Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"This paper provides a general overview of the allocation of revenues and expenditures across levels of governments in Canada and discusses how public services in specific areas are financed and delivered...."

"Summary:This reprinted edition of a classic and truly seminal book, written by one of the leading thinkers in the field, represents the first comprehensive treatment of the economic theory of multi-level government."

"Penyertaan modal negara dalam proyek kereta cepat jakarta bandung menimbulkan risiko fiskal yang signifikan, yang perlu ditangani dengan cermat sesuai dengan peraturan yang ada. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis risiko fiskal yang terkait dengan penyertaan modal negara dalam proyek tersebut. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis-normatif yang disusun secara eksplanatoris. Hasil penelitian ini adalah bahwa status hukum penyertaan modal negara yang disetorkan pada untuk pembangunan proyek kereta cepat jakarta bandung tidak dapat dikatakan sebagai keuangan negara akibat terjadinya transformasi status hukum keuangan negara menjadi keuangan privat atau badan hukum. Selain itu penelitian ini menunjukkan bahwa risiko yang timbul dari penyertaan modal negara dalam proyek kereta cepat jakarta bandung mencakup risiko teknis, risiko ekonomi, risiko hukum, dan risiko sosial politik. Risiko yang timbul tersebut tidak dapat disebut sebagai risiko fiskal karena hanya merupakan risiko perusahaan. Hal tersebut juga berimplikasi terhadap pengelolaan keuangan dan tanggung jawab hukumnya. Namun dalam praktiknya terdapat problematika yang dihadapi terkait dengan penyertaan modal negara untuk pembangunan proyek kereta cepat jakarta bandung yang dikhawatirkan dapat membebani APBN.

---

The state equity participation in the jakarta bandung high-speed rail project poses significant fiscal risks, which need to be handled carefully in accordance with existing regulations. This research aims to analyze the fiscal risks associated with state equity participation in the project. The method used in this research is juridical-normative which is organized in an explanatory approach. The result of this research is that the legal status of state equity participation deposited in the development of the jakarta bandung high speed train project cannot be said to be state finance due to the transformation of the legal status of state finance into private finance or legal entities. In addition, this research shows that the risks arising from the state equity participation in the jakarta bandung high-speed train project include technical risks, economic risks, legal risks, and socio-political risks. The risks that arise cannot be referred to as fiscal risks because they are only corporate risks. This also has implications for financial management and legal responsibility. However, in practice, there are problems encountered related to state equity participation for the development of the Jakarta-Bandung high-speed train project, which is feared to burden the state budget."

"Selain itu, desentralisasi fiskal berpengaruh beragam pada ketimpangan. Menurut indikator desentralisasi fiskal 1 dan 2, itu menunjukkan efek positif namun tidak signifikan. Ini berarti bahwa peningkatan pada pendapatan dan pengeluaran tidak berpengaruh pada ketimpangan. Hal ini berbeda dengan efek pada indikator desentralisasi fiskal 3 dimana semakin meningkat cenderung meningkatkan ketimpangan. Selain itu, analisis menggunakan variabel tingkat defisit yang tidak dapat menjelaskan efek terhadap kemiskinan dan ketimpangan. Studi kasus dari Nusa Tenggara Provinsi menunjukkan bahwa kemiskinan desentralisasi fiskal menurun, sedangkan ketimpangan cenderung berfluktuatif dan cenderung meningkat. Desentralisasi fiskal diyakini memiliki peran penting dalam rangka pembangunan yang telah dicapai. Karakteristik Indonesia dengan keragaman telah mendorong pemerintah untuk melaksanakan desentralisasi fiskal. Selain itu, masalah kemiskinan dan ketimpangan masih dihadapi Indonesia dalam dekade terakhir. Tantangan bagi pemerintah adalah bagaimana menghasilkan kebijakan untuk mempercepat penanggulangan kemiskinan dan pengurangan kesenjangan. Memahami hubungan antara desentralisasi fiskal terhadap kemiskinan dan ketimpangan bisa menjadi pertimbangan untuk kebijakan yang lebih baik pada pembangunan.

---

The aim of this research is to examine the effect of fiscal decentralization on inter-provincial of poverty and inequality in Indonesia. The analysis uses a panel data of 32 provinces in Indonesia for the period 2006 - 2012. Different types of fiscal decentralization indicator are used to examine the potential effect of fiscal decentralization on poverty and inequality. The result from panel data estimation shows that fiscal decentralization has different effect on poverty and inequality.

