Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Adanya perubahan penggunaan lahan dari lahan pertanian dan Iahankosong menjadi kawasan perumahan mengakibatkan meningkatnya KoefisienDasar Bangunan (KDB). Dengan meningkatnya KDB mengakibatkanmeningkatnya pula Koefisien Run-off serta mengecilnya Koefisien infiltrasi.Dengan terjadinya peningkatan koetisien Run-off maka pada saat musimhujan dengan intensitas yang cukup tinggi akan menyebabkan terjadinya barnirdalam waktu yang relatif singkat. Bila hal ini terjadi dan tidak tersedianya SaluranDrainasi yang mempunyai kapasitas daya tampung yang cukup memadai akanmengakibatkan luapan disekitar saluran darainasi dan luapan pada tempat-tempatyang mempunyai elevasi yang Iebih rendah dari Muka Air Banjir. Upaya mengurangi meningkatnya koefisien run-off dan memperbesar koefisien infillrasi salah satunya adalah dengan membuat Sumur resapanPerubahan KDB dilingkungan Perumahan Bintaro Jaya pada saat ini nampaknya menjadi penyebab terjadinya banjir di bagian hilir perumahan ini sehingga diperlukan studi untuk malakukan Evaluasi Sistem Saluran Drainasi yang ada.Studi ini meliputi perhitungan kapasitas disain untuk 5 dan 10 tahun danmembandingkannya dengan kapasitas drainasi eksisting, serta menghitung sistemdrainasi dengan sumur resapan yang memenuhi kriteria hidrologi dan hidrolikayang sesuai sebagai salah satu upaya memperbesar infiltrasi dan mengurangikoefisien run-off.Hasil studi dan cvaluasi menghasilkan kapasitas saluran eksisting Qekssebesar = 44-041 M3/del pada Tilik Pcngamatan II A Sub catchman area 20, 2a disegmen penampang Titik S| s/d Sm. Nilai ini Iebih besar dari Debit domestik maksimum Q65 = 26.096 M3/det dan Qdm = 30.047 M3/det sehingga saluran eksisting yang ada masih aman untuk menampung debit banjir dengan periode ulang 5 Tahun dan 10 Tahun.Sedangkan pada Titik Pengamatan H B Sub catchman area 20, 2a, 2b disegmen penampang S21 s/d S29 yang kapasitas saluran eksistingnya Qeks = 36.033M3/det dan debit banjir rencana Qdj = 32.4l5 M3/det serta Qam = 37.323 M3/del,artinya saluran eksisting masih aman untuk menampung debit banjir dengan untukperiode ulang 5 tahun tetapi tidak mampu dan aman untuk menampung debit disain10 tahun.Agar saluran eksisting pada segmen ini tetap aman dan mampu untukmenampung debit disain yang direncanakan, salah satu alternatifnya adalahmembuat sumur resapan. Sumur resapan dibuat dengan ukuran 1.20 x 1.20 M2 dengan kedalaman berpariasi sesuai dengan besar kecilnya tipe bangunan"

"Seiring tingginya komplain konsumen atas produk perumahan. Sehingga dapat disimpulkan system manajemen mutu yang ada kurang berjalan dengan baik atau ada yang salah dalam penerapan sehingga membuat mutu dari produk perumahan mengalami penurunan.Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui elemen elemen apa saja dari sistem manajemen mutu eksisting di perusahaan yang berpengaruh tinggi terhadap mutu produk. Variable variable penelitian diperoleh dari studi pustaka. Populasi dari penelitian ini adalah personil unit proyek perusahaan pengembang yang bertanggung jawab langsung terhadap penerapan system manajemen mutu perusahaan tersebut. Penelitian ini menggunakan data primer dan sekunder yang didapatkan dari arsip dan kuesioner. Metode analisis menggunakan gap analysis dan qualitative risk analysis untuk mengetahui risiko tertinggi pada proses pembangunan jembatan dan mengembangkannya berbasis risiko dengan hasil gap analysis. Hasil penelitian didapatkan 20 kegiatan proses pembangunan perumahan, 6 risiko tertinggi pada pembangunan perumahan, dan 4 tindakan pengembangan terhadap SMM Pembangunan perumahan.

