Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"To implement health decentralization, Ministry of Health has launched Health Ministerial Decree No. 004 Year 2003, stating that in order to strengthen health management in decentralization era there was a need to facilitate health research and development in local government. The study was to conduct a training need assessment for local human resources in health research and development. This TNA study was a case study in East Kalimantan, would samples of Balitbangda Provinsi/Kabupaten/Kota, Dinas Kesehatan, and Bappeda. From 10 basic substances questioned to respondent it has shown most human resources competent falling in the category of fair competence and intermediate competence. If seen from the institution needs above 83% has stated that there was a need for such substances. Seen from availability of training of the substances by the institution above 80% has stated unavailable. From prespective of individual needs above 80% stated that the training was in need by the respondents."

"To implement health decentralization, Ministry of Health has launched Health Ministerial Decree No. 004 year 2003, stating that in order to strengthen health management in decentralization era there was a need to facilitate health research and development in local government. The study was to conduct a Training Need Assessment (TNA) for local human resources in health research and development. This TNA study was a case study in East Kalimantan Timur Province, with the samples of Balitbangda provinsi/kabupaten/kota, Dinas Kesehatan provinsi/kabupaten/kota, and Bappeda provinsi/kabupaten/kota. From ten basic substances questioned to respondents, i.e. (i) research institution management, (ii) research project management, (iii) research methodology, (iv) Health Systems Research (HSR) methodology, (v) qualitative data analysis, (vi) quantitative data analyisis, (vii) multivariate statistical analysis, (viii) scientific article writing, (ix) policy analysis, and, (x) advocacy of research results, the study has shown most of human resources' competence falling in the category of "fair competence" and "intennediate competence" and a smallportion of them in the category of "no competence" and "excellent". If seen from the institutions' need, above 83% has stated that there was a need for such substances. Seen from the availability of training of the substances by the institutions, above 80% has stated unavailable by the institutions. From the perspective of individuals' need, above 80% stated that the training of such substances was in need by the respondents. To improve health research and development in local government, the study recommended (i) National Institute of Health Research and Development has to produce standard training modules, both research management and research methodology, to improve human resources'competencies of local government, (ii) a facilitation model of health research for local goverment has to involve research and development institutions, i.e. Bappeda, Dinas Kesehatan, Balitbangda, and Badan Diklat Daerah, (iii) human resources to be trained were from Balitbangda, Bappeda or Dinas Kesehatan, depending on the institutions' current situation."

"ABSTRAKKeuangan daerah merupakan bagian tak terpisahkan dari keuangan negara dalam pengalokasian sumber-sumber ekonomi, pemerataan pembangunan, serta menciptakan stabilitas ekonomi, sosial, dan politik. Peranan keuangan daerah menjadi semakin penting karena adanya keterbatasan dana yang dapat dialihkan ke pemerintah daerah dalam bentuk subsidi dan bantuan. Selain itu, juga karena semakin kompleksnya persoalan yang dihadapi daerah, yang pemecahannya dibutuhkan partisi aktif dari masyarakat di daerah. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisisn tingkat kemandirian keuangan daerah dengan mengukur kinerja pengelilaan keuangan daerah, rasio kemampuan keuangan dan rasio efektivitas PAD selama periode 2009-2016, serta merumuskan strategi untuk menemukan solusi dan memperbaiki kinerja keuangan. Hasil analisis kinerja keuangan Provinsi Kalimantan Timur menunjukkan hasil yang baik jika dilihat dari tingkat independensi, tingkat kemampuan, dan tingkat efektivitas. Hasil analisis lebih lanjut menunjukkan bahwa PAD memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja keuangan. Sementara DAPER, PMA, dan PMDN tidak berpengaruh. Berdasarkan hasil AHP diperoleh strategi prioritas yang harus dilakukan adalah melakukan inovasi layanan."

