Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Independensi dan akuntabilitas merupakan dua prinsip kunci dalam kekuasaan kehakiman yang kadangkala sering bertolak belakang.Secara teori kedua prinsip ini dapat dijelaskan secara gamblang,namun dalam tataran pelaksanaan tidak mudah menjalankan prinsip-prinsip ini...."

"Seringnys mahkamah konstitusi melahirkan sebuah putusan yang kontroversial mengakibatkan munculnya gagasan untuk membatasi kekuasaan kehakiman. Salah satu gagasan yang mengemuka untuk membatasi kekuasaan kehakiman tanpa mengganggu independensinya adalah gagasan mengenai judicial restraint. Gagasan mengenai judicial restraint mengedepankan pembatasan pada bentuk-bentuk tertentu. Bentuk-bentuk pembatasan menurut judicial restraint dapat berupa pembatasan berdasarkan norma konstitusi, pembatasan berdasarkan kebijakan untuk melakukan pengekangan diri (self restraint), dan pembatasan yang dilakukan berdasarkan doktrin-doktrin tertentu. Judicial restraint menghendaki kekuasaan kehakiman untuk mengekang diri dari kecenderungan bertindak layaknya sebuah miniparliament yang dapat bermuara pada juristocracy. Judicial restraint juga menghendaki kekuasaan kehakiman untuk tidak mengganggu cabang kekuasaan yang lain"

"Pada tesis ini dibahas mengenai Mahkamah Konstitusi khususnya mengenai pembentukan, kewenangan, pengangkatan dan Hukum Acara Mahkamah Konstitusi di Indonesia. Tesis ini dibuat dengan menggunakan metode pendekatan normatif empiris, oleh karena itu akan diteliti data sekunder dan data primer. Dasar pembentukan Mahkamah Konstitusi Negara Indonesia diatur dalam Perubahan ke-3 UUD 1945 pada Sidang Tahunan MPR RI Tahun 2001 dalam Bab IX, Pasal 24 ayat (2) serta Perubahan ke-4 UUD 1945 pada Sidang Tahunan MPR RI Tahun 2002 dalam Aturan Peralihan Pasal III. Untuk dapat menjadi Hakim Mahkamah Konstitusi tidaklah mudah dan harus memenuhi persyaratan tertentu. Persyaratan untuk menjadi Hakim Mahkamah Konstitusi ada yang bersifat terukur dan tidak terukur. Khusus kewenangan Mahkamah Konstitusi Indonesia yang sangat berbeda dengan Mahkamah Konstitusi negara lain adalah dalam hal pemberhentian/impeachment terhadap Presiden dan Pejabat Tinggi Negara lainnya. Hukum Acara Mahkamah Konstitusi pada dasarnya tidak banyak berbeda dengan Hukum Acara Badan Peradilan Umum."

"ABSTRAKPenelitian dalam Tesis ini mengkaji pengisian jabatan Anggota BPK dalam artian luas. Di Indonesia pengaturan tentang pengisian Anggota BPK ini tercantum dalam Ketentuan Pasal 23F UUD NRI 1945 dan UU No. 15 Tahun 2006 Tentang Badan Pemeriksa Keuangan. Tesis ini menganalisis 3 permasalahan utama yakni menganalisis perkembangan pengaturan pengisian jabatan anggota BPK, menganalisis dan mengkaji pengisian jabatan lembaga audit di negara-negara anggota ASEANSAI dan terakhir menemukan implikasi putusan MK No. 13/PUU-XII/2013 terhadap pengisian jabatan anggota BPK.Penelitian dalam Tesis ini diklasifikasikan sebagai penelitian dengan tipe decriptive explanatory. Tesis ini menganalisis 9 (sembilan) negara yang merupakan negara anggota ASEANSAI.Setelah melakukan analisis maka dapat disimpulkan bahwa pengisian jabatan anggota BPK dari masa kemasa mengalami perkembangan yang sangat pesat baik dalam hal mekanisme dan masa.

