Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Dalam tes ini saya ingin menunjukkan pemolisian oleh Polres Bogor dalam menangani konflik yang terjadi antara warga masyarakat Bojong dengan perusahaan pengelola Tempat Pengolahan Sampah Terpadu di Kabupaten Bogor adalah penegakan hukum yang berpihak untuk meredam gejolak sosial pada masyarakat setempat. Keberpihakan Polres Bogor timbul karena warga masyarakat yang melakukan pengrusakan dan pembakaran dipandang sebagai perusuh yang menentang kebijakan pemerintah. Dalam keadaan seperti ini polisi menempatkan dirinya sebagai pihak yang harus mengatasi para perusuh yang melakukan pelanggaran hukum, dengan melakukan penangkapan dan memprosesnya secara hukum.Sebanyak 8 orang personil Polres Bogor dari Bintara sampai dengan Perwira Menengah, 5 orang Pegawai Pemerintah Daerah dan 10 orang warga masyarakat ikut berpartisipasi menjadi informan kunci dalam penelitian ini. Selain menggunakan tehnik wawancara berpedoman, penelitian juga menggunakan pengamatan, pengamatan terlibat, serta kajian dokumen Pores Bogor antara tahun 2000 sampai dengan 2005 dan dokumen proses perijinan serta pembangunan TPST dari Pemerintah Daerah Kabupaten Bogor serta perusahaan pengelola.Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketika terjadi konflik antara warga masyarakat Bojong dengan perusahaan pengelola TPST pemolisian yang dilaksanakan adalah tindakan reaktif dan represif yang acuannya adalah penegakan hukum. Penegakan hukum dilakukan dengan berpedoman pada Prosedur Tetap O1/X11998 tetang tindakan tegas bagi Satuan Pengendalian Massa (Dalmas) atau Pengendali Huru-Hara (PHH) Poiri dalam rangka penindakan kerusuhan massa atau huru-hara. Selain itu Penangakapan dilakukan dengan kekerasan terhadap orang-orang yang diduga melakukan pengrusakan dan pembakaran. Kekerasan dilakukan terhadap warga masyarakat yang tidak tertib, melakukan kerusuhan dan menentang kebijakan pemerintah serta menolak untuk ditangkap, diamankan dan dibawa ke Polres Bogor untuk diperiksa.Penegakan hukum yang menjadi acuan dalam penanganan gejolak sosial yang terjadi pada masyarakat setempat terbukti tidak efektif untuk peredaman konflik. Hal ini menggambarkan ketidaksiapan Polres Bogor dalam menangani konflik yang terjadi antara warga masyarakat Bojong dengan perusahaan pengelola TPST. Karena yang digunakan adalah cara pemolisian tradisional yang biasanya dilakukan dengan menunjukkan kekuatan polisi sebagai penegak hukum. Penegakan hukum yang dilaksanakan oleh Polres Bogor bertujuan untuk mengatasi tindakan warga masyarakat yang melakukan pengrusakan dan pembakaran TPST, yang pada kenyataannya tidak menghilangkan atau meredam konflik yang terjadi antara warga dengan perusahaan.Upaya pencegahaan kejahatan seperti tugas penyelidikan dengan tujuan untuk mendeteksi poiensi-potensi konflik kurang mendapat perhatian. Akibatnya tugas tersebut dilaksanakan dengan asal-asalan sehingga tidak menghasilkan Informasi tepat atau tidak mempunyai data yang akurat yang dapat dianalisa untuk digunakan sebagai bahan untuk membuat kebijakan dalam menangani konflik. Tugas penggalangan yang intensif baru dilaksanakan setelah terjadinya kerusuhan massa, sehingga masyarakat sangat sulit didekati karena ketidakpercayaan mereka kepada polisi yang semakin besar. Rasa tidak percaya warga masyarakat terhadap polisi terjadi karena penegakan hukum yang dilaksanakan oleh polisi dalam menangani permasalahan TPST tidak adil dan berpihak serta penangkapan yang dilaksanakan oleh petugas polisi saat terjadinya kerusuhan dilakukan dengan kekerasan.Sedangkan atensi pimpinan dalam upaya pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat hanya sebatas memberikan perintah tanpa adanya dukungan sumberdaya yang memadai. Perintah-perintah tersebut rliberikan sekedar untuk menjalankan kewajiban sebagai pemimpin tanpa dilandasi rasa tanggung jawab yang besar sebagai pemelihara keamanan dan ketertiban masyarakat. Atensi dan perhatian terhadap upaya pencegahaan kejahatan serta pemelihara keamanan dan ketertiban masyarakat baru dilaksanakan dengan lebih baik setelah terjadinya kerusuhan massa yang mengakibatkan kerusakankerusakan yang sangat merugikan."

