Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Latar belakang penelitian ini berdasarkan pada isu penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba khususnya terkait pada lamanya pelaksanaan hukuman mati, yang dewasa ini hangat dibicarakan dalam berbagai diskusi ditengah-tengah masyarakat, disamping isu-isu penting lain seperti korupsi, terorisme, politik dan lain sebagainya. Kajian ini berupaya merumuskan faktor-faktor apa saja yang menghambat pelaksanaan hukuman mati serta berupaya mencari tahu apa yang menjadi kendala para pelaksana hukuman mati bagi pelaku kejahatan narkoba. Penelitian ini bertujuan untuk: menganalisa dan mengidentifikasi faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi penundaaan pelaksanaan eksekusi hukuman mati serta mengidentifikasi dan mengnalisa kendala yang dihadapi oleh para pelaksana eksekusi hukuman mati bagi para penjahat narkoba dalam melaksanakan tugasnya.Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif. Pendekatan yuridis manajerial merupakan pendekatan utama dalam tesis ini, Metode pengumpulan data dilakukan melalui wawancara dengan Informan kunci, informan utama dan informan tambahan serta mempelajari dokumen-dokumen tertulis. Tahap analisis data dalam penelitian ini menggunakan deskriptif analitis.Hasil analisis secara keseluruhan terhadap faktor-faktor pelaksanaan hukuman mati, kenyataan bahwa masih adanya ratusan terpidana mati yang kini sedang menunggu pelaksanaan hukuman mati di Indonesia dan angka ini jelas bukan merupakan jumlah yang kecil, terdapat kesenjangan antara kebijakan yang telah ditetapkan, dangan implementasi dari kebijakan tersebut atau dengan kata lain terdapat faktor-faktor yang dianggap dominan terhadap tertundanya suatu pelaksanan hukuman mati. Faktor yang utama dan terkait langsung dengan penundaan hukuman mati tersebut nampaknya masih relevan dengan kenyataan teori yang menyatakan bahwa sepanjang unsur-unsur atau persyaratan untuk implementasi suatu kebijakan belum terpenuhi, maka suatu kebijakan tidak akan dapat dilaksanakan, terkait dengan hasil penelitian ini faktor tersebut antara lain adalah komunikasi/sosialisasi, sumber daya, struktur, dan sikap.

---

The background of this research is based on issues of the misuse and smuggling of narcotics, especially related to length of the execution of dead penalties. These issues are discussed by the public, along with other important issues such as corruption, terrorism, and politics. This study is an effort to formulate the inhibiting factors of the dead penalty execution to the drugs convicts, and to find out obstacles for the executors to do their job. Objectives of this research are: to identification and analysis factors responsible for the delays of dead penalties execution; and to identification and analysis what kind of obstacles do the executors face in conducting their duties to execute the drug convicted criminals.Method used in this research is qualitative method. Managerial Juridical approach is used as the prime approach in this thesis, and data gathering method is done through interviews with key informants and additional informants, and also by studying related written documents. The data analysis phase on this research is done using analytical descriptive method.As result of the analysis, in general, in studying the factors affecting delays in dead penalty execution shows the fact that there are hundreds of dead convicted waiting for their penalty executions. Of course this number is not insignificant. There is a gap between policy taken and the implementation of the policy itself, or in other words there are factors that considered dominant to the delays of the execution of the dead penalty. That main and directly related factor is still relevant with the theory which stated that as long as the substances and conditions for implementation of a certain policy is not met, the policy is not feasible. As with this research, among that factors are : communication/socialization, resources, structure, and attitude."

"Penelitian ini penting untuk dilakukan oleh karena beberapa hal sebagai berikut. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (yang baru), Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 nomor 76), telah menyinggung dan mengatur mengenai masalah ganti kerugian kepada mereka yang dirugikan karena ditangkap,ditahan,dituntut dan diadili, atau dikenakan tindakan lain, atau karena suatu perbuatan yang menjadi dasar dakwaan didalam suatu pemeriksaan perkara pidana oleh pengadilan negeri yang menimbulkan kerugian pada orang lain. Sayang pelaksanaan ketentuan ini masih belum memuaskan. Dengan demikian, mereka yang mencari keadilan memalui sidang peradilan pidana,khusunya para korban tindak pidana masih menderita. Dan sering kali merupakan korban-ganda tidak mendapatkan ganti kerugian. Diharapkan manfaat hasil penelitian ini adalah antara lain untuk dapat memberikan rekomendasi dari segi yuridis dan viktimologis, untuk mengatasi permasalahan yang berhubungan dengan cara-cara pelaksanaan ganti kerugian, setelah mengindentifikasi faktor-faktor penghambatnya serta permasalahannya."