Fiscal decentralization with revenue approach as the indicator (FD1) seems to have negative significant relation, where increase on revenue lead to decrease poverty. It is similar to the effect of fiscal decentralization on comparison of expenditure and growth approach. In contrast, approaching on expenditure cannot explain its relationship due to insignificant result. Furthermore, the effect fiscal decentralization on inequality is also mixing. According to fiscal decentralization indicator 1 and 2, it shows positive effect but insignificant. It means that increasing on both revenue and expenditure cannot precisely effect on inequality. It is different with the effect on fiscal decentralization indicator 3 that its increasing tends to increase inequality. Moreover, the analysis using deficit rate notices that it cannot explain the effect on poverty and inequality. The case study of Nusa Tenggara Provinces shows that during fiscal decentralization poverty is decreasing, while the inequality is fluctuates and tend to increase."

"Kebijakan fiskal yang merupakan salah satu instrumen kebijakan ekonomi makro mempunyai peranan yang sangat penting dan strategis dalam mencapai berbagai tujuan ekonomi dan sosial, yaitu stabilitas ekonomi, pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, dan mengurangi pengangguran. Di Indonesia operasi fiskal pemerintah dilakukan melalui APBN, sehingga untuk dapat menjalankan peranan dan fungsi sentral kebijakan fiskal secara balk, APBN, haruslah sehat, dapat dipercaya (credible), dan memiliki ketahanan yang berkelanjutan (sustainable).Untuk mencapai APBN yang sehat, credible, dan sustainable tersebut harus dipenuhi dua kondisi yaitu necessary condition - defisit fiskal yang terkendali, dan sufficient condition - strategi pembiayaan anggaran yang mampu menjamin ketahanan utang yang berkelanjutan. Dengan demikian, ada dua aspek penting yang selalu menjadi pusat perhatian dari para stakeholders dalam perencanaan dan pengelolaan APBN tahunan, yaitu: (i) penetapan sasaran surplus/defisit fiskal, dan (ii) perencanaan strategi pembiayaan anggaran yang tepat. Hal ini untuk menghindari terjadinya penggunaan sumber-sumber pembiayaan secara berlebihan sehingga tidak menimbulkan beban fiskal yang sangat berat di masa-masa datang.Sebagai indikasi awal dalam menilai apakah kebijakan fiskal yang ditempuh sustainable atau unsustainable umumnya digunakan rasio utang terhadap PDB, rasio pembayaran bungs utang terhadap total pengeluaran, keseimbangan umum (overall balance), dan keseimbangan anggaran primer (primary budget balance).Dengan basis fiskal yang cukup mantap, maka sejak tahun 1994/1995 telah terjadi perubahan yang sangat mendasar pada strategi kebijakan fiskal, dari anggaran defisit pada masa sebelumnya menjadi anggaran berimbang, bahkan anggaran surplus (dengan masing-masing sekitar 2,0 % dari PDB pada tahun 1995/1996 dan sekitar 1,9 % dari PDB pada tahun 1996/1997). Namun demikian, sangat disayangkan, perubahan strategi kebijakan fiskal ini tidak dapat berlangsung lama, karena badai krisis yang menerpa perekonomian Indonesia sejak pertengahan tahun 1997 telah memporakporandakan sendi-sendi kehidupan ekonomi nasional. Sebagai akibatnya, dalam enam tahun terakhir sejak krisis ekonomi, APBN Indonesia kembali mengalami anggaran defisit.Selama masa pemerintahan Orde Baru, defisit anggaran yang terjadi pada periode sebelum krisis, sepenuhnya ditutup dengan menggunakan sumber-sumber pembiayaan dari luar negeri. Karena itu, pada sebagian besar periode fiskal selama PJP I, instrumen pembiayaan luar negeri menjadi sumber utama pembiayaan defisit anggaran. ]umlah pembiayaan loan negeri (bersih) yang berhasil dihimpun setiap tahun selama PJP I hampir selalu melebihi kebutuhan pembiayaan yang diperlukan untuk menutup defisit yang terjadi. Dengan demikian, hampir setiap tahun terdapat sisa Iebih pembiayaan anggaran, yang berarti menambah saldo rekening simpanan pemerintah di sektor perbankan sebagaimana tercermin pada pembiayaan perbankan dalam negeri (yang bertanda negatif).Seperti halnya yang terjadi pada defisit anggaran, ada perbedaan yang sangat signifikan dalam perkembangan pembiayaan anggaran selama krisis, seining dengan besarnya beban kebutuhan pembiayaan anggaran untuk menutup defisit APBN, memenuhi kewajiban pembayaran cicilan pokok pinjaman luar negeri, melunasi obligasi dan surat utang negara yang jatuh tempo, serta membiayai pembelian kembali (buy back) obligasi dan surat utang negara yang belum jatuh waktu untuk membantu menurunkan stock utang, maka terjadi diversifikasi dalam penggunaan instrumen pembiayaan anggaran, sehingga menjadi semakin beragam. Karena itu, di samping pembiayaan anggaran dari sumber-sumber luar negeri masih tetap diperlukan, kebijakan pembiayaan anggaran selama krisis juga diarahkan untuk mengoptimalkan pemanfaatan sumber-sumber pembiayaan dari dalam negeri. Pengembangan dan optimalisasi penggunaan instrumen pembiayaan dalam negeri ini terutama didasarkan atas pertimbangan adanya risiko kerawanan terhadap ketergantungan yang terlalu berlebihan atas penggunaan pinjaman luar negeri sebagai sumber pembiayaan APBN.Berdasarkan hasil analisa yang dilakukan dengan berbagai pilihan sumber-sumber pembiayaan dapat disimpulkan bahwa fiscal sustainability masih bisa dipertahankan dalam jangka menengah maupun panjang. Hal ini terlihat dari stok utang total baik nominal maupun rasio terhadap PDB yang mempunyai kecenderungan menurun."