"Tulisan ini bermaksud menunjukkan kegiatan operasional PolresKotawaringin Barat yang berhasil dalam menangani konflik dan meredam potensikonflik antar suku bangsa yang berdarah di Kabupaten Kotawaringin Barat padaawal tahun 2001. Konflik antar suku Madura dan non Madura (khususnya sukuDayak) yang berawal dari Kabupaten Kotawaringin Timur (Sampit) telahmerebak ke wilayah lain di sekitarnya yaitu di Pontianak, Kuala Kapuas danKota Waringin Barat yang mengakibatkan timbulnya kerugian harta benda dankorban jiwa serta eksodus suku Madura ke luar wilayah Kalimantan Tengahuntuk mengungsi di wilayah lain yang lebih aman. Kotawaringin Barat sebagaikabupaten yang berbatasan dengan Kotawaringin Timur telah terkena dampakkerusuhan akibat konflik yang terjadi yaitu dengan terjadi ketegangan diantarawarga suku Madura dan non Madura walaupun belum sempat memuncak danpecah menjadi kerusuhan seperti yang terjadi di wilayah sekitarnya namundemikian sebanyak 20.177 orang atau separuh dari jumlah penduduk Maduratelah mengungsi atau diungsikan. Keadaan ini merupakan potensi terjadinyakonflik yang lebih besar apabila tidak ditangani dengan baik oleh aparatkeamanan dan pihak lain yang terkait."

"Perkembangan penyalahgunaan narkoba sudah sangat memperihatinkan. Kalaudulu, peredaran dan pecandu narkoba hanya berkisar di wilayah perkotaan, kinitidak ada satupun kecamatan, atau bahkan desa di Indonesia yang bebas daripenyalahgunaan dan peredaran gelap obat terlarang itu. Dalam perkembangannyapengaturan tentang narkotika di Indonesia telah melalui beberapa tahap yaitu,Undang-Undang No. 9 Tahun 1976 Tentang Narkotika diganti dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 Tentang Narkotika diganti dengan Undang-UndangNomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Pada wilayah Indonesia bagian timur khususnya Provinsi Maluku mulai menjadi perhatian dan status waspada terkaitperedaran Narkoba, ditunjang wilayah Provinsi Maluku yang berbentuk kepulauandan banyak pelabuhan-pelabuhan kecil yang tidak terdapat aparat pemerintah, BNNRI menilai Provinsi Maluku merupakan salah satu wilayah di tanah air yang sangatrawan akan peredaran Narkoba.Ditunjang dengan hasil survey yang dilakukan BNN RI, Posisi Maluku sendiri saat ini menempati posisi ke-tujuh dengan jumlahpenyalahgunaan sebanyak 27.940 jiwa dari jumlah populasi Maluku sebanyak1.169.800 jiwa. Kemudian salah satu Kabupaten di Provinsi Maluku yaitu SeramBagian Timur yang pada awalnya bebas Narkoba kini pada tahun 2014 mulaimasuk peredaran narkoba, hal tersebut berdasarkan data Polres Seram BagianTimur. Kabupaten Seram Bagian Timur merupakan kabupaten yang masih tumbuhdikarenakan baru mekar pada tahun 2005 serta merupakan kabupaten miskin danterisolir dengan jumlah penduduk kurang lebih 124 ribu jiwa. Hal tersebutmenjadikan fenomena unik dalam peredaran Narkoba pada saat ini. Upaya Represif Penindakan telah dilakukan terhadap orang yang diduga menyalahgunakannarkotika untuk memberantas penyalahgunaan narkotika di Kabupaten SeramBagian Timur. Dalam upaya tersebut terdapat kendala-kendala yakni sarananprasarana penegak hukum, masyarakat, penegak hukum serta geografis.