---

Along with high consumer complaints over housing products. So it can be concluded that the existing quality management system is not running well or there is a wrong in the application so as to make the quality of the housing product has decreased. This study aims to determine the elements of any element of existing quality management system in the company that has a high effect on product quality. Variable research variable obtained from literature study. The population of this study is the personnel of the project unit of the developer company directly responsible for the implementation of the company's quality management system. This study uses primary and secondary data obtained from archives and questionnaires. The analysis method uses gap analysis and qualitative risk analysis to find out the highest risk in bridge development process and develop it based on risk with gap analysis result. The results obtained 20 activities of the housing development process, 6 highest risks in housing construction, and 4 actions development on SMM Housing development."

"Penelitian ini membahas tentang bentuk gangguan yang dihasilkan dari ormas yang terjadi beberapa tahun belakangan dengan melakukan tindak vandalisme dan tindak anarkhis, yang dimana peneliti membatasi hanya pada persepsi masyarakat yang dimana menghasilkan fear of gang crime di masyarakat. Sebagai landasan teori, penulis menggunakan perceived incivilities, penulis juga mengkaji literatur tentang fear of crime dan fear of gang crime. penulis menggunakan pendekatan kuantitatif dengan menggunakan metode survey. Hasil dari analisis data diketahui bahwa terdapat hubungan yang lemah antara perceived incivilities terhadap fear of gang crime dengan nilai positif, sehingga perceived incivilities meningkat, maka fear of gang akan meningkat pula.

---

This study discusses the form of disruption resulting from the society organization that occurred in recent years by committing acts of vandalism and anarchists, which is where the researchers restricted only to the public perception which produces fear of gang crime in the community.

As a theoretical basis, writer used the perceived incivilities, writer also reviews the literature about fear of crime and fear of gang crime. Writer used a quantitative approach with survey methods. It?s known from the result of data analysis that there is a weak relationship between perceived incivilities on fear of gang crime with a positive value, so if the perceived incivilities increase, the fear of gang will also rise."