"Kalimantan Timur merupakan provinsi yang memiliki beragam potensi ekonomi. Akan tetapi, jumlah penduduk miskin yang ada di Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Timur masih menunjukkan tren meningkat. Salah satu penyebabnya diduga adalah infrastruktur, yang merupakan faktor penting dalam pembangunan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan antara infrastruktur dan kemiskinan  Kabupaten/Kota di Kalimantan Timur tahun 2013-2022. Model dalam penelitian ini menggunakan data panel dengan variabel infrastruktur yang terdiri dari jalan, air minum layak, listrik, jumlah sekolah dan jumlah fasilitas kesehatan. Hasil statistik mengonfirmasi bahwa terdapat hubungan negatif dan signifikan antara variabel jalan, air minum layak, listrik, jumlah sekolah dan jumlah fasilitas kesehatan dengan jumlah penduduk miskin. Hasil dari penelitian ini adalah variabel air minum layak, jumlah sekolah dan jumlah fasilitas kesehatan memiliki koefisien terbesar sehingga Pemerintah Kab/Kota Kalimantan Timur disarankan untuk berfokus pada penyediaan akses air minum kayak, jumlah sekolah dan jumlah fasilitas kesehatan untuk mengurangi jumlah penduduk miskin di Kab/Kota di Provinsi Kalimantan Timur.  

---

East Kalimantan is a province that has various economic potentials. However, the number of poor people in regencies/cities in East Kalimantan Province still shows an increasing trend. One of the reason is thought to be infrastructure, which is an important factor in development. This study aims to determine the relationship between infrastructure and poverty in Regencies/Cities in East Kalimantan in 2013-2022. The model in this study uses panel data with infrastructure variables consisting of roads, proper drinking water, electricity, number of schools and number of health facilities. Statistical results confirm that there is a negative significant relationship between the variables of roads, proper drinking water, electricity, number of schools and number of health facilities with the number of poor people. The result from this study is that the variables of proper drinking water, the number of schools and the number of health facilities have the largest coefficient so that the Regency/City Government of East Kalimantan is advised to focus on providing access to proper drinking water, the number of schools and the number of health facilities to reduce the number of poor people in the Regencies/Cities in East Kalimantan Province."

"Penelitian memfokuskan kajian dan menganalisis pelaksanaan manajemen pengembangan sumber daya aparatur di bidang pendidikan dan pelatihan dengan ditunjang sejumlah indikator yaitu perencanaan diklat, penyelenggaraan diklat, evaluasi diltat, widyaiswara, sarana dan prasarana diklat, peserta diklat, anggaran diklat, dan kurikulum diklat. Lagi pula, menganalisis kelemahan-kelemahan indikator diklat. Untuk mengetahui obyektifitas pelaksanaan diklat di kantor diklat tersebut, maka melakukan kegiatan berupa penelitian lapangan (survey), wawancara, kuisioner, serta pengambilan foto sikon kantor diklat sebagai data primer. Namun selain itu, mengambil dokumentasi, peraturan perundang-undangan, serta buku literatur yang relevan dengan judul tesis sebagai data sekunder. Dalam penelitian ini metode yang dipakai yaitu deskriptif kualitatif dengan mengungkapkan problema-problema yang terjadi dengan menganalisis sejumlah data, fakta-fakta, serta informasi sebagai bahan obyek instrumen. Namun disamping itu, memberikan peredikat / penilaian dalam bentuk kalimat kepada obyek yang diperoleh sesuai situasi dan kondisi yang sebenarnya. Prosedur analisis data yaitu untuk mendapatkan kebenaran/obyektifitas pelaksanaan diklat pada kantor diklat tersebut, maka mengadakan penyebaran kuisioner dengan menggunakan data ordinal dan menggunakan skala Likert, kuisioner terkumpul digarap berdasarkan perhitungan kuantitatif (tabulasi) dan dipresentase untuk mengetahui dominan nilai suatu indikator serta diberikan kualifikasi penilaian (kualitatif), sehingga memperoleh kesimpulan. Dan hasil penelitian tersebut ditemukan beberapa masukan sebagai berikut : Kantor Diklat Provinsi Kalimantan Timur telah berupaya melaksanakan pendidikan dan pelatihan pegawai, namun hasilnya belum maksimal/optimal atau belum sepenuhnya dilaksanakan sesuai program diklat yang dibuat secara baku oleh Badan Diklat Depdagri. Hal ini, disebabkan oleh faktor-faktor yang memperlemah, yaitu lemahnya kualitas dan kuantitas widyaiswara yang ada, kurang lengkap dan kurang layaknya sarana dan prasarana diklat, serta terbatasnya anggaran yang tersedia, baik anggaran APBD rutin/proyek maupun APBN rutin/proyek."