---

The Development of drug abuse already highly concern. Formerly, distribution anddrug addicts was only in urban areas, but nowdays there is no sub districts orvillages which released from distribution and drug abuse. On its progress theregulation of narcotics in Indonesia has passed through several phases, that isUndang undang No 9 Tahun 1976, was replaced to Undang undang No 22 tahun1977, was replaced to Undang undang No 35 tahun 2009. In the areas of easternIndonesia, especially Provinsi Maluku, began to attract attention and alert status ofdrug trafficking, because Maluku is an archipelago and there are no governmentofficer in small ports.According to BNN RI, Maluku is one of the area in Indonesiawhich vulrerable to drug distribution. BNN RI survey shows that Maluku currentlyoccupies the seventh position with 27.940 drug addict of the 1.169800 inhabitants.Based on data from Polres Seram Bagian Timur, there is no narcotics distributionbefore 2014 in district of Seram Bagian Timur, but recently has spread, where asthis district newly formed on 2005, also poor and isolated with populationapproximately 124.000 inhabitants. It has become a unique phenomenom onnarcotics distribution. Repressive effort action towart people suspected abusingnarcotics have been made to eradicate drug abuse in district of Seram BagianTimur. Contraints in these effort include facilities and infrastructures lawenforcement, society and geography."

"ABSTRAK"Konflik antar agama di tanjung balai Sumatera Utara tahun 2016 adalah sebuah representasi toleransi beragama yang mengalami deskalasi. Aksi kekerasan dan agitasi pun mewarnai konflik tersebut yang menjadi simbol kekecewaan dan kebencian terhadap kelompok rivalnya. Tak heran jika hasil akhir konflik mengakibatkan kerugian materiil dan non materiil yang justru memperburuk sebuah kehidupan sosial. Kejadian ini tentunya perlu dianalisa secara komprehensif agar Polri (baca : Polres Tanjung Balai) sebagai pemegang otoritas keamanan dapat meningkatkan peran dan tangung jawabnya untuk mengintervensi konflik antar agama di tanjung balai sehingga dapat dicegah dan ditangani dengan baik.""

"Analisa dan evaluasi implementasi Program Polisi RW di wilayah hukum Polsek Metro Tambora, Jakarta Barat, sebagai pilot project sejak 2 Maret 2023 lalu memperlihatkan keberhasilannya dalam menekan ancaman gangguan Kamtibmas. Program ini sudah diimplementasikan di seluruh Indonesia secara bertahap, namun untuk wilayah Polda Metro Jaya sudah 100%. Polsek Metro Tamansari, di bawah Polres Jakarta Barat, menjadi lokus penelitian karena gangguan Kamtibmas termasuk tinggi, dipengaruhi oleh banyaknya tempat hiburan malam. Informasi dari laporan kegiatan Polisi RW tersebut dihimpun untuk melihat pontensi ancaman pada tiap-tiap RW melalui sistem pelaporan online. Analisis dan penyajian informasi melalui pendekatan teori intelijen dalam bentuk deteksi dini dan cegah dini digunakan untuk memperkuat ketahanan nasional melalui penguatan pada aspek keamanan. Penelitian kualitatif melalui pengamatan mendalam pada kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh Polisi RW 04 Glodok dalam bentuk penguatan keamanan wilayah melalui upaya deteksi dini dan cegah dini adalah implementasi strategi pemolisian prediktif. Strategi pemolisian prediktif ini dapat diperluas pada wilayah hukum Polda lainnya di seluruh Indonesia, khususnya dalam menghadapi potensi ancaman dari gangguan terhadap Kamtibmas.

---

Analysis and evaluation of the implementation of the RW Police Program in the jurisdiction of the Tambora Metro Police, West Jakarta, as a pilot project since March 2, 2023, has shown its success in suppressing the threat of public safety and order disturbances. This program has been implemented throughout Indonesia in stages, but for Polda Metro Jaya it is 100%. The Tamansari Metro Police, under the West Jakarta Police, became the locus of research because the number of security and order disturbances was high, influenced by the number of nightclubs. Information from the RW Police activity reports is compiled into a collection to see potential threats in each RW through an online reporting system. Analysis and presentation of information through an intelligence theory approach in the form of early detection and early prevention is used to strengthen national resilience through strengthening the security aspect. Qualitative research through in-depth observation of the activities carried out by the RW 04 Glodok Police in the form of strengthening regional security through early detection and early prevention is the implementation of predictive policing strategies. This predictive policing strategy can be expanded to other Polda jurisdictions throughout Indonesia, especially in dealing with the potential threat of disrupting public safety and order (Kamtibmas)."