"Sebagai suatu negara yang berdasar atas hukum dan mengakui Pancasila sebagai ideologi negara, sudah selayaknya jika negara kita memberikan jaminan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia (selanjutnya disingkat HAM), yang merupakan salah satu ciri dari negara hukum, di dalam semua aturan hukum dan kebijaksanaan. Jaminan dan perlindungan terhadap HAM itu harus diberikan pada setiap warga negara dalam semua bidang kehidupan, tidak hanya dalam bidang hukum saja, sebagaimana selama ini sering disalahartikan orang-orang seolah HAM hanya merupakan masalah hukum."

"ABSTRAKIndonesia sebagai bagian dari masyarakat internasional turut menyadari akan dampak dari narkotika dan psikotropika bagi kehidupan dan kelangsungan masa depan bangsa, secara nasional menyatakan perang terhadap narkotika dan psikotropika dengan membentuk aturan hukum untuk menjerat pelaku tindak pidana narkotika dan psikotropika ini. Terdapat dua undang-undang yang dapat menjadi rujukan berkaitan dengan Narkoba, yaitu Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika selanjutnya disebut UU Psikotropika dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika selanjutnya disebut UU Narkotika .Eksekusi pidana mati terhadap 6 terpidana kasus narkotika pada tanggal 18 Januari 2015 menimbulkan reaksi pro dan kontra dari beberapa kalangan. Penerapan hukuman mati merupakan politik hukum nasional suatu negara. Politik hukum nasional adalah arah yang harus ditempuh dalam pembuatan dan penegakan hukum serta upaya menjadikan hukum sebagai proses guna mencapai cita-cita dan tujuan bangsa dan negara, cita hukum dan kaidah penuntun hukum di Indonesia sebagaimana terkandung dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 selanjutnya disebut UUD NRI 1945 , yang menempatkan Pancasila sebagai paradigma politik hukum dan merupakan platform kehidupan bersama bagi bangsa Indonesia yang sangat majemuk dan tetap terikat erat sebagai bangsa yang bersatu.

---

ABSTRACTIndonesia, as part of the international community is aware about the impact of narcotics and psychotropic to the life and future of the nation, it has declared war on narcotics and psychotropic by forming the rule of law to ensnare the narcotic and psychotropic crimes rsquo perpetrators. There are two laws that can be referred related to Narcotics Drugs, Law Number 5 Year 1997 on Psychotropic hereinafter referred to as Psychotropic Law and Law Number 35 Year 2009 on Narcotics hereinafter referred to as Narcotics Law .Narcotics and Psychotropic are included as Special Crime and the Court is still granted death penalty over criminal charges based on Narcotics and Psychotropic Laws. The execution of death penalty on 6 convicted drug cases on January 18, 2015 causing pro and contra reactions from several perspective.In national legal politics rsquo perspective, it defines as the direction that must be taken by law makers and in law enforcement as well as an effort to make the law as a process to achieve the goals of the nation and state, legal ideals and legal guiding principles in Indonesia as contained in the Preamble of the Constitution of the Republic of Indonesia Year 1945 hereinafter referred to as UUD 1945 , which positions Pancasila as a legal political paradigm and is a platform of common life for a very diverse nation of Indonesia and remains closely bound as a unite nation."

"Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui mengapa tidak ada bank syariah yang menggunakan metode profit sharing dalam melakukan distribusi bagi basil kepada shahibul anal (penabung/depositor). Faktor-faktor yang diduga dipertimbangkan oleh manajemen dalam mengambil keputusan adalah : (1) tidak tersedianya standar biaya mudharabah; (2) adanya Fatwa Dewan Syariah Nasional bahwa revenue sharing lebih maslahah', (3) upaya menghindari timbulnya perselisihan (dispute) dengan nasabah; (4) efisiensi operasi; (5) ketidak-siapan masyarakat berbagi-hasil dan risiko; dan (6) berpotensi membuka rahasia bank.Hasil penelitian terhadap 26 manajer pada 10 bank syariah dengan menggunakan metode angket skala (sikap) Likert dan analisis data menggunakan Uji-Statistik Kolmogorov-Smirnov Satu-Sampel pada tingkat kepercayaan 95 persen (95%) menunjukkan bahwa manajemen mempertimbangkan faktor menghindari timbulnya perselisihan (dispute) dengan nasabah mengenai jenis biaya yang dibebankan ketika memutuskan tidak menerapkan metode distribusi bagi basil profit sharing. Sedangkan faktor (1) tidak tersedianya standar biaya inudharabah; (2) adanya Fatwa Dewan Syariah Nasional bahwa `revenue sharing lebih maslahah; (3) efisiensi operasi; (4) ketidak-siapan masyarakat berbagi-hasil dan risiko (5) berpotensi membuka rahasia bank, tidak dipertimbangkan manajemen dalam memutuskan tidak menerapkan metode distribusi bagi basil profit sharing. Artinya, terdapat peluang yang cukup besar untuk menerapkan metode distribusi bagi basil profit sharing di bank syariah.

---

This research is aimed at finding out why no sharia banks employ profit sharing method in the sharing distribution to the shahibul ma/ (the depositors). It is assumed that the management considers these factors in making decision: (1) there is no mudharabah cost standard available; (2) the Fatwa of National Sharia Board (DSN) which recommends that the revenue sharing is more beneficial (maslahah); (3) avoiding disputes with depositors; (4) operational efficiency; (5) people are not prepared to share risk and return; (6) the bank confidentiality that would potentially be revealed.

A research is conducted to 26 managers of 10 sharia banks by employing the Likert scale inquiry method and the Kolmogorov-Smirnov one-sample test for the data analysis with 95% of confidence coefficient (a = 5%). The result shows that the management prefers to avoid disputes on cost type with depositors when deciding not to implement the profit sharing distribution method (3). Thus, the other factors [(1), (2), and (4), (5), (6)} are not considered when deciding not to implement the profit sharing method. This indicates that there is a great opportunity for sharia banks to implement profit sharing method."

"Lembaga pemasyarakatan adalah intansi terakhir dari rangkaian sub-sub sistem dari sistem peradilan pidana yang berdasarkan Undang-Undang No. 12 tahun 1995 tentang Pemasyarakatan berfungsi sebagai tempat pelaksanaan pembinaan narapidana dan anak didik pemasyarakatan. Pembinaan yang dilakukan harus didasarkan pada bakat, minat serta kebutuhan narapidana, di mana kebutuhan pembinaan bagi narapidana Residivis dan narapidana non-residivis tentunya berbeda karena narapidana residivis dapat dikatakan telah gagal dalam menerapkan hasil pembinaan pada waktu pertama menjalani pidana di lembaga pemasyarakatan. Namun demikian dalam pelaksanaan pembinaan tersebut lembaga pemasyarakatan harus menghadapi beberapa faktor yang bisa menghambat berhasilnya pembinaan antara lain belum adanya klasifikasi bagi narapidana residivis, penempatan narapidana, program pembinaan yang diperuntukkan masing-masing klasifikasi, dana pembinaan yang terbatas, perbandingan jumlah petugas dengan narapidana yang kurang seimbang, sikap narapidana dalam mengikuti pembinaan, dan kurangnya partisipasi pemerintah dan masyarakat. Penelitian ini selain ditujukan untuk mengetahui apakah dalam pelaksanaan pembinaan bagi narapidana telah diadakan pemisahan penempatan dan program pembinaan antara narapidana residivis dengan non-residivis, dan juga untuk mengetahui faktor-faktor penghambat apabila dilakukan pemisahan tersebut. Metode penelitian yang dilakukan adalah dengan pendekatan kualitatif dan menggunakan pedoman wawancara sebagai panduan dalam melakukan wawancara terhadap informan. Hasil penelitian akan dipaparkan secara diskriptif analisis dengan mengambil lokasi penelitian di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Banceuy Bandung. Data yang dipergunakan adalah data primer yang didapat dari hasil wawancara dan pengamatan lapangan, dan data sekunder yang diperoleh dari studi pustaka dan studi dokumen yang berkaitan dengan permasalahan dalam penelitian ini.Hasil penelitian menunjukkan bahwa Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Banceuy Bandung belum dilakukan pemisahan pendmpatan maupun program pembinaan antara narapidana residivis dengan non-residivis, pembinaan yang berikan diberlakukan sama bagi seluruh narapidana dan pembinaan yang dilakukan belum didasarkan pada bakat, minat dan kebutuhan narapidana.

