burden. Also, this study indicate that there are no legal certainty in implementation regulation especially in tax regulation. An advice to resolve this issue is to implement the implementation regulation and give new insentifs for the contractors."

"Upah memiliki peranan penting bagi pekerja, bagi pemilik usaha, dan bagi pemerintah, oleh karena itu keseimbangan pengupahan harus diupayakan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah model upah bagi hasil dapat memenuhi ketentuan upah minimum dan upah harian, juga untuk mengetahui apakah dengan menggunakan model bagi hasil ini pekerjaan yang sama di tempat yang berbeda memberikan hasil yang sama atau berbeda, serta untuk mengetahui urutan alasan mengapa model bagi hasil digunakan dalam usaha. Uji beda dua sample (Two-Sample T-Test) digunakan untuk mengetahui perbandingan upah bagi hasil dengan upah minimum dan upah harian, sedangkan anova digunakan untuk mengetahui perbandingan upah diantara pekerjaan yang sama di tempat yang berbeda. Obyek penelitian adalah Puti Minang Group, upah minimum dan upah harian RM. Kemang Group. Hasil penelitian membuktikan bahwa model upah bagi hasil dapat melebihi upah minimum dan upah harian pada tahun 2008 dan 2009. Model bagi hasil juga memberikan nilai yang sama untuk jenis pekerjaan yang sama dimanapun pekerjaan itu dilakukan. Alasan utama pemilik usaha menggunakan model bagi hasil yaitu menggunakan bagi hasil karena dalam rangka mencontoh nabi/alasan agama, memiliki kecocokan dengan alasan karyawan sebesar 72,32%.

---

Wages have an important role for the workers, for the business owners, and for the govemment, therefore the balance of remuneration should be pursued. This study aims to determine whether the wage of model profit sharing to meet the minimum wage of provisions and daily wage, as well as to determine whether to use the model for this outcome is the same job in different places gives the same of value or different, and to determine why the model sharing used in the business by the owners. Two-Sample T-Test is used to determine the ratio between sharing wages with the minimum wage and daily wages, while the ANOI64 used to compare the wages of similar jobs in different places. The object of research is Puti Minang Group, the minimum wage and daily wage from RM.Kemang Group. Research shows that wages of the sharing model exceed the minimum wage and daily wage in 2008 and 2009. Model of the sharing also provide the same value for the same type of work where the work was done. The main reason by business owners use the sharing model is to follow the example of the prophet / religious reasons, have a match with the reason of the employee for 72.32%."

"Setiap manusia merupakan mahluk sosial, dimana manusia membutuhkan suatu pekerjaan untuk menjalankan kehidupannya, artinya manusia membutuhkan pekerjaan agar mendapatkan upah sebagai imbalan, di Indonesia terdapat beberapa bentuk sistem pengupahan antara lain ada Sistem Pengupahan Bagi Hasil yang dimana sistem ini biasanya digunakan oleh ada istiadat minang untuk menjalankan suatu usaha Restauran padang. Berdasarkan metode penelitian yang telah dilakukan secara yuridis normatif, peneliti melakukan penelitian menggunakan bahan pustaka dan data sekunder mengenai pengupahan bagi hasil melalui wawancara, maka berdasarkan hasil penelitian tersebut pengupahan bagi hasil merupakan suatu sistem pengupahan antara buruh dan pengusaha yang diberikan dalam periode tertentu melalui pembagian hasil keuntungan sesuai dengan besaran MATO, dalam penjalanannya sistem pengupahan ini terdapat hubungan dalam pengaruh pada produktivitas kerja buruh dan juga dalam pelaksanaannya menimbulkan Tanggung Jawab Buruh seperti yang telah dijalankan oleh Restuaran Padang Begadang dan juga Restauran Padang Garuda dengan melakukan perjanjian kerja sama antara pemilik usaha dan kepala buruh dan perjanjian kerja antara kepala buruh dan buruh.

---

Every Humans are social creatures (zoon politicon), Where People Need A Job for a review running their lives. Its the meaning that humans need jobs in order to earn a reward, in Indonesia there are several forms of the wage system, among others, there Wage System with Profit Sharing, where the system is normally used by minang culture there to run a business Padang restaurants. Based on the method of research that has been done normative juridical, researchers to research using library materials and secondary data about wage system with profit sharing through by interviews, then based on the result of research about wage system with profit sharing, the result is a wage system between the workers and employers are given for specific periods through profit sharing in accordance with the amount of MATO, in implementation of wage system, this system there have a relationship in the effect for productivity of labor and Also in its implementation raises Responsibility Labour as it has been run by Restuaran Padang Padang Restaurant Begadang and Garuda with the cooperation agreements between the business owner and the head of the labor and employment agreement between the heads of workers and laborers."

"Skripsi ini bertujuan untuk meneliti metode pengakuan pendapatan dan beban di perusahaan konstruksi Indonesia yaitu PT Wijaya Karya Tbk dan PT Waskita Karya Tbk apakah telah sesuai dengan penerapan yang diatur dalam PSAK No 34 Revisi 2010 Selain itu akan dibahas juga mengenai hubungan antara responsibility center pada proyek dengan proses pengakuan pendapatan dan beban.

---

The purpose of this study is to analyze the revenue and expense recognition methods of PT Wijaya Karya Tbk and PT Waskita Karya Tbk whether those companies have applied PSAK No 34 Revised 2010 This study also tries to analyze the relation between performance evaluation responsibility center on projects and the process of recognizing the revenues and expenses."

"The implementation of decentralization policy gives the local government a larger authority. The implementation needs proper funding from the local government. In order to support implementation authority, fiscal desentralization policy is being run by the central government. Even though having a large authority, Bekasi municipality felt that their original local revenue is still inadequate. This research focuses on how the strategy of Bekasi municipality increases their original local revenue and the factors that affect their strategy."