Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Penelitian ini dilatarbelakangi oleh meningkatnya kasus penyalahgunaan narkoba yang jumlahnya semakin signifikan dari tahun ke tahun, terutama pada kalangan remaja. meluasnya penyalahgunaan narkoba ditengarai disebabkan oleh berbagai faktor, baik internal maupun eksternal. Jika faktor eksternal antara lain berupa pengaruh lingkungan dan adanya ketersediaan narkoba, sedangkan faktor internal berasal dari permasalahan dalam keluarga yang mendorong anak untuk mencoba dan kemudian menjadi penyalahguna narkoba.Penelitian ini bertujuan untuk merekomendasi upaya-upaya apa saja yang dapat dilakukan keluarga untuk membentengi remaja dari bahaya penyalahgunaan narkoba dari sudut pandang komunikasi dan sistem keluarga. Metodologi yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dimana pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam. Dengan mengambil lokasi di Kecamatan Kalideres Jakarta Barat, penelitian dilakukan terhadap lima keluarga yang salah satu anggotanya terlibat penyalahgunaan narkoba, dengan batasan yaitu: pertama; keluarga utuh dimana kedua orangtua tidak bercerai, kedua; mewakili tingkat ekonomi menengah ke bawah dan menengah ke atas, ketiga; mewakili keberagaman tempat tinggal, perkampungan dan kompleks perumahan. Penelitian ini dilakukan selama bulan Oktober dan November 2008, dengan harapan agar mendapatkan hasil yang maksimal dengan waktu yang longgar.Analisis data dilakukan secara kualitatif untuk memperoleh hasil: pertama, tipologi komunikasi keluarga, kedua, tipologi sistem keluarga, ketiga, hubungan antara tipologi komunikasi dengan tipologi keluarga yang dilakukan menggunakan analisa kuadran, keempat, menentukan upaya-upaya apa saja yang dapat dilakukan keluarga untuk membentengi remaja dari bahaya penyalahgunaan narkoba.Hasil yang didapat dari analisis data tersebut menunjukkan bahwa pada keluarga yang menjadi subyek penelitian ditemukan pola komunikasi Stimulus Response dan ABX tidak simetri yang bersifat negative. Sedangkan sistem keluarga yang ditemukan adalah sistem keluarga Enmeshed (kaku), Separated (terpisah) dan Disengaged (tercerai berai). Analisis hubungan antara kedua variabel tersebut dengan menggunakan kuadran menunjukkan empat keluarga berada pada kuadran II atau masuk dalam kategori RAWAN terhadap bahaya penyalahgunaan narkoba, sedangkan satu keluarga berada pada kuadran IV atau masuk dalam kategori RENTAN terhadap bahaya penyalahgunaan narkoba. Dengan mengacu pada hasil analisa tersebut maka upaya yang dilakukan untuk membentengi keluarga adalah dengan mengupayakan keluarga tersebut berada pada zona aman, dengan menjalankan tipe komunikasi interaksional dan tipe keluarga Connected (terhubung) sebagai bentuk yang ideal.Kesimpulan yang didapatkan adalah bahwa pola komunikasi dan sistem keluarga sangat mempengaruhi tingkat kerentanan terhadap penyalahgunaan narkoba. Keluarga dengan tipe komunikasi ABX Tidak Simetri dan tipe keluarga Disengaged akan berada pada kategori rawan, demikian pula dengan keluarga yang memiliki tipe komunikasi Stimulus Respons negative dan tipe keluarga Separated,dengan pengertian RAWAN (threatened). Sedangkan keluarga dengan tipe komunikasi Stimulus Response dan tipe keluarga Enmeshed akan berada pada kategori RENTAN (Vulnerable).Dengan mengacu pada hasil analisa tersebut maka upaya yang dilakukan untuk membentengi keluarga adalah dengan mengupayakan keluarga tersebut berada pada zona AMAN, dengan menjalankan tipe komunikasi Interaksional dan tipe keluarga Connected sebagai bentuk yang ideal. Demi suksesnya upaya untuk membentengi keluarga dari bahaya penyalahgunaan narkoba, ada beberapa hal yang dapat dilakukan. Pertama dengan meningkatkan komunikasi orangtua dan anak dan meningkatkan kebersamaan antara anggota keluarga. Kedua dengan memberikan pendidikan sedini mungkin pada anak tentang dampak buruk penyalahgunaan narkoba sehingga pada gilirannya anak dapat mengatakan tidak pada narkoba.