---

An institution of correctional is a last instance the series of the sub systems under the criminal justice system which is based on act no. 12 of 1995 regarding the institution of correctional having the function of a place for implementing the treatment for the prisoners and learner of the correctional education which should be based on the talent, interest, and the need of the prisoners. The need for treatment for the recidivist is different from those for the non recidivist since the treatment is considered a failure for the recidivist during their first imprisonment. This has led to the fact that there are constraints hindering the success of the treatment, among other, there is no classification for the recidivist, placing of prisoners, the treatment program for each classification, attitude of prisoners in participating the treatment, the ratio between the number correctional officers and the prisoners, and poor participation by the government and public.

There are two main purpose of this research, firstly, to see the whether in the treatment have classification them into the recidivist and non recidivist, and secondly, to reveal the constraint factors in the process classification. The approach of the research is based on qualitative method by interviewing the informants. The result is present through descriptive analysis, and the research location is at the Banceuy Bandung institution of correctional of level HA. The source is based on the data gathered from primary data; interview and the field observation, and the secondary data; library and documentary research relevant to the subject.

The result shows that there is no classification as yet at the Banceuy Bandung institution of correctional of level HA, and no clear the treatment program for recidivist and non recidivist. The treatment seems to conduct in the same program for both categories. Furthermore, the program is not based on the talent, interest or needs of the prisoners."

"ABSTRAKArbitrase telah banyak digunakan oleh para pelaku bisnis diIndonesia dalam proses penyelesaian sengketa. Pengaturannormatif mengenai arbitrase dituangkan dalam Undang-UndangNo. 3 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan AlternatifPenyelesaian Sengketa. Dalam undang-undang tersebut telahdiatur berbagai ketentuan mengenai arbitrase, di antaranyamengenai pelaksanaan putusannya. Berkaitan dengan haltersebut, walaupun secara normatif pengaturannya telahditentukan, dalam praktiknya pelaksanaan putusan arbitrasedi Indonesia masih banyak menemui hambatan. Oleh karena itutimbul permasalahan yaitu faktor apa saja yang menjadipenghambat pelaksanaan putusan arbitrase di Indonesia danlangkah apa yang dapat dilakukan untuk mencapai efekti itaspelaksanaan putusan arbitrase di Indonesia di masa yangakan datang. Penelitian ini menggunakan metode penelitianhukum non doktrinal yang salah satu tujuannya adalah untumenganalisis dan memberikan jawaban tentang masalahkeefektifan bekerjanya seluruh struktur institusionalhukum. Data yang digunakan adalah data primer yang didapatdari sumber pertama yakni hakim, arbiter, investor,mahasiswa, BANI, dan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sertadata sekunder yang didapat melalui studi kepustakaan.Hasilpenelitian ini menunjukan adanya beberapa faktor terutamaberkaitan dengan hal-hal yang bersifat sosiologis yangmenjadi penyebab terhambatnya pelaksanaan putusanarbitrase di Indonesia. Hambatan itu di antaranya berasaldari undang-undang, pengadilan, penegak hukum, dan budayahukum. Selain itu, dalam penelitian ini juga dikemukakanbeberapa langkah yang dapat dilakukan agar pelaksanaanputusan arbitrase di masa yang akan datang dapat lebih baikyakni pembenahan terhadap aturan normatif, usahapelembagaan arbitrase dalam masyarakat, pembentukan sistemkemitraan antara badan arbitrase dengan pengadilan, danpeningkatan akuntabilitas dan profesionalisme para penegakhukum."