---

ABSTRACTThere are three main problems to be analysed in this thesis. That are analysis of the amendement of regulation of the position fulfillment of BPK?s Member, analysis and review of the positions fulfillment of the Auditor General in ASEANSAI?s members, and ultimately analysis of The implication of the Constitutional Court Decision 13/PUU-XII/2013 in Judicial Review of the BPK?s Law Related to Term of Office.This research is classified as the descriptive explanatory, which is collecting and concluding the information about the observed problems. This approach is a qualitative research. As the matter of comparison, this thesis analysed nine countries as the country ASEANSAI member organization.The analysis results conclusion that the charging of office of the BPK over time, has developed very rapidly both in terms of mechanisms and future. After conducting the analysis, it can be concluded that positions fulfillment of BPK?s members from time to time undergoes a rapid development."

"Tidaklah dapat kita menutup mata bahwa kasus ini memang sarat dengan muatan politik dan dalam pandangan saya penguasa saat itu telah menjadikan hukum sebagai tameng atau alat yang cukup efektif untuk meberangus gerakan-gerakan yang mencoba untuk mengusik "ketenangan" penguasa sehingga dalam mengomentari putusan hakim MA ini pun tidaklah dapat kita melepaskan diri dari situasi dan atmospir perpolitikan saat kasus ini terjadi, karena kita tahu bahwa kecenderungan hakim dari PN sampai MA dalam memutuskan perkara yang bersingguangan dengan pihak penguasa selalu menguntungkan pihak yang berkuasa (walaupun harus mempersetankan rasa keasilan), hal ini disebabkan salah satunya masih bergantungnya "perut" para hakim di tubuh eksekutif melalui Departemen Kehakiman."

"Perkawinan yang tidak dicatatkan berdampak pada tidak jelasnya status perkawinan melalui bukti autentik dari perkawinan, sehingga berdampak pada status hukum seorang anak. Untuk itu penelitian ini membahas permasalahan terkait analisis kedudukan hukum ahli waris yang perkawinannya tidak dicatatkan dan pertimbangan hukum dalam putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3073 K/Pdt/2019). Penelitian hukum doktrinal ini, mengkaji objek hukum dalam konsepnya sebagai peraturan perundang- undangan dan putusan pengadilan. Objek hukum yang diteliti tersebut dikumpulkan melalui studi dokumen dalam bentuk bahan-bahan hukum, baik primer dan sekunder, yang selanjutnya dianalisis untuk menjawab permasalahan penelitian. Berdasarkan hasil analisis yang dilakukan maka dapat dijelaskan sebagai berikut: Perkawinan yang tidak dicatatkan sesuai peraturan yang berlaku di hadapan pegawai Kantor Catatan Sipil, maka akan sulit membuktikan adanya perkawinan tersebut. Hal ini akan berdampak terhadap kedudukan istri dan anak yang lemah di mata hukum dan anak tersebut akan menjadi anak luar kawin dan memiliki hubungan perdata dengan ibunya saja. Tanpa adanya bukti yang kuat akibat dari perkawinan yang tidak dicatatkan maka perkawinan TSH dan Alm. SD dianggap tidak pernah terjadi, sehingga menurut kententuan hukum waris perdata barat yang berhak sebagai ahli waris sesuai pasal 856 KUHPer dari Alm. SD adalah ahli waris Golongan II yakni orang tua dan saudara-saudara Pewaris.

---

Unregistered Marriage affect the uncertainty of marital status through authentic proof of marriage, thus affecting the legal status of a child. This research was carried out by raising issues related to analysis the position of the heirs from unregistered marriage and the legal considerations in the Supreme Court decision No. 3073 K/Pdt/2019). This doctrinal legal research examines legal objects in their concept as statutory regulations and court decisions. The legal objects studied were collected through document studies in the form of legal materials, both primary and secondary, which were then analyzed to answer research problems. Based on the results of the analysis carried out, it can be explained as follows: if a marriage is not registered in applicable regulation in civil registration, then it will be difficult to prove the existence of the marriage. This will affect to the weak position of wife and their child from law point view and the child will become an out of marriage child and only have a civil relationship with their mother. without the existence of strong evidence resulting from unregistered marriage, the marriage between TSH and Alm. SD considered as never happened. So, according to west civil law, whose entitled as Alm. SD’s heir according to article 856 Indonesian Civil Code is group two of heirs which is his mother and sister."