---

The background of this research is based on the increasing number of illicit drugs abuse which gets more significant over the recent years, especially among teenagers/juvenile. The widespread of illicit drugs abuse has been assumed to be caused by various factors, both internal and external. If the external factors are the influence from surrounding or peer pressure and the availability of illicit drugs, while internal factor is appear from family problem which leads children to try and further become drugs addicts.This research is aiming to recommend the efforts which can be obtain by families to protect their children from illicit drugs abuse from the perspective of communicational pattern and family system. The methodology applied in this research was qualitative method where the data collection was conducted through in-depth interview. By taking the location in Kalideres district, West Jakarta, the research was conducted to five families which one of the family members get involved in illicit drugs abuse, with limitations as follows: first; intact families where none of the parents get divorced, second; representing mid-lower economic and mid-upper economic background, third; representing the diversity of residents, suburb and housing complex. This research was conducted during October and November 2008, with hope to get the maximum result through loose timing.Data analysis was done qualitatively by using the variables of communication pattern and family system to obtain the results of: First, types of communication; second, type of family system; third, the relation between type of communication and type of family system using the quadrant analysis; and fourth, determine the efforts can be done to protect teenagers/juveniles from the danger of illicit drugs abuse.The results acquired from the data analysis shown that in five families as subjects in this research tyoe of communication found were Stymulus-Response and Non Symetric ABX Triangle. Meanwhile the type of family were Enmeshed, Separated and Disengaged. The analysis towards the relations between those two variables using quadrant analysis shown that for families out of five are in quadrant III or categorized as THREATENED against the danger of illicit drugs abuse, while one other family is in quadrant IV or categorized as VULNERABLE against the danger of illicit drugs abuse.The conclusion obtained from this research was that type of communication and family system were very much affecting the level of vulnerability against illicit drugs abuse. Families with ABX Non Symmetric type of communication and Disengaged system will be categorized as THREATENED, as well as families with Stimulus Response type of communication and Separated family system. Meanwhile family with communication type of Stimulus-Response and Enmeshed family system will be categorized as VULNERABLE.By focusing on the results of the analysis, thus the efforts can be done to protect the family is to put the family in SAFE zone, by conducting Interactional communication type and Connected family as the most ideal form.To succeed the efforts to protect families from the danger of illicit drugs abuse there are some things can be done. First by improving communication between parents and children and increasing togetherness among family members. The second one is by giving early education regarding the danger of drugs abuse towards children so in their turn they can say no to drugs."

"Penyalahgunaan NAPZA mempakan masalah kesehatan masyarakat. Kepatuhan terapi dapat menurunkan resiko serta beban terapi ketergantungan NAPZA, dan beberapa faktor diprcdiksi berhubungan dengan hal tersebut. Penelitian kuantitatif dengan desain cross sectional dilakukan terhadap 211 pasien ketergantungan NAPZA yang telah menjalani terapi rumatan metadon minimal selama 1 tahun. Analisis data primer hasil wawancara dan tes min terhadap kandungan moriin dan benzodiazepine, serta data sekunder konsistensi pengambilan dosis harian metadon menunjukan hasil bahwa pasien yang patuh melakukan terapi (47,4%) Iebih rendah dari yang tidak patuh (52,6%) - Lama terapi (> 24 bulan) adalah faktor yang berhubungan erat dengan kepatuhan terapi (nilai p= 0,001; 0R=2,569). Untuk mempertahankan pasien tetap dalam terapi dianjurkan dengan berbagai pendekatan melalui individu, keluarga dan masyarakat. Kesepakatan target terapi perlu dilakukan untuk mengevaluasi kualitas dan kuantitas layanan yang diharapkan yang didukuug dengan manajemen terapi komprehensif yang mengacu pada kepuasan pelanggan

---

Drug abuse is recognized as a major health issue. Compliance on drugs therapy could reduce the risks and burdens of treatment, many factors having predicted with it. Analysis with cross sectional design was done to 211 drug abuse patients who had already done methadone maintenance therapy at least up to 1 year. A primary data analysis using interview and urin drug screen to detect morphin and benzodiazepine, and secondary data_ using the methadone dosed taking consistency daily, shows that percentage of patients compliance (47,4%) is lower than non-compliance (52,6%). Long time therapy (> 24 months) was the influential factor to compliance (p value = 0,00l, 0R=2,569). Keeping the patients in treatment is recommended using multiple way through individual, family, and society approaches. Agreement in therapy target is necessary to be done in order to evaluate the expected quality and quantity of the service. It can be done with comprehensive therapy management that refer to costumer satisfaction."