"ABSTRAKSuatu rancangan rumah yang baik dapat memberikan Penampilan Bangunan (Building Performance) yang memenuhi kebutuhan kepuasan penghuni dalam penggunaan rumah itu sehari-hari. Dari ketiga aspek (aspek Teknikal, Fungsional, dan Perilaku) yang menentukan kualitas Penampilan Bangunan, aspek Perilaku (behavioral) sering kali kurang mendapat perhatian para arsitek dalam proses perancangan. Hal demikian diperkirakan terjadi pula pada unit rumah massal di lingkungan perumahan Real Estate yang dalam proses perancangan prototipe unitnya tidak dapat melibatkan partisipasi calon penghuni. Dengan kondisi proses seperti itu, memang patut dipertanyakan apakah karya arsitek tersebut benar-benar telah dapat memenuhi kebutuhan kesejahteraan sosiologikal dan psikologikal penghuni dari aspek Perilaku atau aspek lain-lain yang terkait. Pertanyaan yang sama pantas dilontarkan kepada para penghuni yang mendiami unit-unit rumah di lingkungan perumahan Bintaro Jaya. Penghuni dari golongan masyarakat berpenghasilan menengah ini dijadikan obyek penelitian karena memiliki beberapa kekhususan. Kelompok ini di Jakarta berjumlah cukup besar dan merupakan golongan profesional atau golongan tenaga terdidik yang potensial bagi peningkatan pertumbuhan ekonomi daerah maupun nasional. Dari segi reliabilitas penelitian, golongan ini dapat diandalkan karena kemampuan mereka dalam memberikan pendapat atau opini yang obyektif dan netral. Dengan pertimbangan demikian, diharapkan hasil evaluasi Penampilan Bangunan dari aspek Perilaku dapat terungkap lebih akurat, dan sekaligus bermanfaat sebagai umpan balik penyempurnaan Kriteria Rancangan (Design Criteria) dalam penyiapan pembangunan unit rumah berikutnya. Penelitian ini terutama bertujuan untuk mengungkapkan tanggapan penghuni terhadap Penampilan Bangunan ditinjau dari aspek Perilaku (dengan sub aspek Privasi, Teritorialitas, Ruang Personal, Kesesakan, dan Citra) dan bagaimana kondisi saling hubungan antar sub aspek Perilaku tersebut. Selain itu ingin pula mengetahui tingkat Kepuasan Keseluruhan (Overall Satisfaction) yang dirasakan penghuni atas unit rumah itu, dan bagaimana kondisi saling hubungan antara Kepuasan Keseluruhan tersebut dengan tiap sub aspek Perilaku. Untuk memperoleh pendapat atau opini penghuni, sebagai instrumen utama telah disebarkan sebanyak 152 kuesioner berskala kepada responden yang memenuhi kriteria/persyaratan sebagai penghuni kelas menengah di lingkungan Bintaro Jaya. Dari kuesioner yang masuk, setelah diseleksi, ditetapkan 80 kuesioner yang memenuhi syarat untuk dijadikan data penelitian. Data tersebut disusun dalam Tabel Induk, untuk kemudian dianalisis dan uji statistik, diinterpretasi, dan dibahas untuk memperoleh kejernihan masalah dan pemecahannya. Arah pembahasan ditujukan untuk memberikan bahan masukan terhadap pembentukan Kriteria Rancangan yang nantinya akan bermanfaat bagi para arsitek. Hasil penelitian dilaporkan sebagai berikut: 1 Profit Penghuni a. 58% berpendidikan Sarjana ke atas dan 42% Sarjana Muda/ SLTA. b. 81% Pegawai Swasta dan 19% Pegawai Negeri. c. 29% berpenghasilan kurang dari. 1 juta rupiah, 47% berpenghasilan 1-2 juta rupiah, 9% berpenghasilan 2-3 juta rupiah, 9% berpenghasilan 3-5 juta rupiah, dan 6% berpenghasilan lebih dari 5 juta rupiah. d. 60% berusia 40 tahun ke bawah, 29% antara 41-50 tahun, dan 11% berusia 51 tahun ke atas. e. 62% mempunyai anak 1-3 orang, 13% antara 4-5 orang, dan 25% tidak mempunyai anak/tidak tinggal bersamanya. f. 79% memiliki pembantu antara 1-2 orang, 19% memiliki pembantu 3-4 orang, dan hanya 2% yang tidak memiliki. 2. Penampilan Bangunan dari aspek Perilaku a. Privasi, Ruang Personal, Teritorialitas, dan Citra, dirasakan telah memadai. b. Kesesakan, dirasakan kurang memadai. 3. Hubungan antar sub aspek Perilaku a. Tidak semua variabel sub aspek saling berhubungan/berkorelasi. b. Hubungan yang cukup signifikan terjadi antara: Ruang Personal dengan Kesesakan, Ruang Personal dengan Citra, Kesesakan dengan Citra.4. Hubungan antara sub aspek Perilaku dengan Kepuasan Keseluruhan a. Unit rumah dirasakan telah memenuhi Kepuasan Keseluruhan pars penghuninya. b. Tidak semua variabel sub aspek Perilaku berhubungan dengan Kepuasan Keseluruhan. Teritorialitas, Ruang Personal, dan Citra mempunyai hubungan yang signifikan terhadap Kepuasan Keseluruhan. 5. Tanggapan terhadap aspek Perilaku dan Kepuasan Keseluruhan ditinjau dari tingkat Pendidikan a. Dalam menanggapi penampilan bangunan dari aspek Perilaku, penghuni berpendidikan Sarjana ke atas tidak berbeda jauh dengan penghuni yang berpendidikan Sarjana Muda/ SLTA. Perbedaan yang agak mencolok hanya terjadi pada sub aspek Teritorialitas dan Kesesakan. b. Begitu pula terhadap Kepuasan Keseluruhan."

"ABSTRAKPermasalahan dalam skripsi ini didasarkan pada halbagaimana aspek hukum dan tata cara dari suatu perjanjian jual-beli yang nominat dilaksanakan meialui perjanjian kredit yang innominat dipandang dari aspek hukum perjanjian dalam Hukum Perdata Barat (Burgerlijk Wetboek) dan juga mengingat obyek perjanjian itu menyangkut tanah sehingga perlu memperhatikan kaedah Hukum Tanah Indonesia yang didasarkan pada Hukum Adat.Metode penelitian yang dipergunakan dalam rangka penyusunan skripsi ini adalah metode penelitian kepustakaan (library research) dan metode penelitian lapangan (field research).Perjanjian jual-beli rumah beserta tanah ini dikuasai oleh kaedah-kaebah dari Hukum Perjanjian menurut HukumPerdata Barat, namun karena obyek perjanjian tersebut menyangkut tanah maka perlu juga diperhatikan kaedah-kaedah yang menguasai Hukum 'Tanah Indonesia, yaitu Hukum Adat.Perjanjian kredit yang terjadi disini didasarkan perjanjian pinjam-meminjam dalam pasal 175 KUH-Perdata sebagai lex generalis-nya. Perjanjian jual-beli dan perjanjian kredit yang terjadi merupakan dua perjanjian yang berbeda satu sama lain baik mengenai obyek dan subyeknya, dan juga terpisah, walaupun berkaitan.Perjanjian jual-beli dan perjanjian kredit disini masing-masing melalui proses seperti tahap perjanjian pendahuluan, tahap perjanjian yang pokok/sesungguhnya, dan tahap realisasi bagi perjanjian kredit. Masing-masing perjanjian harus dilakukan dengan melakukan suatu tindakan formalitas tertentu, sehingga perjanjian-perjanjian ini dapat dikatakan sebagai perjanjian dengan bentuk formil."