"Kebijakan pengelolaan hutan di Indonesia dianggap bertanggungjawab pada munculnya dampak ekologis, ekonomis dan sosial pada kehidupan masyarakat lokal. Kajian-kajian yang membahas kebijakan umumnya hanya menganalisis substansi kebijakan, tetapi tidak mempertanyakan mengapa substansi semacam itu muncul. Kajian semacam ini dikatakan sebagai kajian isi kebijakan, sedangkan kajian yang membahas mengenai bagaimana kebijakan sebenarnya dibuat dan diterapkan disebut sebagai kajian proses kebijakan. Dalam kajian proses kebijakan ada dua pendekatan yang biasa digunakan yaitu pendekatan struktural dan kultural. Dalam konteks Indonesia kedua pendekatan itu lebih banyak digunakan untuk membahas kebijakan nasional daripada kebijakan daerah. Kajian ini menjelaskan hubungan antara substansi kebijakan yang ada di daerah dengan kebudayaan birokrasi dan lingkungan dimana birokrasi itu berada. Substansi kebijakan dipengaruhi oleh hasil interaksi antara kebudayaan birokrasi dan lingkungannya. Kebudayaan birokrasi adalah cara birokrasi mempersepsikan hutan, bentuk pengelolaan dan kepada siapa pengelolaan itu diberikan sedangkan lingkungan mencakup aspek fisik, ekonomi, sosial dan politik.Lampung dan Kalimantan Timur dipilih untuk menunjukkan bahwa di dua daerah yang berbeda lingkungannya menghasilkan kebudayaan birokrasi yang sama dengan beberapa perbedaan nuansa dalam substansi kebijakan. Dalam konteks eksploitasi, birokrasi mempersepsikan hutan sebagai harta kekayaan yang harus dimanfaatkan semaksimal mungkin dalam waktu secepatnya. Dalam hal perlindungan dan pelestarian hutan birokrasi menganggap bahwa hutan harus segera dilindungi dari segala bentuk kegiatan eksploitasi dan untuk itu birokrasilah yang menjadi aktor tunggal yang berperan dalam perlindungan dan pelestarian hutan karena masyarakat tidak dapat dipercaya mampu menjalankan peran itu. Persepsi yang muncul dalam konteks perlindungan dan pelestarian hutan adalah reaksi dari kegagalan kebijakan eksploitasi. Persepsi itu mempengaruhi kebijakan yang dihasilkan, namun dalam beberapa kasus terjadi perubahan tekanan dan jenis kebijakan dari kebijakan eksploitasi menjadi kebijakan perlindungan dan pelestarian tetapi kebudayaan birokrasi masih menganggap bahwa hutan masih perlu dieksploitasi secepatnya. Kesamaan kebudayaan birokrasi ini disebabkan kuatnya pengaruh pemerintah pusat dalam menentukan gagasan dan tindakan birokrasi di daerah. Perbedaan nuansa kebijakan disebabkan berbedanya lingkungan fisik, ekonomi dan sosial. Karena perbedaan itulah maka Lampung lebih mengutamakan eksploitasi dan perlindungan pada lahan sedangkan Kalimantan Timur memilih kayu, gaharu dan sarang burung."

"Banyaknya perhatian yang diberikan pada masalah pengelolaan hasil hutan kayu dewasa ini menimbulkan kesan seolah-olah aspek hasil hutan nonkayu telah dikesampingkan. Padahal, dari berbagai sumber diketahui bahwa hasil hutan nonkayu memiliki nilai ekonomis yang sangat besar. Menurut Repetto (1988:12), hasil hutan nonkayu umumnya dianggap sebagai hasil hutan minor dan hanya mendapat sedikit sekali perhatian dalam hal promosi maupun pengembangannya, namun nilai keseluruhannya masih sangat besar. Dalam membandingkan sumberdaya kayu dan nonkayu, Myers (1988) menyimpulkan bahwa sebuah kawasan hutan seluas 500 kilometer persegi dapat dengan pengetahuan efektif, "menghasilkan tanaman pangan liar yang mampu memperbaharui diri dengan nilai potensial sedikitnya $ 10 juta per tahun, atau sedikit lebih dari $ 200 juta per ha. Menurut Gradwohl dan Greenberg (1992:132), hasil hutan ikutan atau produk nonkayu di kumpulkan oleh masyarakat hutan tropis di seluruh dunia. Mereka ( Gradwohl & Greenberg, ibid) jugs menyatakan bahwa produk nonkayu ikut melengkapi hasil pertanian, membentuk dasar bagi industri rumah tangga dan mungkin menyumbangkan jutaan dollar setiap tahunnya dari perdagangan luar negeri."