"[ABSTRAKPenelitian ini bertujuan untuk memprediksi kemungkinan terjadinya fiscal distresskabupaten/kota di Indonesia Tahun 2010-2013 dengan memodifikasi variabelTrussel dan Patrick (2009) dalam memprediksi fiscal distress.Penelitian inimerupakan penelitian kuantitatif dengan menggunakan metode regresi logistikbiner dengan jumlah sampel sebanyak 1.820 kabupaten/kota-tahun.Hasilpenelitian menunjukkan adanya indikasi fiscal distress di beberapakabupaten/kota di Indonesia utamanya di tahun 2010. Lebih lanjut penelitianmembuktikan bahwa terdapat lima variabel yang signifikan dalam memprediksikemungkinan terjadinya fiscal distress, yaitu Pendapatan Asli Daerah sebagaipersentase pendapatan dengan korelasi positif, dana perimbangan sebagaipersentase dari pendapatan dengan korelasi positif, belanja modal sebagaipersentase dari pendapatan dengan korelasi positif dan pertumbuhan pendapatandengan korelasi negatif serta variabel dummy kabupaten dengan korelasi negatif.

---

ABSTRACTThis study aims to predict the likelihood of fiscal distress in districts/cities inIndonesia in 2010-2013 by modifying Trussel and Patrick (2009) variables inpredicting fiscal distress. This research is a quantitative study using binary logisticregression method with a total sample of 1.820 districts/cities-years. The resultsshow indications of fiscal distress in some districts/cities in Indonesia especiallyin 2010. Furthermore, the study shows that there are five significant variables inpredicting the likelihood of fiscal distress, namely local own-revenue as apercentage of revenue with a positive correlation, intergovernmental funds as apercentage of revenue with a positive correlation, capital expenditures as apercentage of revenue with a positive correlation and revenue growth with anegative correlation and dummy variabel district with a negative correlation.;This study aims to predict the likelihood of fiscal distress in districts/cities inIndonesia in 2010-2013 by modifying Trussel and Patrick (2009) variables inpredicting fiscal distress. This research is a quantitative study using binary logisticregression method with a total sample of 1.820 districts/cities-years. The resultsshow indications of fiscal distress in some districts/cities in Indonesia especiallyin 2010. Furthermore, the study shows that there are five significant variables inpredicting the likelihood of fiscal distress, namely local own-revenue as apercentage of revenue with a positive correlation, intergovernmental funds as apercentage of revenue with a positive correlation, capital expenditures as apercentage of revenue with a positive correlation and revenue growth with anegative correlation and dummy variabel district with a negative correlation.;This study aims to predict the likelihood of fiscal distress in districts/cities inIndonesia in 2010-2013 by modifying Trussel and Patrick (2009) variables inpredicting fiscal distress. This research is a quantitative study using binary logisticregression method with a total sample of 1.820 districts/cities-years. The resultsshow indications of fiscal distress in some districts/cities in Indonesia especiallyin 2010. Furthermore, the study shows that there are five significant variables inpredicting the likelihood of fiscal distress, namely local own-revenue as apercentage of revenue with a positive correlation, intergovernmental funds as apercentage of revenue with a positive correlation, capital expenditures as apercentage of revenue with a positive correlation and revenue growth with anegative correlation and dummy variabel district with a negative correlation.;This study aims to predict the likelihood of fiscal distress in districts/cities inIndonesia in 2010-2013 by modifying Trussel and Patrick (2009) variables inpredicting fiscal distress. This research is a quantitative study using binary logisticregression method with a total sample of 1.820 districts/cities-years. The resultsshow indications of fiscal distress in some districts/cities in Indonesia especiallyin 2010. Furthermore, the study shows that there are five significant variables inpredicting the likelihood of fiscal distress, namely local own-revenue as apercentage of revenue with a positive correlation, intergovernmental funds as apercentage of revenue with a positive correlation, capital expenditures as apercentage of revenue with a positive correlation and revenue growth with anegative correlation and dummy variabel district with a negative correlation.;This study aims to predict the likelihood of fiscal distress in districts/cities inIndonesia in 2010-2013 by modifying Trussel and Patrick (2009) variables inpredicting fiscal distress. This research is a quantitative study using binary logisticregression method with a total sample of 1.820 districts/cities-years. The resultsshow indications of fiscal distress in some districts/cities