"ABSTRAKPenelitian ini bertolak dari pemikiran bahwa bentuk pengelolaan Satuan Pengamanan dapat terpola secara terorganisasi dan berada di dalam struktur ataupun dapat pula terpola di luar struktur organisasi suatu organisasi perusahaan. Namun kemudian, lingkup dan sifat pengelolaan perusahaan yang otonom yang ditentukan oleh keinginan, kepentingan dan kebutuhan perusahaan sangat mempengaruhi pola pengelolaan dan penggunaan Satpam. Hal ini karena fungsi pengamanan yang diwadahi dalam organisasi perusahaan ditentukan oleh visi, interprestasi serta pemahaman fihak pengelola terhadap masalah keamanan, penggunaan sumber-sumber serta cara pengelolaan yang dipilih.Permasalahan yang pertama dalam penelitian ini adalah mengenali dan memahami sejauh mana pengaruh pola dan dinamika organisasi perusahaan terhadap fungsi-fungsi pengamanan. Kemudian, masyarakat juga turut membentuk pola penyelenggaraan yang kini diterapkan. Minat, sikap dan pendapat masyarakat turut berperan dalam membentuk pola pengelolaan Satuan Pengamanan, Permasalahan yang kedua adalah dalam penelitian ini adalah bagaimana sikap dan pendapat masyarakat yang menjadi target pengamanan atas pola pengelolaan Satuan Pengamanan yang diterapkan. Permasalahan yang ketiga adalah berhubungan dengan keterkaitan antara penyelenggaraan pengamanan swakarsa, dalam hal ini penyelenggaraan Satuan Pengamanan dengan peran-peran aparat negara dalam pelaksanaan fungsi pemolisian. Permasalahan yang ketiga ini mencakup bagaimana pola hubungan kerja antara pengelola Satuan Pengamanan dengan pihak-pihak terkait.Penelitian ini pada dasarnya merupakan penelitian kualitatif. Namun demikian, data tertentu diliput dengan kuesioner. Analisis atas data yang dihimpun dengan kuesioner diolah secara manual dan dianalisis pada tingkat analisis persentase. Data mengenai perilaku manajemen dihimpun dengan metoda observasi dan wawancara tidak berstruktur.Penelitian ini mengungkapkan bahwa dalam suatu gabungan usaha atau corporate group seperti PT. Jaya Real Property, pengelolaan keamanan tidak terwadahi dengan benar. Kemudian, terdapat kecenderungan bahwa fungsi pengamanan lebih diarahkan untuk pengamanan objek-objek yang menjadi milik perusahaan seperti apartemen-apartemen, pertokoan/ swalayanlplaza, lingkungan perkantoran dan perhotelan sebagai hasil produksinya. Terdapat pula kecenderungan mereduksi fungsi pengamanan yang kemudian hanya diarahkan untuk pengaturan keamanan, ketertiban serta kelancaran lalu lintas. Hal ini nampaknya dilakukan oleh manajemen perusahaan dalam rangka menjaga citra hunian demi kepentingan bisnis perusahaan. Kecenderungan bahwa penetapan dan penekanan kebijakan pengamanan terhadap public area kurang mencerminkan konsepsi pengamanan terpadu.Selanjutnya ditemukan bahwa lingkup dan kewenangan koordinator keamanan masih bersifat terbatas, hanya meliputi pengelolaan dan pembinaan sumber daya manusia, pengelolaan sarana dan prasarana keamanan serta prosedur keamanan. Pendidikan dan pelatihan untuk peningkatan mutu Satpam yang diperlukan tidak atau belum terprogramkan secara jelas.Pengelolaan keamanan dan pendayagunaan Satuan Pengamanan di lingkungan PT. Jaya Real Property, pada hakekatnya bersifat non struktural. Manajemen PT. Jaya Real Property menempatkan pengelolaan keamanan di kawasan Taman Bintaro Jaya berada di luar struktur organisasi PT. Jaya Real Property. Kebijakan manajemen PT_ Jaya Real Property ditandai dengan fungsi dari departemen atau organisasi yang dibebani tugas keamanan di PT. Jaya Real Property tersebut, tidak berkemampuan untuk menjalankan fungsi keamanan karena keterbatasan kewenangannya. Pola