"Salah satu program rehabilitasi sosial di Panti Sosial Pamardi Putera Khusnul Khotimah Serpong Tangerang adalah resosialisasi. Program resosialisasi ini bertujuan membantu remaja dalam proses reintegrasi serta penyesuaian diri remaja di dalam kehidupan bermasyarakat, menumbuhkan dan mengembangkan kemauan masyarakat untuk menerima kehadiran remaja di dalam keluarga dan lingkungan sosialnya.Dalam penelitian ini diteliti tiga masalah, yaitu pertama, bagaimana karakteristik dan latar belakang penyalahgunaan Napza pada remaja. Kedua bimbingan apa raja yang diberikan kepada remaja bekas korban penyalahgunaan Napza di dalam proses resosialisasi. Ketiga, bagaimana pandangan keluarga, masyarakat (masyarakat sekitar dan pengguna jasa) terhadap remaja korban penyalahgunaan Napza.Untuk memperoleh data primer dan sekaligus pokok permasalahan yang akan diteliti di atas, penulis telah melakukan penelitian yang bersifat deskriptif, dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Penelitian deskriptif dilakukan melalui suatu wawancara mendalam, baik dengan informan utama (tiga orang remaja korban penyalahgunaan Napza di PSPP Khusnul Khotimah dan satu bekas residen panti yang telah bekerja di bengkel) maupun informan penunjang (petugas panti, keluarga, masyarakat sekitar dan pengguna jasa).Hasil penelitian menunjukkan bahwa Latar betakang penyalahgunaan Napza yang dihadapi keempat informan remaja korban penyalahgunaan Napza (Panto, Ali, Udin dan Dicky) disebabkan karena adanya faktor internal yang bersifat psikologis, yaitu kepribadian dan faktor sosiologis, yaitu strata sosial keluarga informan yang dominan berasal dari lapisan masyarakat bawah/keluarga tidak mampu. Faktor eksternal meliputi kondisi keluarga, teman sebaya dan lingkungan social budaya (subkultur) yang devian.Dalam program resosialisasi di panti ini, remaja diberikan empat jenis bimbingan agar remaja korban penyalahgunaan Napza memiliki ketrampilan dan kemampuan untuk berintegrasi dengan masyarakat, antara lain: pertama, bimbingan kesiapan dan peran serta masyarakat. Kedua, bimbingan pemantapan usaha/kerja. Ketiga, bantuan pengembangan usaha /kerja/sekolah. Keempat, penempatan dan penyaluran. Proses resosialisasi yang dilaksanakan di dalam panti dari keempat jenis kegiatan tersebut belum secara optimal dilaksanakan sebagaimana ditetapkan dalam program panti. Peran serta dan kepedulian masyarakat sekitar dalam membantu proses resosialisasi remaja korban penyalahgunaan Napza masih kurang optimal. Keterlibatan masyarakat bersama remaja residen panti masih bersifat spontanitas dan kurang berkesinambungan. Pada tahap kegiatan bimbingan pemantapan usaha/kerja, masyarakat (pengguna jasa) telah menjalin kerjasama/kemitraan yang cukup baik dengan pihak panti dalam penerimaan residers panti termasuk informan penelitian melalui kegiatan Praktek Belajar Kerja.Dukungan, penerimaan dan peran serta aktif keluarga dan masyarakat sangat diperlukan dalam rangka membantu proses penyesuaian diri remaja di lingkungan masyarakat. Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa hanya ada satu keluarga informan dari keempat informan yang memandang permasalahan penyalahgunaan Napza sebagai masalah potensial yang harus dikembangkan dalam proses akomodasi keluarga, yaitu memberikan dukungan dan membantu proses penyesuaian diri remaja di masyarakat secara optimal (terjadi pada kasus informan Dicky). Sedangkan orang tua ketiga informan lainnya (Panto, Ali dan Udin) kurang mendukung proses resosialisasi mereka di dalam panti maupun di lingkungan masyarakat. Hal ini disebabkan berbagai faktor, di antaranya rendahnya tingkat pendidikan orang tua, masih menganggap permasalahan Napza pada anak sebagai aib keluarga dan ketidakmampuan ekonomi keluarga. Terdapat perubahan pandangan masyarakat sekitar terhadap keempat informan korban penyalahgunaan napza yang sebelumnya menunjukkan sikap sinis, antipati dan curiga/berprasangka buruk, berubah menjadi simpati dan menerima kehadiran keempat informan mantan pengguna Napza tersebut setelah keempat informan menjalankan program resosialisasi yang melibatkan warga masyarakat sekitar. Di lain pihak, pengguna jasa dalam hal ini pemilik bengkel lebih toleransi, menerima keempat informan dalam praktek belajar kerja bahkan ada di antara keempat informan yang di terima bekerja sebagai tenaga kerja tetap di bengkel.Program kegiatan melalui forum pertemuan family therapy, family support group yang melibatkan residen dan keluarganya, kegiatan dialog interaktif dan penyuluhan sosial yang melibatkan petugas panti, residen panti, keluarga dan masyarakat perlu dilaksanakan secara terpadu dan berkesinambungan dalam rangka optimalisasi reintegrasi remaja di dalam lingkungan keluarga dan masyarakat. Dengan demikian remaja mantan penyalahguna Napza diharapkan dapat menjalankan fungsi sosialnya secara wajar dan berperan di dalam lingkungan keluarga, lingkungan kerja dan masyarakat secara maksimal."