"Tesis ini tentang pelayanan dan perlindungan kepolisian oleh Polres Metro Jakarta Barat dalam menangani kegiatan massa. Kegiatan massa yang dimaksudkan adalah suatu kegiatan yang melibatkan massa dalam jumlah yang besar, baik yang berijin maupun yang tidak berijin, kegiatan massa yang sifatnya rutin maupun insidentil.Perhatian utama tesis ini adalah manajemen pelayanan dan perlindungan kepolisian yang dilakukan oleh Polres Metro Jakarta Barat dalam menangani kegiatan massa khususnya yang bersifat insidentil, dengan fokus pada kesimpangsiuran dan overlapping dalam kegiatan pelayanan dan perlindungan kepolisian. Dalam kajian tesis ini, kegiatan pelayanan dan perlindungan kepolisian dilihat dari perspektif rangkaian kegiatan dalam proses manajemen maupun peran petugas kepolisian dalam kegiatan massa disesuaikan dengan fungsinya.Penelitian dilakukan di wilayah Polres Metro Jakarta Barat karena berdasarkan data yang di dapat bahwa, di wilayah tersebut seringkali dijadikan sebagai tempat atau lokasi untuk kegiatan massa, baik yang bersifat lokal maupun nasional.Metode penelitian yang digunakan adalah metode etnografi dengan menggunakan tehnik pengamatan, wawancara dengan pedoman, serta pengamatan terlibat guna mencari dan mengumpulkan data serta informasi yang berhubungan dengan kegiatan pelayanan dan perlindungan kepolisian dalam menangani kegiatan massa khususnya yang besifat insidentil.Dari hasil penelitian didapatkan bahwa tidak ada kejelasan dalam hal pemberian pelayanan perijinan atau overlapping dalam pemberian pelayanan kepolisian serta tindakan tanpa proses manajemen dalam hal pemberian perlindungan kepolisian khususnya dalam menangani kegiatan massa, baik itu oleh Polda, Polres, atau pun Polsek. sehingga, seringkali dijadikan lahan atau dimanfaatkan oleh anggota dilapangan untuk mencari keuntungan pribadi. Kegiatan perlindungan kepolisian lebih didasarkan pada kebiasaan yang seringkali telah dilakukan atau berdasarkan pada petunjuk lapangan, petunjuk pelaksanaan maupun petunjuk tehnis yang seringkali kurang-relevan untuk dijadikan patokan. Sehingga, hal tersebut akan menimbulkan penyalahgunaan kewenangan oleh anggota di lapangan. Khususnya jika tidak ada dana atau anggaran dalam kegiatan perlindungan kepolisian tersebut."

"Rancangan tugas akhir ini bertujuan untuk meningkatkan kemampuan petugas pengamanan di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) dalam menangani konflik antar narapidana dengan menggunakan teknik mediasi. Teknik mediasi memposisikan petugas sebagai orang yang netral dalam mendamaikan pihak yang berkonflik. Konflik antar narapidana yang sering terjadi di Lembaga Pemasyarakatan berakibat langsung terhadap terciptanya stabilitas keamanan sehingga setiap permasalahan harus cepat diselesaikan. Kondisi keamanan yang kondusif menjadi salah satu tolok ukur keberhasilan Lapas karena hal tersebut dapat mendukung terselenggaranya proses pembinaan narapidana.Kenyataan dilapangan menunjukkan bahwa kemampuan petugas saat ini dalam menangani masalah antar narapidana belum maksimal Pendekatan keamanan masih menjadi prioritas dalam mengambil tindakan. Data dilapangan juga menunjukkan sering terjadinya masalah-masalah pemerasan, perkelahian, dan penyalahgunaan obat terlarang.Program ini berbentuk pelatihan yang akan diselenggarakan selama 6 hari dengan beberapa materi ketrampilan dasar yang harus dikuasai petugas pengamanan sebagai mediator. Dengan kegiatan tersebut diharapkan petugas pengamanan mampu untuk menangani konflik antar narapidana dan menyelesaikan secara damai tanpa ada pihak yang dirugikan. Hasil dari pelatihan dapat dilihat dari efektifitas petugas pengamanan yang telah mengikuti pelatihan ketika mengaplikasikan kemampuannya dalam menangani permasalahan di lapangan."