in Indonesia especiallyin 2010. Furthermore, the study shows that there are five significant variables inpredicting the likelihood of fiscal distress, namely local own-revenue as apercentage of revenue with a positive correlation, intergovernmental funds as apercentage of revenue with a positive correlation, capital expenditures as apercentage of revenue with a positive correlation and revenue growth with anegative correlation and dummy variabel district with a negative correlation.;This study aims to predict the likelihood of fiscal distress in districts/cities inIndonesia in 2010-2013 by modifying Trussel and Patrick (2009) variables inpredicting fiscal distress. This research is a quantitative study using binary logisticregression method with a total sample of 1.820 districts/cities-years. The resultsshow indications of fiscal distress in some districts/cities in Indonesia especiallyin 2010. Furthermore, the study shows that there are five significant variables inpredicting the likelihood of fiscal distress, namely local own-revenue as apercentage of revenue with a positive correlation, intergovernmental funds as apercentage of revenue with a positive correlation, capital expenditures as apercentage of revenue with a positive correlation and revenue growth with anegative correlation and dummy variabel district with a negative correlation.;This study aims to predict the likelihood of fiscal distress in districts/cities inIndonesia in 2010-2013 by modifying Trussel and Patrick (2009) variables inpredicting fiscal distress. This research is a quantitative study using binary logisticregression method with a total sample of 1.820 districts/cities-years. The resultsshow indications of fiscal distress in some districts/cities in Indonesia especiallyin 2010. Furthermore, the study shows that there are five significant variables inpredicting the likelihood of fiscal distress, namely local own-revenue as apercentage of revenue with a positive correlation, intergovernmental funds as apercentage of revenue with a positive correlation, capital expenditures as apercentage of revenue with a positive correlation and revenue growth with anegative correlation and dummy variabel district with a negative correlation.;This study aims to predict the likelihood of fiscal distress in districts/cities inIndonesia in 2010-2013 by modifying Trussel and Patrick (2009) variables inpredicting fiscal distress. This research is a quantitative study using binary logisticregression method with a total sample of 1.820 districts/cities-years. The resultsshow indications of fiscal distress in some districts/cities in Indonesia especiallyin 2010. Furthermore, the study shows that there are five significant variables inpredicting the likelihood of fiscal distress, namely local own-revenue as apercentage of revenue with a positive correlation, intergovernmental funds as apercentage of revenue with a positive correlation, capital expenditures as apercentage of revenue with a positive correlation and revenue growth with anegative correlation and dummy variabel district with a negative correlation.;This study aims to predict the likelihood of fiscal distress in districts/cities inIndonesia in 2010-2013 by modifying Trussel and Patrick (2009) variables inpredicting fiscal distress. This research is a quantitative study using binary logisticregression method with a total sample of 1.820 districts/cities-years. The resultsshow indications of fiscal distress in some districts/cities in Indonesia especiallyin 2010. Furthermore, the study shows that there are five significant variables inpredicting the likelihood of fiscal distress, namely local own-revenue as apercentage of revenue with a positive correlation, intergovernmental funds as apercentage of revenue with a positive correlation, capital expenditures as apercentage of revenue with a positive correlation and revenue growth with anegative correlation and dummy variabel district with a negative correlation., This study aims to predict the likelihood of fiscal distress in districts/cities inIndonesia in 2010-2013 by modifying Trussel and Patrick (2009) variables inpredicting fiscal distress. This research is a quantitative study using binary logisticregression method with a total sample of 1.820 districts/cities-years. The resultsshow indications of fiscal distress in some districts/cities in Indonesia especiallyin 2010. Furthermore, the study shows that there are five significant variables inpredicting the likelihood of fiscal distress, namely local own-revenue as apercentage of revenue with a positive correlation, intergovernmental funds as apercentage of revenue with a positive correlation, capital expenditures as apercentage of revenue with a positive correlation and revenue growth with anegative correlation and dummy variabel district with a negative correlation.]"