"[ABSTRAKMuseum Polri tidak hanya berperan memberikan pendidikan dan pengetahuankepada anggota Polri, namun juga bagi masyarakat terutama yang berhubungandengan persoalan-persoalan sosial, salah satunya yang berkaitan denganpermasalahan narkoba yang semakin meningkat di masyarakat. Perkembangan diIndonesia yang saat ini bukan hanya sebagai pasar dan tempat transit bagiperedaran narkoba yang dilakukan oleh jaringan internasional tetapi sudah bisadikatakan mampu untuk memproduksi dalam memenuhi permintaan yang sangattinggi di dalam negeri, dan bahkan disinyalir mengekspor hasil produksi ke luarnegeri. Akan tetapi koleksi dan informasi mengenai narkoba saat ini dianggapbelum dapat mewujudkan edukasi bahaya penyalahgunaan narkoba karenapameran yang ada belum menampilkan keseluruhan informasi dan pengetahuanmengenai narkoba secara jelas dan utuh kepada masyarakat. Oleh karena itudibutuhkan konsep pengembangan ruang pameran pemahaman tentang narkobasebagai cara preventif dan pre-emtif selain dengan melakukan cara represif. Tesisini menggunakan metode kualitatif dan menerapkan teori pendidikankonstruktivis yang disesuaikan dengan perkembangan yang ada sehingga mampumenciptakan ruang pameran yang melibatkan masyarakat secara aktif.

---

ABSTRACTIndonesian National Police Museum not only serves in giving education andknowledge to Policeman, but also for publics especially related to social issues.One of the issues is narcotics and dangerous drugs. Today, Indonesia is not onlyas a market place or transit point for international drug trafficking but also is ableto produce in order to meet the high demand in the country itself, and evenexports overseas. In Indonesian National Police Museum, the collection andinformation about narcotics and dangerous drugs are not considered in deliveringthe message and education of the abuse of narcotics and dangerous drugs becausethe exhibition is not displaying the whole information and knowledge clearlyabout narcotics and dangerous drugs to public. Hence, it needs to develop theconcept at the exhibition room for the understanding of narcotics and dangerousdrugs as a preventive and preemptive methods, beside the repressive method. Thisstudy uses qualitative methods and applies constructivist education theory suitedwith the existing condition in order to create exhibition room which engages thepublic actively, Indonesian National Police Museum not only serves in giving education andknowledge to Policeman, but also for publics especially related to social issues.One of the issues is narcotics and dangerous drugs. Today, Indonesia is not onlyas a market place or transit point for international drug trafficking but also is ableto produce in order to meet the high demand in the country itself, and evenexports overseas. In Indonesian National Police Museum, the collection andinformation about narcotics and dangerous drugs are not considered in deliveringthe message and education of the abuse of narcotics and dangerous drugs becausethe exhibition is not displaying the whole information and knowledge clearlyabout narcotics and dangerous drugs to public. Hence, it needs to develop theconcept at the exhibition room for the understanding of narcotics and dangerousdrugs as a preventive and preemptive methods, beside the repressive method. Thisstudy uses qualitative methods and applies constructivist education theory suitedwith the existing condition in order to create exhibition room which engages thepublic actively]"