pengamanan yang non struktural ini telah menimbulkan in-efisiensi, kurang berkembangnya manajemen keamanan, serta sulitnya mengerahkan potensi perusahaan bilamana diperlukan untuk pengerahan dan penggerakan mendadak.Masyarakat juga turut membentuk pola penyelenggaraan yang kini diterapkan. Artinya, sikap dan pendapat masyarakat turut berperan dalam membentuk pola pengelolaan Satuan Pengamanan. Ditemukan bahwa sikap dan pendapat masyarakat (yang menjadi target pengamanan) atas pola pengelolaan Satuan Pengamanan telah mempengaruhi bentukbentuk pengelolaan Satuan Pengamanan.Dalam rangka peningkatan layanan kwalitas pengamanan untuk warga tidak terdapat realisasi kebijaksanaan perusahaan yang bertujuan untuk tetap memperhatikan kebutuhan pelanggan akan keamanan lingkungan. Sehingga telah menimbulkan tuntutan terbuka dari warga dan dari pelanggan terhadap inkonsistensi mutu pelayanan keamanan.Hubungan antara pengelolaan keamanan dan pendayagunaan Satpam dengan fihak pelanggan atau konsumennya (para penghuni kawasan sektor-sektor, proyek-proyek pengembangan baru dan para pengusaha) ditandai dengan masih rendahnya pemahaman dan pendalaman kedua belah pihak akan pentingnya komunikasi dan tukar-menukar informasi.Terdapat keterkaitan yang sangat erat antara pola penyelenggaraan pengamanan swakarsa, dalam hal ini penyelenggaraan Satuan Pengamanan dengan partai-partai aparat negara dalam pelaksanaan fungsi pemolisian. Pola hubungan kerja antara pengelola Satuan Pengamanan di lingkungan pemukiman Bintaro dengan pihak-pihak terkait lainnya, seperti dengan satuan Marinir dan Kodam masih ditandai dengan ketidak-jelasan hubungan kerja. Hubungan-hubungan kerja tersebut cenderung berubah-ubah sesuai tuntutan keadaan. Akibatnya adalah timbulnya sejumlah kesalahfahaman tatkala mengatasi kerusuhan yang terjadi pada bulan Mei 1998 lalu.Disarankan agar Polri memantapkan fungsi pembinaan Satpam ini. Di antaranya adalah memberikan bobot keberlakuan secara sosiologis dan psikologis, agar para pengelolalpengguna Satpam merasakan bahwa pembinaan Polri itu juga sebagai suatu kebutuhannya sendiri. Upaya berlanjut, sistematis dan metodis untuk mengenali dan memahami lebih obyektif dan realistis tentang bagaimana dan sejauhmana tuntutan kebutuhan akan keamanan serta pengelolaan/penggunaan Satpam yang berkembang di masyarakat, sehingga jabaran dan penerapan program pembinaan Satpam seperti yang ditugasi oleh Undang-Undang No. 28 tahun 1997 itu tidak hanya terbatas dan sebatas pada perumusan prinsip-prinsip umum pembinaan saja, akan tetapi secara lebih spesifik mencakup operasionalisasi pembinaan Satpam. Pendayagunaan Satuan Pengamanan memberikan penelusuran yang lebih jauh, sebagai upaya meningkatkan mutu pengamanan swakarsa di lingkungan pemukimanpemukiman dan kawasan terpadu dengan mengintegrasikan koordinator pengamanan dalam suatu manajemen kawasan masyarakat swakarsa, dipandang perlu untuk memahami dan mengenali pola-pola pengamanan yang cenderung bersifat spesifik dengan memahami sikap dan pandangan dari obyek dan subyek yang akan dibina. Sebab, pengelolaan sistim pembinaan keamanan dan ketertiban masyarakat swakarsa, sangat mengandalkan pemahaman dan pengenalan atas pola pengamanan keamanan yang berlangsung di masyarakatt. Kemudian, dalam hubungan-hubungan kerja dengan instansi terkait, khususnya di dalam rangka memelihara hubungan antara manajemen kawasan pemukiman dengan pihak-pihak terkait maka perlu dibentuk "Consultative Group" dan "Traffic Board" Pola kemitraan ini secara khusus akan bermanfaat untuk menangani kasus-kasus kejahatan ataupun penanggulangan kasus-kasus laka lintas."