"Krisis ekonomi telah membuat Pemerintah Indonesia terbelit utang yang berat. Utang pemerintah telah bertambah menjadi tiga sampai empat kali lipat dari kondisi sebelum krisis, dan hampir tiga perempat dari pertambahan ini merupakan utang dalam negeri yang harus dibayar untuk restrukturisasi perbankan. Kenaikan jumlah utang ini merupakan akibat gabungan kesalahan kebijakan masa lalu dengan krisis ekonomi, bukan karena pengeluaran baru.Kewajiban-kewajiban penutupan utang (bunga dan amortisasi) akan melebihi 40 persen dari penerimaan pemerintah selama beberapa tahun, sedangkan kebutuhan pembiayaan baru (baik luar maupun dalam negeri) di tahun-tahun mendatang masih tetap dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan pengeluaran. Hal ini akan sangat membatasi fleksibilitas fiskal pada masa pemerintahan sekarang ini, sehingga telah menggeser permasalahan dari fiscal stimulus menjadi fiscal sustainability.Indikasi awal dalam menilai apakah kebijakan fiskal yang ditempuh sustainable atau unsustainable adalah rasio utang terhadap PDB dan rasio keseimbangan primer (primary balance) terhadap PDB. Jika pertambahan utang diiringi dengan kenaikan PDB yang sama ataupun Iebih besar bukanlah merupakan ancaman bagi sustainabilitas fiskal.Primary Balance juga merupakan indikator utama bagi sustainabilitas fiskal dimana dalam penelitian ini diketahui bahwa Primary Balance dipengaruhi oleh overall balance. Dengan kata lain, sustainabilitas fiskal dicapai me;alui peningkatan penerimaan dalam negeri dan pengoptimalisasian pengeluaran negara.Indikator lainnya yang tidak kalah penting adalah pertumbuhan ekonomi dan tingkat suku bunga. Dalam model yang dibangun dalam penelitian ini terlihat bahwa tingkat pertumbuhan ekonomi dipengaruhi oleh besaran PDB, konsumsi rumah tangga dan pemerintah, investasi, suku bunga, inflasi, PMA, ekspor, impor dan kurs. Sedangkan suku bunga dipengaruhi oleh uang beredar, tingkat pertumbuhan dan lag kurs.Perkembangan fiscal sustainabilitiy dalam rentang waktu penelitian dapat dikatakan bahwa pemerintah sudah sangat berhati-hati dalam menjaga tingkat sustainabilitas fiskalnya (terlihat dari nilai aktual primary balance yang berada antara 0,82 sampai dengan 3,84). Sedangkan dari hasil simulasi ex-post terlihat bahwa kondisi fiskal yang unsustainable terjadi pada tahun 1998-2003, hal ini lebih disebabkan karena tingginya tingkat suku bunga dari pada tingkat pertumbuhan ekonominya.Sedangkan dari hasil simulasi ex-ante terlihat bahwa instrumen yang paling efektif untuk mencapai keadaan fiskal yang sustainable adalah kebijakan moneter yang ekspansif. ]umlah uang yang beredar secara langsung akan mempengaruhi variabel suku bunga yang selanjutnya akan berpengaruh terhadap kegiatan investasi sehingga dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Kebijakan moneter untuk menurunkan suku bunga akibat banyaknya uang yang beredar akan merangsang kegiatan investasi sehingga pada akhirnya akan mempengaruhi tingkat pertumbuhan. Tingkat pertumbuhan yang lebih tinggi dari tingkat suku bunga akan menurunkan stok utang sehingga tercapai keadaan sustainabilitas fiskal."