"ABSTRAKPenulisan ini secara deskriptif menarasikan pelajar yang menggunakan tempat tinggal (rumah orang tua dan rumah kost) untuk melakukan tindak pidana berupa penyalahgunaan narkoba, dimana idealnya tempat tinggal bagi pelajar haruslah dapat menjadi lokasi untuk beristirahat dan beraktifitas yang sesuai dengan keberadaan seseorang sebagai pelajar. Namun pada kenyataannya terdapat banyak kasus pelajar yang menggunakan tempat tinggal digunakan sebagai tempat untuk menyalahgunakan narkoba.Dalam penulisan ini menjelaskan beberapa konsep place dan Place moral aspect dan persepsi masyarakat (reaksi sosial) terhadap pelaku dan tempat yang dapat menimbulkan pembacaan moral dari warga masyarakat sekitar, sehingga memunculkan redefinisi makna private dan publik.

---

ABSTRACTThese script in description narrated students that using living places (parents house and boarding house) to doing criminal attitude as using drugs, where the ideal living house for students must can be location to resting and activiting that suitable with someone status as a student. However in reality occur many case that students using living house for place to using drugs.In these script describe some concept of place and Place moral aspect and community perception (social reaction) towards subject and place that can inflict moral reading from community around, that inflict redefinition private and public mean."

"Penelitian ini bertujuan menggambarkan pelaksanaan penjatuhan hukuman disiplin bagi PNS, pengaktifan kembali PNS yang terlibat penyalahgunaan NAPZA dan juga kendala-kendala yang dihadapi. Pemerintah provinsi DKI Jakarta dan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia diambil sebagai studi, karena Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Ibu kota negara dan pusat pemerintah dan Kementerian Hukum dan HAM sebagai Kementerian besar dengan kepegawaian terbaik nomor empat menurut BKN serta kementerian yang membawahi Lembaga Pemasyarakatan khusus narkoba. Pendekatan penelitian menggunakan post-positivist dan metode data analisis successive approximation, karena berangkat dari hubungan antara perilaku dan tindakan manusia. Kosep teori manajemen sumber daya manusia dengan variabel disiplin pegawai dan penempatan pegawai digunakan dalam menganalisis pelaksanaan proses dan prosedur dalam penjatuhan hukuman disiplin dan pengaktifan kembali PNS dengan kasus penyalahgunaan NAPZA. Hasil dalam pelaksanaan penjatuhan hukuman disiplin adalah keputusannya dilakukan secara terpusat dalam instansi tertinggi sesuai golongan dan jabatannya. Hasil yang didapatkan adalah kedua proses dan prosedur belum berjalan dengan baik, karena penjatuhan hukuman disiplin yang seharusnya berjalan paralel dengan berjalannya tuntutan hukum pidana kenyataannya menunggu keputusan hukuman yang berkekuatan hukum tetap dari pengadilan negeri setempat. Pengaktifan kembali bagi PNS yang telah selesai menjalankan hukuman inkracht di bawah dua tahun dapat dikembalikan ke instansi, namun belum memiliki aturan yang jelas bagaimana proses dan prosedur penempatan yang digunakan setelah pengaktifan kembali PNS tersebut. Kementerian Hukum dan HAM memiliki proses dan prosedur yang lebih memadai dibandingkan dengan pemerintah daerah provinsi DKI Jakarta, hal ini dikarenakan jumlah dari pelanggar disiplin tindak pidana khusus ini lebih banyak dilakukan oleh pegawai Kementerian Hukum dan HAM. Kebutuhan akan peraturan perundang-undangan yang spesifik bagi setiap PNS yang melanggar disiplin khususnya penyalahgunaan NAPZA dibutuhkan guna menentukan penanganan rehabilitasinya, serta pengaktifan kembali jika diperlukan. Pada kenyataannya peraturan perundang-undangan khusus yang mendasari tentang PNS yang terlibat narkoba belum ada, sehingga banyak terkaan yang dilakukan oleh PPK dan PyB hanya berdasar pada UU No. 5 Tahun 2014, PP 53 Tahun 2010 dan PP 11 Tahun 2017.

---

This study aims to describe the implementation of disciplinary sentences for civil servants, reactivation of civil servants involved in drug abuse and also the obstacles faced. The DKI Jakarta provincial government and the Ministry of Law and Human Rights were taken as a study, because the DKI Jakarta Provincial Government and the central government and the Ministry of Law and Human Rights as major ministries with the best staffing number four according to BKN and the ministry in charge of special drug prison. The research approach uses post-positivist and data analysis methods of successive approximation, because it departs from the relationship between human behavior and actions. The concept of human resource management theory with employee discipline variables and employee placement is used in analyzing the implementation of processes and procedures in the imposition of disciplinary penalties and reactivation of civil servants with drug abuse cases. The result of implementing disciplinary penalties is that decisions are made centrally in the highest institutions according to their class and position. The results obtained are that both processes and procedures have not gone well, because the imposition of disciplinary sentences that should have run parallel with the passage of criminal lawsuits in fact awaits a verdict that has permanent legal force from the local district court. Reactivation of civil servants who have finished running an inkracht sentence under two years can be returned to the agency, but do not yet have clear rules on how the placement process and procedures are used after reactivating the civil servant. The Ministry of Law and Human Rights has more adequate processes and procedures compared to the provincial government of DKI Jakarta, this is because the number of violators of special criminal acts is mostly carried out by employees of the Ministry of Law and Human Rights. The need for specific legislation for every civil servant who violates discipline, especially drug abuse, is needed to determine the handling of rehabilitation, and reactivation if needed. In fact, the specific legislation that underlies the civil servants involved in drugs does not yet exist, so many of the guesswork done by build officer and authorized officer  is only based on Law No. 5 of 2014, Government Regulation 53 of 2010 and Government Regulation 11 of 2017."

"Adanya peningkatan kasus penyalahgunaan narkoba di kota Bogor, pada tahun 2007 tercatat sebesar 133 kasus dan mengalami peningkatan menjadi 144 kasus pada tahun 2008. Adapun jenis penyalahgunaan narkoba yang terbesar adalah narkotika jenis heroin/putaw dan cara penggunaannya banyak yang disuntikan kedalam intravena. Jumlah pengguna narkoba suntik di kota Bogor, hingga Januari 2009 mencapai 4590 orang yang semuanya berisiko dalam penularan HIV. Hingga Januari 2009, kota Bogor berada pada posisi kedua dalam kasus HIV di Jawa Barat dengan kenaikan jumlah kasus dari 447 menjadi 480 kasus. Oleh karena itu program pengurangan dampak buruk dari penularan narkoba suntik mutlak diperlukan. Salah satunya yaitu dengan program terapi rumatan metadon (PTRM) jangka panjang, diminum peroral setiap hari dihadapan petugas yang dapat mencegah penularan HIVAIDS yang disumbangkan oleh para pengguna jarum suntik.Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh informasi yang mendalam tentang perilaku keteraturan minum metadon pada klien PTRM UPTD Puskesmas Bogor Timur dan faktor-faktor yang menunjang serta menghambat. Desain penelitian ini adalah kualitatif dengan jenis penelitian Rapid Assessment Procedures (RAP), dengan wawancara mendalam sebagai teknik pengumpulan data. Penelitian ini dilakukan pada bulan Mei 2009 di Klinik PTRM UPTD Puskesmas Bogor Timur dengan 12 orang informan, terdiri dari 8 orang informan yang masih menjalani terapi metadon dan 4 orang informan yang telah DO dari terapi metadon, yang menjadi sample penelitian.Hasil penelitian didapatkan bahwa ada kecenderungan hubungan kurangnya pengetahuan yang lengkap tentang terapi metadon, sikap, persepsi terhadap manfaat dan efek samping, faktor biaya minum metadon, faktor dukungan keluarga, faktor dukungan teman komunitas (teman yang tidak menggunakan putaw) dengan keteraturan minum metadon pada klien PTRM. Sehingga dari hasil penelitian tersebut, disarankan untuk pihak klinik PTRM sebaiknya meningkatkan kegiatan pemberian pengetahuan dan konseling tentang seluruh materi program terapi metadon kepada klien PTRM dan keluarga klien, serta peranan keluarga harus ditingkatkan karena sangat penting dalam masalah ini. Bagi penelitian lain, perlu dilakukan penelitian lebih lanjut untuk mengetahui awal mula klien menggunakan narkoba hingga memutuskan memilih untuk mengikuti terapi metadon dan diharapkan dengan adanya penelitian ini dapat menjadi masukan sebagai bahan advokasi lintas sektor karena program PTRM ini perlu dikembangkan, namun masih menjadi pro dan kontra di Kota Bogor."

"The crime of drugs abuse has resulted in a new phenomenon in the illegal underworld of indonesia. The significant rise of drugs-related crimes can be seen in the large numbers of people detained in correctional institutions and detention facilities in Indonesia. This condition obviously affects the attempts to guide these offenders, which is one of the objectives of a criminal justice system. Without serious, thorough and continuous attempts to tackle the problem, the whole correctional system will be affected for the worse.This study intends to describe how routine activities of the ofncers and their contacts with inmates do not result in involvement with distribution of drugs in correctional institutions. The method of data collection used was by depth-interviewing informants. The number of informants was four officers of Tangerang Juvenile Correctional Institution. informants are selected purposively to portray various characteristics and routine activities, contact and noninvolvement in drugs distribution in the correctional institution. To find out whether there were any involvement in such abuse; data analysis was done by coding the obtained data to create a working hypothesis and analyzing it, resulting in the conclusions of the study.Based on the findings of the study, it can be deduced that routine activities, such as those described by Cohen and Felson, did not always result in abuses of power in the form of involvement of officers in drugs distribution, although there were contacts at the same place and time between officers and drugs-related inmates. The interaction and learning processes, according to the differential association theory, did not result in involvement of officers due to the definition and rationale of the officers that involvement in drugs distribution in the correctional institution is in violation of the law, resulting in adverse consequences. This understanding prevents distribution of drugs, as value systems of officers affect them not to be involved in distribution of drugs."

"Permasalahan yang diteliti adalah mengani peredaran narkotika dan psikotropika di dalam Rumah Tahanan Negara X. Tujuan penelitian ini adalah untuk memberikan gambaran mengenai terjadinya peredaran narkotika dan psikotropika,dan menggambarkan hubungan antara pengedar dengan kelompok (geng) dalam peredaran narkotika dan psikotropika di Rumah Tahanan Negara X.Penelitian ini merujuk kepada pendapat Karen A. Joe bahwa setiap perdagangan narkotika dan psikotropika akan selalu melibatkan kelompok (geng). Hasil penelitian di dapat bahwa individu yang melakukan peredaran narkotika dan psikotropika karena mempunyai kesempatan mendapatkan uang dengan keuntungan yang tinggi sebagai upaya untuk bertahan hidup.Terdapat kelompok (geng) yang melakukan peredaran narkotika dan psikotropika di Rumah Tahanan Negara X. Kelompok (geng) ini tidak memiliki keterikatan dan hanya terbatas pada pertemanan yang saling membutuhkan. Namun terdapat pula kelompok (geng) yang mempunyai kemiripan dengan kelompok (geng) teroganisir yang mempunyai keterikatan dalam kelompok dan sudah bertujuan untuk mencari keuntungan yang tinggi, hanya saja kelompok (geng) ini tidak mempunyai aturan tertulis, system hirarki atau struktur organisasi.

---

This study focuses on the distribution of narcotics and psychotropics in State Detention Facility X. The goal of the study is to describe the distribution of narcotics and psychotropics, and to describe the relations between distributors and groups (gangs) within the distribution lines of narcotics and psychotropics in State Detention Facility X.

This study derives from Karen A. Joe?s statement that distribution of narcotics and psychotropics always involve gangs. The study finds out that individuals become involved in the distribution of narcotics and psychotropics because of the opportunity of financial profits, as an attempt to survive.

Existing gangs are engaged in the distribution of narcotics and psychotropics in State Detention Facility X. Ties within these gangs are generally not binding, and are limited to interdependence. However, there are groups not unlike organized gangs with binding ties, and a goal of financial profits, only that these gangs do not have written rules, nor a hierarchy/organizational structure."